p-Index From 2020 - 2025
6.017
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI: ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Vol 8, No 1 (2023): JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/kp.v8i1.931

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the strategies used by leaders in tertiary institutions, especially at the faculty level, in improving the quality of education. This research is a survey conducted to identify the views of each respondent in assessing the quality of education in tertiary institutions by looking at the strategies used by the leaders of the Respondents in this study, namely the academic community at the Faculty of Social and Political Sciences, Musamus University. The measuring tool designed in the form of a questionnaire related to the seven categories in Malcolm Baldrige. The questionnaire created was an adaptation of the original MBCfPE Education Criteria application. Questions that were originally in the form of essays were changed to form of choice answers to make it easier for respondents to answer and direct them to the basic needs of each category. The results of the study show that the strategies used by leaders in improving the quality of education are carried out by establishing a clear vision and mission, building a solid team, and implementing an appropriate performance measurement system. Effective leadership in tertiary institutions must have a clear vision and mission to motivate staff and students, and direct universities to achieve long-term strategic goals.
Dukungan Pemangku Kepentingan Dan Jaringan Dalam Organisasi Layanan Publik Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
SOCIETAS Vol 11 No 2 (2022): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada publik, karena organisasi ternyata tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai kegiatan, kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang diterima, hal ini karena tidak terpenuhinya harapan public.Tujuan penelitian ini untuk menjawab tinjauan Teori dari Dukungan Pemangku Kepentingan dan jaringan dalam Organisasi Layanan Publik.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori atau model yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan data, yang selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data data lapangan. Fokus penelitian ini adalah kompleksitas dalam governance network yang dijelaskan dari Struktur dalam organisasni dan Koordinasi dalam jaringan. Hasil penelitian bahwa kelangsungan hidup organisasi hanya dapat dipastikan dengan mengamankan tingkat independensi sebesar mungkin dari pemangku kepentingan yang selalu berubah.Kebutuhan untuk mengelola ketergantungan lingkungan menjadi semakin penting karena batas antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka menjadi semakin kabur di sektor publik menuju bentuk-bentuk jaringan tata kelola dan pemberian layanan telah menjadi hal yang sangat penting. Pergeseran ke arah pengorganisasian kebijakan dan layanan di sektor publik seputar gagasan pemerintahan telah meningkatkan minat dalam jaringan manajerial.Dalam organisasi pemberian layanan, aktivitas jaringan ini biasanya ditujukan untuk mengukir ruang relasional yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung Tiworo, Merauke Martinus Wika; Beatus Tambaip
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4603

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskriptifkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Kiworo sejak tahun 2015-2017 dengan total anggaran Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), namun pengelolaannya masih sangat jauh dari pada harapan. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif juga disesuaikan dengan karakteristik, maka penelitian ini dilakukaan dengan desain penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan informan sebanyak 12 Orang yang terdiri dari perangkat Kampung Kiworo termasuk Kepala Kampung, Tokoh-tokoh Masyarakat Kampung dan Kasi Pemerintahan Distrik Kimaam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kampung Kiworo terkait judul penulis Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Kampung Kiworo Distrik Kimaam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka penulis mememukan (1). Terjadinya pengelolaan keuangan kampung yang tidak akuntabel, karena sikap dan perilaku apatis perangkat kampung terhadap rugulasi. mereka senantiasa tidak menjalankan pengelolaan keuangan kampung tidak susuai dengan regulasi sehinga prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengawasan dan evaluasi. (2). adanya beberapa faktor penghambat antara lain minimnya sumber daya manusia, kurangnya komunikasi sikap, dan perilaku perangkat kampung, pola pengelolaan keuangan kampung yang belum maksimal, Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten, sehingga upaya untuk melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung yang akun tabel sangat sulit di kampung kiworo karena dipengaruhi beberapa faktor diatas. (3). Strategi yang harus dilakukan adalah mengobtimalkan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanahan hingga pada pelaporan dan pengawasan dan evaluasi, dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Disarankan kepada Pemerintah kampung kiworo, dalam melaksakan proses pengelolaan keuangan kampung wajib mengacu kepada UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Desa dan, Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan hirarkinya sampai dengan PEDES serta Pemerintah harus memperhatikan upah kerja yang diberikan kepada perangkat desa dan harus ditetapkan dengan aturan-aturan sehingga jelas bagi para perangkat.
Desain Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah Everistus Rikardus; Beatus Tambaip; Vinsenco Robertho Serano
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui kondisi sumberdaya aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke; dan 2) Mengetahui strategi pengembangan sumberdaya aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dilaksanakan mulai Desember 2019 s/d Januari 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2) Subbag Strategi Badan Pengembangan Sumberdaya Badan Kepegawaian Daerah; 3) Pegawai alumni diklat; dan 4) Peneliti sendiri. Tehnik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke sudah efektif, meskipun masih ada beberapa yang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan agar hasil pelaksanaan diklat bisa maksimal sesuai yang diharapkan. Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifkasi hanya akan dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Pelaksanaan diklat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke termasuk baik karena berdasarkan hasil menunjukan mulai dari materi pelatihan, metode penyampaian yang baik dan efektif dalam proses diklat, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan diklat, pemateri yang terampil, proses belajar sesuai standar prosedur, proporsi waktu dan metode pelaksanaan sudah berjalan baik dan efektif dengan apa yang dirasakan oleh para informan. Melalui pelaksanaan diklat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke baik melalui diklat kepemimpinan, diklat tehnis dan diklat fungsional telah mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja pegawai.
Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian dan Peningkatan Organisasi PKK dalam Memanfaatkan Limbah Sawit Alexander Phuk Tjilen; Beatus Tambaip; Ruloff Fabian Yohanis Waas; Paul Adryani Moento; Erwin Nugraha Purnama
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3 No 2 (2023): JPMI - April 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.982

Abstract

Gerakan masyarakat ini bertujuan untuk memperluas informasi dan keterampilan organisasi PKK dalam mengawasi tandan dan menyiapkan limbah sawit dan hewan. Tindakan ini didorong oleh kondisi Kampung Muting, sebagai kawasan yang berkembang pesat di wilayah Merauke. Wilayah Ini merupakan salah satu sasaran yang paling utama untuk diaktualisasikan secara serius dan serius dalam kebijakan perbaikan kelapa sawit di Merauke. Kondisi ini memiliki sasaran untuk ibu ibu rumah tangga. Muncul alamat bagaimana limbah kelapa sawit bisa dimanfaatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan latihan persiapan dan penyuluhan dengan menggunakan metode persiapan dan penyuluhan administrasi terbuka dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dilakukan dalam tandan dengan materi pengetahuan administrasi, administrasi dan inovasi limbah kelapa sawit dan hewan. Hasil berupa Pertama-tama, informasi dan kemampuan untuk mengawasi tandan. Kepiawaian dalam menangani limbah sawit dan ternak menjadi piring, tikar, briket dan pupuk. Perlakuan pemanfaatan limbah ini diharapkan dapat menjadi alternatif upah rumah tangga masyarakat dan petani kelapa sawit mandiri, terutama di tengah masa restorasi kelapa sawit (replanting).
Menggali Potensi Olahraga di Merauke: Analisis Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Prestasi Atlet Lokal Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES) Vol 5 No 02 (2023): Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES)
Publisher : Program Studies of Physical Education, Faculty of Teacher Training and Education, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpes.v5i02.5143

Abstract

Olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Merauke memiliki potensi olahraga yang besar, namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan prestasi atlet lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi olahraga yang ada di Merauke dan menganalisis kebijakan publik yang dapat meningkatkan prestasi atlet lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pihak terkait, pelatih, dan atlet lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi olahraga yang besar di Merauke, terutama pada cabang-cabang olahraga tradisional dan potensi atlet muda yang cukup besar. Namun, masih terdapat kendala dalam hal infrastruktur olahraga, sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan dana dan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur olahraga, pengembangan atlet muda, peningkatan kompetisi dan pertandingan, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa potensi olahraga di Merauke sangat besar, namun masih terdapat kendala dalam meningkatkan prestasi atlet lokal. Diperlukan kebijakan publik yang lebih fokus dan konkrit dalam meningkatkan dana dan sumber daya manusia, infrastruktur olahraga, pengembangan atlet muda, kompetisi dan pertandingan, serta kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta. Hal ini akan dapat meningkatkan prestasi atlet lokal dan membangun karakter dan kesehatan masyarakat melalui olahraga
Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Beatus Tambaip; Paul Adryani Moento; Alexander Phuk Tjilen
SOCIETAS Vol 12 No 1 (2023): Societas: Jurnal Ilmu Administarsi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v12i1.5096

Abstract

This This study aims to determine the participation of the community in Kampung Getentiri, Jair District, Boven Digoel Regency in Development Planning Meetings. Observational techniques, interviews, and documentation were used to collect data. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively. The study found that although Musrembang had been conducted and generated enthusiasm among most of the community who are mostly farmers, community participation in Musrembang was still lacking. Inter-community relations were not communicative enough, and there was a lack of active involvement in providing suggestions. In terms of tokenism, the community participated in Musrembang to give their input and opinions on development plans, but the feedback provided was only formal and not followed up, giving the government greater control over development programs. This highlights the need to strengthen community participation in the planning and implementation of development, ensuring that their feedback is not merely a formality but also taken into consideration in decision-making. Furthermore, in terms of the community's power in development planning in Kampung Getentiri, the community has power in development planning. They are involved directly in the initial meetings with the village head and Musrembang and are enthusiastic about providing input. The results of Musrembang give the community authority to participate in implementing development programs, although they are still monitored by the village authorities.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Erwin N purnama; Beatus Tambaip; Nur Jalal; Dapot Pardamean Saragih
SOCIETAS Vol 12 No 1 (2023): Societas: Jurnal Ilmu Administarsi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v12i1.5116

Abstract

The purpose of the study was to find out how the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property, the problem of assets, especially motor vehicles controlled by users who have moved from the previous Regional Equipment Work Unit to a new office and have not reported these assets. The method used is qualitative descriptive and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research conducted, that the implementation of Regional Regulation Number 11 of 2018 concerning the Management of Regional Property has not gone well. Regarding communication related to the implementation of regional regulations on the management of regional property, there are still annual records that cannot all be detected, making it difficult to find data. In terms of resources, there are still many asset users who are not aware of reporting to the asset field, similarly, the resources actually needed for asset management are still insufficient, there is a lack of archivists as managers of Regional Property records, there are only archivists and staff who do not have archival training. The bureaucratic structure has so far gone well enough that there are no significant problems.
Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 2 (2023): Musamus Journal of Public Administration: Volume 5, Nomor 2
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v6i1.5144

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Boven Digoel.Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 13 orang sebagai informan. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel telah melakukan kegiatan edukasi. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, kemudian Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten boven digoel memberikan sosialisasi langsung terhadap kelompok sasaran yaitu sekolah sekolah dan juga kalangan muda yang ada di kabupaten bovendigoel. Kemudian rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak boven digoel adalah melakukan proses pendampingan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual di dampingi secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma) serta adanya pendampingan psikososial yang melibatkan para psikolog, para psikolog melakukan tanggung jawab untuk memulihkan trauma korban kekerasan seksual. Kemudian, dalam melakukan pendampingan mereka melakukan pendekatan secara langsung dengan para korban dengan cara memberi motivasi dan semangat untuk menata kehidupan kea rah depan.
MENUJU DESA MANDIRI: MEWUJUDKAN POTENSI KAMPUNG MELALUI PEMBENTUKAN BUMK Syahruddin; Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen; Paul Adryani Moento; Pulung Riyanto
Nusantara Hasana Journal Vol. 2 No. 12 (2023): Nusantara Hasana Journal, May 2023
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v2i12.853

Abstract

The purpose of this service is to make Zenegei village an independent village based on the formation of village-owned enterprises (BUMK). The method used is the Approach Method offered to solve partner problems that have been mutually agreed upon by holding outreach, lectures, discussions, and questions and answers, forming BUMK and training (workshops) for partners. The step to evaluate the implementation and sustainability of the program in the field after the activities are carried out is for the implementing team to evaluate the competence of the community to find out how far the knowledge provided during the training can help partners improve competence in solving problems. The steps taken are by distributing questionnaires to partners to get feedback from partners, as material for evaluating the implementation of sustainable activities. The results of this community service activity are to have an impact on the formation of Village-Owned Enterprises in Zenegi Village in accordance with the Village Law which mandates villages to be able to manage their regional potential so that they can become independent villages. The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMK) and training and increasing understanding of the village community in its management in Zenegi Village, which is a partner, is a solution as an effort to develop the local potential of village communities towards an Independent Village.