Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Global: Jurnal Politik Internasional Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum
Putu Suryani .
Universitas Warmadewa
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 295 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 295 Documents
Search

 19   20   21   22   23 
Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara Gunawan, Andy; Arthanaya, I Wayan; suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 28-33
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.28-33

Abstract

Abstract General Principles Good governance can be a claim in the State Administrative Court even though the existence of AAUPB can be said to be juridical and not formal as described in Article 53 Paragraph 2 of Act Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts. In the life of the AAUPB community can be used as a basis for seeking justice, where if the community feels aggrieved by a State Administrative Decree that does not at all refer to the AAUPB and burdensome the community in making decisions or regulations applied in community life. The problems studied are: Application and how the functions that should be played by AAUPB in the decision and form of legal logic from the side of PTUN judges. If you look at the concept of a Dutch country that implements good governance, in Indonesia the entry into force of AAUPB by looking at the theoretical basis applied in the AAUPB, State Administrative Courts, and Article 53 Paragraph 2 of Law Number 51 of 2009. Results of the study: 1) In the research 06 / G / 2017 / PTUN.DPS the role of AAUPB can be seen in the principle of accuracy, the principle of legal certainty and the principle of professionalism in which officials who are authorized to make decisions regardless of the prevailing historical value. Because in terms of the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accuracy the decisions issued are burdensome, in this case the community is given the decision issued by the competent authority, 2) in the implementation of the AAUPB to decide a case or dispute that occurs in the Administrative Court The AAUPB country acts as a test tool used by PTUN judges to decide on a case. Conclusions from this study: 1) In the decision No. 06 / G / 2017 / PTUN.DPS implementation or AAUPB function has been running to see from the logic of the panel of judges in implementing AAUPB to decide on a dispute, 2) The judge has acted actively in searching for causes and what which becomes a case by applying AAUPB in a consideration to decide on disputes that occur, without forgetting Emersonfraise that can be used by the government in making a decision that applies to the community. Suggestions from researchers: 1) AAUPB that is used or as a basis for testing instruments for PTUN judges in deciding a case should always be accompanied by regulations that apply in accordance with legislation, 2) the panel of judges must clearly use the legal logic by applying AAUPB as Test equipment decides on a dispute that occurs in the realm of the State Administrative Court. Keywords: Article 53 paragraph (2) law number 51 of 2009; disputes; general principles of good governance; PTUN Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun keberadaan AAUPB dapat dikatakan masih secara yuridis dan belum bersifat formal seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kehidupan masyarakat AAUPB dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan, dimana jika masyarakat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak Sama sekali mengacu pada AAUPB dan memberatkan masyarakat dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji yaitu: Penerapan dan bagaimana fungsi yang seharusnya diperankan AAUPB dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN. Jika melihat dari konsep negara belanda yang menerapkan good governance, di Indonesia berlakunya AAUPB dengan melihat landasan teori yang diterapkan dalam AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hasil penelitian: 1) Dalam penelitian Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN.DPS peran AAUPB dapat terlihat di dalam asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang dimana pejabat yang berwenang membuat keputusan tanpa melihat nilai historis yang berlaku. Karena ditinjau dari asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan putusan yang dikeluarkan memberatkan, dalam hal ini masyarakatlah yang diberatkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2) dalam penerapan AAUPB untuk memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi di Peradilan Tata Usaha Negara AAUPB berperan sebagai alat uji yang digunakan oleh hakim PTUN untuk memutus seuatu perkara. Simpulan dari penelitian ini: 1) Dalam putusan No 06/G/2017/PTUN.DPS penerpan atau fungsi AAUPB sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan AAUPB untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan AAUPB dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Saran dari peneliti: 1) AAUPB yang dijadikan atau sebagai dasar alat uji bagi majelis hakim PTUN dalam memutus suatu perkara harusnya selalu didampingi dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, 2) majelis hakim harus secara jelas dalam menggunakan logika hukum dengan menerapkan AAUPB sebagai alat uji memutus suatu sengketa yang terjadi di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 51 tahun 2009; sengketa; asas-asas umum pemerintahan yang baik; PTUN,
Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps) Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa; Karma, Ni Made Sukaryati; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 57-61
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.57-61

Abstract

Abstract Examination of preparations is the first step in resolving State Administrative disputes. Preparatory examination has a very important role, as the gateway to a state administrative dispute to be examined at the State Administrative Court. Before entering into an examination of the subject matter at an ordinary session that is open to the public, the Plaintiff is given the opportunity to perfect his lawsuit that is not perfect and to the Defendant can be asked for information or explanation regarding the State Administrative Decision that has been sued. Preparatory checks are held because remembering the Plaintiff in the State Administrative Court is generally a citizen who has a weak position, when compared to the Defendant as a State Administration Officer. The results of this study are seen in the case of decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS according to the rules contained in Article 63 of Act No. 5 of 1986 the plaintiff's claim must be declared not accepted by the Panel of Judges. So from that it can be concluded (1) Existence of preparatory checks in resolving disputes in the State Administrative Court? (2) The legal consequences of preparatory examinations in resolving disputes in decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS in the State Administrative Court? The problems that will be discussed will be reviewed based on the normative point of view; the approach used in this study is the legislative approach and the case approach, namely the approach used by reading the applicable literature and legislation. Keywords: Disputes; examination; preparation; state administrative court Abstrak Pemeriksaan persiapan adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan memiliki peranan yang sangat penting, sebagai pintu gerbang suatu sengketa tata usaha negara untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya yang belum sempurna dan kepada Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan yang berkenaan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di gugat. Diadakannya pemeriksaan persiapan dikarenakan mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, apabila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hasil penelitian ini dilihat dalam perkara putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS sesuai aturannya yang terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.Maka dari itu dapat disimpulkan (1) Eksistensi pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? (2) Akibat hukum dari pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Sengketa; pemeriksaan; persiapan; pengadilan tata usaha negara
Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Paramitari, Ni Nyoman Ayu; Widiati, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 114-119
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.114-119

Abstract

The development of the internet in the business world, especially trade, provides many benefits but also provides losses for both sellers and buyers. E-Commerce is an activity to sell and buy goods and / or services through the internet network (Online). The rapid development of E-Commerce in Indonesia raises questions about the taxes imposed on this E-Commerce transaction. The government also began to consider tax regulation that was in accordance with E-Commerce transactions in Indonesia. This research was analyze the scope of E-Commerce transactions in Indonesia and how the tax base applies in E-Commerce transactions in Indonesia. The research method used in this paper is the normative research method, where the author uses literature in accordance with the laws and regulations. The results of the thesis research that I get is the imposition of tax on E-Commerce transactions similar to conventional trade transactions in accordance with the laws and regulations governing the provisions of E-Commerce tax, namely the Director General of Tax Circular Number.SE-62 / PJ / 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms For E-Commerce Transactions. Perkembangan internet dalam dunia bisnis khusunya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.E-Commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli barang dan/ atau jasa melalui jaringan internet (Online). Pesatnya perkembangan E-Commerce di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi E-Commerce ini. Pemerintah juga mulai menimbang mengenai pengaturan pajak yang sesuai dengan transaksi E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ruang lingkup transaksi E-Commerce di Indonesia dan bagaimana dasar pengenaan pajak dalam transaksi E-commercedi Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penellitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwapengenaan pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transakssi perdagangan konvensional yang sesuai dengan peraturan perundangan mengatur ketentuan pajak E-Commerce yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama Wiguna S, I Gusti Agung Satrya; Arini, Desak Gde Dwi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 37-41
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.37-41

Abstract

Abstract-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village ?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village. Keywords: Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution. Abstrak-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat. Kata Kunci: Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.
Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar) Maharani, Ni Made Intan; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 119-123
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.119-123

Abstract

Aside from going through the courts, there are alternatives that can be passed through the dispute, namely negotiation, mediation and arbitration. Arbitration institutions are bodies chosen by the parties to the dispute to provide decisions regarding certain disputes, these institutions can also provide a binding opinion of a legal relationship from matters that have not arisen yet. The formulation of the problem raised in this study is how this arrangement for dispute resolution of parties who have been bound in an arbitration agreement, as well as how the judges' legal considerations in resolving disputes in an arbitration agreement. This research is a normative legal research. Arrangement for dispute resolution of parties that have been bound in the arbitration agreement is contained in law number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, in which the dispute resolution is handed over by professional Arbitrators who will act as judges or private courts who will apply the procedure the way the peace law has been mutually agreed upon by the parties to arrive at a final and binding decision. Judge's Legal Considerations in the Case Verdict of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. that is based on Article 3 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which states that the District Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in an arbitration agreement Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif yang dapat dilalui, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ini pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitarse dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa Rudiarta, I Ketut Gede; Arthanaya, I Wayan; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 63-67
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.63-67

Abstract

Abstract-Village or what is called by another name or an area that is thick with tradition and relatively independent. Based on this, the village must be recognized and understood as a legal community unit that has rights and authority in managing and managing village funding and the community to achieve village welfare. Related to the expansion of the village, formulation of the problem can be made as follows: what are the local government policies on managing village fund allocation and how is community participation in managing village fund allocation. This paper was made to find at local govermmeny policies and community participation in the management of village fund allocations based on statutory regulations. Management of village fund allocation, namely the overall activities which include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of The village funds. The type of research used is normative research. The village fund allocation has been regulated in article 72 paragraph 1 latter C and article 72 paragraph 3 of law number 6 of 2014 concerning village states that one source of village income is part of the results of regional taxes and retribution of the regency / city and regional tax and retribution. City at least 10% (ten percent) of regional taxes and levies. Therefore, there is a need for local government policies and community participation to oversee the implementation of village funds. Keywords: Management, village funds, village management. Abstrak-Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi serta relatif mandiri. Desa harus diakui keberadaannya dan disadari sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai hak serta kekuasaan dalam mengatur dan mengurus pendanaan desa serta masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa. Dalam hal ini maka dapat dirumuskan masalah yaitu: bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengelolaan alokasi dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Alokasi dana desa diatur didalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan ada bagian sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya alokasi dana desa. Kata kunci: Pengelolaan, dana desa, pemerintah desa.
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Tidak Melaporkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalamperalihan Hak Atas Tanah Dinata, I Nyoman Agung Mas; Seputra, I Putu Gede; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 104-108
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.104-108

Abstract

Development is essentially a process of continuous change in order to improve and progress toward the goals to be achieved. Fees for the acquisition of land and building rights, namely a tax on land / building rights, which in this case is referred to as a tax. In doing so, the PPAT can neglect by not reporting BPHTB in a transfer of land rights. Based on this, the title was raised. Then the problems arising from this study are: 1. How is the reporting arrangement for the acquisition of rights to land and buildings by the official land deed maker in the transfer of land rights? 2. What are the legal consequences for officials who make land certificates that do not submit reports on the acquisition of land and building rights? The method in this paper is a normative legal method, with literature study sourced from legal and secondary legal materials. The results obtained are the result of not carrying out an obligation in reporting taxes on land and building rights is the imposition of sanctions in the form of tax penalties and administrative sanctions in the form of fines. Pembangunaan pada hakekatnya merupakan proses perubahan terus menerus guna menuju perbaikan dan kemajuan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yakni suatu pajak terhadap hak atas tanah/bangunan dimana dalam hal ini disebut sebagai pajak. Dalam pelaksanaanya, PPAT dapat melakukan kelalaian dengan tidak melaporkan BPHTB dalam suatu peralihan hak atas tanah. Berdasarkan atas hal tersebut maka diangkat judul. Maka timbul persoalan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah? 2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pejabat pembuat akta tanah yang tidak menyampaikan laporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, dengan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukumprimer serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil yang didapat adalah akibat dari tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dalam melaporkan pajak dari hak atas tanah dan bangunan adalah dikenakannya sanksi berupa sanksi perpajakan serta sanksi administrasi yang berupa denda.Dimana kedepannya diharapkan agar PPAT rutin melaksanakan kewibannya dalam hal melaporkan wajib pajaknya.
Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sudarmawan, I Putu Gede Bayu; Suryawan, I Gusti Bagus; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 88-92
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.88-92

Abstract

In many societies, marriage customs, who married her partner of different nationality for example a man citizen of Indonesia who married women foreign nationals or otherwise. It is caused due to the influence of globalization today. Of course, the marriage will having problems in the determination of citizenship status if they have children, especially if they settled in Indonesia. This research intended to find answers about the determination of the status of citizenship of children born of mixed marriages and the legal protection of children of mixed marriages that result. This research uses research methods through a conceptual approach to normative. The author uses primary law binding and also secondary legal material as a reference. The results of this research is the child of a mixed marriage deserve the status of dual citizenship is limited and is also entitled to preventive legal protection to guarantee the certainty of the law as a citizen of Indonesia. Dalam melangsungkan perkawinan, banyak masyarakat yang menikah dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan misalnya seorang pria warga negara Indonesia yang menikah dengan wanita warga negara asing ataupun sebaliknya. Itu disebabkan karena pengaruh globalisasi saat ini. Tentu saja perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah dalam penentuan status kewarganegaraan apabila pasangan tersebut memiliki anak, terutama apabila pasangan tersebut menetap di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran terserbut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai referensi. Hasil penelitian ini adalah anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Dialihfungsikan Sebagai Jalan Raya Jayantri, Anak Agung Dwi; Seputra, I Putu Gede; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 137-142
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.137-142

Abstract

Land procurement is an activity of obtaining land which is indicated for development for the community in general which involves the land, which is offset by compensation from the government. The holder of land ownership rights must get legal protection, because the rights owned by the community must be protected so that the community gets legal certainty. So that the formulation of the problem used is 1) what is the legal protection of holders of land rights used for the public interest in making roads? 2) What are the Government's efforts towards the release of property rights to land used for the public interest in making roads? Normative legal research methods are used in this study. The results of the study showed that the inclusion of fair and just compensation for compensation was based on deliberation, and the community could file an objection to the form and or amount of compensation handed down by the government to the local District Court for holders of land rights in order to obtain legal protection. The form of government efforts in releasing ownership rights of a community land, namely money that is paid in compensation can be temporarily surrendered to the Court and for people who want to surrender their land without any objection, the community is entitled to tax incentives. Tax incentives are to minimize the cost of a tax so that tax costs become lighter.
Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa Widyarta, Gusti Ngurah Anom; Arthanaya , I Wayan; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 153-157
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.153-157

Abstract

As a legal state, every administration of government affairs must be based on applicable law. As a State that embraces decentralization it means that government affairs consist of central government affairs and regional government affairs. This means that there is a set of central government tools and local government instruments, which are given autonomy, namely freedom and independence to regulate and manage regional household affairs. In carrying out the functions of government, it is definitely needed by providers of goods / services that support the optimal performance of the agency. The contract for the procurement of goods / services between PPK and the goods / services provider contains the obligations and rights of the parties in the context of carrying out the procurement of goods / services. In the implementation of contracts, often the goods / services provider does not carry out its obligations perfectly in accordance with what has been stated in the contract. This can result in the unilateral termination of the contract by the PPK, and in this study discussed the procedure for terminating contracts in the procurement of goods / services as well as the legal consequences of unilateral termination of contracts by Commitment Makers (PPK) to providers of goods. This study is a type of Normative Legal Research, using a statutory approach, while the source of legal material is obtained from primary legal materials, namely the applicable legislation and secondary legal material obtained from literature or scientific work that is relevant to the problem appointed. Legal material collection techniques with document studies and legal material analysis are processed systematically and the results are presented in descriptive analysis. From the results of this study it can be concluded that the procedure for unilaterally terminating contracts in the procurement of goods / services contracts is preceded by giving warnings (summons), proving meetings (Show Cause Meeting) and giving Test Cases and legal consequences of unilateral termination of contracts. Contract for the procurement of goods / services is the imposition of administrative sanctions, blacklisted sanctions, civil claims and criminal reporting to the authorities.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A Agung Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti Adhipermana, I Gusti Agung Ngurah Klaustra Agung Ananda Putria Elda Sukawati Agus Yogik Palguna Amelia Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Andy Gunawan Arimastanaya, I Gede Arimbawa , I Gusti Agung Ngurah Diego Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Ariskayanti, Ida Ayu Made Arniti, Ni Komang Ayu Arthanaya , I Wayan Asmaradana, I Made Pasek Astri , Dewa Ayu Mareyta Atmaja, I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Ayu Metta Sandra Ayu Ratih Indra Kusumawati Ayu Yuliany Adisti Bagaskara, I Gusti Bagus Andika Bagaskara, Made Bayu Bagus Andi Dwi Prakoso Bagus Andika Artha Surya Brahmanta, I Gusti Ngurah Agung Sweca Budiartha , I Nyoman Putu Budikusuma, I Gede Herry da Bagus Gde Wisnu wardhana Dananjaya, A.A. Ngr. Dwi Desak Gde Dwi Arini Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Geded Dwi Arini Desak Putu Setyarina Desi Nellyda Deviana Utami Wijaya Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Agus Anjaswara Dewa Gede Widya Swastika Dewi, A. A. Sagung Laksmi Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, Ni Kadek Sintia Dewi, Putu Nandita Dimas Putra Wicaksana Dinata, I Gede Agus Marta Dinata, I Nyoman Agung Mas Dinda Dian Pratiwi Dwipayana, I Kadek Denny Harta Dwipayana, I Made Aditya Eggy Septyadi Silaban Gayatri, Ni Made Silvia Gede Agus Perdika Putra Gede Agus Sukawantara Gede Arjun Setiawan Gede Indra Yasa Asiawan Gede Krisna Adi Putra Gunantara, I Gede Agus Surya Gusti Ngurah Oka Pramana Hery Sudiarto I Dewa Gede Anggarisna I Gde Chandra Astawa Widhiasa I Gede Andhika Kusuma Darsana I Gede Buonsu I Gede Edy Korneawan I Gede Fajar Manggala I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Prana Prabangkara I Gede Suariawan I Gede Wijaya Kusuma I Gede Yogi Arya Windiarta I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia I Gusti Ayu Dwi Meilaputri I Gusti Ayu Manik Maharani I Gusti Ayu Mas Mahadewi I Gusti Ayu Mas Yuni I Gusti Bagus Guna Mahayana I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Suryawan, I Gusti Bagus I Gusti Bagus Yoga Sastera I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Boy Aditya Mertajaya I Kadek Buana Putra Sedana I Kadek Candra Wisesa I Kadek Darmayasa I Kadek Dwi Melana Putra I Kadek Edy Gunawan I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Surya Wirawan I Ketut Cahaya Rai Siwi I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Komang Angga Triyadi Giri I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Roni Januar I Made Adi Endra Supardi I Made Adi Saputra I Made Agus Sanjaya I Made Andi Putra Mahardika I Made Anggra I Made Arismayuda I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Citra Gada Kumara I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Satya Anggara I Made Gianyar I Made Krishna Dharma Kusuma I Made Krisna Bagus Wisena I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Ode Dwiyana Putra I Made Restu Putra I Made Subantara I Made Sukayasa I Made Suniasta Amertha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Putu Budhiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Rama Cahyadi Putra I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Sujana I Nyoman Surya Natha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Aldi Wira Kusuma I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Budi Astika I Putu Deny Adistanaya Putra I Putu Dion Mahardika I Putu Edi Rusmana I Putu Gede Fajar Riski Andika I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Putu Putra Ariasa I Putu Suputra I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Dandy Astrawan I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Rideng I Wayan Sunarta I Wayan Wendra I Wayan Wesna Astara I Wayan Yoga Pratama Putra Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Gita Dehardha Ida Ayu Putu Widianti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Ayu Widiati Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Sesana Dharma Indah Permatasari Indrabuana, Kadek Rizky Aditya Indrayana, I Wayan Aditya Intan Dian Vitaloka Jayantri, Anak Agung Dwi Kadek Agus Indra Ana Putra Kadek Dicky Candra Mahendra Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Teguh Aryasa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Yogi Pratama Putra Karang , I Gusti Ngurah Agung Bija Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Kesuma, I Dw Md Suryawan Wira Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Danu Yudistira Komang Agus Budiyasa Komang Devi Triveni Komang Ikka Shintya Daivi Kosalya , I Gusti Ayu Agung Laning, Marthen Lazarus Lestari, Ketut Gita Lokbere, Darson Luh Ketut Ayu Andayani Luh Made Mahendrawati Luh Made Mutiasari Luh Putu Yustika Riani Kusuma Lukman Hakimi Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Agus Satria Wahyudi Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Erik Krismeina Legawantara Made Fiorentina Yana Putri Made Sadhu Arta Kori Made Sanjaya Rama Putra Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa Maharani, Ni Made Intan Mahardika, Made Mahendrawati, Ni Luh Matius Ade Krispian Soba Nono Meilaputri, I Gusti Ayu Dwi Meysin Liston Sinaga Nadila Purnama Sari Ngakan Made Wira Diputra Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Tisna Aristya Dewi Ni Ketut Krismanika Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Rai Widhyaningsih Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Pingka Priadnyani Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi Ni Luh Yuni Setyawati Ni Made Budi Kartika Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Suwari Ni Made Swandari Ni Made Widiari Ni Made Yulia Chitta Dewi Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Putu Ayu Sutarini Dewi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Eka Dharma Yanti Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Wayan Eny Yulianti Ni Wayan Lusiana Sari Ni Wayan Regina Novyanti Novitasari Kusuma Dewi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra Nyoman Handytya Wiarsa Putra Padmawati, A.A. Tri Pande Putu Gita Yani Paramartha, Putu Gede Indra Paramitari, Ni Nyoman Ayu Philipus Dian Anjaraka Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri Pramana, Dwik Aditya Pramana, Gede Esa Surya Pramesti, Ni Kadek Yunika Prana, Anak Agung Gde Mahardi Pratama, I Gede Arya Agus Prayoga, Gede Kristya Yuan Priana, Cahya Edy Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum . Purnacandrama, I Putu Gede Anom Purnayasa, I Made Putra, I Made Handika Putra, I Made Mudana Adi Putra, I Putu Surya Wadi Putra, Komang Ajus Nada Putri, Ni Made Melly Deni Kiara Putri, Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri, Ni Putu Ayu Sri Darma Putu Amalia Diva Prasista Putu Budiartha, I Nyoman Putu Ferdiana Putra Putu Gede Seputra Putu Gede Seputra Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Wisesa Sagara Rai Agus Dwi Ernata Putra Rizal, Michael Jose Rudiarta, I Ketut Gede Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra Sanjaya, Anom Bagus Sanjaya, I Made Setiana Sarwini, Ida Ayu Ketut Senastri, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Jaya Septyawati, Ni Made Seputra , Pt. Gd. Seputra, I PT. GD. Seputra, I Putu Gede Setiawan, I Putu Dony Setiawan, I Putu Yudi Setiawan, I Wayan Ary Setyawan, I Komang Adi Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa Suartama, I Kadek Anom Sucantra, I Made Bayu Sudarmawan, I Putu Gede Bayu Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Suradnya, I Gusti Ngurah Made suryawan, Gusti Bagus Susanti, Ni Komang Dewik Ary Suwartana, I Kadek Tantra, I Wayan Govinda Taruna, Darly Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Triani, Ni Komang Evic Trianti, Dhania Bagus Fajar Utama, Putra Prawira Satya Utari Paramita Devi Warmadewa, Anak Agung Putu Eka Putra Wayan Artana Wianta, I Made Prama Wibawa, Theo Sukardi Wicaksana, Dewa Putu Ade Wicaksana, Rai Bagus Cahyadi Widiantara, Made Minggu Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu Widyaningsih, Gusti Ayu Erlin Widyarta, Gusti Ngurah Anom Wiguna S, I Gusti Agung Satrya Wijaya, Kadek Agus Mahendra Wijaya, Nadia Githa Wijaya, Pande Putu Dinda Novita Winata, Timothy Reinaldi Wirama, I Dewa Oka Angga Wiryawan, I Kadek Arya Yolanda, Ni Made Noviana Ruth