Articles
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut
Ida Bagus Gede Arimbawa Putra;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.3.5307.476-481
In Indonesia, there is a classification of criminal acts that occur in social life, one of which is the crime of embezzlement committed by someone who is in a certain agency by using his position. This crime is closely related to morals and belief in someone's honesty which leads to a lie about that belief that takes advantage of the position itself. This research aims to determine the legal regulation of the crime of embezzlement in office, and to know the law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement in office in Decision Number 58/pid.B/2021/PN Gin. This research uses normative research type. Sources of legal materials consist of primary, secondary and tertiary with statutory and conceptual approaches. Data were collected by recording and documenting, and analyzed descriptively analytically. The criminal act of embezzlement in office is continuously regulated in articles 372 to 376 of the Criminal Code. In Article 374 of the Criminal Code, the perpetrator is threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years. Meanwhile, criminal acts are continuously regulated in Article 64 paragraph (1), the perpetrators can be punished. And according to Decision No. 58/Pid.B/2021/PN.Gin, the perpetrator was sentenced to prison for 3 (three) years and charged him with paying court fees in the amount of IDR 5,000 (five thousand rupiah).
Perceraian Bagi Masyarakat Hindu di Bali yang Tidak Mempunyai Akta Perkawinan
I Made Dwi Mahardika;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.3.5318.503-508
There are many cases of divorce for Hindus in Bali, especially for marriages that do not have a marriage certificate. This study aims to determine the arrangements for divorce for those who are not married and the legal consequences for society, especially in Bali, for divorce, especially for those who are not married. The study method is a normative type of study, with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary. Data were collected through literature study and analyzed descriptively based on deductive-inductive legal logic. The results of the study indicate that marriage arrangements for those who do not have marriages are not regulated in the Law or PP regarding marriage and how the legal consequences for the community, especially in Bali, for divorce, especially for those who do not have marriages are basically not recognized because they are not registered under administrative law because Marriage or divorce is legal according to Hinduism only, but in the District Court the divorce must be proven by a marriage certificate from the village head then the divorce process can occur. The author suggests that marriages should be carried out so that they are religiously legal or recorded in the state so that they are also legal under state or national law
Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan
Putu Amalia Diva Prasista;
Ketut Kasta Arya Wijaya;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.3.5320.515-520
PP Number 20 of 2021 concerning the control of abandoned areas and land, as a legal basis used in preventing land and potentially abandoned areas. Technological developments present a variety of entertainment such as offline and online games. Online games are in great demand among children and teenagers. The purpose of playing online games in Indonesia is to find out the positive impact of online games for students, to find out the negative impacts of online games for students, and to find out how to overcome the negative effects of online games. buying and selling items that belong to virtual objects. Although it doesn't have a real form, these virtual objects are considered valuable for players. The normative legal research method will certainly generate new arguments. Due to the online buying and selling of virtual objects, of course there will be misuse of these virtual objects to commit fraud. How is the arrangement of virtual objects in online games in Indonesia. How are criminal sanctions against abuse of virtual objects in online games in Indonesia. In writing this research, normative legal research is used, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data, namely by studying and reviewing legal principles and positive legal principles derived from library materials and legislation. The conclusion from this research is that virtual objects can be called objects according to the law of objects in Indonesia and there are criminal sanctions against perpetrators of abuse of virtual objects.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan
I Made Andi Putra Mahardika;
Ida Ayu Putu Widiati;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8047.294-300
Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan masyarakat dalam pengadaan shortcut di Desa Antosari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum, yang secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu terus ditingkatkan perwujudannya secara konsekuen dan konsisten. Ganti rugi lahan masyarakat diberikan dalam bentuk uang, meskipun terkadang juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai yang setara dengan uang. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dan instansi, serta perbedaan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali
Ida Ayu Sintya Wulandari;
I Wayan Rideng;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8060.354-359
Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP, BAB IV buku kedua. Secara khusus, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak Pidana Pemilu merupakan kelompok tindak pidana dengan kodifikasi khusus, karena Pemilu sendiri mengikuti tahap pelaksanaan yang sudah diatur secara jelas dan pasti, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Penjatuhan sanksi dan hukumannya berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.
Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika
Intan Dian Vitaloka;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8302.348-353
Kepolisian, sebagai penegak hukum yang bertujuan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menghadapi tantangan besar dalam penanganan kasus narkotika. Artikel ini meneliti ketentuan hukum terkait dengan diskresi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan tugas polisi dalam mengumpulkan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan data primer dan sekunder serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mendukung diskresi polisi dalam tugas penyidikan. Namun, masalah terbatasnya jumlah penyidik, pengelolaan barang bukti yang kurang optimal, dan kendala keuangan menjadi tantangan utama. Saran meliputi peningkatan personel penyidik, penanganan narkotika yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih efisien dalam mengatasi masalah narkotika.
Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)
Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8584.111-116
Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguanekonomi atau anak terlantar sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintahsesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Rumusanmasalah yang dibahas yaitu bagaimanakah kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dan bagaimanakahtanggung jawab panti asuhan sebagai wali? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan TanggungjawabPanti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya. Hasil penelitian ini menunjukan Kedudukanhukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 juli. Tanggung jawabPanti Asuhan berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatankesehatan. Oleh karena itu, tingkatkan pengawasan kepada setiap anak asuh agar terkontrol dengan baik.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Bawaan Wisatawan yang Menginap di Villa Subak Tabola, Sidemen, Karangasem
Ni Kadek Mirayati;
I Nyoman Putu Budiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8589.91-97
Villa Subak Tabola yang terletak di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem merupakan salah satu akomodasipariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai tempat menginap karena tempat ini memilikipemandangan yang indah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, pernah terjadi kehilangan barang bawaanwisatawan saat menginap di villa ini. Padahal pemilik Villa Subak Tabola sudah memberikan petunjukpenyimpanan barang berharga da menyediakan brankas di setiap kamar. Penelitian ini membahas mengenaibagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap danbagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yangmenginap di Villa Subak Tabola Sidemen Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta.Penelitian ini menyimpulkan apabila kejadian kehilangan barang bawaan tamu tersebut merupakan kelalaian daripihak villa, maka pihak villa bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh wisatawan danupaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap di VillaSubak Tabola Sidemen adalah melalui upaya non litigasi (di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah,negosiasi, maupun mediasi.
Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal
Ida Ayu Gita Dehardha;
I Made Arjaya;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8601.53-59
Dalam suatu negara pastinya terdapat perseberan penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan maksud untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Dalam konteks ini peran imigrasi sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam mengatur serta mengurus legalitas tinggal pada suatu daerah ataupun kawasan. Berdasarkan latar belakang maka timbullah beberapa rumusan masalah antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan? dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud?. Sehingga maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dengan bentuk penelitian hukum secara normatif dengan konseptual dan undang-undang secara Analisa hukum. Hasil survei mengindikasikan Dasar pertimbangan surat edaran dimaksud didasari atas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia.
Green Tourism Village Tourism Model Based on Bali Cultural Environment Law
Sugiartha, I Nyoman Gede;
Widyantara, I Made Minggu;
Suryani, Luh Putu
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i4.3393
The concept of green tourism is a debate in its implementation. This concept puts forward the sustainability of an event based on Balinese cultural environmental law in supporting sustainable development. This is in line with the Roadmap for Leading Research Center for Research and Community Service (P3M) of Warmadewa University, namely the Environment with the topic of Ecotourism research based on environmental law. The concept of a tourism village is a form of community-based tourism that aims to improve the welfare of the people in the area. Miles and Huberman's model was used as data analysis. A SWOT analysis was also carried out to determine the potential of a tourist village in terms of three pillars, namely the concept of green, law, and culture. Currently, most of the tourist villages in Bali Province have not succeeded in developing properly. One of the problems is that people are confused about applying environmental law and their culture in conducting events. The research aimed to develop a model of green tourism village tourism based on Balinese cultural environmental law to improve environmental law compliance, at the event. This also helps increase the trust of guests in tourist villages because they are legally protected by the products purchased and ultimately have an impact on guests to buy event services, as well as improving people's living standards. This research is to produce a tourism village green tourism model based on Balinese cultural environmental law so that it can increase green reputation as a strategy in increasing tourism village income which leads to the welfare of the surrounding community sustainably. While the additional purpose of the results of this study is to be able to provide recommendations for the Bali provincial government and related parties regarding green tourism in tourist villages.