Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Rechtsvinding Greenation International Journal of Law and Social Sciences Themis: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Strafvordering Indonesian
Dani Durahman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Dani Durahman; Hernawati Ras
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1921

Abstract

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan
Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 Sri Dwiyanti; Dani Durahman; Hernawati; M. Riksa Fritansya Gumilar; Lidya Nivisa Yusuf; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Arif Wahyudin Hidayatulloh; Ginanjar Safaat; Dadan Nugraha; Cacan Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1986

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional
Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI Ramadlon Adi Ali Fikri; Komarudin, Komarudin; Muhammad Taufik Hidayah; Binner Habeahan; Ihsan Maulana; Prayudi Juni Alamsyah; Dani Durahman; Hernawati, Hernawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1988

Abstract

Dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan merumuskan model pengaturan yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan, didukung hasil kajian internasional tentang praktik peradilan militer di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 menjadi langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengalihkan tindak pidana umum ke peradilan umum
Implementasi azas cepat sederhana dan murah perkara tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia Razak, Abdul Kamil; Suryawin, Paulana Christian; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1490

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, salah satunya melalui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas tersebut dalam penanganan perkara pembunuhan Vina di Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan cepat tercermin dalam keberhasilan aparat kepolisian menangkap delapan tersangka dalam waktu empat hari, prinsip keadilan sederhana belum terwujud sepenuhnya akibat kompleksitas birokrasi dan perdebatan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK). Sementara itu, durasi proses hukum yang mencapai delapan tahun menimbulkan beban biaya yang signifikan, sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana, serta peningkatan manajemen perkara guna mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
The Paradox of Mu'allaq Contracts in Murabahah Financing Putra, Panji Adam Agus; Durahman, Dani; Kurniawan, Cecep Soleh; Hatta, Muhammad
Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/milkiyah.v4i2.1576

Abstract

Islamic economics requires strict adherence to contracts that comply with Sharia law, but contemporary financial practices, particularly tamlîk (purchase with ownership rights) and mu’âwadhat (reciprocal exchange) agreements, often face challenges related to gharar (excessive uncertainty), raising critical questions about their validity under Islamic law. This study focuses on resolving one of the most controversial issues in modern Islamic finance: the validity of mu’allaq contracts in murabahah financing structures. Through a normative legal approach, this study systematically analyses classical fiqh literature, fatwa from the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), and regulatory guidelines such as the OJK Murabahah Guidelines, revealing fundamental differences of opinion among scholars. The validity of mu'allaq contracts in Islamic finance remains a subject of debate, with classical scholars from the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools rejecting them as non-binding tabarru', while contemporary scholars permit them based on the principle of contractual freedom. This study discloses that transparent mu'allaq murabahah contracts, implemented under sharia supervision, effectively balance classical prohibitions with modern banking needs, offering sharia-compliant and practical financing solutions. By maintaining strict contractual clarity while accommodating contemporary transaction requirements, mu'allaq emerges as a contract that is legally valid and operationally beneficial for Islamic financial institutions.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak Susanti, Rini Ayu; Kurniati, Yeti; Durahman, Dani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19177

Abstract

Penerapan asas perlindungan konsumen dan peraturan yang diterapkan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika menilik dari praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha masih saja menjual rokok bahkan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, padahal secara jelas hal tersebut dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan anak. Metode pendekatan hukum normatif. Analisis data menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil penelitian adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak saat ini belum berjalan secara optimal karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak belum terlaksana, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Hasil Tembakau Bagi Kesehatan. Pelaku usaha yang menjual rokok dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha hanya terfokus pada hal administratif dan bersifat teguran, bukan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Perlindungan pemerintah terhadap anak dari bahaya rokok dituangkan dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, permasalahan utamanya ada pada implementasi yang sampai saat ini masih menjadi titik lemah, karena aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat.
Implementation of the Maximum Increase Policy on the Sales Value of Taxable Object (NJOP) from the Perspective of Legal Certainty Based on Law Number 01 of 2022 Concerning the Financial Relationship Between the Central Government and Regional Governments Gunawan, Verawati; Durahman, Dani; Haspada, Deny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19474

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy on the maximum limit of the increase in the Sales Value of Taxable Objects (NJOP) from the perspective of legal certainty with a specific focus based on Law Number 01 of 2022 concerning the Financial Relationship between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law), with case study in Labuan Bajo, West Manggarai Regency. The background of this research arises from a drastic increase in NJOP, exceeding 100%, which has caused significant public concern and the potential for violations of the principles of justice and legal certainty. This study uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. This research collects data through literature study, documentation, and interviews with government officials, tax law experts and affected citizens. The focus of the analysis is on legal certainty, regional government authority and legal protection for the public regarding the policy. The results show that the NJOP increase the policy in Labuan Bajo is not fully aligned with the principles of legal certainty. The absence of clear regulation on maximum limit of NJOP increase provides wide interpretive space for local governments (risking arbitrary decisions and weakened legal protection for taxpayers). This opens the potential for inequality, abuse of authority, and minimal legal protection for the public. Furthermore, the policy, which does not take into account the economic capacity of the community, has social implications such as anxiety, objections and potential legal conflict. The lack of public participation and insufficient dissemination of information further exacerbates social and economic distress among residents and local businesses. This study recommends revising regulations to provide explicit limits on NJOP increases by local governments (for the establishment of national standards and maximum thresholds for NJOP increases), as well as strengthening public objection mechanisms to be faster and more effective, and enhanced legal education and transparency within fiscal policy-making processes.
Authority To Determine A Person To Become A Justice Collaborator In The Criminal Justice Process Dani - Durahman; Fangky Christina Indraguna
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 1 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.3353

Abstract

The Investigation is the initial series of the criminal justice process. In practice, the examination process requires witness statements in finding a bright spot in the case. Justice collaborators are a means to facilitate investigators in uncovering cases. Technically, protection in the form of awards for justice collaborators is carried out in accordance with the provisions of the Joint Regulations. Applications are submitted by the perpetrators themselves to the Attorney General. Furthermore, in the event that the Attorney General grants the request for an award, the Public Prosecutor must state in his lawsuit the role played by the justice collaborator in assisting the law enforcement process so that it can be considered by the judge in making a decision. The purpose of this study resulted in the determination of investigators who have the authority to determine the Justice collaborator. Results of the study The presence of a justice collaborator in disclosing a case, especially one that is organized crime is urgently needed considering that its role is very central and urgent. The cooperation of justice collaborators with law enforcement officials can facilitate the task of disclosing a crime, especially those related to the public interest (openbare order) or the state. The logical consequence is that one of the instruments that can be used to encourage disclosure or reporting of a crime is by providing guarantees and protection to justice collaborators because without this role it is very difficult to disclose organized crime, usually these difficulties arise due to weak support. evidence/evidence obtained due to the limitations of law enforcement officials in obtaining evidence that is significant enough to reveal the crime. Problematic and overlapping aspects of who can determine a person to become a justice collaborator, whether the LPSK, Investigator, Prosecutor, or Judge. In order to create legal certainty, the authority to determine someone to become a justice collaborator is the authority of the investigator as the first institution to carry out legal proceedings.
Application Of Cultural Deviance Criminology Theory to Develop Human Resources to Achieve Sustainable Development Goals (SDGS) in Karangtanjung Village, Karawang Regency Zarisnov Arafat; Sartika Dewi; I Ketut Margayasa; Dani Durahman
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 3 (2025): JOSI - JULY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/j0cqqq89

Abstract

Karangtanjung Village is a village with an area of 380 Ha/m² in the Lemahabang District, Karawang Regency, with the main livelihood being agriculture.. The problem of difficulty in finding work due to the shift in the paradigm of society from agrarian to industrial areas creates inequality, thus potentially causing poverty which leads to crime problems so that it is necessary to conduct research on this phenomenon which is a concern of the Sustainable Development Goals program. Based on this, the identification of the problems raised in this study is what are the factors causing the many crimes that occur in Karawang Regency in relation to the theory of Cultural Deviance? and how are crime prevention efforts to build human resources to realize the Sustainable Development Goals program in Karangtanjung Village? This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The conclusion of the researcher is that the factors causing the many crimes that occur in Karawang Regency are related to the Cultural Deviance theory, due to the increasing number of residents who do not have prospects (hopes) due to the poor social integration process which gives rise to social inequalities (potential economic sources that are still controlled by a handful of parties) and efforts that can be made to build human resources in order to realize the Sustainable Development Goals program in Karangtanjung Village are by instilling a mindset in the workforce to become entrepreneurs by utilizing the potential of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector under the guidance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Karangtanjung Village.
The Designation of Money as Evidence in Corruption Cases: A Legal Normative Study of Law Enforcement Practices in Indonesia Durahman, Dani; Sihombing, Indra Gatot; Azhari, Arie; Setia Gunawan, Dini Eka; P Bunga, Dinda; Farida, Ade
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10362

Abstract

Corruption offences in Indonesia not only cause financial losses to the state, but also undermine public trust in the legal system. In the law enforcement process, money obtained through corruption is often used as key evidence to uncover the flow of funds and prove the element of state losses. This study aims to analyse the designation of money as evidence in corruption cases through a normative legal approach by examining legislation, legal doctrine, and judicial practice in Indonesia. The results of the study show that the determination of money as evidence has a strategic role in proving the elements of unlawful acts and strengthening the construction of the public prosecutor's indictment. However, there are still problems related to seizure procedures, evidence management, and the return of state losses that are not yet optimal. The lack of synchronisation between the provisions in the Criminal Procedure Code, the Corruption Eradication Law, and practices in the field also hinders the effectiveness of law enforcement. Therefore, regulatory harmonisation and increased professionalism among law enforcement officials are needed so that the management of money as evidence can provide legal certainty, justice, and benefits in the eradication of corruption in Indonesia.
Co-Authors Ade Farida, Ade Aep Suhendi Agus Awaludin Aldina Setiani Andika Pratama Apandi, Haerul ari wibowo Arif Wahyudin Hidayatulloh Arinurdin, Novayandra Aritonang, Hariyanto Azhari, Arie Bayu Syaripudien Binner Habeahan Cacan Cahyadi Christian S, Paulana Dadan Nugraha Dede Taufik, Hariang Dhea Alfie Dudu Duswara M Eddy Setiawan Erawan, Yevi Mulyana Fachri Rizky Fadillah Faisal Ruslan Fangky Christina Indraguna Faris Fajharika Yusmar Febilita Wulan Sari Ferdian Rinaldi Firdaus, M. Raihan Ginanjar Safaat Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunawan, Verawati Haruman, Andi Haspada, Deny Hassanah, Nurul Heddy Permana Putra Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS I Ketut Margayasa Ihsan Maulana Indrajaya, C. Suryaarga Ipa Rosita Komarudin Komarudin Kurniawan, Cecep Soleh Kurniawati, Euis Laila M. Rasyid Lidya Nivisa Yusuf Ludi Hermawan Lukmanta, Hendi Fuky M. Riksa Fritansya Gumilar Maryadi Wijaya Muhammad Hatta Muhammad Taufik Hidayah P Bunga, Dinda Panji Adam Agus Putra Paskaries, Rudolf Paulana Christian Suryamin Permana, Diki Permana, Yedi Widya Prasetia Randiana Prayudi Juni Alamsyah Rahmawati, Amellia Ramadlon Adi Ali Fikri Razak, A. Kami Razak, Abdul Kamil Rinjani, Diliya Mariam Riza Zulfikar Rosidawati Wiradirja, Imas Rudy Ahmad Sudrajat Ryan Fani Santosa, Agung Sartika Dewi Setia Gunawan, Dini Eka Sihombing, Indra Gatot sri dwiyanti Sri Mulyati Chalil Sudewo, Ari Sugeng Prayitno Suhardini, Eni Dasuki Suharno, Rachmat Sungguh Raja Sembiring Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Sutiamah, Titi Tejo, Eko Susanto Wahyu Purnama Sari wawan alowi Wijaya, Dion Untung Yeti Kurniati Yoga Gustiadi Yuninda Dwi Kartika Zarisnov Arafat