Claim Missing Document
Check
Articles

Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management Muhamad Iqbal Iqbal; Susanto Susanto; Moh Sutoro
Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2510

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of E-Court to eradicate the activities of judicial corruption. Corruption in the administration sector is closely related to the relationship between justice seekers and court administration staff. The problems raised in this study are how functionalization of E-Court in eradicating judicial corruption in administrative management of cases in the courts in JABODETABEK and how to reform the management of administrative court in the future. This study uses an empirical method approach with descriptive analytical research specifications. This is because this research seeks to illustrate the facts of the effectiveness of the e-court system in eradicating corruption in the court administrative management sector. This concept of public service must be well understood by the judiciary. The functionalization of e-court is considered not optimal since many justice seekers do not know the existence and usefulness of the system. It is expected that the e-court system will support the establishment of the principle of quick, simple and low cost justice in the administrative management of cases. Keywords: E-Court, Court Administrative System, Corruption
E-COURT AS THE PREVENTION EFFORTS AGAINST THE INDONESIA JUDICIAL CORRUPTION Susanto Susanto
Yustisia Jurnal Hukum Vol 9, No 1: April 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v9i1.41127

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the use of E-Court to eliminate judicial corruption activities. Actions or policies permitted by law and which are not permitted. Corruption in the administration sector is closely related to the relationship between justice seekers and individual administrative staff. The issues raised in this study are How is the systematic E-Court in Suppressing Judicial Corruption in Case Administration Management in Courts in JABODETABEK and How to Improve Administrative Management of Courts in the Future. This study uses an empirical method approach with descriptive analytical research specifications. This is because this study seeks to describe the facts of the E-Court System Effectiveness in the field of suppressing Corruption in the Court's administrative management sector and the factors faced so that it can finally describe the concept of implementing a clean court management system with technology and improvement efforts. The concept of public services must be well understood by the judiciary, because until now there are still many complaints about legal services originating from the justice seeker community. The functionalization of E-Court is not optimal because there are still many justice seekers who still do not know the existence and use of the system. The E-Court system is expected to support the realization of judicial principles that are fast, simple and inexpensive in managing case administration
Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia Susanto Susanto
Jurnal Cita Hukum Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v6i1.8268

Abstract

Abstract:Entering the era of globalization, several state-owned enterprises have improved management, particularly the efficiency of operations in order to be able to face market competition. The improvement measures taken include business restructuring, reduction in the number of employees, implementation of management control systems, and other strategic policies. State-owned enterprises that do not improve management will usually face various difficulties, especially in the financial sector. In the legal process of calculating state losses caused by mistakes of State-Owned Enterprises, an investigative audit is required, because investigative audits can be used to determine whether or not there is a Law Against Acts, mains read and abuse of authority that results in state losses as the majority shareholder in the Owned Enterprise Country. The position of the investigative audit results on State-Owned Enterprises in the Indonesian legal system of proof is; As a statement of the witness, as a proof of letter, as evidence of expert testimony, as evidence of guidance, as evidence of indicated / suspected evidence.Keywords: Investigative Audit, State-Owned Enterprise, Evidence Abstrak:Memasuki era globalisasi, beberapa BUMN telah melakukan perbaikan manajemen, khususnya efisiensi operasi agar mampu menghadapi persaingan pasar. Langkah perbaikan yang dilakukan meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan, penerapan sistem pengendalian manajemen, dan kebijakan strategis lainnya. BUMN yang tidak melakukan perbaikan manajemen, biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan, terutama di bidang finansial. Dalam proses hukum menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan Badan Usaha Milik Negara, diperlukan audit investigatif, karena audit investigatif bisa digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, mains read dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara. Kedudukan hasil audit investigatif pada Badan Usaha Milik Negara dalam sistem hukum pembuktian Indonesia adalah; Sebagai Keterangan Saksi, Sebagai alat bukti surat, Sebagai alat bukti keterangan ahli, Sebagai bukti Petunjuk, Sebagai alat bukti keterangan Terindikasi/Terduga.Kata Kunci: Audit Investigatif, Badan Usaha Milik Negara, Pembuktian
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA PEDESLOHOR, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Ali Maddinsyah; Belly Isnaeni; Oksidelfa Yanto
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8790

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
BAHAYA NARKOBA DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA Bachtiar Bachtiar; RR Dewi Anggraeni; Susanto Susanto; Samuel Soewita; Bambang Santoso; Loisa Diana Raya; Mardin Sipayung; Matheus Raditya Chrisputranto; Roberto Rossi; Hadi Sutopo; Wahyono Wahyono
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i2.20315

Abstract

Dewasa ini kasus narkoba sudah merebak ke seluruh komponen masyarakat tidak hanya golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan melainkan sudah sampai dipelosok daerah Indonesia yang sasarannya tidak pandang bulu, akibatnya makin banyak generasi muda yang terjerumus dalam narkoba dan kehilangan masa depan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat. sebagian besar penggunanya adalah para remaja. Dari masalah yang sudah banyak terjadi sekarang ini, banyak penyalahgunaan narkoba yang sering menyebabkan ketergantungan. Penggunaan narkoba ada berbagai alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang dampak dari penggunaan narkoba dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan
STRATEGI PEMASARAN MELALUI MARKETPLACE DALAM UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN PADA UMKM DESA PABUARAN Ali Mubarok; Mohamad Duddy Dinantara; Susanto Susanto; Zulfitra Zulfitra; Sahroni Sahroni
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2021): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13516

Abstract

Pengabdian  Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap UMKM Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor dalam menerapkan strategi pemasaran melalui marketplace dalam upaya peningkatan penjualan produk UMKM Desa Pabuaran. Permasalahan yang diangkat mengenai cara memasarkan produk yang efektif melalui market place. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. Hasil kegiatan ini sangat bermanfaat bagi UMKM Desa Pabuaran dalam upaya meningkatkan penjualan dengan cara pemasaran yang efektif pada marketplace.Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Penjualan, UMKM
PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL Yoyon M. Darusman; Bastianon Bastianon; Susanto Susanto; Dyas Mulyani Benazir; Tato Setiawan
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8791

Abstract

Seiring dengan zaman yang serba modern ini, banyak dijumpai nyinyiran, hinaan, cacian, serta makian beredar di mana-mana khususnya di media sosial. Padahal konsekuensi dari perbuatan itu akan didapati konflik panjang antara pelaku dan korban. Bahkan ghibah yang sudah jelas-jelas dilarang agama, malah sudah menjadi tradisi pameran di media sosial. Bangsa kita sudah tidak asing lagi dengan adanya ghibah yang beredar di media sosial. Mulai meng-ghibahkan tokoh politik, tokoh ekonomi, bahkan tokoh agama sekalipun. Fenomena seperti itu membuat para pendukung korban semakin membenci pelaku dan klimaks pun tak bisa dihindari. Hingga akhirnya muncul perpecahan sesama saudara. Hal tersebut terjadi akibat kurang cerdasnya seseorang dalam menggunakan media sosial. Bahaya ghibah secara langsung sudah termaktub dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencaricari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” Adapun, pelaksanaan kegiatan terbagi dari beberapa kategorisasi seperti: 1. Tahap Pra Pelaksanaan: a. bahwa tim pengabdi men-survey lokasi ke Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal guna berdiskusi perihal jadwal, peserta dan tema. b. bahwa tim pengabdi, mempersiapakan peralatan dan perlengkapan seperti laptop, spidol, dan papan tulis/kertas besar, proyektor dan plakat penghargaan kepada tuan rumah serta konsumsi untuk seluruh peserta dan pihak terkait. c. bahwa tim menghitung dan merencanakan anggaran belanja termasuk modal awal, post biaya operasional dan biaya lain yang dianggap perlu. 2. Tahap Pelaksanaan: bahwa tim pengadbi akan menggunakan metode ceramah, metode tanya-jawab interaktif dan menggunakan metode role playing; 3. Tahap Paska Pelaksanaan: bahwa tim akan membuat laporan akhir kepada tiga pihak yakni: Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, tim pengabdi dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengadbian Masyarakat.Kata Kunci : Media Sosial, Manfaat, Mudarat
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Dadan Herdiana; Susanto Susanto; Muhamad Iqbal; Iin Indriani; Wawan Supriyatna
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Abstract

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.Kata Kunci: E-Court, LBH Unggul, Aplikasi
PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DENGAN MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA DI KAMPUNG SENGKOL RT 06/02 KELURAHAN MUNCUL KECAMATAN SETU TANGERANG SELATAN Sairin Sairin; Susanto Susanto; Suworo Suworo; Tarwijo Tarwijo; Chotamul Fajri
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i2.10507

Abstract

Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai,  kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup (usaha). Oleh karenanya seorang wirausaha yang berhasil harus mempunyai karakteristik kewirausahaan. Karakteristik tersebut meliputi karakteristik demografi seperti umur dan jenis kelamin, serta latar belakang individu seperti pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan di Kampung Sengkol RT 06/02 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Tangerang Selatan Banten adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan masyarakat terkait menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Harapan dari kegiatan ini bisa muncul semangat berwirausaha masyarakat RT 06/02 Kampung sengkol, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang menjadi sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para masyarakat Kampung Sengkol RT 06/02 Kelurahan Muncul kecamatan Setu Tangerang Selatan Banten. Pendampingan diselesaikan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan siapa saja masyarakat yang akan diundang untuk mengikuti seminar. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan memberikan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan. Tahap evaluasi akan dilakukan atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan dengan melakukan kunjungan ke Kampung Sengkol RT 06/02 Kelurahan Muncul kecamatan Setu Tangerang Selatan Banten untuk mengetahui seberapa dalarn pemahaman masyarakat tentang materi yang telah disampaikan dalam pelatihan. Target utama Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen UNPAM adalah perubahan sikap dari para sasaran. Perubahan sikap yang diharapkan dari program ini adalah perubahan motivasi dan minat untuk berwirausaha, sedangkan untuk sasaran yaitu perwakilan masyarakat RT 06/02. Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan masyarakat dapat memahami  tentang pengembangan kewirausahaan, menumbuhkan kemandirian, bisa menambah motivasi, bisa membuat rencana usaha makanan ringan dari hasil pertanian, serta dapat membuat kemasan produk  yang menarik.Kata Kunci : Pendapatan, Wirausaha
URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Muhamad Iqbal; Iin Indriani
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8771

Abstract

Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspekaspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapsikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmta Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.Kata Kunci: anti korupsi, generasi muda, pemahaman.
Co-Authors ., Mukrodi Achmad Mubarok Ade Saputra Agung Muhammad Agung Nugroho Akbar Faisal Karim Ali Imron Ali Mubarok Ali Mubarok Amelia Haryanti Amilia Suryanita Andika Kharis Akhmadi Anggraeni, RR Dewi Anita Marwing, Anita Apriansyah, Muger Aria Dimas Harapan Arifudin Arifudin Ayuk Ayus Istingadah Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastinaon Bastinaon Belly Isnaeni Boniarta Samosir Budi Kristian Chotamul Fajri Chotamul Fajri Chotamul Fajri Corry Nata Dadan Herdiana Dadan Herdiana Dadan Herdiana Defruzer Defruzer Dhoni Presti Wahyono Dian Ekawati Dian Yusuf Ponco Saputro Didik Iswadi, Didik Dimas Semantri Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyra Mayang Sukhma Eka Martiana Wulansari Elmer Micu Soriano Endi Arofa Endi Arofa Erick Cristian Fabrian Siagian Fridayani Fridayani Fridayani Wongsowinoto Ghifari Ridhaimaduddin Majid Gregorius Hermawan K Gregorius Hermawan Kristyanto Gumelar Dewi Larasati Gunartin Gunartin Gunawan Gunawan Hadi Supratikta Hadi Sutopo Hanne Puspita Berliane Susanti Hermawan, Widiantoni Iin Indriani IIN INDRIANI Irawan Saputro Isnu Harjo Prayitno Kartono Kartono Keti Respati Khuzaeni Lely Zakiah Gunsar Lisnawati Lisnawati Loisa Diana Raya M. l Aidi Mardin Sipayung Matheus Raditya Chrisputranto Meigi Meigi Mochammad Imron Awalludin Moh Sutoro Moh. Sutoro Mohamad Duddy Dinantara Mohamad Duddy Dinantara Muger Apriansyah Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Iqbal Muhammad Duddy Dinantara Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Jagad Khonjogo Muhammad Wafatajul Arifin Mulya Adhi Pradana, Fajar Nardi Sunardi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nova Susanti Noviyanti Noviyanti Nurhayati Okki Oktaviandi Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Panduma Putra Pratama Pramadjaya, Angga Purmanto Purmanto Putri Novita Sari Raditya Feda Rifandhana, Raditya Feda Rahma Yunita Riandi Pratama MZ Rizal S Gueci Rizal S. Gueci Roberto Rossi Rosa Lesmana Rudi Wahyudi Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sairin Sairin Sairin Sairin Sairin Samsul Anwar Samuel Soewita Sarwani Sarwani Septi Anjarwati Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Slamet Afandi Subarto Subarto, Subarto Suciati Muanifah Suhendar Suhendar Surya - Marthadinata Sutrirubiyanto Nova, Yuzon Suworo Suworo T. Muamar Kadafi Tarwijo Tarwijo Tato Setiawan Tato Setiawan Threesna Setyady Tommi Santoso Turnya Vivi An’nisa Hanan Santoso Wahono Widodo Wahyono Wahyono Wahyono, Bambang Angkoso Wawan Supriyatna Wawan Supriyatna Wiwik Hasbiyah Yayan Sudaryana Yoga Ars Yanuary Yoyon M. Darusman Yoyon Mulyana Darsuman Yoyon Mulyana Darusman Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yusuf Supardi Zakaria Romadhani Zulfitra - Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra