Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.814

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL CENDEKIA HUKUM CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Yudisial Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Penentuan harga obligasi dan teori tingkat bunga Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Entrepreneur : Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship (IJEBE) Piktorial : Journal of Humanities Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia PENGABDIAN SOSIAL Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific Jurnal Abdi Masyarakat Humanis HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Sinergi International Journal of Law Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Sepakat : Sesi Pengabdian Kepada Masyarakat Hikmatuna Jurnal Jurisprudence

Susanto Susanto

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

Author-ID : 2373453

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

MENGHINDARI KONFLIK AKIBAT PENYIARAN HASIL HITUNG CEPAT (QUICK COUNT) PEMILIHAN PRESIDEN 2019 (Kajian Penerapan Nilai Humanis dan Religius) Susanto susanto
PIKTORIAL : Journal of Humanities Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : PIKTORIAL : Journal of Humanities

ABSTRACT This study aims to find out how to avoid conflict due to the broadcast of the quick count results of the presidential election in terms of humanist and religious values. While the benefits of this research are for the community in general to enrich understanding of how to avoid social conflict. This study the authors use library research data collection or library research. The author utilizes library resources to obtain research data by searching and searching documents and books relating to the problem under study so that it becomes research material. In this study using descriptive research methods by grouping qualitative data. In this study, results were obtained that in order to avoid conflicts due to broadcasting the results of the quick count of the 2019 presidential election, attitudes that reflect humanist and religious values were needed. Humanist values are reflected in the attitudes and behavior that fast-counting broadcasting is just a development of science while the results of the real calculation are from the General Election Commission. Quick count broadcasting is not used as a basis for a claim for victory that allows other parties to be hurt. Viewed from the religious side, which needs to be interpreted, the process and implementation of elections run smoothly and become a part that must be grateful for by humans as religious people who have religious souls. Keywords: Conflict, Quick Count, General Election, Humanist and Religious

KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.) Susanto Susanto; Dadan Herdiana; Muhamad Iqbal
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9207

Penelitian ini merupakan luaran wajib dari Surat Perjanjian Kontrak Penelitian No. Kontrak: 0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menolak putusan pengadilan mengenai abdosi anak meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan para pemohon dalam posisi hanya menjalankan amar putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mengabdosi anak. Tahapan dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan mengajukan permohonan salinan putusan untuk riset. Putusan yang telah didapatkan kemudian di analisis mengenai hal-hal yang terdapat dalam putusan tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penelitian dengan tambahan data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan danmelakukan eksekusi putusan berupa pencatatan peristiwa penting adopsi anak dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran namun sesuai asas domisili pelaksanaan pencatatan harus dilakukan oleh Instansi Pelakasana yang memiliki database kependudukan Pemohon pencatatan adopsi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013.

FUNGSI INVESTIGATIF DALAM KEBEBASAN HAKIM MEMUTUS PERKARA YANG DIDASARKAN PADA PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN Susanto Susanto; Bastianon Bastianon
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Dalam memutuskan suatu perkara yang disidangkannya hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dan fakta-fakta persidangan. Tulisan ini menggambarkan bahwa putusan hakim juga mendapatkan reaksi dimasyarakat, sebagai contoh putusan hakim Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Terdakwa yang memperkosa dua anak di Bogor. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan putusan namun kebebasan tersebut tidak boleh keluar dari fakta-fakta hukum dalam persidangan termasuk hakim wajib menggali nilai-nilai baik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengadili perkara pada dasarnya hakim sedang melakukan investigasi, oleh karenanya hakim tidak hanya mendasarkan bukti-bukti dalam persidangan namun menerapkan fungsi investigatif dalam mengadili sutau perkara yang dihadapinya.Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembuktian dan Kebebasan Hakim

KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis) Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam invetasi. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Guna mengimplementasikan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal, pada tanggal 12 April 2013 BKPM menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penananaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5 Tahun 2013) yang menggantikan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. Dalam Perka BKPM No.5 Tahun 2013 adalah sebagai panduan dalam layanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang ditujukan kepada pejabat di instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya. Salah satu pemegang saham PT. Tunas Mandiri Lumbis mempermasalahkan penerbitan Ijin Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ternyata dalam menerbitkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing harus memnuhi prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atasa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal khususnya : Pasal 103 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 103 ayat (5) : Pasal 103 ayat (5) b : Pasal 103 ayat (6) , Pasal 103 ayat (6) a. Tidak adanya kepastian hukum dalam Ijin Prinsip Perubahan Penananaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 43/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2014 karena telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Investasi, Penanaman Modal

POLITIK DINASTI PADA PILKADA 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.

PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE) SEBAGAI JAMINAN UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) Purmanto Purmanto; Susanto Susanto; Bambang Wiyono
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i1.y2020.6420

Abstrak Jaminan perorangan dikenal dengan jaminan personal guarantee secara yuridis pengertian tercakup dalam KUHperdata pasal 1820 yang berbunyi penanggung ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Syarat-syarat tersebut diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uutang, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 19 Oktober 2017 antara PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dan Hiendra Soenjoto, para pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I, II melawan Asean China Investments Fund II L.P, UVM2 Venture Investments L.P, SACLP Investments Limited. Pertanggungjawaban personal guarantee, ada dua perjanjian yang berbeda tetapi berkaitan erat sama lain, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dan perjanjian personalguarantee sebagai jaminan dari perjanjian pokok. Debitor bertanggung jawab atas kewajiban prestasi dari suatu perikatan terhadap seluruh harta bendanya yang mana kekayaan debitor bisa dijual paksa dengan diesekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Pada perjanjian personal guarantee disamping adanya perjanjian pokok ada pula perjanjian accesoir dimana ada pihak personal guarantee yang akan menanggung kewajiban. Personal guarantee.Kata kunci: Jaminan pribadi (personal guarantee), kepailitan.

PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT SECARA BAKU PADA KREDIT PERBANKAN DAN PERMASALAHAN PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat) Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak :Perjanjian baku kredit dalam perbankan merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini memudahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Nasabah sebagai peminjam umumnya tinggal menandatangani tanpa membaca lebih detil perjanjian tersebut. Permasalahan akan muncul ketika kredit tersebut mengalami masalah dan pada akhirnya harus terjadi sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis. Hasil penelitian ini. 1) Dalam sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan; dan Dalam hal ada pilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei) 2) Jika dihubungkan dengan konsep perlindungan konsumen maka adanya perjanjian kredit yang dibuat secara baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan pembatasan terhadap pemuatan klausula baku, yaitu dalam Pasal 18 yang melarang pemuatan klausula baku yang merugikan konsumen, larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan seimbang kepada konsumen dalam perjanjian termasuk juga perjanjian dalam bidang perbankan.Kata Kunci : Perjanjian Baku Kredit, Bank, Penyelesaian Sengketa

PENAFSIRAN ASAS MANFAAT TENTANG ASSET RECOVERY KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG susanto susanto
Jurnal Yudisial Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v13i1.343

ABSTRAKTulisan ini mengkaji Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada asas manfaat untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu diabaikannya hukum acara dalam penanganan perkara perdata jika terdapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/ PDT/2018 dikaitkan dengan asset recovery korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Negara dalam tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah badan usaha swasta.Kata kunci: asas manfaat; asset recovery; pencucian uang. ABSTRACT This paper reviews Decision Number 195 K/PDT/2018 dated March 27, 2018. In its decision, the judges at the cassation level emphasized the benefit principle to cancel the previous court's decision, which is the neglect of procedural law in handling civil cases if there is a criminal decision that have legally binding in money laundry crime. The research method used a normative juridical with legislation and case approach in the form of court decisions that have legally binding. This study concludes that the interpretation of benefit principle associated with asset recovery in this decision is inappropriate because the asset belongs to the victim of a money laundering crime. Decisions like this will be problematic in the future because the principle of benefits implemented has ignored the principles of justice and certainty. In this case, the state is not the injured party. The loss was suffered by a private business entity. Keywords: benefit principle; asset recovery; money laundry.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang) SUSANTO SUSANTO; Sarwani Sarwani; Slamet Afandi
Inovasi Vol 1, No 1 (2014): INOVASI
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAK ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI. Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja koperasi dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas serta untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan prospek bisnis Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang (KOAPGI). Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan pada eksplorasi dan interpretasi hasil analisis laporan keuangan dengan metode komparatif dan metode common size serta analisis segmen. Pengumpulan data berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2007 s.d 2011. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi berkinerja baik serta mengalami pertumbuhan yang signifikan dan stabil. Unit usaha simpan pinjam merupakan prospek usaha yang bagus dan perlu dikembangkan

Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign Susanto Susanto; Muhamad Iqbal
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2019): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membangun sinergi akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Jajaran TNI KODIM/0506 Tangerang. BErkaitan tentang pemahaman mendalam tentang makna hoax dan black Campaign yang merupakan fenomena serius yang harus diantisipasi, guna menunjang pelaksanaan upaya pencegahan dan meminimalisir dampak dari kedua hal tersebut. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini ialah dengan cara survey dan kita mendatangai KODIM 0506/TGR, Jalan Tmp Taruna, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang dan akan memberikan materi dan pelatihan disana. Bahwa dari hal tersebut hasil dari PKM ini adalah terbangunya satu persepsi tentang sinergitas akademis antara Dosen Universitas Pamulang dengan Jajaran TNI KODAM 0506/Tangerang tentang makna hoax dan black Campaign serta upaya penangan pertama berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karenanya media ini dikembangkan dan berkembang di dalam masyarakat dan berbentuk diskusi terbuka sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan paham paham maupun pengetahuan baru di dalam masyarakat dengan atau tanpa bukti yang jelas.

Co-Authors ., Mukrodi Achmad Mubarok Achmad Mubarok, Achmad Ade Saputra Agung Muhammad Agung Nugroho Agus Salim Ahmad Sopian, Ahmad Akbar Faisal Karim Akhmadi, Andika Kharis Ali Imron Ali Mubarok Ali Mubarok Amelia Haryanti Amilia Suryanita Andika Kharis Akhmadi Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Anita Marwing, Anita Apriansyah, Muger Aria Dimas Harapan Arifin, Muhammad Wafatajul Arifudin arifudin Arifudin Arifudin Ayuk Ayus Istingadah Ayuning Budiati Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bambang Wiyono, Bambang Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon, Bastianon Bastinaon Bastinaon Beli Isnaeni Belly Isnaeni Benazir, Dyas Mulyani Bhanu Prakash Nunna Boniarta Samosir Budi Kristian Cannavaro, Rian Chotamul Fajri Chotamul Fajri Chotamul Fajri Corry Nata Dadan Herdiana Dadan Herdiana Dadan Herdiana Defruzer Defruzer Defruzer, Defruzer Dhoni Presti Wahyono Dian Eka Prastiwi Dian Ekawati Dian Yusuf Ponco Saputro Didik Iswadi, Didik Dimas Semantri Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyra Mayang Sukhma Eka Martiana Wulansari Elmer Micu Soriano Ema Farida Endi Arofa Erick Cristian Fabrian Siagian Fajar Mulya Adhi Pradana Fajri, Chotamul Farida, Ema Ferziyansah Fridayani Fridayani Fridayani Ghifari Ridhaimaduddin Majid Gregorius Hermawan K Gregorius Hermawan Kristyanto Gueci, Rizal S Gueci, Rizal S. Gumelar Dewi Larasati Gunartin Gunartin Gunawan Gunawan Gunawan Gunawan Hadi Supratikta Hadi Sutopo Hanne Puspita Berliane Susanti Hatorangan, Belly Herdiana, Dadan Herlansyah, Riki Hermawan, Widiantoni IIN INDRIANI Iin Indriani Iin Indriani Imanuddin, Iman Indriani, Iin Irawan Saputro Irawan Saputro Isnu Harjo Prayitno Kadafi, T. Muamar Kartono Kartono Keti Respati Khuzaeni Kristian, Budi Kurniasih, Cicih Larasati, Gumelar Dewi Lely Zakiah Gunsar Lisnawati Lisnawati Loisa Diana Raya M. l Aidi Majid, Ghifari Ridhaimaduddin Mardin Sipayung Matheus Raditya Chrisputranto Meigi Meigi Meigi, Meigi Mochammad Imron Awalludin Moh Sutoro Moh. Sutoro Mohamad Duddy Dinantara Mohamad Duddy Dinantara Muger Apriansyah Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Iqbal Muhammad Duddy Dinantara Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Jagad Khonjogo Muhammad Wafatajul Arifin Muhammad, Agung Muis, Muhamad Ibnu Syukur Mulya Adhi Pradana, Fajar Nardi Sunardi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nova Susanti Nova Susanti Noviyanti Noviyanti Novriana Amran, Gita Nurhayati Okki Oktaviandi Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oktaviandi, Okki Panduma Putra Pratama Pramadjaya, Angga Pramesti, Silvia Pratama, Panduma Putra Priyantoro, Cici Purmanto Purmanto Putri Novita Sari Putri Novita Sari Raditya Feda Rifandhana, Raditya Feda Rahma Yunita Rahma Yunita, Rahma Respati, Keti Riandi Pratama MZ Riau, Dwi Putranto Rizal S Gueci Rizal S. Gueci Roberto Rossi Romadhani, Zakaria Rosa Lesmana Rudi Wahyudi Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sairin Sairin Sairin Sairin Sairin Samsul Anwar Samuel Soewita Sanjaya, Endang Saputro, Dian Yusuf Ponco Sarwani Sarwani Septi Anjarwati Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Siagian, Erick Cristian Fabrian Slamet Afandi Soewita, Samuel Subarto Subarto, Subarto Suciati Muanifah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Suhendra Anjar Dinata Sukhma, Dyra Mayang Sulistio Nugroho, Gandung Supriyatna, Wawan Surya - Marthadinata Susanti, Hanne Puspita Berliane Suworo Suworo T. Muamar Kadafi Tarwijo Tarwijo Tato Setiawan Tato Setiawan Threesna Setyady Tiara Aninditha Tommi Santoso Tri Ramdani , Friki Turnya Vivi An’nisa Hanan Santoso Wahono Widodo Wahono Widodo Wahyono Wahyono Wahyono, Bambang Angkoso Wahyono, Dhoni Presti Wahyu Wicaksono, Filipus Waruwu, Jhonatan Aditia Wawan Supriyatna Wawan Supriyatna Wendy Asswan Cahyadi Wiwik Hasbiyah Wongsowinoto, Fridayani Yanuary, Yoga Ars Yayan Sudaryana Yoga Ars Yanuary Yoyon M. Darusman Yoyon Mulyana Darsuman Yoyon Mulyana Darusman Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yusuf Supardi Yuzon Sutrirubiyanto Nova Zakaria Romadhani Zulfitra - Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra

Title

Found 97 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 97 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 97 Documents
Search