Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.464
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MAJALAH ILMIAH WIDYA Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Law and Justice UIR LAW REVIEW Varia Justicia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT JURNAL PengaMAS Res Judicata JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURNAL MERCATORIA Jurnal Jatiswara Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Hukum Prasada PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Borneo Law Review Journal Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS ADIL : Jurnal Hukum Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Civic Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Jurnal Hukum Sasana Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Legal Spirit Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Raad Kertha jurnal hukum das sollen Jurnal Kajian Ilmiah UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Jurnal Hukum Prioris Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Abdi Wina : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Pengabdian Barelang Yure Humano JURNAL MITRA MANAJEMEN SASI LamLaj Journal of Law and Security Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak
Fransiska Novita Eleanora
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Andriani, Dian; Eleanora, Fransiska Novita
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2388

Abstract

Status dari kewarganegaraan merupakan hak dari setiap orang bahkan seorang anak juga berhak untuk mendapatkannya, dengan adanya status dari kewarganegaraan maka anak dikarenakan menunjukkan adanya hubungan hukum antara perorangan dan juga warganegara. Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan berhak mendapatkan penegakan hukum akibat dari kewarganegaraan ganda, dimana perlindungan hukum tersebut akan pemenuhan kesejahteraan serta keadilan juga kepastian termasuk perlindungan anak sampai beranjak dewasa sehingga dalam kehidupannya mendapatkan jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya. Penegakan hukum yang diberikan juga jika timbul sengketa atau konflik jika terjadi pembagian warisan dan juga harta gono gini manakala berkaitan dengan kewarganegaraan ganda yang dianutnya, sehingga anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak dalam penyelesaian akan konfliknya atau sengketanya.
Renewal of Criminal Law And The Implementation of Chemical Clearance Sanctions For Child Sexual Crimes Novita Eleanora, Fransiska; Sa'adah, Nur
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 12 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i12.244

Abstract

Protection of children is an activity to ensure the continuity of their lives to be able to grow and develop as the next generation of the nation, where the protection provided always pays attention to the existence of their rights, both juridical and non-juridical, which aims to ensure that children are always optimally healthy and able to move forward. maturity so that they can support themselves, so that due to protection and children are always guarded to avoid all threats and even actions that can endanger themselves. Because of the importance of protecting children, the perpetrators are always given castration sanctions, namely actions given to perpetrators of sexual crimes against children, in addition to the imposition of sanctions in the form of imprisonment and fines, but for children as perpetrators this chemical castration sanction is excluded. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of castration sanctions is as a punishment for perpetrators of sexual crimes. While the method studied from this research is normative juridical, namely reviewing from the literature and also regulations from legislation and relating to the problem under study and can also be done by conducting a literature study where the results are that the implementation of castration sanctions in its application is contrary to human rights, and religion and can disturb the psyche of the perpetrator, and a law that applies nationally and not only a Government Regulation must be made so that its implementation is binding on everyone as an Indonesian citizen wherever they are.
Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak Eleanora, Fransiska Novita; Sari, Andang
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1485

Abstract

Children marriage of children at a very early marriage performed under adult age which is prohibited by law or other rules and regulations because it can cause things that can harm women. The impact that occurs from marriage a serious problem that must be with appropriately and seriously by the parties as well as the relevant agencies. Because the results in future generations caused by first high number of children who experience unwanted pregnancy and childbirth. Second, this also results in divorce. Third, the birth of a baby who later does not grow properly. Fourth, children are victims of divorce have the potential to fall into poverty, fail in education, get trapped trafficking children, are placed in degrading work such as sex workers, drug dealers, slavery. These are all in violation of child rights. The method in research in using normative juridical research is by principles and theories reviewing books, documents, journals, as well as from invitation legislation relating to the problem to be studied. The result is the prevention of child marriage at a very young age is the protection of children's rights, especially the protection of the right to life, the right to grow and must remain protected.
Optimalisasi Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Novita Eleanora, Fransiska; Fitriana, Diana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6490

Abstract

konsumen sebagai pemakai atau yang mengonsumsi barang dan jasa berhak mendapatkan perlindungan dan dimana merupakan bentuk dari perlindungan akan hak asasi setiap manusia, perlindungan yang dimaksud adalah pada saat membeli barang dan jasa adanya sikap jujur dan terbuka dari pihak penjual atau pelaku usaha, akan kualitas dan kuantitas barang dan jasanya, dan begitu juga pada saat terjadinya sengketa konsumen dikarenakan adanya ganti kerugian dari pihak pembeli atau barang dan jasa yang dijual atau tidak sesuai seperti yang diperjanjikan, setidaknya adanya sikap keterbukaan dan berdasarkan itikad baik untuk mengganti kerugian atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi, dengan adanya itikad baik tentunya adanya tanggungjawab dari penjual atau pelaku usaha yang memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tetap menikmati sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dari prinsip keterbukaan berdasarkan akan prinsip itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya dengan optimalisasi dari prisnisp keterbukaan berlndasakan itikad baik dapat menyelesaikan sengketa konsumen karena dilaksanakan dengan tanggungjawab serta ganti kerugian yang layak kepada konsumen berdasarkan haknya yang merupakan perlindungan dari konsumen sendiri.
Domestic Violence in The Perspective of Law and Human Rights Melanie Pita Lestari; Zulkifli Ismail; Fransiska Novita Eleanora
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1187

Abstract

Domestic violence is more and more happening and increasing and sometimes experienced by women in the household so that they become victims. The perception of violence here is in the physical sense of the body and full of wounds or bruises. At the same time, psychologically, it is caused by fear due to the perpetrator's treatment of their mental State and violence due to sexual harassment in marriage or frequent sexual intercourse that is excessive than usual without seeing the partner's readiness. The problem studied is how the implications of domestic violence are viewed from the Law and human rights, especially for victims in fulfilling their rights. The purpose of this paper is to find out how domestic violence is related to Law and human rights. The method used is normative juridical research because it examines or examines from the literature or literature or laws and regulations relating to existing problems, where the result is that domestic violence is also a legal aspect and is also a violation of human rights related to it human rights, so that it is not only problems or domestic disputes, but the perpetrators can be punished for violating the rights of the victims themselves.
Role and Function of Indonesian Child Protection Commission in Providing Against Victims of Violence in the Street Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.6.2.2019.103-108

Abstract

The law of child protection is very important and determines the future of family, community, nation and state formation. If a country's child protection law is formulated, ratified, and enforced concretely in terms of substance, structure and culture applied consistently and continuously, then the position of the child both in family, community and nation will become a very strong pillar and foundation. for a country to achieve its objectives nationally independent. Improper treatment or discrimination is the duty and responsibility of guardians or other parties and their parents. Getting the right opportunity to protect and grow socially, physically, and even spiritually is absolutely given because the future leaders of the nation and the next generation will be able to fight for the nation and its ideals. Eliminating discrimination requires equality in all aspects of the field because it involves the same views and opportunities where women and men have equal access and opportunities, equality of views does not mean women must be equal to men, because women are naturally different from men. Because children are the generation and successors of the nation, the Government forms an independent institution whose task is to shade and provide protection or supervision of children who are victims of crime, namely the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) providing data reporting and assisting these children to obtain rehabilitation or recovery related to their rights.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Desa Tamansari Kota Bekasi Fransiska Novita Eleanora; Ahmad
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 : November (2024): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protection for children has become the responsibility of the state, and the protection provided is also the responsibility of families, teachers and the community to protect children so that they do not become victims of bullying which is increasingly widespread. Children who are victims of bullying certainly experience depression and even stress as well as feelings of fear and lack of confidence in facing the surrounding environment, and the impact also results in prolonged trauma and it is difficult to forget it, because the victim is someone who experiences suffering as a result of someone's actions or treatment other. Legal protection for children who are victims of bullying is to provide or implement their rights, such as the right to access medical services and assistance and also receive medical, as well as social and psychological services. As a result, by providing legal protection for children as victims of bullying, it can alleviate children's suffering in an effort to provide repressive protection so that children can return to experience recovery and good conditions as before in realizing true child protection.
KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NORMATIF DAN SOSIOLOGIS Ismail, Zulkifli; Lestari, Melanie Pita; Rahayu, Panti; Eleanora, Fransiska Novita
SASI Vol 26 No 2 (2020): Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v26i2.224

Abstract

This study discusses that gender equality must be paired with justice and justice, between men and women must be equal and there must be no differences or contradictions. A normative study looking at it from the perspective of the following law is that submission will discuss the rights of a woman, everyone has equal rights without exception, and those rights have existed since man is in a supported reserve. Research methods using the normative juridical method by reviewing the literature and legislation, where the findings or results have met the requirements for the rights of everyone listed in the regulations of Law Number 39 of 1999, but viewed from the point of view seen sociological that in society assumes that gender equality can occur if each party considers to be responsible, their duties and roles. While the usefulness of this research provides benefits and participation of law enforcers, the community must not represent gender differences or injustice in the community, all people have the same rights, novelty in this study agrees and then gender in community life to prioritize and prioritize there will be the right to life, because that right is a very determined right granted to all people such as the right not to increase torture, get education, health, and eliminate the perception of gender inequality in any field or area of life, because everyone is the same and supports , in the field of law, and also government.
Problematics Violence in Household Reviewed From Viewpoint Criminology and Victimology Wijanarko, Dwi Seno; Eleanora, Fransiska Novita
UIR Law Review Vol. 4 No. 1 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4279

Abstract

Domestic violence is an increasingly widespread problem, and is often triggered or caused by a variety of things, but the most prominent is economic problems or primary needs. Perpetrators as people who commit violence can be reviewed why to do it, due to several factors in him, such as the environment, heredity, psychiatric disturbed so that in solving household problems is often done with high emotions and full of inappropriate words spoken to the interlocutor. While the victim as the party suffering due to the treatment given by the perpetrator must also be seen, the perception of the victim as a weak party, the victims here based on the type there are victims who really want themselves to be victims, there are victims who are truly themselves victims, exploited by the perpetrators, where violence there are various forms of physical, psychological, sexual violence and neglect of the household, this is seen when viewed from the perception of criminology and victimization. The research method used is normative juridical that is by tracing the literature and legislation relating to the problem under study. The result is that the perpetrators of domestic violence are seen from the aspect of the perpetrators' responsibilities regarding their age to be able to punish and sanction, the victims see their role when the crime is related to the loss suffered, and the settlement of the household according to the law on the elimination of violence in the household namely number 23 of 2004, namely by preventing the occurrence of criminal acts, protecting victims, providing emergency assistance, assisting the process of determining the application for protection.
Dilematika Pemidanaan dan Kepastian Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara Ilham Aulia Rahman; Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5316

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum saat ini kerap dihadapkan pada dilematika ketika pelaku korupsi secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan ditinjau dari asas kepastian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, secara khusus membedah Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dikualifikasikan sebagai perbuatan pasca-fakta (post-factum) yang secara dogmatis tidak menghapus sifat melawan hukum dan niat jahat (mens rea) pelaku berdasarkan penganutan teori dualistis. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegakkan secara lex stricta untuk memastikan penjatuhan pidana penjara demi efek jera. Meskipun demikian, asas kepastian hukum tetap diharmonisasikan melalui penghapusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah terjadinya perampasan ganda (double recovery). Kesimpulannya, ketiadaan parameter matematis terkait besaran pengurangan pidana berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (vacuum of norm). Kondisi ini mendesak perlunya pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan di masa mendatang.
Co-Authors Achmad Fariz Adawiah, Rabiah Al Adhalia Septia Saputri Ahmad Ahmad Ahmad Aidy, Widya Romasindah Aimee Malca Luwinanda Akbar Saputra, Nugroho Dwi Al Adawiah, Rabiah Aliya Sandra Dewi Alviansyah, Muhammad Alvin Amalia Syauket Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Anggreanie, Inka Hasanna Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Anisa Fitriyani Arlan Fadillah Raharjo Aulia A, Daniar Ayu Hedy Saputri, Salwa Dyah Aziz, Ananda Haikal Bintang Kurniawan, Achmad Azriel Budi Dwi Harsono Budiman, Muhammad Naufal Chika Dwi Imelia Daviq, Muhammad Dian Andriani Diana Fitriana Diana Fitriana Dwi Seno Wijanarko Edy Supriyanto Edy Supriyanto Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fanny Afifah Fathur Ibnu Fahrezi Fitriana, Diana Galuh Sekar Naila Harahap, Alif Fadillah Heliany, Ina Hilmy Adya Laksana Ika Dewi Sartika Saimima Ilham Aulia Rahman Ina Heliany Indah Pangestu Amritasari Indra Lorenly Nainggolan Ismail, Zulkifli Jantarda Mauli Hutagalung Jonris, Sianipar Andreas Kania Cikal Larasati Kevin Louis Lathifah Nazwa Azzahra Lenny Utama Afriyenti Lestari, Melanie Pita Listio Damar Cokro Supriyanto Lusia Sulastri Manek, Marvelus Sacci Mardiansyah, Mohamad Emil Masri, Esther Masrida, Reni Maulana Fahrul Hidayat Maya Afriyanti Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Muhammad Ahnas Nurfadilah Muhammad Aliframadhan Mutiah Nur Syifa Mutiara Putri Puspa Wardani Nina Zainab Nur Taufik, Muhamad Riyanto Nursolihi Insani Octo Iskandar Panti Rahayu Poetry Rofifah Pramesty Anindya Putri Priska Laurensia Putri Atsas, Teta Maulidina Rabiah Al Adawiah Rahayu, Panti Rahmat Saputra Raihan Habibie Listio Wibowo Resda Atsila Imanda Rifqy Dwi Saputra, Muhammad Romasindah, Widya Rona Apriana Fajarwati Sa'adah, Nur Saimima, Ika Dewi Sartika Salma Ahmad Salma Salsabila Sari, Andang Sari, Andang Sari, Andang Sarton Sinambela Septina Rahmi Kinasih Simanjuntak, Kristin Dorina Siregar, Rachmat Kurniawan Sony Ryan Pradana Sri Wahyuni Sulistiawati Sulistiawati Tobing, Clara Ignatia Wijanarko, Dwi Seno Yapiter Marpi Yudha Slamet Prakoso Yulianto, Rakib Yusuf Rahman Maulana Zahara, Evira Zainab, Nina Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail