Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.924
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MAJALAH ILMIAH WIDYA Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Law and Justice UIR LAW REVIEW Varia Justicia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT JURNAL PengaMAS Res Judicata JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURNAL MERCATORIA Jurnal Jatiswara Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Hukum Prasada PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Borneo Law Review Journal Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS ADIL : Jurnal Hukum Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Civic Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Jurnal Hukum Sasana Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Legal Spirit Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Raad Kertha jurnal hukum das sollen Jurnal Kajian Ilmiah UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Jurnal Hukum Prioris Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Abdi Wina : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Pengabdian Barelang Yure Humano JURNAL MITRA MANAJEMEN SASI LamLaj Journal of Law and Security Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak
Fransiska Novita Eleanora
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
HUMAN RIGHTS AND LAW ENFORCEMENT Eleanora, Fransiska Novita; Sari, Andang
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.83

Abstract

Humans born into the world have declared their rights and natural rights as gifts from the Almighty, God and every State must recognize them as legal subjects who must always be respected and protected to realize human values ​​well. Therefore; no one can or can act negatively, including the state or even the authorities or the government. Conceptually, a country that is expected to realize it is only a legal state that is considered legitimate and adheres to the notion of democracy, namely democracy will become a rule and law. The realization of the rule of law is to take action against perpetrators who are proven to have committed crimes and human rights violations. This paper explains that there are still many cases of gross violations of human rights that have not been clearly revealed and the perpetrators have not been given appropriate punishment, by giving sanctions to the perpetrators, so that law enforcement is not realized. The embodiment of the rule of law is that it can capture cases of gross violators of human rights and convict the perpetrators in accordance with the laws that apply in accordance with the characteristics of the rule of law. The problem is whether law enforcement has been realized especially in human rights violations and can be resolved through negotiation, conciliation and mediation.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Listio Damar Cokro Supriyanto; Fransiska Novita Eleanora; Zulkifli Ismail
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/78p7yj26

Abstract

Tindakan kekerasan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi, seperti penganiayaan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, dan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?; dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus, di mana semua bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pidana atas kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penilaian unsur kesalahan dan konsekuensi perbuatan. Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural, substantif, dan budaya, seperti integritas penegakan hukum yang lemah, campur tangan kekuasaan, dan budaya kekerasan, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro-korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Rifqy Dwi Saputra, Muhammad; Novita Eleanora, Fransiska; Al Adawiah, Rabiah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3607

Abstract

Perlindungan anak merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib diaktualisasikan oleh negara. Anak berhak untuk hidup, terhindar darikekerasan, dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalamUU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentangPerlindungan Anak. Dalam kasus kekerasan seksual, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 35/2014 menetapkan sanksi pidana maksimal 15 tahun dan dendahingga Rp 5 miliar. Namun, kasus perkosaan terhadapanak masih sering terjadi, sehingga perlindungan hukumterhadap anak menjadi penting. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindunganhukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkanbeberapa putusan pengadilan. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitisyang disusun secara kualitatif dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perlindungan hukum meliputiprinsip non-diskriminasi, pemberian bantuan hukumoleh P2TP2A, perlindungan khusus bagi anak korban pemerkosaan dengan menghadirkan rasa aman dariancaman maupun bahaya lainnya, serta pemidanaankepada pelaku tindak pidana pemerkosaan sesuai dengantujuan pemidanaan. Kendati demikian, implementasinyamenghadapi kendala pada substansi hukum yang kurangtegas, trauma korban yang menghambat penyidikan, serta stigma masyarakat yang membuat korban engganmelapor. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan dukungan hukum dan psikologis, sertaedukasi publik untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban.
Tinjauan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya : Studi Lapangan Hasil Kuliah Kerja Nyata Eleanora, Fransiska Novita; Akbar Saputra, Nugroho Dwi; Aulia A, Daniar; Jonris, Sianipar Andreas; Yulianto, Rakib; Mardiansyah, Mohamad Emil; Bintang Kurniawan, Achmad Azriel; Budiman, Muhammad Naufal; Ayu Hedy Saputri, Salwa Dyah; Anggreanie, Inka Hasanna; Aziz, Ananda Haikal
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bcdqat57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Kelurahan Bahagia, khususnya di RW 001, serta menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangannya melalui pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan observasi lapangan selama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan dua bentuk kenakalan remaja yang dominan, yaitu tawuran antar pelajar dan pernikahan dini yang mayoritas disebabkan oleh pergaulan bebas (married by accident). Penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang berlaku, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, serta UU Perkawinan, dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya implementasi di tingkat masyarakat. Untuk merespons permasalahan tersebut, dilakukan program edukatif berupa sosialisasi hukum di tingkat sekolah dasar dan menengah dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang kontekstual mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan anak dan remaja. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi multisektor dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan demi menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan beretika.
PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Andriani, Dian; Eleanora, Fransiska Novita
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2388

Abstract

Status dari kewarganegaraan merupakan hak dari setiap orang bahkan seorang anak juga berhak untuk mendapatkannya, dengan adanya status dari kewarganegaraan maka anak dikarenakan menunjukkan adanya hubungan hukum antara perorangan dan juga warganegara. Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan berhak mendapatkan penegakan hukum akibat dari kewarganegaraan ganda, dimana perlindungan hukum tersebut akan pemenuhan kesejahteraan serta keadilan juga kepastian termasuk perlindungan anak sampai beranjak dewasa sehingga dalam kehidupannya mendapatkan jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya. Penegakan hukum yang diberikan juga jika timbul sengketa atau konflik jika terjadi pembagian warisan dan juga harta gono gini manakala berkaitan dengan kewarganegaraan ganda yang dianutnya, sehingga anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak dalam penyelesaian akan konfliknya atau sengketanya.
Renewal of Criminal Law And The Implementation of Chemical Clearance Sanctions For Child Sexual Crimes Novita Eleanora, Fransiska; Sa'adah, Nur
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 3 No. 12 (2022): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i12.244

Abstract

Protection of children is an activity to ensure the continuity of their lives to be able to grow and develop as the next generation of the nation, where the protection provided always pays attention to the existence of their rights, both juridical and non-juridical, which aims to ensure that children are always optimally healthy and able to move forward. maturity so that they can support themselves, so that due to protection and children are always guarded to avoid all threats and even actions that can endanger themselves. Because of the importance of protecting children, the perpetrators are always given castration sanctions, namely actions given to perpetrators of sexual crimes against children, in addition to the imposition of sanctions in the form of imprisonment and fines, but for children as perpetrators this chemical castration sanction is excluded. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of castration sanctions is as a punishment for perpetrators of sexual crimes. While the method studied from this research is normative juridical, namely reviewing from the literature and also regulations from legislation and relating to the problem under study and can also be done by conducting a literature study where the results are that the implementation of castration sanctions in its application is contrary to human rights, and religion and can disturb the psyche of the perpetrator, and a law that applies nationally and not only a Government Regulation must be made so that its implementation is binding on everyone as an Indonesian citizen wherever they are.
Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak Eleanora, Fransiska Novita; Sari, Andang
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1485

Abstract

Children marriage of children at a very early marriage performed under adult age which is prohibited by law or other rules and regulations because it can cause things that can harm women. The impact that occurs from marriage a serious problem that must be with appropriately and seriously by the parties as well as the relevant agencies. Because the results in future generations caused by first high number of children who experience unwanted pregnancy and childbirth. Second, this also results in divorce. Third, the birth of a baby who later does not grow properly. Fourth, children are victims of divorce have the potential to fall into poverty, fail in education, get trapped trafficking children, are placed in degrading work such as sex workers, drug dealers, slavery. These are all in violation of child rights. The method in research in using normative juridical research is by principles and theories reviewing books, documents, journals, as well as from invitation legislation relating to the problem to be studied. The result is the prevention of child marriage at a very young age is the protection of children's rights, especially the protection of the right to life, the right to grow and must remain protected.
Optimalisasi Prinsip Keterbukaan Berdasarkan Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Novita Eleanora, Fransiska; Fitriana, Diana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6490

Abstract

konsumen sebagai pemakai atau yang mengonsumsi barang dan jasa berhak mendapatkan perlindungan dan dimana merupakan bentuk dari perlindungan akan hak asasi setiap manusia, perlindungan yang dimaksud adalah pada saat membeli barang dan jasa adanya sikap jujur dan terbuka dari pihak penjual atau pelaku usaha, akan kualitas dan kuantitas barang dan jasanya, dan begitu juga pada saat terjadinya sengketa konsumen dikarenakan adanya ganti kerugian dari pihak pembeli atau barang dan jasa yang dijual atau tidak sesuai seperti yang diperjanjikan, setidaknya adanya sikap keterbukaan dan berdasarkan itikad baik untuk mengganti kerugian atas barang dan atau jasa yang dikonsumsi, dengan adanya itikad baik tentunya adanya tanggungjawab dari penjual atau pelaku usaha yang memberikan perlindungan kepada konsumen untuk tetap menikmati sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dari prinsip keterbukaan berdasarkan akan prinsip itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan, dimana hasilnya dengan optimalisasi dari prisnisp keterbukaan berlndasakan itikad baik dapat menyelesaikan sengketa konsumen karena dilaksanakan dengan tanggungjawab serta ganti kerugian yang layak kepada konsumen berdasarkan haknya yang merupakan perlindungan dari konsumen sendiri.
Domestic Violence in The Perspective of Law and Human Rights Melanie Pita Lestari; Zulkifli Ismail; Fransiska Novita Eleanora
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1187

Abstract

Domestic violence is more and more happening and increasing and sometimes experienced by women in the household so that they become victims. The perception of violence here is in the physical sense of the body and full of wounds or bruises. At the same time, psychologically, it is caused by fear due to the perpetrator's treatment of their mental State and violence due to sexual harassment in marriage or frequent sexual intercourse that is excessive than usual without seeing the partner's readiness. The problem studied is how the implications of domestic violence are viewed from the Law and human rights, especially for victims in fulfilling their rights. The purpose of this paper is to find out how domestic violence is related to Law and human rights. The method used is normative juridical research because it examines or examines from the literature or literature or laws and regulations relating to existing problems, where the result is that domestic violence is also a legal aspect and is also a violation of human rights related to it human rights, so that it is not only problems or domestic disputes, but the perpetrators can be punished for violating the rights of the victims themselves.
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIANDI INDONESIA Amalia Syauket; Fransiska Novita Eleanora
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/7wdx0w18

Abstract

Asas Praduga Tidak Bersalah yaitu setiap orang dalam proses dari suatu perkara pidana tidak dapat dinyatakan bersalah yang menganggap bahwa seseorang yang menjalani suatu proses dari pemidanaan tetap tidak dinyatakan bersalah sehingga harus dihormati akan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana atau selayaknya orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang menyatakan bersalah. Dan dalam menyatakan seseorang bersalah atau sebagai terdakwa harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapatkan ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang menjadikan dasar dari suatu pertimbangan dalam memutuskan adanya perkara. Pelaksanaan dalam penerapan adanya alat bukti dikarenakan sesuai dengan adanya sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu yang didasarkan pada undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
Co-Authors Achmad Fariz Adawiah, Rabiah Al Adhalia Septia Saputri Ahmad Ahmad Ahmad Aidy, Widya Romasindah Aimee Malca Luwinanda Akbar Saputra, Nugroho Dwi Al Adawiah, Rabiah Aliya Sandra Dewi Alviansyah, Muhammad Alvin Amalia Syauket Amalia Syauket Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Anggreanie, Inka Hasanna Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Aulia A, Daniar Ayu Hedy Saputri, Salwa Dyah Aziz, Ananda Haikal Bintang Kurniawan, Achmad Azriel Budiman, Muhammad Naufal Chika Dwi Imelia Clara Ignatia Tobing Daviq, Muhammad Dian Andriani Dian Andriani, Dian Diana Fitriana Diana Fitriana Dwi Seno Wijanarko Edy Supriyanto Edy Supriyanto Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fanny Afifah Fitriana, Diana Harahap, Alif Fadillah Heliany, Ina Hilmy Adya Laksana Ika Dewi Sartika Saimima Ina Heliany Indra Lorenly Nainggolan Ismail, Zulkifli Jonris, Sianipar Andreas Kevin Louis Kinasih, Septina Rahmi Lenny Utama Afriyenti Lestari, Melanie Pita Listio Damar Cokro Supriyanto Lusia Sulastri Manek, Marvelus Sacci Mardiansyah, Mohamad Emil Masri, Esther Masrida, Reni Maulana Fahrul Hidayat Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Muhammad Aliframadhan Mutiah Nur Syifa Nina Zainab Nur Taufik, Muhamad Riyanto Nursolihi Insani Octo Iskandar Panti Rahayu Poetry Rofifah Pramesty Anindya Putri Priska Laurensia Putri Atsas, Teta Maulidina Rabiah Al Adawiah Rahayu, Panti Rahmat Saputra Rifqy Dwi Saputra, Muhammad Romasindah, Widya Rona Apriana Fajarwati Sa'adah, Nur Saimima, Ika Dewi Sartika Salma Salsabila Sari, Andang Sari, Andang Sari, Andang Sarton Sinambela Simanjuntak, Kristin Dorina Siregar, Rachmat Kurniawan Sony Ryan Pradana Sri Wahyuni Sulistiawati Sulistiawati Yapiter Marpi Yulianto, Rakib Zahara, Evira Zainab, Nina Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail