Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MAJALAH ILMIAH WIDYA Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Diponegoro Law Review Law and Justice UIR LAW REVIEW Varia Justicia Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT JURNAL PengaMAS Res Judicata JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURNAL MERCATORIA Jurnal Jatiswara Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Hukum Prasada PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Borneo Law Review Journal Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS ADIL : Jurnal Hukum Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Civic Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Jurnal Hukum Sasana Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Legal Spirit Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Raad Kertha jurnal hukum das sollen Jurnal Kajian Ilmiah UNISKA LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Jurnal Hukum Prioris Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Abdi Wina : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Pengabdian Barelang Yure Humano JURNAL MITRA MANAJEMEN SASI LamLaj Journal of Law and Security Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak
Fransiska Novita Eleanora
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 101 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Dilematika Pemidanaan dan Kepastian Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara Ilham Aulia Rahman; Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5316

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum saat ini kerap dihadapkan pada dilematika ketika pelaku korupsi secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan ditinjau dari asas kepastian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, secara khusus membedah Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dikualifikasikan sebagai perbuatan pasca-fakta (post-factum) yang secara dogmatis tidak menghapus sifat melawan hukum dan niat jahat (mens rea) pelaku berdasarkan penganutan teori dualistis. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegakkan secara lex stricta untuk memastikan penjatuhan pidana penjara demi efek jera. Meskipun demikian, asas kepastian hukum tetap diharmonisasikan melalui penghapusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah terjadinya perampasan ganda (double recovery). Kesimpulannya, ketiadaan parameter matematis terkait besaran pengurangan pidana berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (vacuum of norm). Kondisi ini mendesak perlunya pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan di masa mendatang.
Penguatan Perlindungan Anak Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Fransiska Novita Eleanora; Septina Rahmi Kinasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak Vol. 2 No. 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Raskha Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64803/jupemba.v2i2.138

Abstract

Kesadaran terhadap hukum merupakan suatu bentuk yang dari individu akan sikap dan batinnya atau dari masyarakat yang sudah menghargai serta memahami dan juga dapat menaati secara sukarela tanpa adanya paksaan dari suatu peraturan dari perundang-undangan yang ada. Dimana tujuannya untuk menciptakan akan keadilan sosial, serta ketertiban yang didorong oleh dengan adanya akan pemahaman serta pengetahuan, pemahaman dan juga kepatuhan hukum dari kesadaran nurani tumbuh dan bukan dari ketakutan, Wujud dari kesadaran hukum terkait dengan perlindungan akan anak tentunya didasarkan akan pemahaman dan pengetahuan hukum serta perilaku dan sikap yang memberikan suatu kesadaran yang tinggi akan perlindungannya karena adanya anggapan bahwa anak juga membutuhkan perlindungan dan hakiki dan menyeluruh. Penguatan dari perlindungan akan anak dimulai sejak dini dengan menumbuhkan kesadaran hukum bahwa anak berhak untuk dilindungi termasuk hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan khusus dan bukan untuk mengalami perlakuan yang tidak manusiawi karena termasuk juga pelanggaran akan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dari perlindungan terhadap anak itu sendiri. Hasilnya adalah dengan tumbuhnya kesadaran hukum melalui internalisasi dari nilai-nilai bagi setiap orang tanpa adanya paksaan dari orang lain dan setidaknya dapat meminimalisir atau berkurangnya tindakan atau tindak pidana termasuk kejahatan dan pelanggaran yang dialami oleh anak dan hak dari anak akan dapat terealisasi karena mengutamakan tumbuh dan kembang anak serta mengutamakan akan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya dimasa mendatang
Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v26i2.537

Abstract

Tindak pidana mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Awalnya bersifat konvensional, kini tindak pidana berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan mengalami perkembangan modus yang beraneka ragam. Perkembangan tindak pidana yang terjadi saat ini memiliki motif ekonomi yang terus berkembang saat menjalankan kejahatannya. Salah satu tindak pidana dengan motif ekonomi adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara konvensional, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan mengajak seseorang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Saat ini, perekrutan dilakukan secara online dengan cakupan yang sangat luas. Masalah utama dari tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah korban tidak mudah untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindar untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari bisnis perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi kepada korban perdagangan orang, perlu dilakukan mediasi sejak proses penyidikan. Upaya mendapatkan ganti rugi tersebut dilakukan melalui mediasi penal. Upaya perdamaian melalui mediasi penal tidak akan menghapus tuntutan atas tindak pidana yang terjadi, namun hanya mempermudah penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana perdagangan orang.
Reconstruction of Legal Protection for Witnesses and Victims in Handling Extraordinary Crimes in Indonesia Adhalia Septia Saputri; Fransiska Novita Eleanora
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 03 (2026): Mei: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v5i03.2816

Abstract

Legal protection for witnesses and victims is a crucial element in the criminal justice system, particularly in handling extraordinary crimes such as corruption, terrorism, and human trafficking. Although regulated by Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, its implementation still faces various structural and normative obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection and reconstruct an ideal protection model. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that existing protection is suboptimal due to weak inter-institutional coordination, limited authority, and the lack of strengthened protection for whistleblowers and justice collaborators. Therefore, a reconstruction of the protection system based on restorative justice and institutional strengthening is necessary.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Listio Damar Cokro Supriyanto; Fransiska Novita Eleanora; Zulkifli Ismail
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/78p7yj26

Abstract

Tindakan kekerasan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi, seperti penganiayaan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, dan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?; dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus, di mana semua bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pidana atas kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penilaian unsur kesalahan dan konsekuensi perbuatan. Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural, substantif, dan budaya, seperti integritas penegakan hukum yang lemah, campur tangan kekuasaan, dan budaya kekerasan, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro-korban.
Legal Protection For Children In Conflict With The Law (Abh) From The Perspective of Child Criminology Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri; Indah Pangestu Amritasari; Jantarda Mauli Hutagalung
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i4.6047

Abstract

Legal protection is the authority of the government or law enforcement agencies in striving and providing a sense of security in guaranteeing legal certainty and protecting the rights of citizens from being violated, which aims to ensure that individuals can also enjoy rights in accordance with the dignity and dignity of humanity itself. While Children as Perpetrators of Criminal Acts (Juvenile Delinquency), criminology views that juvenile delinquency is often the result of the failure of the support system (family, environment, and school) or trauma. However, no matter how far the crime committed by children in conflict with the law (ABH) should not be put in prison considering that children are the next generation of the nation whose handling and placement are different and not the same as adults. Therefore, the law should not treat them like criminals or adults in order to get their rights and treat children by getting special legal protection by placing children to get restorative justice and diversion without restrictions and educational sanctions that are obtained and the implementation is supervised by law enforcement or social institutions appointed by the judge. The method implemented in this research is a normative juridical research method that refers to literature or books even from laws and regulations or analyzes from theories and principles even opinions from experts related to the research to be studied. The result is that children in conflict with the law have the right to receive legal protection in child criminology because children are still minors still need to pay attention to age limits, placement and handling of children as well as the conditions and circumstances of children without any restrictions for children who are recidivists or children who repeat criminal acts because it is based on the principle of child protection, namely the best interests of children, especially children in conflict with the law who are always considered for their rights for their future.
Ratio Legis System Law Related Child Criminal Justice Qualification Of Criminal Sanctions And Actions Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah Aidy
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.1363

Abstract

The formation of a regulation aims to be able to regulate and also be able to organize the existence of life in a country where in the life of a society that is also regulated by the law to be able to obtain certainty, as well as benefits and also justice in life in the state. It also includes regulations concerning criminal justice for children in conflict with the law or commonly referred to as children as perpetrators of criminal acts, where children, even as perpetrators, must pay attention to their human rights while in the Special Child Development Institution (LPKA) and the law implies there are criminal sanctions that contain the main and additional punishments that will be imposed on children, but in the birth of the SPPA law it has not explained which criminal acts are in the form of violations and crimes, regardless of the age limit of the child, at least the classification between violations and crimes should be included in the law on the juvenile justice system because it is related to child protection because basically punishment is the last resort imposed on children when the settlement of diversion does not reach an agreement between the perpetrator and the victim, what is the legal ratio in the formation of the law on the juvenile justice system without including any classification of violations and crimes committed by children.
Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial Fransiska Novita Eleanora; Zulkifli Ismail; Melanie Pita Lestari
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/y7pcrw15

Abstract

The purpose of this study was to identify and describe violence in a relationship from a victimological perspective and the psychosocial implications of violence in a relationship. The problems that will be discussed in this paper are how is Dating Violence according to Victimology Perspective?; and what are the Psychosocial Implications of Dating Violence?. The research method used in this study is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Based on the research conducted, it is known that dating violence is an act of violence against couples who are not married, including physical, emotional, economic violence and activity restrictions. These acts of violence often occur, but have not received much attention so that they are sometimes neglected in society. In fact, dating violence requires attention due to its broad nature and impact on women's lives in particular and society in general. This type of violence has its roots in cultural factors that place women in an unequal position in relation to men.
Pemberdayaan Masyarakat Multi-Aspek: Integrasi Edukasi Lingkungan, Peningkatan Keterampilan Produktif, dan Kesadaran Hukum di Desa Mekarsari Fransiska Novita Eleanora; Kania Cikal Larasati; Raihan Habibie Listio Wibowo; Anisa Fitriyani; Arlan Fadillah Raharjo; Budi Dwi Harsono; Fathur Ibnu Fahrezi; Galuh Sekar Naila; Lathifah Nazwa Azzahra; Maya Afriyanti; Muhammad Ahnas Nurfadilah; Mutiara Putri Puspa Wardani; Resda Atsila Imanda; Salma Ahmad; Yudha Slamet Prakoso; Yusuf Rahman Maulana
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5734

Abstract

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 21 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dilaksanakan di RW 05 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan Mei–Juni 2026. KKN ini mengusung tema "KKN Desa Berdampak dan Berkelanjutan" dengan fokus pemberdayaan masyarakat secara multi-aspek melalui lima program kerja, yaitu: Remaja Berkarya (pelatihan produksi bangku), Sosialisasi dan Praktik Pembuatan Biopori serta Komposter Organik, Penataan Taman TOGA, Totebag Ceria (kreativitas lansia), dan Penyuluhan Hukum tentang Warisan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan produktif, kepedulian lingkungan, kreativitas, dan kesadaran hukum masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan langsung (praktik), pendampingan, dan penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat di berbagai bidang: remaja memperoleh keterampilan membuat bangku; masyarakat memahami dan mempraktikkan pembuatan biopori dan komposter organik; Taman TOGA tertata dengan penambahan tanaman produktif; lansia aktif berkreasi melalui melukis totebag; serta masyarakat mendapatkan pemahaman hukum waris yang lebih baik guna meminimalkan sengketa keluarga. Program KKN ini berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Desa Mekarsari.
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Eleanora, Fransiska Novita; Tobing, Clara Ignatia
Res Judicata Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Co-Authors Achmad Fariz Adawiah, Rabiah Al Adhalia Septia Saputri Ahmad Ahmad Ahmad Aidy, Widya Romasindah Aimee Malca Luwinanda Akbar Saputra, Nugroho Dwi Al Adawiah, Rabiah Aliya Sandra Dewi Alviansyah, Muhammad Alvin Amalia Syauket Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Andang Sari Anggreanie, Inka Hasanna Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Anggreany Haryani Putri Anisa Fitriyani Arlan Fadillah Raharjo Aulia A, Daniar Ayu Hedy Saputri, Salwa Dyah Aziz, Ananda Haikal Bintang Kurniawan, Achmad Azriel Budi Dwi Harsono Budiman, Muhammad Naufal Chika Dwi Imelia Daviq, Muhammad Diana Fitriana Diana Fitriana Dwi Seno Wijanarko Edy Supriyanto Edy Supriyanto Elfirda Ade Putri Endang Hadrian Fanny Afifah Fathur Ibnu Fahrezi Fitriana, Diana Galuh Sekar Naila Harahap, Alif Fadillah Heliany, Ina Hilmy Adya Laksana Ika Dewi Sartika Saimima Ilham Aulia Rahman Ina Heliany Indah Pangestu Amritasari Indra Lorenly Nainggolan Ismail, Zulkifli Jantarda Mauli Hutagalung Jonris, Sianipar Andreas Kania Cikal Larasati Kevin Louis Lathifah Nazwa Azzahra Lenny Utama Afriyenti Lestari, Melanie Pita Listio Damar Cokro Supriyanto Lusia Sulastri Manek, Marvelus Sacci Mardiansyah, Mohamad Emil Masri, Esther Masrida, Reni Maulana Fahrul Hidayat Maya Afriyanti Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Melanie Pita Lestari Muhammad Ahnas Nurfadilah Muhammad Aliframadhan Mutiah Nur Syifa Mutiara Putri Puspa Wardani Nina Zainab Nur Taufik, Muhamad Riyanto Nursolihi Insani Octo Iskandar Panti Rahayu Poetry Rofifah Pramesty Anindya Putri Priska Laurensia Putri Atsas, Teta Maulidina Rabiah Al Adawiah Rahayu, Panti Rahmat Saputra Raihan Habibie Listio Wibowo Resda Atsila Imanda Rifqy Dwi Saputra, Muhammad Romasindah, Widya Rona Apriana Fajarwati Sa'adah, Nur Saimima, Ika Dewi Sartika Salma Ahmad Salma Salsabila Sari, Andang Sari, Andang Sari, Andang Sarton Sinambela Septina Rahmi Kinasih Simanjuntak, Kristin Dorina Siregar, Rachmat Kurniawan Sony Ryan Pradana Sri Wahyuni Sulistiawati Sulistiawati Tobing, Clara Ignatia Wijanarko, Dwi Seno Yapiter Marpi Yudha Slamet Prakoso Yulianto, Rakib Yusuf Rahman Maulana Zahara, Evira Zainab, Nina Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail Zulkifli Ismail