Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Spektrum Hukum Jurnal Daulat Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Herlyanty Y. A. Bawole
Universitas Sam Ratulangi Manado
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Utara Bawole, Herlyanty Y. A.; Bawole, Grace Yurico; Gerungan, Anastasya E.
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6534

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena maraknya praktik sabung ayam di Kabupaten Minahasa Utara, baik yang dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, yang telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti tindak pencurian, perkelahian, dan gangguan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Minahasa Utara dalam mencegah, menanggulangi, dan menegakkan hukum terhadap pelaku sabung ayam, serta mengkaji peran pengendalian sosial masyarakat dalam mendukung penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan praktik perjudian, peraturan perundang-undangan, dan strategi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Minahasa Utara menerapkan strategi terpadu, mulai dari upaya preemtif dan preventif melalui penyuluhan hukum, pembinaan moral, dan patroli rutin, hingga upaya represif berupa penangkapan dan penyidikan terhadap para pelaku. Aparat kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk membangun kesadaran serta partisipasi sosial masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam memerlukan pendekatan yang seimbang antara tindakan penindakan, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang efektif serta pemberantasan praktik perjudian secara berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Dijadikan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum Wowor, Kristo Karolus; Sondakh, Jemmy; Bawole, Herlyanty Y. A.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21390

Abstract

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Dijadikan Tersangka oleh Aparat Penegak Hukum” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan korban kejahatan justru ditetapkan sebagai tersangka, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka, menelaah tanggung jawab aparat penegak hukum atas penyalahgunaan kewenangan tersebut, serta mengkaji upaya pemulihan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif guna menemukan norma dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban yang dijadikan tersangka belum terlaksana secara optimal karena lemahnya implementasi asas due process of law, minimnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta belum adanya regulasi yang tegas mengenai pemulihan hak korban. Diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan penerapan prinsip restorative justice agar hak-hak korban dapat terlindungi secara adil. Tesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, serta menjadi referensi bagi upaya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Penegak Hukum
GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA BERDASARKAN ASAS NEBIS IN IDEM Millitia Christy Chelsea Umboh; Ronny A. Maramis; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dasar pemikiran menurut hukum Nebis In idem sebagai alasan gugurnya hak menuntut pidana. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang gugurnya hak menuntut hukuman dalam hukum pidana Indonesia telah jelas diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 yang secara tegas bahwa gugurnya hak menuntut pidana disebabkan oleh adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka/terdakwa meninggal dunia, daluwarsa, telah membayar denda dan adanya asas nebis in idem. 2. Penerapan hukum gugurnya menuntut pidana berdasarkan asas nebis in idem adalah gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum, dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluwarsa sehingga mengakibatkan seseorang telah hidup dalam tidak tenangan karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum. Kata Kunci : gugurnya hak menuntut pidana, asas nebis in idem
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 304/PID.SUS/2024/PN MND Waya Gracesila Patricia Pieter; Herlyanty Y. A. Bawole; Sarah DL Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Mnd dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis hakim telah menerapkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan tepat karena unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi. 2. Upaya pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS belum dilaksanakan secara maksimal, khususnya dalam hal rehabilitasi psikologis dan pemberian kompensasi. Oleh karena itu, meskipun putusan ini menunjukkan kemajuan dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban, masih diperlukan peningkatan peran aparat penegak hukum serta kerja sama antar lembaga terkait agar pelaksanaan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif dan benar benar memberikan perlindungan bagi korban. Kata Kunci : tindak pidana seksual, perempuan
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI INDONESIA Venishia Fabiola Paseki; Ronny A. Maramis; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia, sebuah isu krusial yang menempatkan prinsip kedaulatan sumber daya alam berhadapan dengan realitas degradasi lingkungan. Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, sektor pertambangan sering kali menunjukkan "dua wajah": kontribusi ekonomi yang signifikan di satu sisi, dan kerusakan ekosistem yang bersifat irreversible di sisi lain akibat pengabaian kewajiban pemulihan lahan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk membedah efektivitas sanksi multidimensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU Minerba) dan regulasi terkait lainnya. Kata Kunci : Sanksi Hukum, Reklamasi, Pascatambang, Pertambangan Mineral dan Batubara, Penegakan Hukum Lingkungan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL Niar Ardhana Sari Limonu; Herlyanty Bawole; Herry F.D. Tuwaidan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta efektivitas penerapan tindakan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan. Permasalahan ini menjadi penting karena penyandang disabilitas intelektual berada pada posisi hukum yang rentan dan sering kali tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya secara sadar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan menjatuhkan tindakan perawatan. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, yang dalam banyak kasus tidak dapat dibuktikan karena keterbatasan kognitif pelaku. Selain itu, tindakan rehabilitatif dinilai lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dibandingkan pemidanaan. Disarankan perlunya penyusunan pedoman teknis nasional mengenai pemeriksaan kapasitas bertanggung jawab. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Disabilitas Intelektual, Pelaku Kekerasan Seksual
Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ariel Denny Pasangkin; Herlyanty Y. A. Bawole; Altje A. Musa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4298

Abstract

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks tersebut, penanganan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting, khususnya terkait dengan peran jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Secara normatif, kewenangan jaksa dalam perkara pelanggaran HAM yang berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana, serta diperkuat oleh komitmen internasional Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai persoalan yuridis, struktural, dan faktual, terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang berdampak pada efektivitas penuntutan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dapat dijalankan secara optimal dalam sistem peradilan pidana HAM di Indonesia, sekaligus mencerminkan tantangan negara hukum dalam menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat.
Legal Regulations for Victims and Perpetrators of Psychological Violence by the Bitung Police Department Bawole, Herlyanty Y. A.; Karwur, Grace M. F.; Bawole, Grace Y.
Research Horizon Vol. 5 No. 6 (2025): Research Horizon - December 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.6.2025.952

Abstract

Psychological violence is a form of non-physical harm that causes serious mental suffering and requires strong legal protection within a just and recovery-oriented criminal justice system. This research aims to examine how legal protection is provided by the Police to victims of psychological violence crimes. Using a library research method, the study analyzes literature, legislation, and other written legal materials related to victim protection. The findings indicate that legal protection for victims of psychological violence is a state obligation implemented through law enforcement agencies, including the police, prosecutors, and courts, and covers legal, psychological, and social aspects. In Indonesia, psychological violence has been legally recognized as a criminal act, particularly in the domestic sphere under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and is further reinforced by Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014. In conclusion, police-provided legal protection is essential not only to guarantee victims’ rights during the legal process but also to ensure state recognition of the suffering experienced by victims of psychological violence.
Co-Authors Adi Tirto Koesoemo Adi Tirto Koesomo Altje A. Musa Altje Musa Angelica Gabriel Arie Prakoso Ariel Denny Pasangkin Bawole, Grace Y Bawole, Grace Y. Boby Pinasang Brilliandro Kasenda Bryan Y. F. Wowor Butje Tampi Claudea Jaden Gil Jocom Cornelis Dj. Massie Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Debby Telly Antow Edwin N. Tinangon Eugenius Paransi Febri Grifin Rakian Feibi Kamu Franky R. Mewengkang, Ralfie Pinasang Gabriel Christian Wuisan Gabriela Gerungan, Anastasya E. Grace H. Tampongangoy Grace M. F. Karwur Grace Yurico Bawole Herry F.D. Tuwaidan Herry Tuwaidan Hironimus Taroreh JEANE ESTRELA PARERA Jemmy Sondakh, Jemmy Johsua A. H. Roring Julio Enriko Kristi Tumuwo Justicia Sara Maukar Kartini Tungkagi Kerenia Syalomita Ponow Kristina Elisabet Juniarta Sihombing Marcel Maramis Metmeilin Ada Millitia Christy Chelsea Umboh Natanael Mario Pantouw Niar Ardhana Sari Limonu Noldy Mohede Oktaviani Kemala Franny Christina Peter Remy Yosy Pasla Rafael Josep Lahutung Regina Biandina wala Rodrigo F. Elias Ronald Elrik Rorie Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis Rovvy Weldry Gibrael Karinda Sarah D.L. Roeroe Sarah DL Roeroe Sharon Syalomitha Hamel Stevano Eklesiano Aluy Strelita Inka Limbat Sultan Hasan Toha Golonda Susan Lawotjo Tasya Feren Mamesah Theodorus Hendrik Willem Lumunon Tiara Maharani Amisi Valentino Reza Unio Vanessa Nataly Karwur Vanya Meryam Notanubun Venishia Fabiola Paseki Victor Kasenda Waya Gracesila Patricia Pieter Wowor, Kristo Karolus