Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS Jurnal Daulat Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon
Herlyanty Y. A. Bawole
Universitas Sam Ratulangi Manado
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING ATM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1 Angelica Gabriel; Dani R.Pinasang; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatanskimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta penegakan hukumterhadap kejahatan skimming ATM. Metode penelitian yang digunakan ialah jenispenelitian hukum normatif sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1.Pengaturan kejahatan Skimming Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat(2) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan caraapa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2)tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu,dalam kejahatan skimming Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan SkimmingAtm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkahyang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputipenyelidikan, penyidikan, penuntutuan, pemeriksaan sidang di pengadilan sertapelaksanaan putusan.KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Kejahatan, Skimming ATM
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 9 TAHUN 2016 Stevano Eklesiano Aluy; Herlyanty Y. A. Bawole; Susan Lawotjo
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmembahas bagaimana bentuk pengelolaan airlimbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado dan untuk mengetahui danmembahas bagaimana pertanggungjawabanhukum semua pihak terkait dalam persoalan airlimbah domestik berdasarkan Peraturan DaerahKota Manado Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengelolaan Air Limbah Domestik. Denganmenggunakan metode penelitian normatif, dapatditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk pengelolaanair limbah domestik berdasarkan peraturan daerahkota Manado menggunakan Sistem PengelolaanAir Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL.Peraturan dan ketentuan dalam SistemPengelolaan Air Limbah (SPAL) mempunyaimekanisme yang diatur dengan sangat rinci dandetail sesuai dengan Peraturan Daerah KotaManado. Namun belum ada Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik di Kota Manado yangsesuai dengan peraturan dan ketentuan. 2. Dalampengelolaan air limbah domestik seperti yangdiatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado,pihak terkait dengan masalah air limbah domestikmempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabmasing-masing. Namun dalampertanggungjawabannya terhadap tugasnya, parapihak terkait masih belum maksimal dalammenjalankan pengelolaan air limbah domestiksesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerahini.Kata Kunci : pengelolaan air limbah domestik,kota manado
The Role of Criminalistic Science in Investigating A Hit-and-Run Crimes Bawole, Herlyanty Y. A.; Bawole, Grace Y
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i1.36593

Abstract

The purpose of this research is to investigate the role of criminalistics science in solving criminal cases, utilizing a literature review method (Library Research). The literature review method is employed, which involves analyzing relevant books, legislation, and other written materials related to the subject matter under discussion by the author. Forensic sciences such as Forensic Medicine, Forensic Physics, Ballistic and Metallurgic Forensics, Photography, and Photographie Forensic, Forensic Fingerprinting. These auxiliary criminalistics sciences play a crucial role in investigating hit-and-run crimes through the application of techniques and tactics in finding perpetrators.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PONSEL ILEGAL PADA E-COMMERCE SHOPEE Kerenia Syalomita Ponow; Herlyanty Y. A. Bawole; Grace H. Tampongangoy
LEX PRIVATUM Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penjualan ponsel ilegal pada e-commerce dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terkait penjualan ponsel ilegal pada e-commerce sejauh ini belum diatur secara khusus. Namun beberapa peraturan yang ada saat ini, yaitu: UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang barang yang diselundupkan dari wilayah luar Indonesia (penyulundupan), dan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang kegiatan e-commerce. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi atau sinkronisasi hukum dalam mengatur penjualan ponsel ilegal pada e-commerce. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak e-commerce, dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun. Kata Kunci : ponsel ilegal, e-commerce shopee
PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022) Sharon Syalomitha Hamel; Herlyanty Bawole; Debby Telly Antow
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung 2441 K/Pid.Sus/2022 dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I pada studi kasus: putusan Mahkamah Agung 2441 K/Pid.Sus/2022. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 atas nama Rahmadani bin Bahrudin menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, lebih rendah dari ancaman minimal 5 tahun yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Hukuman yang lebih ringan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan hukum dalam kasus narkotika, karena tidak memberikan efek jera yang diharapkan untuk mencegah pelaku lain terlibat dalam perantara jual beli narkotika golongan I. 2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022 hakim mempertimbangkan jumlah barang bukti shabu (0,31 gram) yang relatif sedikit sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Meskipun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum karena, pada Undang-Undang narkotika terutama pada pasal 114 ayat (1) tidak membedakan jumlah barang bukti dalam menentukan batas minimum pidana. Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang adil. Karena penyalahgunaan narkotika ini merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak buruk bagi masyarakat dan negara, sehingga pertimbangan hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya jumlah barang bukti. Kata Kunci : pertimbangan hakim, perantara jual beli narkotika
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK PROGRAM BAYI TABUNG DI INDONESIA Kristina Elisabet Juniarta Sihombing; Herlyanty Y. A. Bawole; Sarah D.L. Roeroe
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) merupakan solusi medis bagi pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan. Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan risiko malpraktik yang berdampak signifikan terhadap pasien. Risiko ini dapat berupa kegagalan prosedur, kesalahan dalam penanganan embrio, atau kelalaian medis lainnya yang berpotensi merugikan pasien secara fisik, psikologis, dan finansial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pasien dalam menghadapi situasi semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktik program bayi tabung di Indonesia serta penerapan sanksi terhadap pelaku malpraktik. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup aspek preventif melalui regulasi perundang-undangan, tetapi juga aspek represif yang memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi atau sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik melalui pengawasan ketat, pelatihan tenaga medis, dan sertifikasi yang sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme pengaduan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencakup hak atas informasi medis yang transparan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, serta hak untuk menuntut secara perdata dan pidana. Sanksi terhadap pelaku malpraktik mencakup sanksi pidana, perdata, dan administratif, yang diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga profesionalisme di bidang medis. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Malpraktik, Bayi Tabung, Hak Pasien, Regulasi Medis.
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK Regina Biandina wala; Altje Musa; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan untuk mengatahui bagaimana pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie, yang berarti pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari Undang- Undang secara negatif. Pengaturan mengenai pembuktian telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan 184 yang didalamnya mengatur mengenai keyakinan hakim dan alat bukti yang sah yang digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana benar- benar terjadi. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tercantum dalam pasal 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Untuk membuktikan bahwa seseorang benar- benar bersalah haruslah melalui berbagai tahapan pembuktian yaitu tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan. Kata Kunci: Pembuktian Hukum Pidana, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
ANALISIS HUKUM DAMPAK REKLAMASI PANTAI TERHADAP EKOSISTEM LAUT DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Rafael Josep Lahutung; Herlyanty Y. A. Bawole; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami regulasi reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengelolaan reklamasi berpedoman pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. 2. Penegakkan hukum terhadap dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, masih menghadapi banyak kendala baik dari segi regulasi maupun implementasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak reklamasi pantai terhadap ekosistem laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, menjadi suatu masalah serius dan berdampak besar terhadap ekosistem laut ketika reklamasi pantai dibiarkan. Kata Kunci : reklamasi pantai, kabupaten kepulauan Sitaro
The Role of Stakeholders in Protecting Victims of Hit-and-Run Crimes in North Sulawesi Herlyanty Y. A. Bawole; Grace Yurico Bawole; Hironimus Taroreh
Research Horizon Vol. 5 No. 2 (2025): Research Horizon - April 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.2.2025.405-414

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of stakeholders in providing protection for victims of hit-and-run crimes in traffic accidents. Law enforcement practices in Indonesia are often colored by things that are contrary to the principles that uphold human rights. Since ancient times, the human rights of Indonesian citizens have often been ignored or neglected, including victims of hit-and-run crimes in traffic accidents. Based on this history, the Indonesian government is trying to protect victims of crime, including victims of hit-and-run crimes in traffic accidents. Legal protection for victims of hit-and-run crimes in North Sulawesi has not yet fulfilled a sense of justice and every year the number of victims increases, both minor injuries, serious injuries, and even death. In this case, the role of institutions is very much needed. In conclusion, the role of stakeholders in protecting victims of hit-and-run crimes in North Sulawesi includes the role of the North Sulawesi Regional Police which uses penal and non-penal efforts. As well as the role played by the North Sulawesi Regional Government. This role is a concrete step in realizing the goal of protecting victims of hit and run accidents, especially those that occur in North Sulawesi.
Co-Authors Adi Tirto Koesoemo Adi Tirto Koesomo Altje Musa Angelica Gabriel Arie Prakoso Bawole, Grace Y Boby Pinasang Brilliandro Kasenda Bryan Y. F. Wowor Butje Tampi Claudea Jaden Gil Jocom Cornelis Dj. Massie Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Debby Telly Antow Edwin N. Tinangon Eugenius Paransi Febri Grifin Rakian Feibi Kamu Franky R. Mewengkang, Ralfie Pinasang Gabriel Christian Wuisan Gabriela Grace H. Tampongangoy Grace Yurico Bawole Herry Tuwaidan Hironimus Taroreh JEANE ESTRELA PARERA Johsua A. H. Roring Julio Enriko Kristi Tumuwo Justicia Sara Maukar Kartini Tungkagi Kerenia Syalomita Ponow Kristina Elisabet Juniarta Sihombing Marcel Maramis Metmeilin Ada Natanael Mario Pantouw Noldy Mohede Oktaviani Kemala Franny Christina Peter Remy Yosy Pasla Rafael Josep Lahutung Regina Biandina wala Rodrigo F. Elias Ronald Elrik Rorie Ronald J. Mawuntu Rovvy Weldry Gibrael Karinda Sarah D.L. Roeroe Sharon Syalomitha Hamel Stevano Eklesiano Aluy Strelita Inka Limbat Sultan Hasan Toha Golonda Susan Lawotjo Tasya Feren Mamesah Theodorus Hendrik Willem Lumunon Tiara Maharani Amisi Valentino Reza Unio Vanessa Nataly Karwur Vanya Meryam Notanubun Victor Kasenda