Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Berkala Epidemiologi Kanal : Jurnal Ilmu Komunikasi ETTISAL Journal of Communication MediaKom : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi EKONOMIS : Journal of Economics and Business JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Prologia Koneksi COMMICAST International Journal of Social Science International Journal of Community Service Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Visi Komunikasi Jurnal Amanah Kesehatan Jurnal Pendidikan "EDUKASIA MULTIKULTURA" Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi) Journal of Social Science Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan
Heri Budianto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGI KAMPANYE CALON LEGISLATIF DPR RI DALAM MENINGKATKAN POPULARITAS AKSEPTABILITAS DAN ELEKTABILITAS PADA PEMILU DPR RI (Mohamad Saleh Caleg DPR RI Partai Golkar 2019- 2024) Reonaldo Suryanata; Heri Budianto
MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 11, No 2 (2021): Mediakom Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi kampanye yang tepat sasaran dari masing-masing kontestan partai politik dan calon legislator sudah menjadi keharusan dalam setiap kontestasi politik, Melihat kontestasi politik pemilu 2019, sehingga menarik minat peneliti untuk meneliti salah satu komunikator politik yang telah berhasil memenangkan kontestasi tersebut ialah adalah H. Mohammad Saleh, S.E merupakan salah satu politisi partai Golkar daerah pemilihan Provinsi Bengkulu untuk pemilihan umum calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI 2019-2024). Sebelumnya Mohammad Saleh merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2016-2017 menggantikan Irman Gusman. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui strategi kampanye Mohammad Saleh dalam kontestasi pemilihan umum calon legislatif DPR RI 2019 serta Untuk mengetahui penggunaan new media dalam strategi kampanye Mohammad Saleh. Teori yang digunakan menurut Dan Nimmo pada tahun (2005:9) yakni komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.Hasil penelitian Pada pemilu caleg 2019 yang lalu, popularitas, akseptabilitas dan elektabiltas Hasil penelitian menunjukkan Mohammad Saleh berhasil meningkatkan popularitas (terkenal), akseptabilitas (diterima) dan elektabilitas (dipilih) secara signifikan karena mempunyai keunggulan untuk menggerakkan sumber dayanya melalui program-program nyata, yakni pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI. Sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar strategi yang digunakan untuk meningkatkan popularitas yakni melakukan kampanye melalui media koran dan televisi, juga menggunakan alat peraga kampanye lainnya seperti kalender,baliho dan spanduk. Dalam meningkatkan elektabilitas tersebut Mohamad Soleh juga terjun langsung ketengah masyarakat melakukan banyak kegiatan seperti kegiatan kegamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kesenian. Berkomunikasi dengan masyarakat / seperti berkampanye memberikan pandangan terkait visi dan misi sebagai Caleg DPR RI. Kampanye dapat dilakukan dengan menunjukkan keberhasilan yang sudah dicapai oleh Mohammad Soleh untuk dapat menjadi materi kampanye yang efektif. untuk menaikkan elektabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cerdas, etis dan konstruktif.
KOMUNIKASI POLITIK PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP – DALAM MENJAGA KONSTITUEN DI JATIM 1 (KOTA SURABAYA-KABUPATEN SIDOARJO) TAHUN 2019-2024 Nani Kusumawardani; Heri Budianto
MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 12, No 1 (2022): Mediakom Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau lebih dikenal dengan nama Puti Guntur Soekarno dari Fraksi PDI Perjuangan dalam merebut hati masyarakat kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo pada pemilu legislatif tahun 2019-2024. Jenis Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, paradigma dalam penulisan ini menggunakan Konstruktivistis. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Komunikasi politik setiap aspek memiliki peran tersendiri tetapi memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam aplikasinya. Tulisan ini berusaha mengungkap komunikasi politik Puti Guntur Soekarno. dalam menjaga konstituennya. komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik dan semua kegiatan bernuansa politik yang dilakukan oleh politisi, pemerintah, kekuasaan negara dan institusi pendukung maupun rakyat pada umumya.  Komunikator politik adalah pelaku atau di identifikasikan sebagai seorang  yang dapat memimpin dan memiliki kompetensi serta potensi  di atas rata-rata jika dibandingkan dengan warga negara/masyarakat pada umumnya dalam hal penyampaian gagasan dan pikiran di mana pun tempat dia berada. Pada praktek komunikasi politiknya, Puti menggunakan model “cangruan” yang menurut istilah dalam bahasa Jawa (Timur) berarti berenergi langsung mendatangi dan mendengarkan aspirasi konstituennya dengan cara turun langsung ke daerah pilihan, kampanye door-to-door dan bersinergi dengan tokoh masyarakat.
Power Struggle and New Media Actor Contestation in Indonesia during the Post Pandemic Santoso, Didik Haryadi; Budianto, Heri; Haq, Naziful
ETTISAL : Journal of Communication Vol. 8 No. 2 (2023): ETTISAL : Journal of Communication
Publisher : Universitas Darussalam Gontor collaboration with ISKI (Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ejoc.v8i2.11622

Abstract

In the new media space, narratives and discussions about covid-19 are still ongoing. Virtual audiences debate each other over the discourse that occurs. Research on the Covid-19 discourse has been carried out by many international researchers and Indonesian researchers. However, it is still not clear to the public who and how these actors fight in new media. How is the power struggle and contestation between the actors and those involved? This research uses the web crawler’s method and the SNA (Social Network Analysis) method in collaboration with astramaya.id. Data research is limited to 2019 to 2021 considering and considers the high number of narratives, discourses, and discussions about Covid-19. The results of the study show that the contestation of actor networks in the Covid-19 pandemic discourse is divided into three main actor clusters, namely the government cluster, the scientist and buzzer cluster, and the popular scientific info provider actor cluster. The power struggle occurs in 3 (three) lines, namely the state, the media industry, and social media actors. The fight occurred instantly and pragmatically and, in the end, gave birth to hegemonic discourse and hegemonic actors in the discourse on the post pandemic.
Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai dengan Metode Simple Additive Weighting Budianto, Heri; Setiadi, Irawan
Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan Vol 4, No 02 (2024)
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/jrkt.v4i02.9877

Abstract

IMPROVING THE IMAGE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) AFTER ISSUING A REGULATION PROHIBITING LEGISLATIVE CANDIDATES CONVICTED OF CORRUPTION FROM CONTESTING THE 2019 ELECTIONS Diah Widyawati; Ahmad Sihabudin; Heri Budianto
International Journal of Social Science Vol. 4 No. 2: August 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v4i2.8324

Abstract

This research focuses on when the General Election Commission (KPU) issued KPU Regulation (PKPU) Number 20/2018 on the Nomination of Members of the House of Representatives, Provincial House of Representatives, and Regency/City Regional House of Representatives. This PKPU is the “PKPU on Candidates of Former Corruption Convicts." This regulation is controversial, causing polemics and dividing the community between the pros and cons. Various accusations were directed at the KPU, even accusations conveyed by the closest colleague, the Election Supervisory Agency (Bawaslu), which requested that the KPU obey higher regulations and ended in the Adjudication of Election Process Disputes. The peak of public distrust was the Judicial Review in the Supreme Court. Researchers use the Image Repair Theory to analyze an organization's response when its positive image and reputation are threatened. This research uses a postpositivist paradigm. Based on the research paradigm, the type and nature of this research are descriptive and qualitative. Data was collected using observation, interview, documentation, and literature study techniques. The results of the study showed that of the five crisis communication strategies, KPU used typologies, namely denial (simple denial, shift blame), evade responsibility (provocation, good intentions), and reduce offensiveness (bolstering, minimization, differentiation, transcendence, attack accuser). Four (4) typologies that are not used are defeasibility, accident, compensation, and mortification
STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK-KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DALAM MEMBENTUK CITRA POSITIF Darminto, Iqbal; Putra, Afdal Makkuraga; Budianto, Heri
MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 13, No 2 (2023): Mediakom Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/mediakom.v13i2.22309

Abstract

Fungsi dasar Public Relations dalam Pemerintah adalah membantu menjabarkan serta tercapainya tujuan program Pemerintah, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore 2010). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2021 berhasil mendapat predikat baik pada survei kepuasan masyarakat elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan strategi komunikasi yang digunakan Humas BPTJ dalam membentuk citra positif. Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi menurut Onong Uchjana Efendy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas BPTJ dalam menjalankan strategi komunikasi menggunakan metotede penyampaian informasi dengan komunikasi dua arah. Humas BPTJ dalam penyampaian informasinya membagi menjadi 3 cara melalui below the line, above the line, dan new media. Kegiatan komunikasi yang menjadi strategi dan diimplementasi oleh Humas BPTJ seperti kampanye jalan hijau, diskusi isu dengan pakar transportasi, presbackground, press tour, pameran dan jumpa pers akhir tahun. Dengan implementasi strategi komunikasi yang diterapkan BPTJ berhasil mendapatkan predikat sangat baik pada survei kepuasan masyarakat di tahun 2022, ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini menunjukan bahwa BPTJ mendapatkan citra positif melalui kegiatan komunikasi yang telah diterapkan Humas BPTJ.
STRATEGI KOMUNIKASI KPID DKI JAKARTA DALAM MENINGKATKAN LITERASI MEDIA MASYARAKAT Wibowo, Syatria Dwi Agung; Putra, Afdal Makkuraga; Budianto, Heri
MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 13, No 2 (2023): Mediakom Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/mediakom.v13i2.22337

Abstract

Pandemi Covid-19 sedikit banyak merubah cara komunikasi karena adanya pembatasan hubungan fisik secara langsung. KPID DKI Jakarta mempunyai tugas mengedukasi literasi media sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selama ini, penggunaan media internet oleh KPID DKI Jakarta belum maksimal dan lebih banyak melakukan kegiatan secara langsung. Hal itulah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian strategi komunikasi KPID DKI Jakarta dalam meningkatkan literasi media di masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi KPID DKI Jakarta dalam meningkatkan literasi media masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan jenis penelitian kualitatif dan metode studi kasus tunggal melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah KPID DKI Jakarta melakukan tahapan-tahapan strategi komunikasi dalam meningkatkan literasi media masyarakat, kecuali pada tahapan penggunaan telepon selular dan SMS. Selain itu, dalam melakukan tahapan-tahapan strategi komunikasi terdapat beberapa tahapan strategi komunikasi tidak dilakukan secara komprehensif karena kendala sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga terdapat beberapa kekurangan dalam program komunikasi literasi media untuk masyarakat. Hal berpengaruh terhadap tujuan komunikasi yang ingin dicapai.
Konsekuensi Hukum terhadap Malpraktek dalam Kedokteran: Legal Consequences of Malpractice in Medicine Sumirahayu Sulaiman; Soni Fino Bahari; Denny Achsanul Hak; Tunjung Laksono Utomo; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5546

Abstract

Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar oprasional prosedurnya, terjadinya malpraktek dalam kedokteran itu bisa berupa malpraktik medik, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Dan jika malpraktek tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga Kesehatan dalam terhadap pasiennya, maka konsekwensi hukumya dapat berupa malpraktik perdata yang dapat diajukan gugatan secara keperdataan, malpraktik pidana yang dapat digugat secara pidana dan malpraktik administrasi negara yang dapat digugat secara keadministrasian negara. Namun jika dalam prakteknya tindakan kedokteran sudah mendapat persetujuan pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada dokter. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (1) Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Bila pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau semua bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang merugikan pasien di rumah sakit atau terhadap semua bentuk kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien, maka tanggung jawab hukumnya ada pada rumah sakit. Hal ini diatur Pasal 17 ayat (2) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008; Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri: The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife Sumirahayu Sulaiman; Kalijunjung Hasibuan; Amir Machmud; Dolfries Jakop Neununy; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5906

Abstract

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Artikel ini akan mengulas eksistensi dan peran penting Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pasangan suami istri. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama dan Warisan
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual: Legal Protection for Victims of Sexual Violence Charistina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Hanuring Ayu; Edwin; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6099

Abstract

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, kekerasan seksual ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu landasan utama yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Bahkan konsekunsi hukumnya bagi pelaku dapat dijerat hukuman penjara, denda, rehabilitasi, pencatatan rekam jejak dan juga melakukan ganti rugi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama dalam hal dukungan psikologis dan pendidikan hukum.
Co-Authors Achmad Fathoni Afdal Makkuraga Putra Agnes Brigitta Virceldi Agustinus F. Paskalino Dadi Ahmad Sihabudin Amir Machmud, Amir Ana Maria Gadi Djou Arief Fahmi Lubis Bambang Sasmita Adi Putra Chandrayani Simanjorang Christina Bagenda Darminto, Iqbal Denny Achsanul Hak Dewi Widowati Diana Pujiningsih Didik Haryadi Santoso Dolfries Jakop Neununy Edwin Edy Sony Erni Musmiler Fajar Rahmat Aziz Feni Fasta Firzhal Arzhi Jiwantara Hadibah Z. Wadjo Hanuring Ayu Ardhani Putri Haq, Naziful Hellen Gabrellia Santoso Hotlarisda Girsang IRMAN PUTRA Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kusumastuti, Istyarahma Kansya Kuswarini Laily Hanifah Mar Astika, Nadia Mardhiyyah, Mardhiyyah Maria Alberta Liza Quintarti Mawardi Miftasari, Gigih Muslimah Nani Kusumawardani Perwitasar, Eka Prayudi Rahmatullah Prihartadi, Bambang Purnama, Retno Indah Dewi Rabella Dimelati Hutabarat Rachmadi, Ridwan Reonaldo Suryanata Riadi Asra Rahmad Rika Syafitri Rospita Adelina Siregar Santoso, Prasetya Yoga Saputra, Syarief Ade Setiadi, Irawan Soni Fino Bahari Sri Hartati St Arief Setiaji Sumirahayu Sulaiman SUNARTO Susanto, Agung Tomohardjo, Irmulansati Tunjung Laksono Utomo Uyun Andriani Wibowo, Syatria Dwi Agung Widaningsih, T Titi Widayanti Widyawati, Diah Yeni Santi Yohanes Don Bosco Watu