Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Legal Responsibility of State Apparatus for Administrative Decisions that Violate the General Principles of Good Governance (AUPB) Widayanti; Ana Maria Gadi Djou; Kuswarini; Sri Hartati; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6583

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum aparatur negara dalam pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip AUPB seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam keputusan administratif. Pelanggaran AUPB yang sering terjadi, akibat kelalaian atau kepentingan tertentu, berimplikasi pada kerugian masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mekanisme tanggung jawab hukum melalui sanksi administratif, perdata, pidana, dan etika profesi menjadi instrumen penting, meskipun penerapannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, resistensi aparatur, dan minimnya pemahaman tentang AUPB. Penelitian ini juga membahas strategi pencegahan, termasuk reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki mekanisme penegakan hukum dan implementasi AUPB untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Desember 2024): Cybercrime: Criminal Law Challenges in Tackling Cybercrime (December 2024) Karolus Charlaes Bego; Fajar Rahmat Aziz; Riadi Asra Rahmad; Sunarto; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6740

Abstract

Cybercrime, atau yang lebih dikenal sebagai cybercrime, telah menjadi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan internet memungkinkan berbagai jenis kejahatan yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik untuk dilakukan dengan mudah. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti peretasan, penipuan elektronik, penyebaran konten ilegal, dan kerusakan infrastruktur penting negara. Seringkali, sistem hukum pidana Indonesia saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan cepat teknologi ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki tantangan hukum pidana yang dihadapi Indonesia dalam menangani kejahatan di dunia maya dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan kejahatan di dunia maya.
The effect of persuasive communication on purchase decisions and Customer satisfaction in Sport Fashion products Mar Astika, Nadia; Budianto, Heri
COMMICAST Vol. 6 No. 1 (2025): March
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/commicast.v6i1.12670

Abstract

Fashion in Indonesia is currently experiencing a very exciting growth. E-commerce has been increasing Persuasive communication is one of the important strategies in influencing consumer behavior, especially in the process of making purchasing decisions and achieving customer satisfaction. Speaking of the fashion sports industry, intense competition demands the implementation of effective marketing communications to attract consumer attention while building customer loyalty, so as to provide strategic insights for brand managers in improving competitiveness and service quality. The aims to this study analyze the effect of persuasive communication on purchasing decisions for sports fashion products.  Quantitative research using the explanatory survey method. The research was conducted at Sogo Department Store outlets in Grand Indonesia from January to June 2024. The sampling technique used probability sampling and non-probability sampling with the number of samples used as many as 100 respondents. The independent variable in this study is persuasive communication, while the dependent variable is purchasing decisions and customer satisfaction. Univariate and bivariate data analysis. Statistical tests using product moment correlation test and multiple linear regression.  Regression tests show that persuasive communication has a significant effect on purchasing decisions (p-value 0.001; coefficient 0.364) and customer satisfaction (p-value 0.001; coefficient 0.222), so that each increase of one unit of persuasive communication increases purchasing decisions by 0.364 and customer satisfaction by 0.222. There is significance between the influence of persuasive communication and customer satisfaction on purchasing decisions for fashion sport products.
Pengaruh Internal Communication terhadap Internal Employer Attractiveness Melalui Employee-Brand Identification dan Employer Branding (Survey Pada Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Bank Indonesia) Saputra, Syarief Ade; Putra, Afdal Makkuraga; Budianto, Heri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh internal communication terhadap internal employer attractiveness melalui mediasi employee-brand identification dan employer branding pada Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Bank Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM, hasil menunjukkan bahwa internal communication berpengaruh signifikan terhadap kedua mediator, tetapi tidak secara langsung terhadap employer attractiveness. Namun, efek tidak langsung melalui kedua mediator tersebut terbukti signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran mediasi dalam memperkuat daya tarik organisasi sebagai pemberi kerja. Secara teoritis, penelitian ini mendukung teori social identity yang menekankan peran identifikasi karyawan terhadap nilai organisasi. Secara praktis, hasil studi menyarankan perlunya strategi internal communication yang efektif untuk membangun citra pemberi kerja yang positif dan meningkatkan loyalitas karyawan berkualitas.
Pengaruh Efektivitas Iklan dan Brand Awareness Bpjs Ketenagakerjaan terhadap Peningkatan Keputusan Pembelian bagi Pekerja Informal Purnama, Retno Indah Dewi; Budianto, Heri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya jumlah pekerja informal di Indonesia menjadi tantangan bagi sistem jaminan sosial nasional, terutama dalam upaya meningkatkan kepesertaan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2023–2024 mendorong perpindahan tenaga kerja ke sektor informal yang minim perlindungan sosial. BPJS Ketenagakerjaan terus mengoptimalkan strategi komunikasi pemasaran melalui berbagai media, termasuk kampanye iklan “Kerja Keras Bebas Cemas” (KKBC), guna membangun brand awareness dan mendorong keputusan pekerja informal untuk mendaftar sebagai peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas iklan BPJS Ketenagakerjaan terhadap keputusan pembelian kepesertaan pekerja informal, dengan brand awareness sebagai variabel mediasi. Studi ini didasarkan pada Advertising Exposure Theory dan teori perilaku keputusan konsumen, yang menekankan peran eksposur iklan dalam membentuk kesadaran dan preferensi terhadap produk atau layanan. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif dan desain survei, sehingga memungkinkan pengujian hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 400 pekerja informal yang dipilih dari populasi sebanyak 6.124.775 pekerja informal di Indonesia, menggunakan teknik stratified random sampling untuk memastikan perwakilan yang proporsional dari berbagai kategori pekerjaan informal. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan luring, serta dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas iklan berpengaruh signifikan terhadap brand awareness dan keputusan pembelian, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui brand awareness sebagai mediator parsial. Dimensi impact menjadi indikator dengan kontribusi tertinggi, sedangkan empathy tercatat sebagai aspek dengan skor terendah yang perlu ditingkatkan. Brand awareness terbukti berperan sebagai mediator parsial yang memperkuat pengaruh iklan terhadap keputusan pekerja informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rekomendasi dari penelitian ini menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan mempertahankan strategi komunikasi dengan penekanan pada dampak iklan terhadap persepsi manfaat. Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan pada aspek empati dalam iklan untuk membangun kedekatan emosional yang lebih kuat dengan pekerja informal.
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System Mawardi; Prayudi Rahmatullah; Diana Pujiningsih; Edy Sony; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Pinjam Wifi Global’s Digital Marketing Communication Strategy Through Instagram: Enhancing Consumer Purchase Intentionsi Susanto, Agung; Tomohardjo, Irmulansati; Budianto, Heri
MediaKom : Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 15, No 1 (2025): Mediakom Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/mediakom.v15i1.33358

Abstract

Persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Pinjam Wifi memanfaatkan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran karena banyak penggunanya yang aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran Pinjam Wifi melalui Instagram menggunakan model AISAS (Attention, Interest, Search, Action, Share) dari Sugiyama dan Andree. Dengan metode kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pinjam Wifi menjalankan tahapan AISAS dengan strategi seperti iklan berbayar (Attention), kampanye promo dan diskon (Interest), penggunaan hashtag (Search), pembuatan berbagai jenis konten untuk membentuk engagement (Action), serta ulasan pelanggan yang dibagikan di Instagram (Share). Selain itu, strategi push & pull marketing diterapkan melalui iklan berbayar, distribusi retail, dan konten bisnis. Strategi ini berhasil membentuk penjualan produk dan engagement rate Instagram Pinjam Wifi.
Social Critique in the Lyrics of Parung Panjang Pride by Istantos: A Critical Discourse Analysis Based on Van Dijk’s Model: Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Parung Panjang Pride Karya Istantos (Analisis Wacana Kritis Van Dijk) Miftasari, Gigih; Budianto, Heri; Fasta, Feni
Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 14 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the song Parung Panjang Pride by Istantos through the lens of critical discourse analysis, aiming to uncover how discourse in music can serve as a form of social critique. The song reflects the concerns of a member of the Parung Panjang community, voicing resistance against both local and national policymakers. It functions as a cultural response to marginalization caused by extractive industries and state negligence. Using Van Dijk’s model of critical discourse analysis, this research is grounded in a critical paradigm as well as concepts of music as discourse. The analysis focuses on three dimensions: text structure, social cognition, and social context. At the textual level, the lyrics juxtapose local pride with suffering caused by destructive mining operations. Istantos employs grounded, accessible language to portray environmental damage, social tensions, and community despair, while also affirming collective resistance through symbolic expression. In the social cognition dimension, the songwriter identifies as part of an oppressed yet resilient community, with an ideological belief in hip-hop as a vehicle for protest. At the level of social context, the song critiques power imbalances between residents, the government, and corporations. It highlights delayed infrastructure projects, weak law enforcement, and the socio-political neglect of Parung Panjang.
RISK FACTORS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE AMONG INDONESIAN PROSPECTIVE HAJJ PILGRIMS (DATA ANALYSIS OF SISKOHATKES 2024): Faktor Risiko Gagal Ginjal Kronis pada Calon Jemaah Haji Indonesia (Analisis Data Siskohatkes 2024) Kusumastuti, Istyarahma Kansya; Simanjorang, Chandrayani; Laily Hanifah; Budianto, Heri
Jurnal Berkala Epidemiologi Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal Berkala Epidemiologi (Periodic Epidemiology Journal)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jbe.V13I32025.238-245

Abstract

Background: Chronic Kidney Disease (CKD) is an escalating global public health issue. By 2024, CKD ranked sixth among the top ten causes of death among Indonesian hajj pilgrims and served as a comorbidity for the two leading causes of mortality, hypertension and cardiovascular diseases. Purpose: This study aims to identify the risk factors of CKD among Indonesian prospective hajj pilgrims in 2024. Methods: A cross-sectional design was utilized using secondary data from the Integrated Hajj Computerized System for Health Sector (Siskohatkes) for all registered pilgrims in 2024. A total of 217,476 participants were enrolled using purposive sampling. Data were analyzed using multivariate logistic regression. Results: The prevalence of CKD among prospective Indonesian hajj pilgrims was 0.2%. Multivariate analysis revealed significant risk factors, including family history of CKD (aPOR = 3.51; 95% CI: 1.30–9.48), diabetes mellitus (aPOR = 2.25; 95% CI: 1.82–2.78) male (aPOR = 2.10; 95% CI: 1.71–2.57), age ≥ 60 years (aPOR = 1.93; 95% CI: 1.48–2.52), and hypertension (aPOR = 1,90; 95% CI: 1,48–2,44). Conclusions: This study highlights risk factors for CKD among prospective Indonesian hajj pilgrims, with a family history of CKD being the most dominant risk factor. The Indonesian Hajj Health Center is advised to standardize the diagnostic methods for CKD and integrate health information systems to serve as a reference for comparison of examination results.