Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search
Journal : Jurnal Analogi Hukum

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar Fitri, Ni Luh; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 40-45
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.40-45

Abstract

Abstract A finance or finance institution is a business entity that provides financial assistance to someone in the form of funds and capital goods. Consumer financing is the process of providing loans to consumers to procure goods and payments through the installment system. Collateral is the asset given by the debt to the financing party to be used as a handle and if the consumer breaks the promise or default, the guarantee can be auctioned to pay off the debt. The definition of a fiduciary guarantee institution is the transfer of ownership rights in confidence, Article 1152 paragraph (2) of the Civil Code concerning pawn that explains that the goods used as collateral must not be in the power of the party giving the pledge. The problem examined by the author is the implementation of Fiduciary guarantee by the Debtor in the consumer financing agreement and Default Settlement from the Debtor in the Credit Agreement with Fiduciary Guarantee at PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar Branch. The method used in this study is empirical, this research is field research and literature study, namely research carried out by plunging directly into the office of PT. FIF Denpasar Branch and library research studies by reading, studying, and reviewing books, legislation, and internet media. The result of this research is that the object of fiduciary collateral must be registered in order to get both legal certainty. Settlement if the debtor defaults, namely by conducting an auction of goods through a court process and auction agency because the finance party may not force seizure through a debt collector. Keywords: Default; financing institution; fiduciary guarantee Abstrak Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terhutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Permasalahan yang diteliti penulis yaitu Pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan Penyelesaian Wanprestasi dari pihak Debitur dalam perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Empiris, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor PT. FIF Cabang Denpasar dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Hasil dari penelitian ini adalah objek jaminan fidusia harus didaftarkan hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak finance tidak boleh melakukan sita paksa melaui debt collector. Kata Kunci: Wanprestasi; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Sari, Ni Putu Nita Erlina; Budiartha, I Nyoman Putu; Arini, Desak Gde Dwi
Jurnal Analogi Hukum 124-128
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.124-128

Abstract

In the formation of employment agreements, there are two kinds, namely PKWT and PKWTT. However, in its implementation, the implementation of PKWT carried out by the company is not in accordance with the provisions stipulated in the work agreement and the Manpower Act so that the regulation regarding employment is still stretched various constraints and problems as well as challenges faced and require resolution through the court. Based on these explanations, the researcher raised the formulation of the problem 1) How is the Legal Relationship Between Workers and Companies in a Specific Time Work Agreement (PKWT) According to Law Number 13 Year 2003 and 2) What is the Form of Legal Protection Against Workers in a Specific Time Work Agreement Under the Act Law No. 13 of 2003. This study uses normative research methods. The legal materials used are primary, secondary. Work relations that occur between workers and employers are based on an employment agreement as explained by Article 50 of Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment. In addition, PKWT can also be updated if the company so wishes. Dalam pembentukan perjanjian ketenaga kerjaan, terdapat dua macam yaitu PKWT dan PKWTT. Namun dalam pelaksanaanya, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang di gunakan yaitu primer, sekunder. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja seperti yang dijelaskan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT juga dapat diperbarui apabila perusahaan menghendaki.
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Furama Villa And Spa Ubud Agung, I Gusti Ngurah; Budiartha, I Nyoman Putu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 53-58
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.53-58

Abstract

Abstract-Corporate social responsibility activities or other terms called CSR are corporate obligations where companies are required to be responsible for operational activities in the field of natural resources; CSR is regulated in article 74 of Law No. 40 of 2007 of the Company Law concerning social and environmental responsibilities. In the hotel and service operational activities of PT. Furama Villa and Spa Ubud, located in the village of Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung certainly has a positive and negative impact on the economic, social, cultural and environmental aspects. As for the discussion to be discussed, among others; 1. What is the CSR Program at PT. Furama Villa and Spa Ubud, 2. What are the Implications in the CSR Program at PT Furama Villa and Spa Ubud. This research is an empirical research which is analyzed qualitatively descriptive. Data obtained through interviews with parties involved in CSR activities. Implementation of CSR at PT. Furama has been committed to giving donations to people with disabilities, elementary school scholarships that have ranked I to V and preserving nature by making agro farms. In its implications, the implementation of CSR in companies arises from several aspects, namely: the economy opens up employment opportunities while increasing people's living standards, socially creates positive emotions of the community and companies, and environmentally participates in preserving nature by planting trees and making agro farm. Keywords: CSR, Villa, Tourism Abstrak-Kegiatan tanggung jawab social perusahaan atau istilah lainnya disebut CSR merupakan kewajiban perusahaan dimana perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas aktivitas oprasional yang kegiatannya di bidang sumber daya alam, CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 UUPT tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di dalam Kegiatan oprasional hotel maupun jasa PT. Furama Villa and Spa Ubud yang berlokasi di Desa Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung tentu menimbulkan dampak positif dan negatif dalam sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan sekitar. Adapun pembahasan yang akan dibahas antara lain ; 1. Bagaimanakah Program CSR pada PT.Furama Villa and spa Ubud, 2. Bagaimanakah Implikasi dalam Program CSR pada PT Furama Villa and Spa ubud. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR. Adapun penerapan CSR pada PT. Furama sudah dilakukan berkomitmen dengan dilakukannya pemberian sumbangan terhadap penyandang cacat, beasiswa SD yang berprestasi peringkat I sampai V dan melestarikan alam dengan membuat agrofarm. Dalam implikasinya penerapan CSR dalam perusahaan timbul dari beberapa aspek yaitu; ekonomi membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, sosial terjalinnya emosi positif masyarakat dan perusahaan, lingkungan ikut serta menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan membuat agrofam. Kata Kunci: CSR, Villa, Pariwisata
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger Sridana, I Kadek; Budiartha, I Nyoman Putu; Seputra, I Putu Gede
Jurnal Analogi Hukum 59-62
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.59-62

Abstract

Abstract-Mergers can be said as a strategy or one way to increase a company, therefore there is a need for legal protection for minority shareholders if they do not agree with the merger but the merger is still implemented, and the shareholders are forced to accept the merger. The formulation of the problem in this case is (1) what is the position of the minority shareholders for the limited liability company that merges? (2) What is the legal protection of minority shareholders in a limited liability company that merges? This research method uses a normative research method by approaching the problem in the form of a draft law that relates to the problem under study. The sources of legal material to be used are sourced from research, the literature in the form of primary legal material and secondary legal material. The result of this study are the legal position of the minority shareholders of the company (PT) that carried out the merger has been regulated in Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in Government Regulation Number 27 of 1998 concerning merger, consolidation and takeover of the interests of minority shareholders. In general, the law of limited liability companies is a guideline in the framework of protecting minority shareholders. Protection of minority shares is one of the important things, especially when the company conducts legal actions such as mergers, both preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal protection, shareholders, mergers Abstrak- Merger dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan suatu perusahaan oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila mereka tidak setuju dengan merger namun merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Adapun rumusan masalah dalam hal ini (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan masalah berupa pedekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan (PT) yang melakukan merger, sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas serta dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tentang kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum hukum perseroan terbatas menjadi pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap saham minoritas merupakan salah satu hal yang penting terutama saat persroan melakukan perbuatan hukum seperti merger baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemegang saham, Merger
Perlindungan Hukum bagi Penjahit Rumahan yang Menerima Pesanan Jahitan dari Perusahaan Garment tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Putrawan, I Made Adi; Budiartha, I Nyoman Putu; Seputra, I Putu Gede
Jurnal Analogi Hukum 213-217
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.213-217

Abstract

In the industry in the field of clothing production this can usually be in the form of individuals, convection and garment. In the industry in this field of production there are Laws concerning Labor. Where a Home Tailor has a working relationship with a Garment Company and has a work agreement between the two parties to complete the stitching order that the Garment Company gives to Home Tailors. In the work relationship the Home Tailor (Tailor Fanani) can be mentioned as a Specific Time Worker (PKWT) because the work agreement that has been done is only an oral agreement and only in the form of Down Payment. As for what will be discussed in the discussion include: 1. What is the type of work in the employment relationship between a garment and home tailors, 2. What is the form of legal protection provided by the government for home tailors who work on orders from garment companies without written work agreements. This study is an empirical study analyzed qualitatively descriptive. This data is obtained through interviews with the parties involved in the employment relationship. In the work carried out by the Home Tailor is bulk, where the work given by the Garment Company to these home tailors is a large number and various types of motifs and colors. Legal protection against fanani as a Home Tailor is in preventive and repressive legal protection.
Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media Darmestha, I Made Dwi; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 223-227
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.223-227

Abstract

Song or music works become an unique creation in one part of the copyright itself where song ormusic works are intangible but have legal power in copyright and do not need to be registered to recognize the work. And the transferof song or music works will be enjoyed as a whole, especially to its creator, the copyright holder, and the community. In its development, covering songs become a term in the transfer of song ormusic works. The need of law in protecting the transfer of song ormusic works, especially in the work uploaded on social media. The formulation of the problem in this study is 1. How is the legal certainty of the transfer of music to others? 2. How is the legal protection of copyright holders over the transfer of music that is uploaded through social media? This study uses normative legal research methods, uses a legal approach and conceptual approach, examines primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and uses legal material collection techniques with library studies, reading literature and related internet pages. The activity of transferring copyright in a musical work or referred to as covering a song where the legality can be carried out by someone else in someone's work in connection with the existence of a license and related royalties. This legal arrangement is basically still legal even though the law is in Law No. 28 of 2014 concerning License licensing rights and royalties in transfers. In the covered music and uploaded on social media, for example youtube, in the current development, YouTube has become an activity that produces economic value.In other words, when there is a copyright transfer, especially song atau music works from someone who is not the creator of the work and uploaded to the social media in general, a creator's license must be included.In connection with the economic value contained in social media, it means that the economic right of a work participates in switching.In other words, there is a royalty that must be given to the owner or creator of a song atau music works.
Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) di Kabupaten Badung Prawira, I Made Oka Pradnya; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 228-232
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.228-232

Abstract

Guarantee of work accident was an assurance given by workers in the form of money in lieu of the cost of freight, the cost of the inspection, the cost of medicine, as a result of a work accident. Against workers who had an accident at work is entitled to a guarantee of work accident. Based on the information in the field that occurs in the Risaldi Supermarket in Badung Regency has occurred that the Supermarket Risaldi Mart as entrepreneurs have yet to provide full protection of the law against the workers who were put to work. Is there any formula issues namely (1) How the implementation of a social security worker accident at Modern Store in Badung Regency? (2) Factors that become obstacles to Modern Stores not requiring workers in the social security program work accident Badung Regency? The research used in this thesis is the empirical research. Because in this study investigated people in a relationship are living in the community then the empirical legal research methods can be said to be a sociological legal research. Participants of the BPJS employment will get a special guarantee if a work accident, such as rehabilitation, health care, returns to work program (return to work), compensation for death and funeral expenses, as well as the workers will get Promote and preventive activities to support the realization of safety and occupational health. In the implementation of social security in the modern shop is still the lack of thoroughness of the worker in the complete warranty claim requirements work accident before it is given to the BPJS so take a long time in the process of dilution and lack of attention toward the payment of compensation to workers who have been stricken work accident.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce Putra, I Putu Erick Sanjaya; Budiartha, I Nyoman Putu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 239-243
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.239-243

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 article 1 paragraph 3, which reads "the State of Indonesia is a country of laws". This means that all members of society must be based on the law. The modern era of globalization, this versatile, all human activities have to be implemented quickly and easily. Selling is one of the fulfillment of human needs. E-Commerce is the business model of modern non-face (do not bring the perpetrators of the attempt to physically or real). Is there any formulation raised namely (1) How the legal sale and setting items through e-commerce? (2) How legal protection for consumers who suffered losses due to selling of goods e-commerce? Research methods used are normative, approach to research legislation, researching yet details rules governing consumer protection against businesses trading online, and then processed and analyzed with the use of interpretation and legal argumentation systematically as well as poured are descriptive. The results of this study are sale of goods law setting through Electronic Commerce (E-Commerce) have been set up in the ACT ITE and UUPK. legal protection for consumers who suffered losses due to the trading of goods electronic commerce (e-commerce) in the ACT ITE has been regulated in article 28 paragraph 1 regarding the losses consumers in e-commerce. As it known article 19 UUPK is set the compensation responsibility.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP) Artana, I Wayan Jimmy; Budiartha, I Nyoman Putu; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 244-248
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.244-248

Abstract

Judges are an integral part of the system of rule of law, where the judge is a noble profession and must be free from interpretation in making a decision in order to create legal justice that can be trusted by the community. Based on the description above, there are two formulations of the problem described, namely, how the judge judges in making a case free verdict on the crime of theft committed by the child and any factors considered by the judge. The type of research used in this paper is the type of Normative Law research. By approaching the problem in legislation that is analyzing from the standpoint of legislation and opinions expressed by scholars related to the issues raised. While the approach to the problem used is the legislative and conceptual approach, where the approach is carried out by examining all the laws and regulations concerned with the problem at hand. In this paper, it can be concluded that the judge should have given a verdict lighter than the demands of the public prosecutor, but it is necessary to know whether the decision to return to parents can provide a deterrent effect on the child who is a criminal offender.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar Artana, I Made Yudi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sutama, I Nyoman
Jurnal Analogi Hukum 233-238
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.233-238

Abstract

Water is one of the sources of life for all human beings. Water pollution is one of the heavy pollution that exists in Indonesia and waste sectors of industry are the dominant source of water pollution. In addition to the industrial sector, water pollution also posed in other sectors such as mining, agriculture and households. A result of water pollution is decreasing levels of water quality that can be utilized by humans. Water pollution occurs because there are some factories ignoring the material the rest of the production process of the waste to be processed perfectly on a waste management Unit (UPL), so the waste materials still contain compounds that are toxic (toxic compounds) and the cause of death. Then arise problems about setting up the implementation of the business license and can be rivaled river pollution legal liability by businessmen due to the waste of time it rivaled in Denpasar. Research methods in use empirical method such as approach legal sociology are analyzed using qualitative analysis techniques with good by the primary and secondary data sources and use interview techniques, observation, inventory and location determination. In the implementation of the permit, it shall follow the procedure, it rivaled efforts and implementing conditions and accountable through the means and the completion of which has been determined. Recommendations that can be given is that rivaled any attempt to understand the procedure of making the permission as well as understand the reason and implement applicable provisions, according to law, which rivaled both have done the water pollution of the river can be accountable for his deeds and take better care of the environment.
Co-Authors A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetia A.A. Sagung Laksmi Dewi Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah Adinikum Keba Tunggu Adnyana, Ni Luh Ari Andini Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agus Antara Putra Aini, Miftakhul Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gede Meditriana Putra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ani, Ni Kadek ANJANI, Mey Antara, I Wayan Wesna Apsari, Ida Ayu Anggun Tri Arini, Desak Gd.Dwi Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gede Dwi Arnawa, Anak Agung Gede Artana, I Made Yudi Artana, I Wayan Jimmy Asri, Ida Ayu Putu Purnam Astika, I Nyoman Yudhi Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Bayu Kusuma Permana Putra Bimantara, I Made Dwi Cahyani, Dwi Anggi Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Damayanti, Anak Agung Alit Ista Damayanti, Ni Luh Sintya Darma Budi Setiawan Darmawan, Gede Agus Darmestha, I Made Dwi Denisya, Ni Putu Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desi Purnani Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, Ida Ayu Putu Tania Krisna Dewi, Komang Ayu Sintia Dewi, Ni Kadek Purnama Dewi, Ni Made Tessa Aprillia Diah Gayatri Sudibya Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Djelantik, IGN. Supartha Duarsa, Ni Kadek Dhea Pratiwi Dwiyanti , Ida Ayu Sri Intan Efraim Mbomba Reda Fandoe, Brendan Matthew Fatikhah Kismilarsih Fitri, Ni Luh Galu Putri Fatia Ganandhika, Anak Agung Bagus Ryan Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gede Oscar Geovani Gianluca Fredrick Wou Dopo Gunawan, I Putu Yoga Eka Putra Hartini Sarifan Hartini Saripan I Dewa Putu Andre Wiratama I Gede Agus Putrayasa I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Ngurah Agung I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Muliarta I Kadek Adi Payana I Ketut Sukadana I MADE ADHI ARIANA I Made Aditya Mantara Putra I Made Maswinartha I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Panji Ambara Putra I Made Rimawan I Made Sandi Cahyadi I Made Suwitra, I Made I Nengah Laba I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Bangkit Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Srimurti I Nyoman Subamia I Nyoman Sukandia I NYOMAN SUTAMA I Putu Aldi Wiryatama I Putu Bagus Rizaldi Pramana I Putu Dicky Suryantha I Putu Gede Seputra I Putu Haris Parwita I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Swecana I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Suka Wirawan I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Chandra Cintiadewi IDA AYU NGURAH KEMENUH IGN. Supartha Djelantik Indah Permatasari Indah Permatasari Indrabuana, Kadek Rizky Aditya Jaya, I Gede Agus Purna Jaya, I Komang Ngurah Wirya Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Kamaswara, Anak Agung Gde Agung Kresna Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Khanna, I Kadek Agus Dimas Harta Kusnadi, Ricky Kusuma , I Gede Dharma Laksmi , Anak Agung Sagung Lestari, Kadek Cinthya Dwi Lestari, Lia Ayu Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Made Danang Mahendra Gama Made Dharma Laksana Swastika Made Gama Sasmitha Made Setiasa Mahaputra, I. B Gede Agustya Mahaputra, I.B. Gede Agustya Mahaputri, Anak Agung Istri Maharani, Ni Putu Desya Mahayuni, Cokorda Istri Agung Mandasari, IA Cynthia Saisaria Maulana, Rahul Mertha, I Gusti Ayu Claudia Prathami Mulyani , Ni Luh Debby Srinitha Nendra, I Putu Bayu Aditya Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Sofia Arianti Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Wulan Prayatni Kana Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Supadmi Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Spasutari Ujianti Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Yuli Ratna Dewi Ni Made Yunika Andrini Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Putu Dea Oktaviani Dewi Ni Putu Erni Novayanti Putri Ni Wayan Sukalandari Novilina, Dewa Ayu Dita Nursandi, N Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pangalila, Janneta Angela Paramitha, Dewa Ayu Cahyani Pemayun, Cok Gede Bagus Putra Premana Permatasari, Made Intan Philipus Dian Anjaraka Piadnyan, Kadek Bagas Pramesti, Ni Kadek Yunika Prameswari, Ni Made Ratih Prastika, Kadek Septian Dharmawan Prastya, Dimas Hadi Prawira, I Made Oka Pradnya Primantara, Made Rama Wiguna Putra, I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Putu Erick Sanjaya Putra, I Wayan Agus Grahadi Putra, I Wayan Yudi Antara Putrawan, I Made Adi Putri, Komang Ayu Windy Widyastari Putri, Ni Kadek Iwantari Putri, Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri, Putu Angelita Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Chandra Arta Dharma Putu Rahayu Purnamasari Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . Putu Suwantara R.A. Nanik Priatini Rafizah Abu Hassan Raharja, I Made Rauhimas Oka Rama, I Wayan Agus Ramaputra, Ngurah Aldi Ratih Cahya Pramitasari Renaya, Nengah Riawati, Ni Kadek Ryan Soma Sandra, Ayu Metta Sari, Ni Putu Nita Erlina Sastra, Komang Saeramessatya Purwadi Septianingsih, Komang Ayuk Septyawati, Ni Made Seputra , I Pt Gd Seputra, I Putu Gede Shicilya, Wanda Shintadewi , Kadek Ayu Manik Gita Sicaya, Kadek Vegas Ananta Siti Aishah Siti Hafsyah Idris Sridana, I Kadek Styawati , Ni Komang Arini Styawati, Ni Komang Arini Suardika , I Ketut Subamia, I Nyoman Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudibya, Diah Gayatri Sudihya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sumardiana, I Nyoman Suryani, Ni Luh Putu Manik Swadesi, Made Isma Amanda Trisna, I Wayan Pande Eka Ujianti , Ni Made Puspasutari Ujianti, Ni Made Pupspasutari Ujianti, Ni Made Puspasutari Ulil Azmi Zare Tanda Utama, Rai Dharma Victoria Bellanique Solang Wedhasari, Ratih Widiantara, Made Minggu Widiati, Ida Ayu Putu Wiguna, I Made Amertha Wiramahendra, I Putu Gede Wiratdika, Anak Agung Ngurah Gede Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka Wiswamitra, Ida Bagus Gede Yasa, I Putu Agus Tirta Yastika, I Wayan Ika Suyun Yuda, Kadek Indra Yudha, Bagus Arya Wira Yudiansari, Ni Komang Sutha Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala