Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.887
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bestuur Journal of Urban Society´s Arts Arena Hukum Veritas et Justitia Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan YUSTISI JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains UNES Journal of Swara Justisia JURNAL MITRA PRIMA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Interpretasi Hukum i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan JUSTICES: Journal of Law Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia The Journal Of Socio Legal and Islam Law
Elvira Fitriyani Pakpahan
Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Protection of the Exclusive Rights of Painting Works Lindawati Putri Widharta; Elvira Fitriyani Pakpahan; Tommy Leonard; Teguh Prasetyo
Journal of Urban Society's Arts Vol 10, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/jousa.v10i1.8058

Abstract

The purpose of this study is to examine how artists’ exclusive rights are protected by law. The empirical legal method was used for the research. The study found that if a law or regulation regulates the protection of a creation’s exclusive rights, it is certain that there will also be legal remedies for violations of the problem of using other people’s creations without permission. These legal remedies can be taken in either litigation or non-litigation. If the effort is made through litigation, namely by filing a lawsuit to the commercial court or can be prosecuted criminally, this is already included in the Copyright Law, or by a resolving. In light of the conversation above with respect to legitimate security of the select privileges of makers of compositions, the public authority ought to have the option to make sense of additional explicitly in the items in the Intellectual property Regulation in regards to canvases that poor person has been made sense of top to bottom, and there ought to be more effort to the public so that individuals are all the more endlessly figure out the presence of lawful security for work or creation. Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Karya Lukis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hak eksklusif seniman dilindungi oleh hukum. Metode hukum empiris digunakan untuk penelitian ini. Kajian ini menemukan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan terhadap hak eksklusif suatu ciptaan, maka dapat dipastikan juga akan ada upaya hukum atas pelanggaran terhadap masalah penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin. Upaya hukum ini dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non litigasi. Apabila upaya tersebut dilakukan melalui litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atau dapat dituntut secara pidana, hal tersebut sudah termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan cara penyelesaian. Sehubungan dengan percakapan di atas sehubungan dengan keamanan yang sah dari hak pilih pembuat komposisi, otoritas publik harus memiliki pilihan untuk menjelaskan secara lebih eksplisit dalam item dalam Peraturan Kekayaan Intelektual tentang kanvas yang dibuat oleh orang miskin. dimaklumi dari atas ke bawah, dan harus ada upaya yang lebih kepada masyarakat agar setiap individu semakin mengetahui adanya jaminan hukum atas suatu karya atau ciptaan. 
PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Elvira Fitriyani Pakpahan; Andres Winardi; Jessica Koharuddin; Karryn Young; Stela Dwi Putri
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8721

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020) Willy Tanjaya; O K Isnainul; Elvira Fitriyani Pakpahan; Maggie Maggie
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020231937

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perjanjian pemberian kredit, bagaimana menganalisis akibat hukum suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Atas Suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah berdasarkan Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020. Metode penelitian secara normatif dan Penelitian bersifat deskriptif. Analisa data  dilakukan kualitatif. Prosedur perjanjian pemberian kredit diantaranya pengajuan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Akibat hukum melakukan perbuatan melawan hukum, para Tergugat II dan III tidak lagi melanjutkan kerjasama untuk pembangunan rumah. Atas tindakan perbuatan melanggar hukum dari Para Tergugat I,II, dan III juga mengalami kerugian immaterial, dan tanpa menyerahkan sertifikat tanah yang dialokasikan untuk perumahan Pamalayu Metro Politan kepada Tergugat II tanpa memberitahukan dan seizin Penggugat merupakan Perbuatan melanggar hukum. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020 sudah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.Tergugat I/Terbanding I menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik yang dialokasikan untuk perumahan Pamalayu Metropolitan kepada Tergugat II/Terbanding II dan perbuatan Tergugat II/Terbanding II menerima Sertifikat Tanah Hak Milik tanpa seizin Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum.
The Role of the Investment Alert Task Force as a Form of Consumer Protection Against Fraudulent Investments Pakpahan, Elvira Fitriyani; Hulu, Angellina Livonaria; Purba, Emmerita; Siregar, Jenni Yustina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4770

Abstract

This research delves into the function of the task force in bringing attention to questionable investments via consumer protection measures, particularly in cases when several individuals fall prey to fraud resulting from these questionable investments. The major foundation for integrating and improving law enforcement in the consumer protection sector is Law No. 8 of 1999 regulating consumer protection, which regulates consumer protection. The normative juridical approach, based on deductive inquiry that begins with the examination of legislative items, is the basis of this investigation. The foundational law for Indonesian investment rules is Law no. 25 of 2007, which addresses capital investment. The notion of "full disclosure" is one way that Law no. 8/1995 protects investors from potential harm. Other measures include harsh penalties for administrative infractions, criminal and civil litigation, illegal conduct, and defaults, as well as administrative penalties. Therefore, the government should be stricter in collecting public and consumer money for company licences, and the disadvantaged should take a more active role in selecting their financial investments to avoid falling victim to illicit ones.
PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Pakpahan, Elvira Fitriyani; Winardi, Andres; Koharuddin, Jessica; Young, Karryn; Putri, Stela Dwi
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1082

Abstract

This study examines the role of OJK in reducing unrecorded money losses for customers. The OJK’s responsibilities in regulating investment are divided into two parts, namely prevention aimed at non-customers, and taking action to overcome previous problems. Because this research is normative, it is based on documented legal theories, concepts, principles, and related laws and regulations. In this study, the main legal sources include Law no.8 of 1995 which regulates the capital market, and secondary legal sources are research in journals or publications related to the capital market. Document research is one of the methods used to obtain data. This study uses inductive and descriptive data. The results of this study are about the impact of OJK on the losses of unlicensed investment managers. Supervision activities include capital protection against customer losses, and the supervisory process for supervisory institutions.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Masa Pandemi Covid-19 Simanjuntak, Lamhot; Steven Albertrius Tamba; Elvira Fitriyani Pakpahan; Monica; Besty Habeahan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.14331

Abstract

Abstract Circulation of expired food and beverages is detrimental to the economy and public health. So it is necessary to be aware of choosing and buying the food and drinks they consume. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the community from sellers of expired food and beverage products during the Covid-19 period, analyze the weaknesses of sellers in selling expired food and beverages during the Covid-19 period, and analyze the countermeasures for protection against expired food and beverages. covid-19 period And the type of research used is using consumer protection laws. The data collection technique used is library research with secondary legal materials. Analysis of the data used is prescriptive analysis. The research theory used is the theory of consumer protection, which is an effort or policy to prevent selling expired food and beverages. The regulation of civil action to protect consumer rights is used to protect the public from expired food and drinks during the COVID-19 pandemic. The sale of expired food and beverages harms consumers in many aspects of health and economy. regulations governing expired food or beverage products are regulated in legislation number 8 of 1999 concerning consumer protection of the republic of Indonesia. Abstrak Peredaran makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa merugikan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan kesadaran memilih dan membeli makanan. Tujuan dalam. penelitian ini untuk menganalisa perlindungan konsumen dalam masyarakat dari penjual produk makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, menganalisis kelemahan penjual dalam menjual makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, dan menganalisis penanggulangan perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa saat masa covid -19. Dan Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan undang-undang perlindungan konsumen . Teknik dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan juga menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini analisis data yang kami gunakan yaitu adalah analisis data preskriptif . teori penelitian yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen, yaitu suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Pengaturan tindak perdata perlindungan hak konsumen di gunakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman kadaluarsa pada saat pandemi covid-19.penjualan atas makanan dan minuman kadaluarsa merugikan konsumen dalam banyak aspek kesehatan maupun ekonomi. peraturan mengatur tentang produk makanan ataupun minuman kadaluarsa ini di atur di dalam aturan perundangan undangan yakni No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.
LEGAL REVIEW OF THE READINESS OF BUSINESS IMPLEMENTATION BASED ON HUMAN RIGHTS IN THE MAKASSAR INDUSTRIAL AREA Arman Muis; Teguh Prasetyo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Alkana Yudha; Vita Cita Emia Tarigan; M. Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.9741

Abstract

The position of business actors in today's development has a significant impact on the economic sector of a country. On the other hand, business activities can have an impact on social change, considering that the business activities of business actors have a direct impact on society and the environment, and have the potential for human rights violations. Makassar Industrial Estate is one of the icons of economic growth and the centre of business activities in eastern Indonesia, which has intersections with human rights in the implementation of its business activities. This research uses the type and form of normative legal research that examines and analyses based on legal theories, legal principles and things written in laws and regulations (law in book) as well as legal literature to answer problem issues. The research method uses a conceptual approach and a statutory approach. The technique used to collect legal material is a literature study document study. The results show that since the establishment of the United Nations (UN), the issue of human rights has emerged and become a serious discussion in every international forum. Since 2005, human rights issues have become more focused on the business sector. As a member of the UN, Indonesia has committed to focus on business and human rights by issuing Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights in 2023. Business activities in the Makassar Industrial Estate still have a negative record on environmental issues and child labour, which is one of the business and human rights issues. Legal and institutional readiness is needed to implement Indonesia's commitment to focus on human rights-based business.
Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Perizinan Tenaga Kerja Asing Menurut UU No. 13 Tahun 2003: Analisis Yuridis Normatif Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti; Sitompul, Mikael Jonatan
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 2 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i2.9237

Abstract

Ideally, government supervision of foreign worker (TKA) permits, in accordance with Law No. 13 of 2003, should be carried out optimally to prevent violations. However, in reality, there are still many violations in the field, highlighting a gap between legal provisions and implementation. Issues arising from this gap include a lack of labor inspectors and weak coordination with relevant agencies, leading to the proliferation of illegal foreign workers. This study aims to analyze the effectiveness of TKA permit supervision from a normative juridical perspective. This article falls under the category of literature research with a qualitative approach. The methodology used is a normative legal study of labor-related regulations. The results of the study conclude that although regulations provide a strong legal foundation, the implementation of supervision in the field still needs to be improved through the enhancement of human resource capacity and inter-agency coordination to achieve the desired effectiveness.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Digaji di Bawah Upah Minimum Kota Oleh PT Royal Sejahtera (Studi Putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) Pakpahan, Elvira Fitriyani
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i2.14835

Abstract

Perlindungan bagi buruh merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberi kepastian ekonomi, sosial, dan hukum kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia demi memanifestasikan kemakmuran bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap buruh diberi pekerjaan oleh yang namanya pemberi kerja, adapun pemberi kerja dalam regulasi tersebut ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi pekerjaan kepada setiap orang yang disebut buruh atau tenaga kerja untuk selanjutnya akan diberi imbalan berupah upah yang layak. Jenis riset pada riset ini ialah yuridis normatif yaitu suatu riset yang berbasis pada teori-teori atau peraturan hukum. Pemberi kerja dilarang mengupah karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan, hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan melalui PP No. 36 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 23 ayat 3 dikatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jika kita kaitkan dengan Putusan No.52/Pdt/Sus-PHI/2021/PN.Mdn, yang di mana Achmad Fauzi Fadryan Dalimunthe yang dalam perkara ini sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Royal Sejahtera. Adapun upah yang diterima Penggugat selama bekerja di perusahaan tergugat yaitu Rp 1,200,000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di mana pada saat itu tahun 2019 Upah Minimum Kota Medan yang ditetapkan yaitu di angka Rp 2,969,824 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
LEGAL CONSEQUENCES AGAINST Default in USING THE SPAYLATER FEATURES ON THE SHOPEE APPLICATION Elvira Fitriyani Pakpahan; Febriyana Laia; Torry Hia
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.06 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.563

Abstract

In this pandemic era, our mobility and range as a human being is getting smaller. Luckily we are now live in a digital world where everything can be done online. Such as shopping for daily necessities can also be done online. The payment options provided are also quite a lot. One of them is pay later. One of the marketplaces that provides this option is Shopee with the SPayLater service. To explore what are the legal consequences of default in the use of SPayLater services, legal arrangements regarding FinTech and how to minimize the occurrence of misuse of SPayLater services by using normative juridical research methods is the main goal of this study. Based on the results of this study, that there are still a lot of individuals who actually do not comprehend if this SPayLater service is a binding agreement. If there is misuse or Negligence in its use, it can be penalized. As a result, users feel disadvantaged because they get a fairly large fine compared to their actual purchases.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adawiyah, Rodiatun Adella Sitanggang Affendy, Albert Ben Agnes Fortunata Akmal Siregar, Lasro Alana Putri Br. Ginting, Jessica Albert Gabriel M Situmeang Albert Gabriel M Situmeang Alexander Johnatan Pardede Alifi, Rizky Alkana Yudha Anatami, Darwis Anderson Tanjaya Andres Winardi Andriaman Andriaman Anggraini, Fitria Arifin Alexander Arini Batubara, Sonya Armaini, Agus Arman Muis Aryado Togu Suganda Hutagaol Astari, Wina Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Bambang Tri Bawono Bartolomeus Diaz Sianipar Besty Habeahan Cantika Debora Panjaitan Chandra, Lionel Ricky Chang, Johny Cindy Winni Violita Clarissa Yeoman, Michelle Corris Winar Daeli, Nilam Permata Danniel Danniel Danniel, Danniel Devi Lyana Simanjuntak Dewa, Ananta Aria Diana Diana Dicky Dicky Dwiki Pernandes Sembiring Elisah Elisah Enda Noviyanti Simorangkir Eric Kurniawan Erstendo Pasaribu Ervina Ervina Evelyne Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Febriyana Laia Fenitra, Rakotoarisoa Maminirina Ferry Duan Fibert Lovano Fitry Silitonga Flavia Tanaya Fortunata, Agnes Frederico, Lineus Gail Jevona Juneta Elviani Zebua Giovanni Thomasia Giri Pratomo Gulo, Immanuel Frans Franata Guntur Hutagalung Hadiwijaya Sinaga Hadlen, Michelle Helfan Muhammad Henny Yulieta Sinurat Heriyanti Heriyanti Heriyanti ., Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Hulu, Andi Martin Hulu, Angellina Livonaria Imaniza, Faheera Irawati Isnainul, O.K. Isnainul, OK Isnainul, OK. Jessica Alana Putri Br. Ginting Jessica Angkasa Jessica Jessica Jessica Koharuddin Jestyn Hermawan Johny Chang Joswen Sianipar Joswen Sianipar Juwi Sonia Karryn Young Kartina Pakpahan Kelfin Candra Kerisna Sukma Adji Sembiring Kesuma Wijaya, Emil Kevin Alexander Khairan Nisa Mendrofa Kholilur Rahman, Kholilur Koharuddin, Jessica Kristina Chandra Lenny Maria Aritonang Leonard, Tommy Lindawati Putri Widharta M. Iqbal Asnawi M.S. Alfarisi made adhiguna samvara Maggie Maggie Marcos Sihombing Markus Suryoutomo Marsa Suhaila Melinda Tarigan Melva Nainggolan Michael Michael Michael Michael Michelle Amanda Esitria Sumampow Michelle Clarissa Yeoman Michelle Hadlen Misael Leo Nard Haganta Tarigan Monica MUHAMMAD ALI ADNAN Muhammad Daffa Verandy Muhammad, Helfan Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Musliansyah, Irfan Nainggolan, Samuel Dharma Putra Nasution, Farah Hanifah Ndruru, Mawatulo Nourma Dewi Nurhasanah Fauziah Tanjung O K Isnainul O.K. Isnainul Ojita Aziziyah OK Isnainul Prasetyo, Teguh Priyangka, Trisha Mahsuri Purba, Emmerita Putri, Stela Dwi Rahadian, Risna Ramon Nafrial rizal, said Robby Dian Rodiatun Adawiyah Rona Indara Roy Saputra Manalu Ry, Agus Armaini Sahat Raja Hutajulu Samuel Sitinjak Sandi Noel Rajagukguk Sarifuddin Gulo Selvia Fransiska Wijaya Shindy Natalia Litani SIAHAAN, MARSEM PAHAM MARSAOR Silvi Yanti Simanjuntak, Lamhot Simbolon, Edison Donauli Sipahutar, Theresia Siregar, Jenni Yustina Sisca, Hilda Afrida Sitanggang, Adella Sitompul, Mikael Jonatan Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Sri Rahayu Hulu Stefani Wibowo Stela Dwi Putri stephanie, winnie Steven Albertrius Tamba Suhunan Purba, Kevin Syahwana, Arie Tanry, Clarisa Adelia Tanto, Harnando Tarigan, Melinda Tommy Leonard Tommy Leonard Tommy Leonard Torry Hia Tyson Terbit Simbolon Violita, Cindy Winni Vita Cita Emia Tarigan Vivi Prisilla Vivi Rahayu Sianturi Wijaya, Selvia Fransiska Willy Tanjaya Winardi, Andres Yeriko Purba Rambe Yeriko Purba Rambe Yoshinaga, Yoshinaga Young, Karryn Yuni Adriana Malau Zhou, Valerie