Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.398
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Journal of Urban Society´s Arts Arena Hukum Veritas et Justitia Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan YUSTISI JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains UNES Journal of Swara Justisia JURNAL MITRA PRIMA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Interpretasi Hukum i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JUSTICES: Journal of Law Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia The Journal Of Socio Legal and Islam Law
Elvira Fitriyani Pakpahan
Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal protection for consumers (A juridical analysis of cosmetic products without halal label) Elvira Fitriyani Pakpahan; Roy Saputra Manalu; Kerisna Sukma Adji Sembiring; Rona Indara; M.S. Alfarisi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 3 No. 6 (2023): June 2023
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v3i6.206

Abstract

Along with the advancement of science, human needs have grown and are not limited to food and clothing. Self-care and appearance have also become important, not only for women but also for men. Many people use skin care products to keep their skin looking brighter and healthier. Caring for and beautifying yourself has become a trend. These products are easy to find and provide instant results at affordable prices. However, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) warns that some cosmetics contain dangerous ingredients if used without a doctor's recommendation. Unscrupulous law enforcement and small fines make economic actors reluctant and afraid to distribute illegal cosmetics due to weak sanctions. The Consumer Protection Act number 8 of 1999 provides legal protection for consumers who experience losses and has a positive effect on the business world by taking action against business actors who break the law and harm society. This is expected to reduce risks for Indonesian consumers from fraudulent acts.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit Elvira Fitriyani Pakpahan; Albert Gabriel M Situmeang; Joswen Sianipar; Yeriko Purba Rambe
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7595.248-254

Abstract

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Home Credit, mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut, dan mempelajari langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait perjanjian pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Perjanjian elektronik yang terbentuk melalui aplikasi ini memberikan dasar hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun, beberapa aplikasi pinjaman online belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Guna melindungi konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola administrasi bisnis fintech untuk melindungi konsumen. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan dan kepastian hukum terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech.
Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia Flavia Tanaya; Irawati; Shindy Natalia Litani; Juwi Sonia; Elvira Fitriyani Pakpahan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7821.358-366

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia. UUD 1945 menjamin hak kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya lewat sosmed. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya pemerintah menerbitkan UU ITE. Berlakunya UU ITE menuai kontraversi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konteks kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisis kebebasan berpendapat diera digitalisasi dalam menyuarakan keadilan.metode penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-Undangan jurnal dan media massa, Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan kata dalam bentuk kalimat teratur dan efektif, analisis data dilakukan dengan kualitatif, kerangka berfikir dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dari sebelum dan sesudah era digitalisasi. Hasil penelitian ini adalah pembahasan mengenai konteks hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, bentuk-bentuk kebebasan berpendapat, kepastian hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep kebebasan berpendapat harus selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, dasar hukum kebebasan berpendapat adalah UUD 1945, UU No 9 Thn 1998, UU ITE (hukum dunia maya).
Legal Protection of the Exclusive Rights of Painting Works Lindawati Putri Widharta; Elvira Fitriyani Pakpahan; Tommy Leonard; Teguh Prasetyo
Journal of Urban Society's Arts Vol 10, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24821/jousa.v10i1.8058

Abstract

The purpose of this study is to examine how artists’ exclusive rights are protected by law. The empirical legal method was used for the research. The study found that if a law or regulation regulates the protection of a creation’s exclusive rights, it is certain that there will also be legal remedies for violations of the problem of using other people’s creations without permission. These legal remedies can be taken in either litigation or non-litigation. If the effort is made through litigation, namely by filing a lawsuit to the commercial court or can be prosecuted criminally, this is already included in the Copyright Law, or by a resolving. In light of the conversation above with respect to legitimate security of the select privileges of makers of compositions, the public authority ought to have the option to make sense of additional explicitly in the items in the Intellectual property Regulation in regards to canvases that poor person has been made sense of top to bottom, and there ought to be more effort to the public so that individuals are all the more endlessly figure out the presence of lawful security for work or creation. Perlindungan Hukum Hak Eksklusif Karya Lukis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hak eksklusif seniman dilindungi oleh hukum. Metode hukum empiris digunakan untuk penelitian ini. Kajian ini menemukan bahwa jika suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan terhadap hak eksklusif suatu ciptaan, maka dapat dipastikan juga akan ada upaya hukum atas pelanggaran terhadap masalah penggunaan ciptaan orang lain tanpa izin. Upaya hukum ini dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non litigasi. Apabila upaya tersebut dilakukan melalui litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga atau dapat dituntut secara pidana, hal tersebut sudah termasuk dalam Undang-Undang Hak Cipta, atau dengan cara penyelesaian. Sehubungan dengan percakapan di atas sehubungan dengan keamanan yang sah dari hak pilih pembuat komposisi, otoritas publik harus memiliki pilihan untuk menjelaskan secara lebih eksplisit dalam item dalam Peraturan Kekayaan Intelektual tentang kanvas yang dibuat oleh orang miskin. dimaklumi dari atas ke bawah, dan harus ada upaya yang lebih kepada masyarakat agar setiap individu semakin mengetahui adanya jaminan hukum atas suatu karya atau ciptaan. 
PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Elvira Fitriyani Pakpahan; Andres Winardi; Jessica Koharuddin; Karryn Young; Stela Dwi Putri
Hukum Responsif Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v14i2.8721

Abstract

Studi ini mengkaji peran OJK dalam mengurangi kerugian penasihat investasi yang tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada nonnasabah, dan penindakan yang difokuskan pada masalah-masalah sebelumnya. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip hukum yang terdokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan sumber hukum sekunder adalah penelitian dalam jurnal atau publikasi yang terkait dengan pasar modal. Penelitian dokumen merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data induktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menyangkut dampak OJK terhadap kerugian klien manajer investasi tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020) Willy Tanjaya; O K Isnainul; Elvira Fitriyani Pakpahan; Maggie Maggie
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020231937

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perjanjian pemberian kredit, bagaimana menganalisis akibat hukum suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Atas Suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah berdasarkan Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020. Metode penelitian secara normatif dan Penelitian bersifat deskriptif. Analisa data  dilakukan kualitatif. Prosedur perjanjian pemberian kredit diantaranya pengajuan berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Akibat hukum melakukan perbuatan melawan hukum, para Tergugat II dan III tidak lagi melanjutkan kerjasama untuk pembangunan rumah. Atas tindakan perbuatan melanggar hukum dari Para Tergugat I,II, dan III juga mengalami kerugian immaterial, dan tanpa menyerahkan sertifikat tanah yang dialokasikan untuk perumahan Pamalayu Metro Politan kepada Tergugat II tanpa memberitahukan dan seizin Penggugat merupakan Perbuatan melanggar hukum. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020 sudah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.Tergugat I/Terbanding I menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik yang dialokasikan untuk perumahan Pamalayu Metropolitan kepada Tergugat II/Terbanding II dan perbuatan Tergugat II/Terbanding II menerima Sertifikat Tanah Hak Milik tanpa seizin Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum.
The Role of the Investment Alert Task Force as a Form of Consumer Protection Against Fraudulent Investments Pakpahan, Elvira Fitriyani; Hulu, Angellina Livonaria; Purba, Emmerita; Siregar, Jenni Yustina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4770

Abstract

This research delves into the function of the task force in bringing attention to questionable investments via consumer protection measures, particularly in cases when several individuals fall prey to fraud resulting from these questionable investments. The major foundation for integrating and improving law enforcement in the consumer protection sector is Law No. 8 of 1999 regulating consumer protection, which regulates consumer protection. The normative juridical approach, based on deductive inquiry that begins with the examination of legislative items, is the basis of this investigation. The foundational law for Indonesian investment rules is Law no. 25 of 2007, which addresses capital investment. The notion of "full disclosure" is one way that Law no. 8/1995 protects investors from potential harm. Other measures include harsh penalties for administrative infractions, criminal and civil litigation, illegal conduct, and defaults, as well as administrative penalties. Therefore, the government should be stricter in collecting public and consumer money for company licences, and the disadvantaged should take a more active role in selecting their financial investments to avoid falling victim to illicit ones.
PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Pakpahan, Elvira Fitriyani; Winardi, Andres; Koharuddin, Jessica; Young, Karryn; Putri, Stela Dwi
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1082

Abstract

This study examines the role of OJK in reducing unrecorded money losses for customers. The OJK’s responsibilities in regulating investment are divided into two parts, namely prevention aimed at non-customers, and taking action to overcome previous problems. Because this research is normative, it is based on documented legal theories, concepts, principles, and related laws and regulations. In this study, the main legal sources include Law no.8 of 1995 which regulates the capital market, and secondary legal sources are research in journals or publications related to the capital market. Document research is one of the methods used to obtain data. This study uses inductive and descriptive data. The results of this study are about the impact of OJK on the losses of unlicensed investment managers. Supervision activities include capital protection against customer losses, and the supervisory process for supervisory institutions.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Masa Pandemi Covid-19 Simanjuntak, Lamhot; Steven Albertrius Tamba; Elvira Fitriyani Pakpahan; Monica; Besty Habeahan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.14331

Abstract

Abstract Circulation of expired food and beverages is detrimental to the economy and public health. So it is necessary to be aware of choosing and buying the food and drinks they consume. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the community from sellers of expired food and beverage products during the Covid-19 period, analyze the weaknesses of sellers in selling expired food and beverages during the Covid-19 period, and analyze the countermeasures for protection against expired food and beverages. covid-19 period And the type of research used is using consumer protection laws. The data collection technique used is library research with secondary legal materials. Analysis of the data used is prescriptive analysis. The research theory used is the theory of consumer protection, which is an effort or policy to prevent selling expired food and beverages. The regulation of civil action to protect consumer rights is used to protect the public from expired food and drinks during the COVID-19 pandemic. The sale of expired food and beverages harms consumers in many aspects of health and economy. regulations governing expired food or beverage products are regulated in legislation number 8 of 1999 concerning consumer protection of the republic of Indonesia. Abstrak Peredaran makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa merugikan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan kesadaran memilih dan membeli makanan. Tujuan dalam. penelitian ini untuk menganalisa perlindungan konsumen dalam masyarakat dari penjual produk makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, menganalisis kelemahan penjual dalam menjual makanan dan minuman kadaluarsa pada saat masa covid-19, dan menganalisis penanggulangan perlindungan makanan dan minuman kadaluarsa saat masa covid -19. Dan Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan undang-undang perlindungan konsumen . Teknik dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan juga menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini analisis data yang kami gunakan yaitu adalah analisis data preskriptif . teori penelitian yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen, yaitu suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Pengaturan tindak perdata perlindungan hak konsumen di gunakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman kadaluarsa pada saat pandemi covid-19.penjualan atas makanan dan minuman kadaluarsa merugikan konsumen dalam banyak aspek kesehatan maupun ekonomi. peraturan mengatur tentang produk makanan ataupun minuman kadaluarsa ini di atur di dalam aturan perundangan undangan yakni No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.
LEGAL REVIEW OF THE READINESS OF BUSINESS IMPLEMENTATION BASED ON HUMAN RIGHTS IN THE MAKASSAR INDUSTRIAL AREA Arman Muis; Teguh Prasetyo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Alkana Yudha; Vita Cita Emia Tarigan; M. Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.9741

Abstract

The position of business actors in today's development has a significant impact on the economic sector of a country. On the other hand, business activities can have an impact on social change, considering that the business activities of business actors have a direct impact on society and the environment, and have the potential for human rights violations. Makassar Industrial Estate is one of the icons of economic growth and the centre of business activities in eastern Indonesia, which has intersections with human rights in the implementation of its business activities. This research uses the type and form of normative legal research that examines and analyses based on legal theories, legal principles and things written in laws and regulations (law in book) as well as legal literature to answer problem issues. The research method uses a conceptual approach and a statutory approach. The technique used to collect legal material is a literature study document study. The results show that since the establishment of the United Nations (UN), the issue of human rights has emerged and become a serious discussion in every international forum. Since 2005, human rights issues have become more focused on the business sector. As a member of the UN, Indonesia has committed to focus on business and human rights by issuing Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights in 2023. Business activities in the Makassar Industrial Estate still have a negative record on environmental issues and child labour, which is one of the business and human rights issues. Legal and institutional readiness is needed to implement Indonesia's commitment to focus on human rights-based business.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adawiyah, Rodiatun Affendy, Albert Ben Agnes Fortunata Akmal Siregar, Lasro Alana Putri Br. Ginting, Jessica Albert Gabriel M Situmeang Alexander Johnatan Pardede Alkana Yudha Anderson Tanjaya Andres Winardi Andriaman Andriaman Anggraini, Fitria Arifin Alexander Arini Batubara, Sonya Armaini, Agus Arman Muis Aryado Togu Suganda Hutagaol Astari, Wina Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Bambang Tri Bawono Bartolomeus Diaz Sianipar Besty Habeahan Cantika Debora Panjaitan Chandra, Lionel Ricky Chang, Johny Cindy Winni Violita Clarissa Yeoman, Michelle Corris Winar Daeli, Nilam Permata Daffa Verandy, Muhammad Danniel Danniel Danniel, Danniel Devi Lyana Simanjuntak Dewa, Ananta Aria Diana Diana Dicky Dicky Dwiki Pernandes Sembiring Elisah Elisah Enda Noviyanti Simorangkir Eric Kurniawan Erstendo Pasaribu Ervina Ervina Evelyne Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Febriyana Laia Ferry Duan Fibert Lovano Fitry Silitonga Flavia Tanaya Fortunata, Agnes Frederico, Lineus Gail Jevona Juneta Elviani Zebua Giovanni Thomasia Giri Pratomo Gulo, Immanuel Frans Franata Guntur Hutagalung Hadiwijaya Sinaga Hadlen, Michelle Helfan Muhammad Henny Yulieta Sinurat Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Hulu, Andi Martin Hulu, Angellina Livonaria Imaniza, Faheera Irawati Isnainul, O.K. Isnainul, OK Isnainul, OK. Jessica Alana Putri Br. Ginting Jessica Angkasa Jessica Jessica Jessica Koharuddin Jestyn Hermawan Johny Chang Joswen Sianipar Juwi Sonia Karryn Young Kartina Pakpahan Kelfin Candra Kerisna Sukma Adji Sembiring Kesuma Wijaya, Emil Kevin Alexander Khairan Nisa Mendrofa Kholilur Rahman, Kholilur Koharuddin, Jessica Kristina Chandra Lenny Maria Aritonang Leonard, Tommy Lindawati Putri Widharta M. Iqbal Asnawi M.S. Alfarisi made adhiguna samvara Maggie Maggie Marcos Sihombing Markus Suryoutomo Marsa Suhaila Melinda Tarigan Melva Nainggolan Michael Michael Michael Michael Michelle Amanda Esitria Sumampow Michelle Clarissa Yeoman Michelle Hadlen Misael Leo Nard Haganta Tarigan Monica MUHAMMAD ALI ADNAN Muhammad, Helfan Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Musliansyah, Irfan Nainggolan, Samuel Dharma Putra Nasution, Farah Hanifah Ndruru, Mawatulo Nourma Dewi Nurhasanah Fauziah Tanjung O K Isnainul O.K. Isnainul Ojita Aziziyah OK Isnainul Prasetyo, Teguh Priyangka, Trisha Mahsuri Purba, Emmerita Putri, Stela Dwi Rahadian, Risna Ramon Nafrial rizal, said Robby Dian Rona Indara Roy Saputra Manalu Ry, Agus Armaini Sahat Raja Hutajulu Samuel Sitinjak Sandi Noel Rajagukguk Sarifuddin Gulo Selvia Fransiska Wijaya Shindy Natalia Litani SIAHAAN, MARSEM PAHAM MARSAOR Silvi Yanti Simanjuntak, Lamhot Simbolon, Edison Donauli Sipahutar, Theresia Siregar, Jenni Yustina Sisca, Hilda Afrida Sitanggang, Adella Sitompul, Mikael Jonatan Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Sri Rahayu Hulu Stela Dwi Putri stephanie, winnie Steven Albertrius Tamba Suhunan Purba, Kevin Tanry, Clarisa Adelia Tanto, Harnando Tarigan, Melinda Tommy Leonard Tommy Leonard Tommy Leonard Torry Hia Tyson Terbit Simbolon Violita, Cindy Winni Vita Cita Emia Tarigan Vivi Prisilla Vivi Rahayu Sianturi Wibowo, Stefani Wijaya, Selvia Fransiska Willy Tanjaya Winardi, Andres Yeriko Purba Rambe Yoshinaga, Yoshinaga Young, Karryn Yuni Adriana Malau Zhou, Valerie