Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bestuur Journal of Urban Society´s Arts Arena Hukum Veritas et Justitia Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan YUSTISI JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains UNES Journal of Swara Justisia JURNAL MITRA PRIMA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Interpretasi Hukum i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan JUSTICES: Journal of Law Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia The Journal Of Socio Legal and Islam Law
Elvira Fitriyani Pakpahan
Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Misael Leo Nard Haganta Tarigan; Elvira Fitriyani Pakpahan; Sarifuddin Gulo; Adella Sitanggang
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 859/Pdt.G/2023/PN Medan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Kasus ini bermula dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat setelah menerima pembayaran penuh atas rumah yang diperjanjikan, yang kemudian menimbulkan gugatan wanprestasi oleh penggugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata karena tidak menyerahkan objek jual beli meskipun telah menerima pembayaran. Berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata, hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas pengembalian uang dan bunga sebagai ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Putusan ini memberikan preseden penting dalam perlindungan hukum bagi pihak pembeli, serta mempertegas kekuatan hukum suatu perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pencantuman klausul somasi dan mekanisme escrow dalam praktik perjanjian jual beli guna mencegah terjadinya wanprestasi di masa mendatang.
The Authority of a Notary in Drafting a Deed of Sale and Purchase of Uncertified Land Muhammad Daffa Verandy; Elvira Fitriyani Pakpahan; Rodiatun Adawiyah; Muhammad Ali Adnan
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.51539

Abstract

Land, due to its high economic and social value, often becomes a source of legal disputes, particularly in transactions involving unregistered land. In practice, the public frequently engages a Notary to draft a deed as evidence of a legal act, even though the actual authority to transfer land rights lies with the Land Deed Official (PPAT). This study aims to examine the Notary’s authority in drafting deeds of sale and purchase of unregistered land and analyze the legal consequences of such deeds. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that a Notary’s authority in these transactions is limited: the Notary may prepare a deed as evidence of an agreement or obligation but cannot directly effect the transfer of land rights. The Notary’s responsibility primarily concerns the formal correctness of the deed, yet civil, administrative, ethical, or even criminal liability may arise if negligence or professional misconduct occurs. The study emphasizes the importance of prudence, thorough verification, and legal counseling by Notaries to protect parties’ interests and uphold the integrity of the Notarial profession in unregistered land transactions.
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit Elvira Fitriyani Pakpahan; Albert Gabriel M Situmeang; Joswen Sianipar; Yeriko Purba Rambe
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7595.248-254

Abstract

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini telah menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online melalui aplikasi Home Credit, mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut, dan mempelajari langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait perjanjian pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Home Credit memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan pinjaman. Perjanjian elektronik yang terbentuk melalui aplikasi ini memberikan dasar hukum bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun, beberapa aplikasi pinjaman online belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Guna melindungi konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif, termasuk sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola administrasi bisnis fintech untuk melindungi konsumen. Namun, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam kejelasan dan kepastian hukum terkait perlindungan konsumen dalam layanan fintech.
Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia Flavia Tanaya; Irawati; Shindy Natalia Litani; Juwi Sonia; Elvira Fitriyani Pakpahan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.7821.358-366

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia. UUD 1945 menjamin hak kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi telah mempermudah masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya lewat sosmed. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya pemerintah menerbitkan UU ITE. Berlakunya UU ITE menuai kontraversi dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konteks kebebasan berpendapat menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisis kebebasan berpendapat diera digitalisasi dalam menyuarakan keadilan.metode penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-Undangan jurnal dan media massa, Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan kata dalam bentuk kalimat teratur dan efektif, analisis data dilakukan dengan kualitatif, kerangka berfikir dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dari sebelum dan sesudah era digitalisasi. Hasil penelitian ini adalah pembahasan mengenai konteks hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, bentuk-bentuk kebebasan berpendapat, kepastian hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep kebebasan berpendapat harus selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, dasar hukum kebebasan berpendapat adalah UUD 1945, UU No 9 Thn 1998, UU ITE (hukum dunia maya).
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Melalui Platform Daring Dalam Kajian Hukum Positif Dan Etika Jabatan Stefani Wibowo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Tommy Leonard
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban Notaris, serta penerapan prinsip etika jabatan terhadap akta yang dibuat melalui platform daring dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara daring belum memiliki kedudukan sebagai akta otentik karena tidak memenuhi unsur formil kehadiran para pihak di hadapan Notaris sebagaimana disyaratkan oleh hukum positif. Tanggung jawab Notaris atas akta daring dibatasi pada kewenangan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan, termasuk perlindungan terhadap data elektronik. Sementara itu, penerapan prinsip etika jabatan menjadi aspek penting dalam menjaga integritas profesi di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan kode etik profesi agar praktik kenotariatan daring dapat dilaksanakan secara sah, etis, dan berkeadilan
The Influence of Green Tax Regulations on New Renewable Energy Funding in Indonesia Leonard, Tommy; Heriyanti, Heriyanti; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Fenitra, Rakotoarisoa Maminirina
BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.82506

Abstract

Reen taxes, such as carbon taxes, can help countries invest in the latest technologies and achieve sustainable prosperity by funding renewable energy. However, we see that the current tax system still needs to be improved. This research aims to analyze the Influence of Green Tax Regulations on New Renewable Energy Funding in Indonesia. This research employs a normative legal approach informed by a literature review. The research results show that the various regulations regarding green tax regulations impact the non-maximization of new renewable energy funding. Taxes can generate government revenue by trading carbon credits to reduce greenhouse gas emissions. Additional funds can be used to fund initiatives in alternative settings. Green taxes, such as carbon taxes, can help countries invest in emerging technologies and achieve sustainable prosperity by providing funding for renewable energy.
Re-Examining The Construction Of Unnamed Hire Purchase Contracts For Motor Vehicles And Their Relationship With Leasing Edison Donauli Simbolon; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Markus Suryoutomo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Kholilur Rahman
Socio Legal and Islamic Law Vol 1 No 2 (2022): The Journal of Socio-Legal and Islamic law
Publisher : Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jssl.v1i2.20808

Abstract

The agreement is the right of every person to enter into an agreement, but entering into an agreement must see the rules or provisions governing the agreement so that the agreement is valid. The lease-purchase agreement is a creation of practice based on the principle of freedom of contract. Freedom of contract is not purely as free as possible, there are limitations in carrying out or making contracts. One of the limitations of the principle of freedom of contract is Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which lists several things that cannot be done in a contract. As a result, if this is done, the contract is null and void by law. Many lease agreements nowadays are agreements made unilaterally by the seller, which should have been made by both parties, what determines everything is that the seller and the consumer just have to agree and comply. This weak consumer position and cause many losses. It is this weak position that is exploited by the seller by imposing several things in the articles of the agreement such as taking back the unit if it does not pay without taking into account the payment made by the consumer beforehand. This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and case approach that aims to find out the re-examination of motor vehicle lease-purchase agreement construction  
Juridical Analysis of Motor Vehicle Financing Restructuring at PT. Adira Finance Medan After the Covid-19 Pandemic Arie Syahwana; Elvira Fitriyani Pakpahan; Darwis Anatami
KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan Vol. 5 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Bale Literasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kasta.v5i2.2973

Abstract

The financing restructuring policy serves as a strategic instrument for financial institutions to address problematic financing, including those experienced by PT Adira Finance in Medan. This policy is regulated under Bank Indonesia Regulation No. 10/18/PBI/2008, which outlines several restructuring mechanisms such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. This study aims to examine the implementation of motor vehicle financing restructuring at PT Adira Finance Medan following the COVID-19 pandemic, to analyze the legal protection afforded to both debtors and creditors after the restructuring policy, and to explore the company’s approach to resolving non-performing loans (NPLs) arising from the pandemic, the enforcement of public activity restrictions (PPKM), and the transition to the new normal. This research employs a normative juridical approach, using qualitative and descriptive analysis based on literature studies and relevant legal documents. The findings indicate that PT Adira Finance Medan implemented a threefold restructuring strategy—rescheduling, reconditioning, and restructuring—to mitigate financial distress among customers. The policy proved effective in improving financing collectability and restoring customer financial stability. Furthermore, the legal protections ensured a balanced relationship between debtors and creditors, supporting financial resilience during and after the pandemic period. Overall, the restructuring initiative functioned as an adaptive and legally compliant solution for managing post-pandemic financing challenges.
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perbankan di Era Digital Mawatulo Ndruru; Immanuel Frans Franata Gulo; Andi Martin Hulu; Trisha Mahsuri Priyangka; Elvira Fitriyani Pakpahan
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital, serta evaluasi penegakan hukum terkait kebocoran data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, meliputi analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk mengevaluasi regulasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi. Hasil menunjukkan kekurangan dalam implementasi perlindungan data di perbankan digital, dengan kasus seperti kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Rekomendasi mencakup peningkatan kebijakan keamanan data, kolaborasi antara bank, otoritas pengawas, dan nasabah, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, bank, dan nasabah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi serta berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adawiyah, Rodiatun Adella Sitanggang Affendy, Albert Ben Agnes Fortunata Akmal Siregar, Lasro Alana Putri Br. Ginting, Jessica Albert Gabriel M Situmeang Albert Gabriel M Situmeang Alexander Johnatan Pardede Alkana Yudha Anderson Tanjaya Andi Martin Hulu Andres Winardi Andriaman Andriaman Anggraini, Fitria Arie Syahwana Arifin Alexander Arini Batubara, Sonya Armaini, Agus Arman Muis Aryado Togu Suganda Hutagaol Astari, Wina Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Bambang Tri Bawono Bartolomeus Diaz Sianipar Besty Habeahan Cantika Debora Panjaitan Chandra, Lionel Ricky Chang, Johny Cindy Winni Violita Clarissa Yeoman, Michelle Corris Winar Daeli, Nilam Permata Danniel Danniel Danniel, Danniel Darwis Anatami Devi Lyana Simanjuntak Dewa, Ananta Aria Diana Diana Dicky Dicky Dwiki Pernandes Sembiring Edison Donauli Simbolon Elisah Elisah Enda Noviyanti Simorangkir Eric Kurniawan Erstendo Pasaribu Ervina Ervina Evelyne Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Febriyana Laia Fenitra, Rakotoarisoa Maminirina Ferry Duan Fibert Lovano Fitry Silitonga Flavia Tanaya Fortunata, Agnes Frederico, Lineus Gail Jevona Juneta Elviani Zebua Giovanni Thomasia Giri Pratomo Guntur Hutagalung Hadiwijaya Sinaga Hadlen, Michelle Helfan Muhammad Henny Yulieta Sinurat Heriyanti Heriyanti Heriyanti ., Heriyanti Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Hulu, Angellina Livonaria Imaniza, Faheera Immanuel Frans Franata Gulo Irawati Isnainul, O.K. Isnainul, OK Isnainul, OK. Jessica Alana Putri Br. Ginting Jessica Angkasa Jessica Jessica Jessica Koharuddin Jestyn Hermawan Johny Chang Joswen Sianipar Joswen Sianipar Juwi Sonia Karryn Young Kartina Pakpahan Kelfin Candra Kerisna Sukma Adji Sembiring Kesuma Wijaya, Emil Kevin Alexander Khairan Nisa Mendrofa Kholilur Rahman Kholilur Rahman, Kholilur Koharuddin, Jessica Kristina Chandra Lenny Maria Aritonang Leonard, Tommy Lindawati Putri Widharta M. Iqbal Asnawi M.S. Alfarisi made adhiguna samvara Maggie Maggie Marcos Sihombing Markus Suryoutomo Marsa Suhaila Mawatulo Ndruru Melinda Tarigan Melva Nainggolan Michael Michael Michael Michael Michelle Amanda Esitria Sumampow Michelle Clarissa Yeoman Michelle Hadlen Misael Leo Nard Haganta Tarigan Monica MUHAMMAD ALI ADNAN Muhammad Daffa Verandy Muhammad, Helfan Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Musliansyah, Irfan Nainggolan, Samuel Dharma Putra Nasution, Farah Hanifah Nourma Dewi Nurhasanah Fauziah Tanjung O K Isnainul O.K. Isnainul Ojita Aziziyah OK Isnainul Prasetyo, Teguh Purba, Emmerita Putri, Stela Dwi Rahadian, Risna Ramon Nafrial rizal, said Robby Dian Rodiatun Adawiyah Rona Indara Roy Saputra Manalu Ry, Agus Armaini Sahat Hutajulu Samuel Sitinjak Sandi Noel Rajagukguk Sarifuddin Gulo Selvia Fransiska Wijaya Shindy Natalia Litani SIAHAAN, MARSEM PAHAM MARSAOR Silvi Yanti Simanjuntak, Lamhot Simbolon, Edison Donauli Sipahutar, Theresia Siregar, Jenni Yustina Sisca, Hilda Afrida Sitanggang, Adella Sitompul, Mikael Jonatan Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Sri Rahayu Hulu Stefani Wibowo Stela Dwi Putri stephanie, winnie Steven Albertrius Tamba Suhunan Purba, Kevin Tanry, Clarisa Adelia Tanto, Harnando Tarigan, Melinda Tarigan, Vita Cita Emia Tommy Leonard Tommy Leonard Tommy Leonard Torry Hia Trisha Mahsuri Priyangka Tyson Terbit Simbolon Violita, Cindy Winni Vivi Prisilla Vivi Rahayu Sianturi Wijaya, Selvia Fransiska Willy Tanjaya Winardi, Andres Yeriko Purba Rambe Yeriko Purba Rambe Yoshinaga, Yoshinaga Young, Karryn Yuni Adriana Malau Zhou, Valerie