Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks RIO LAW JURNAL UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Journal Research of Social Science, Economics, and Management Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development International Journal of Law and Society ULJLS LamLaj Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan International Conference on Social Science Proceedings International Conference on Economic Business and Social Science
Elwi Danil
Fakulltas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kalicya, Glorya; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/s8jerv12

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkret
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Harizky Devanny Ketaren; Elwi Danil; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9a24gb94

Abstract

Notaris adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh hukum untuk membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam membuat akta Otentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang ditempelkan oleh para pihak pada akta Otentik. Perbedaan ini berarti bahwa notaris harus bertanggung jawab atas isi akta. Salah satu contoh kasus mengenai isi akta yang berbeda dengan fakta adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Dalam putusan ini, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat akta Otentik palsu atau memalsukan kata Otentik yang dapat menimbulkan hak, kewajiban dan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian sesuatu dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut. seolah-olah isinya benar dan tidak salah, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkan untuk dilakukan, dan siapa yang ikut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 264 Ayat 1 KUHP. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga, apa konsekuensi hukum bagi notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Materi utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum, literatur dan studi hukum lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kajian dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Sanksi bagi Notaris sebagai pembuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta dapat dikenakan berdasarkan Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.
Ineffectiveness of Qanun Jinayat Against Child Violence: A Normative Study in Aceh, Indonesia Muksana Pasaribu; Elwi Danil; Kurnia Warman; Irzal Rias
International Journal of Law and Society Vol 5 No 1 (2026): International Journal of Law and Society (IJLS)
Publisher : NAJAHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59683/ijls.v5i1.362

Abstract

Violence against children remains a persistent and escalating problem in Indonesia, particularly in Aceh Province, where Qanun Jinayat formally enforces Islamic criminal law. Despite the existence of this regional legal framework alongside the national Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), the rate of child violence in Aceh has continued to rise, suggesting a fundamental gap between legal norms and their implementation. This study aims to analyze the effectiveness of Qanun Jinayat in handling cases of violence against children in Aceh, with specific focus on the normative discrepancy between Qanun Jinayat and the Child Protection Law in terms of sanctioning systems and law enforcement outcomes. Employing a normative legal research method with legislative and case approaches, this study analyzes primary legal materials including Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and relevant court decisions. The findings reveal that Qanun Jinayat has not been effective in reducing child violence due to a dualism of legal provisions. While sanctions under the Child Protection Law are cumulative and more severe, those under Qanun Jinayat are alternative and comparatively lighter, resulting in suboptimal deterrence. This study is limited to normative legal analysis based on legal documents and court decisions, and does not encompass field-based empirical data. Theoretically, this study contributes to the discourse on legal pluralism and the hierarchy of norms in Indonesia's special autonomy regions. Practically, the findings offer policy  recommendations for harmonizing Qanun Jinayat with national child protection standards to strengthen law enforcement in Aceh. This study provides original value by being among the first to systematically examine the normative conflict between Qanun Jinayat and the Child Protection Law, specifically in the context of child violence cases.
Maximising Restitution Penalties as a System of Fines and Compensation in Human Trafficking Judgements Rina Melati Sitompul; Elwi Danil; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS) Vol. 4 No. 1 (2025): Proceedings of the 6th International Conference on Social Science (ICSS)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/icss.v4i1.237

Abstract

Restitution for victims of human trafficking has become a fundamental aspect of criminal compensation within the criminal procedure system. While compensation is crucial in aiding victims' recovery, its implementation remains suboptimal. In practice, fines intended for victims often end up being paid to the state rather than serving their original compensatory purpose. This research aims to examine the challenges in fulfilling restitution rights and propose an effective legal framework to ensure that compensation reaches victims as intended. This research employs a normative legal research method, utilizing a legislative synchronization approach and a case-based analysis. The findings indicate that offenders frequently evade their responsibility to pay fines, opting for imprisonment as an alternative sanction. This situation highlights the need to reassess the role of fines and restitution in the penal system to ensure victims' rights are upheld. To enhance the effectiveness of restitution as a penal mechanism, this research recommends the establishment of a standardized victim compensation system. A strategic approach is necessary, incorporating asset tracing and restorative justice principles to enforce offenders’ financial obligations. Law enforcement officers, particularly prosecutors, should adopt a dual strategy of coercion and negotiation to ensure compliance. By implementing asset verification and structured settlements, offenders can be encouraged to fulfill their obligations, thereby fostering a legal system that is balanced, efficient, and victim-centered.
Civil Responsibilities Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) Surveillance Bodies Faced With Damages in The Context of Civil Corruption Asepte Ginting; Elwi Danil; Detania Sukarja; Marlina Marlina
International Conference on Economic Business and Social Science Vol. 2 No. 1 (2024): Proceeding International Conference on Economic Business and Social Science (IC
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/icebss.v2i1.20

Abstract

The legal body is a terminology that is closely related to the right person, and the legal body itself is a closely connected terminology with the field of civil law. The research used to answer the question in this study is a combination of normative law research and empirical law research. Approaches that can be applied in research are case approaches, legal approach, conceptual approaches and historical approaches. As for the discussion that will be analyzed in this study on how the fulfilment of the elements of criminal responsibility to the supervisory body and how the corporate criminal responsibilities and the responsibility of the supervisor body are separated. The results of this study show that there is criminalization of the Supervisory Body in the event of the loss of the BUMN and this is a Tool of Social Engineering in order to raise the awareness of the oversight body so that the supervision function to the direction in conducting the management of the BUMN can be implemented as it should.
Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia Yoserwan Yoserwan; Elwi Danil; Iwan Kurniawan
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i1.809

Abstract

Criminal law policy about criminal punishment is one of the most important substances in Criminal law making and reform. Even, the regulation of criminal punishment is assumed as one of indicators in measuring the development and civilization of a nation.  The current Penal Code of Indonesia (PCI) or KUHP that is the heritage of Dutch colonial is much influenced by Classical School and placed imprisonment as priority.  The consequence is that in one hand the high rate of imprisonment and over-capacity in the prison on the other hand. Such a condition will result in problems such as the diffulties conducting rehabilitation and providing the budgeting.  In its development, modern criminal law, especially from the the idea of utilitariansme, tries to find various alternatives to imprisonment, especially Monetary Punishment.  Even though PCI has adopted regulation on monetary punishment, the existing system still places imprisonment very dominant.  The Indonesian legislator which is currently hearing the Bill of PCI to replace the current PCI should foster the function of monetary punishment so that it results in the utility for the people. This article is discussing about how criminal law policy   about the monetary punishment regulated in Bill of PCI.  This study applies normative legal research and put stressing in (content analysis). The result of this study shoes that Bill of PCI has not yet placed monetary punishment as first priority in criminal punishment. There are some regulations that make it is not possible for monetary punishment is more selected in criminal enforcement. Therefore, Bill of PCI should be more accommodative in optimizing financial punishment in   realizing criminal punishment for the benefit of the people.
Bibliometric Analysis of Enforcement and Restitution for Victims of Human Trafficking Rina Melati Sitompul; Elwi Danil; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra; Rosmalinda Rosmalinda
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7902

Abstract

Human trafficking is a serious global crime, including in Indonesia, where restitution, as financial compensation for victims, plays a crucial role in their recovery and reintegration. This study uses bibliometric analysis to explore research on law enforcement and restitution in human trafficking, aiming to identify trends, key themes, and gaps. Data was gathered from the Scopus database, covering publications from 2000 to 2024. The analysis revealed a rise in human trafficking-related publications, primarily scientific articles. Seven thematic clusters were identified, focusing on law enforcement, victim protection, and sexual trafficking. However, restitution remains underexplored, with only minimal coverage in one weakly connected cluster. Bibliographic coupling and co-citation analysis highlighted key studies and journals in the field. The study concludes that restitution deserves further attention, particularly in terms of policy, challenges, and its impact on victims, to enhance protection and justice efforts.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nur Azan Saputra; Elwi Danil; Nani Mulyati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8598

Abstract

Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.
Constitutionalising the Right to Be Forgotten in Indonesia’s Digital Environment: Balancing Privacy, Expression, and Human Rights Zaka Firma Aditya; Elwi Danil; M. Guntur Hamzah; Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 34 No. 2 (2026): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v34i2.43615

Abstract

This article examines the regulation of the Right to Be Forgotten in Indonesia, particularly emphasising the challenges of administrative law enforcement amid the digital technology era. As personal data can now be stored and disseminated indefinitely across digital platforms, this right emerges as a critical legal instrument for protecting privacy, reputation, and human dignity. This analysis explores Indonesia’s regulatory framework particularly personal data protection legislation and administrative mechanisms to assess how this right can be applied while preserving democratic values such as freedom of expression and public access to information. Employing a normative legal research methodology that combines statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches, this study identifies normative gaps, enforcement challenges, and tensions between privacy rights and transparency obligations. The article concludes that the recognition of this right as a constitutional right is essential to ensure equal and effective protection. Its constitutional entrenchment would solidify legal certainty, provide explicit accountability mechanisms, and secure a proportional balance between privacy and freedom of expression. Consequently, this right may serve as a cornerstone for building a fair, inclusive, and constitutionally established digital ecosystem in Indonesia.
Co-Authors A. Irzal Rias Ade Candra, Ade Adrian Bima Putra Aldyans Rio Pratra Alexs Alfa Dinata Anak Agung Gede Sugianthara Angga Pratama Angga Pratama Aria Zurnetti, Aria Asepte Ginting Ayu Efritadewi Azmi Fendri Bagas, Alkautsar Chandra, Yonatan Iskandar Dafit Riadi Dafit Riadi Detania Sukarja Dharma Yuda Putra Dhiyaul Okasha Rafifa Edi Yunara Edita Elda Ekaputra, Mohammad Elda, Edita Elvia Puspita Siregar Fadillah Sabri Fadillah Sabri Fortuna, Lovely Gaol, Suryadinata LBN Harizky Devanny Ketaren Hendri Joni Hengki Andora Ikhwan, Indah Indah Ikhwan Indah Nadilla Irsal Habibi Irwandi Syahputra, Irwandi Irzal Rias Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iwan Kurniawan Iwan Kurniawan Jenny Susmita Susilo Joni, Hendri Kalicya, Glorya Kamila Hesti Khairani Khairani Khairani Khairani Khairun Nissa, Zakiyah Kurniati, Dea Eling LBN Gaol, Suryadinata Lovely Fortuna M. Guntur Hamzah Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Muhammad Hasbi Muksana Pasaribu Muthia Anggela Mawadhaty Putry Mutya, Sherly Nadilla, Indah Nani Mulyati Nazif Firdaus Neneng Oktarina Nur Azan Saputra Nursafitri, Kharisma Oksep Adhayanto Oktarina, Neneng Pan Mohamad Faiz Kusuma W. Partynia Nur Imantya Pengki Sumardi Pradana, Rido Prihatin Ningsih, Chyntia Puspita Siregar, Elvia Putra, Vananda Putry, Muthia Anggela Mawadhaty Rafifa, Dhiyaul Okasha Rahma Noviyanti Rembrandt Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rias, A. Irzal Ridho Ilham, Ridho Ridho Ridho Ilham Rina Melati Sitompul Rina Melati Sitompul Rina Rusman Rina Rusman Robensyah, Andes Rosmalinda Saibih, Junaedi Sarah Qurrata A’yun Sayutis, Sayutis Sherly Mutya Shinta Agustina Sipayung, Ronald Fredy Christian Siska Elvandari Sofyan, Syofirman Stella Dea Firsty Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Suryadinata LBN Gaol Suryadinata LBN Gaol Susmita Susilo, Jenny Syofiarti Syofirman Sofyan Topo Santoso Topo Santoso Vananda Putra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yofirsta, Rova Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yonatan Iskandar Chandra Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yuslim Yuslim Zainul Daulay Zaka Firma Aditya Zakaria, Iqbal