Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.276
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Jurnal Konstitusi Jurnal Selat Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Nagari Law Review Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks RIO LAW JURNAL UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Journal Research of Social Science, Economics, and Management Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development ULJLS LamLaj Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Elwi Danil
Fakulltas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM TAWURAN PELAJAR Dhiyaul Okasha Rafifa; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 22 No. 2 (2024): (October 2024)
Publisher : LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/ar-risalah.v22i2.2725

Abstract

One form of delinquency that often occurs is student brawls, which are mass fights between groups of students. This phenomenon is increasingly concerning because it results in many injuries and fatalities. In the context of Indonesian law, the act of brawling is regulated in Article 170 and Article 358 of the Criminal Code, which provides criminal penalties for those involved in group violence. The research method used is empirical juridical by examining literature material first followed by interviews. Then, the data obtained is analyzed qualitatively with the nature of analytical descriptive research. The results of the discussion show that law enforcement against criminal acts of brawl by children has been enforced properly in accordance with the applicable criminal procedure law while still taking into account the rights and obligations of children. However, in its law enforcement, the Padang City Police Force experienced obstacles caused by several factors including statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. It is hoped that the government will make regulations that specifically regulate student brawls in Padang City and for the community, especially parents, to carry out maximum supervision of their children not to brawl. Keywords: Law Enforcement, Violent Crime, Brawl, Padang City Police Force.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kalicya, Glorya; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): on progress
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/s8jerv12

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkret
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Ketaren, Harizky Devanny; Danil, Elwi; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9a24gb94

Abstract

Notaris adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh hukum untuk membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam membuat akta Otentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang ditempelkan oleh para pihak pada akta Otentik. Perbedaan ini berarti bahwa notaris harus bertanggung jawab atas isi akta. Salah satu contoh kasus mengenai isi akta yang berbeda dengan fakta adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Dalam putusan ini, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat akta Otentik palsu atau memalsukan kata Otentik yang dapat menimbulkan hak, kewajiban dan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian sesuatu dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut. seolah-olah isinya benar dan tidak salah, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkan untuk dilakukan, dan siapa yang ikut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 264 Ayat 1 KUHP. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga, apa konsekuensi hukum bagi notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Materi utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum, literatur dan studi hukum lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kajian dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Sanksi bagi Notaris sebagai pembuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta dapat dikenakan berdasarkan Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Saputra, Nur Azan; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8598

Abstract

Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.
Co-Authors A. Irzal Rias Ade Candra, Ade Adrian Bima Putra Aldyans Rio Pratra Anak Agung Gede Sugianthara Angga Pratama Angga Pratama Aria Zurnetti, Aria Ayu Efritadewi Azmi Fendri Bagas, Alkautsar Chandra, Yonatan Iskandar Dafit Riadi Dafit Riadi Dharma Yuda Putra Dhiyaul Okasha Rafifa Edi Yunara Edita Elda Ekaputra, Mohammad Elda, Edita Elvia Puspita Siregar Fadillah Sabri Fadillah Sabri Fortuna, Lovely Gaol, Suryadinata LBN Hendri Joni Hengki Andora Ikhwan, Indah Indah Ikhwan Indah Nadilla Irsal Habibi Irwandi Syahputra, Irwandi Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iwan Kurniawan Iwan Kurniawan Jenny Susmita Susilo Joni, Hendri Kalicya, Glorya Kamila Hesti Ketaren, Harizky Devanny Khairani Khairani Khairani Khairani Khairun Nissa, Zakiyah Kurniati, Dea Eling LBN Gaol, Suryadinata Lovely Fortuna Mahmud Mulyadi Muhammad Hasbi Muthia Anggela Mawadhaty Putry Mutya, Sherly Nadilla, Indah Nani Mulyati Nazif Firdaus Neneng Oktarina Nursafitri, Kharisma Oksep Adhayanto Oktarina, Neneng Partynia Nur Imantya Pengki Sumardi Pradana, Rido Prihatin Ningsih, Chyntia Puspita Siregar, Elvia Putra, Adrian Bima Putra, Vananda Putry, Muthia Anggela Mawadhaty Rafifa, Dhiyaul Okasha Rahma Noviyanti Rembrandt Rembrandt, Rembrandt Rias, A. Irzal Ridho Ilham, Ridho Ridho Ridho Ilham Rina Melati Sitompul Rina Rusman Rina Rusman Robensyah, Andes Rosmalinda, Rosmalinda Saibih, Junaedi Saputra, Nur Azan Sarah Qurrata A’yun Sayutis, Sayutis Sherly Mutya Shinta Agustina Sipayung, Ronald Fredy Christian Siska Elvandari Sofyan, Syofirman Stella Dea Firsty Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Suryadinata LBN Gaol Suryadinata LBN Gaol Susmita Susilo, Jenny Syofiarti Syofirman Sofyan Topo Santoso Topo Santoso Vananda Putra Wetria Fauzi Yasniwati, Yasniwati Yofirsta, Rova Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yonatan Iskandar Chandra Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Yuslim Yuslim Zainul Daulay Zakaria, Iqbal