Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.163
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Veritas et Justitia Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada WAJAH HUKUM KERTHA WICAKSANA Unes Law Review Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECHTENS Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Suara Hukum Jurnal Supremasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Indonesian Journal of Law and Society Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) PAMALI: Pattimura Magister Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh PATTIMURA Legal Journal Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) PUSKAPSI Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Anti Korupsi Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Indonesian Journal of Criminal Law Studies PUSKAPSI Law Review Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Rechtenstudent Journal Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
I Gede Widhiana Suarda
Faculty Of Law, University Of Jember
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia Yanuarto, Totok; Sari, Pika; Widihiana Suarda, I Gede; Azizah, Ainul
JURNAL RECHTENS Vol. 13 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v13i1.2845

Abstract

Tujuan artikel ini untuk menelaah dan mengevaluasi tentang pengintegrasian mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana di tinjau dari perspektif pembaharuan hukum di indonesia. Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan restorative dan pelaksanaannnya dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dikarenakan mediasi penal sebelumnya tidaklah pernah dilakukan di Indonesia maka sejatinya mediasi penal harus di integrasikan kedalam system peradilan pidana di Indonesia dan pengintegrasian tersebut sendiri dapat dilakukan dengan bentuk non penal policy yang dalam hal ini berarti dilakukan tanpa legislasi dan dapat pula dilakukan dengan lebih proper yaitu dengan penal policy yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan penyusunan aturan mengenai mediasi penal mulai dari pengertian, asas, dan juga bentuk pelaksanaan integrasi penal di Indonesia. Kata Kunci:Mediasi, Penal, Perkara Pidana  Abstract The purpose of this article is to examine and evaluate the integration of penal mediation as a resolution of criminal cases from the perspective of legal reform in Indonesia. This type of research is included in the juridical-normative category, namely research carried out by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are appropriate and related to the object of research. The results of this research show that in order to uphold restorative justice and its implementation, it is carried out with an agreement between the perpetrator and the victim. Because penal mediation has never previously been carried out in Indonesia, penal mediation must actually be integrated into the criminal justice system in Indonesia and this integration itself can be carried out in the form of a non-penal policy, which in this case means it is carried out without legislation and can also be carried out more appropriately, namely by penal policy, the implementation of which is carried out by preparing rules regarding penal mediation starting from the meaning, principles and also the form of implementation of penal integration in Indonesia Keywords: Mediation, Penal, Criminal Case REFERENCES Andi Hamzah. 2009 Hukum Acara Pidana Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Braithwaite. 2006. Handbook of Restorative Justice “Shame. Shaming and Restorative Justice : A Critical appraisal”. New York : Routledge. Luhut Pangaribuan. 2006.  Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat : Praperadilan. Eksepsi. Pledoi. Duplik. Memori Banding Kasasi. Peninjauan Kembali Edisi Revisi.  Jakarta : Djambatan. M Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Revisi. Jakartta : Sinar Grafika. Mark S Umbreit. 2001. Obstacles And Oppurtunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles : The Experience Of Six Oregon. San Fransisco : CA : Joessey-Bass. Bani. Ferdinand Donu. and Frans Simangunsong. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Journal Evidence Of Law 2. no. 3 (2023). Garcia. Virginia. Hari Sutra Disemadi. and Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 28. no. 1 (2020). Lesmana. CSA Teddy. "Implementasi Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota)." Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2. no. 2 (2020). Maknun. Luil. and Febrina Hertika Rani. "Perbandingan Konsep Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 6. no. 2 (2020). Oktobrian. Dwiki. Rani Hendriana. Dwi Hapsari Retnaningrum. and Muhammad Lukman Nurhuda. "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan." Litigasi 24. no. 1 (2023). Purnomo. Beja Suryo Hadi. "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial 4. no. 2 (2018). Rizal. Moch Choirul. "Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam." Ulul Albab 18. no. 1 (2017). Septiyo. Tendy. Joko Setiyono. and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis 7. no. 2 (2020). Sudarsono. Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan." Unnes Law Journal 4. no. 1 (2015). Vasilenko. Aleksandra S.. Sergey A. Bukalerov. Natal’ya S. Gaintseva. and Anton V. Serous. "General Provisions of the Mediation Institution in Criminal Proceedings of European States." In Current Problems and Ways of Industry Development: Equipment and Technologies. pp. 906-913. Cham: Springer International Publishing. 2021. Wangga. Maria Silvya E.. Pujiyono Pujiyono. and Barda Nawawi Arief. "Revocation of Political Rights of The Perpetrators of Criminal Acts of Corruption." JILS 4 (2019).
Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 Putra, Ahmad Al Farobi Gomila; Setyawan, Ady Nur; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2389

Abstract

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi moral, medis, dan hukum serta menjadi topik diskusi yang terus berkembang di ruang akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum mengenai legalitas aborsi berdasarkan KUHP Indonesia 2023 dan Japan Penal Code 2023 beserta regulasi kesehatannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi medis darurat serta kehamilan akibat pemerkosaan. Perbedaan mendasar tampak pada alasan pembenar dan batas usia kehamilan, di mana Indonesia menetapkan batas 14 minggu dengan persyaratan administratif ketat, sedangkan Jepang melalui Maternal Protection Act memperbolehkan hingga 22 minggu dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Terdapat pula variasi dalam sanksi pidana, di mana Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat terutama bagi tenaga medis yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan hukum Indonesia agar lebih seimbang dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjamin keselamatan dan otonomi reproduksi perempuan
Kriminalisasi Deepfake Pornography Berbasis AI dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum; Moh. Muhlisin; I Gede Widhiana Suarda; Triana Ohoiwutun
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 11 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi November 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i11.1246

Abstract

The advancement of artificial intelligence technology in the digital era had a significant impact on human life, including emergence of abuse in the form of deepfake pornography.  Phenomenon involves the manipulation of a person's face or voice into pornographic content without consent, which clearly violates the rights to privacy, honor, and human dignity. In Indonesia, although there are regulations such as the ITE Law, the TPKS Law, the PDP Law, and the national Criminal Code, there is no regulation that explicitly ensnares the crime of deepfake pornography. This creates a legal vacuum and serious challenges in human rights protection. This study uses a normative juridical method with legislative and conceptual approach to analyze the urgency of criminalizing AI-based deepfake pornography and formulate an ideal policy model within the Indonesian criminal law system. The results of the study suggest that criminalization is a necessary form of human rights protection that can adapt to technological developments. The ideal criminalization policy model must be comprehensive and integrative, encompassing specific criminal regulations, strengthening digital forensics, victim protection and recovery, international cooperation, and a cultural approach. Criminal law can function effectively as an instrument for protecting human rights and promoting social justice in digital era.
Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Proses Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual di Bawah Umur Wulan Candrakirana, Wulan; Fajrin, Nabila; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56582

Abstract

Dalam Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus asusila pada perempuan dan anak di bawah umur tercatat sebanyak 20.142 dengan 59.0% berada di lingkungan rumah tangga. Kasus asusila yang terjadi di Bekasi saat ini adalah bentuk dari pelaporan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami korban semenjak menginjak di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Korban baru dapat melaporkan kasus tersebut saat korban menginjak jenjang perkuliahan di tanggal 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni teori psikologi hukum dan juga menggunakan teori-teori perlindungan hukum serta viktimologi hukum untuk mengkaji adanya pengaruh dan sebab terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku hingga keterkaitannya dengan efek bagi korban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengeksplor adanya pembaruan peraturan perundang-undangan untuk kembali menegakkan keadilan dan keberpihakan pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat memperkuat dan melindungi korban baik dari segi fisik maupun mental.
Re-examining Amnesty and Abolition Practices in Indonesia: A Normative Evaluation and Framework for Procedural Guidance Putra, Steinly Suwanto; Suarda, Gede Widhiana; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi; Siagian, Ruben Cornelius
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art8

Abstract

The granting of amnesty and abolition in Indonesia is a presidential prerogative under Article 14 of the 1945 Constitution. Its practice has exhibited complex and diverse patterns throughout Indonesia’s political history, from the Soekarno era to the Prabowo Subianto administration. It has generated controversy regarding the rule of law, substantive justice, transparency, and the protection of victims’ rights. This study aims to analyze the practice of amnesty and abolition from historical and juridical perspectives, evaluate its implications for the principle of the rule of law, and identify potential abuses of presidential discretion. Methods include case studies, comparative juridical analysis, and review of legal documents such as presidential decrees, Article 14 of the 1945 Constitution, court decisions, BPUPKI minutes, and legal literature. The analysis was conducted using historical, normative, and descriptive argumentative approaches. The results show that political considerations often influence the practice of amnesty and abolition, can create a perception of legal uncertainty, and that the DPR plays only a formal role. Patterns of granting amnesties differ by era: political stabilization (Soekarno, Soeharto); political rights rehabilitation (Habibie, Abdurrahman Wahid/Gus Dur); peace integration (SBY); and individual justice and human rights considerations (Jokowi, Prabowo). This research proposes a legal bureaucratic framework to strengthen transparency, accountability, and substantive justice. In conclusion, amnesties and abolitions should be implemented with due regard for justice, transparency, legal certainty, and public oversight to prevent abuse of power and to maintain public trust in the legal system.
Membedah Hakikat Ilmu Hukum dalam Paradigma Sanksi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup Setiawan, Ady Nur; Ahmad Al Farobi Gomila Putra; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2909

Abstract

Penerapan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan orientasi pemidanaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dasar normatif serta rasionalitas dari kedua jenis sanksi tersebut dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggabungkan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan, dengan KUHP lama dan KUHP baru sebagai rujukan utama yang dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Baru mengalami perubahan penting melalui pengaturan masa percobaan dan peluang pengubahan pidana, sehingga menjadikan penerapannya lebih berorientasi kemanusiaan. Adapun pidana seumur hidup dipandang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan karena tetap membuka peluang pembinaan dan rehabilitasi, meskipun unsur pembalasannya masih dipertahankan. Perbandingan kedua sanksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju titik temu antara kepentingan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup perlu mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, serta penghargaan terhadap hak untuk hidup.
Pretrial In Indonesian Criminal Law Supriyono, Supriyono; Arief Amrullah, M.; Gede Widhiana Suarda, I
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.664

Abstract

The law is a collection of rules that must be obeyed by all people in a society with the threat of having to compensate for losses or get criminal if they violate or ignore these rules, so that an orderly and fair life in that society can be achieved. The conception that embodies that Indonesia is a state of law basically has joints that are universal, such as the recognition and protection of human rights, the legality of the actions of the state or government in the sense of a legally accountable state apparatus, and the guarantee of Free Justice. The type of writing used by the author is juridical normative (legal research) juridical normative research is carried out by examining various rules of law that have a formal nature, namely laws, regulations and literature that contain theoretical concepts that are then connected to the problems that the author will discuss in this dissertation research. Pretrial as part of the criminal justice system in force in Indonesia is an effort to combat crimes that are penal by using criminal law as the main means of material criminal law and formal criminal law. Pretrial as part of law enforcement, as stated by Barda Nawawi Arief that the problem of law enforcement, both in abstracto and in concreto is an actual problem that has recently received a sharp spotlight from the public. As is the case with the implementation of pretrial which is part of a principle of the rule of law which is that a rule of law has various criteria and elements.Based on the foregoing, the philosophical basis of the pre-trial arrangement in Indonesian criminal law is based on the existence of human rights, namely because Indonesia is a state of law based on Pancasila and recognizes human rights. The idea of a pretrial institution was born from inspiration derived from Habeas Corpus in the Anglo Saxon judiciary, which provided a fundamental guarantee to the human being of the right to independence.
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim) Herlangga, Armanda; Suarda, I Gede Widhiana; Nugroho, Fiska Maulidian
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30320

Abstract

This study examines the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim in a case of criminal action of terrorism. This type of research is a normative legal research. The approaches used are the legal, case, and conseptual ones. The results showed that based on Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim found that the public prosecutor was not careful in formulating the charges, the indictment of the Public Prosecutor is not in accordance with the actions that have been carried out by the defendant as stated in the Terrorism Law. The public prosecutor does not meet the requirements in making an indictment as regulated in the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements in making an indictment in a criminal act that is charged to the defendant. And based on the decision in Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, the judge's consideration is not in accordance with what was done by the defendant who considered that the defendant had attempted to commit a criminal act of terrorism as stated in the facts revealed by the trial in the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) Alfalah Naufal Yufianda; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.102

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia terkhusus di Indonesia, menyebabkan Lapas menjadi salah satu tempat yang beresiko tinggi penyebaran Covid-19. Kondisi terebut diperparah dengan tingkat hunian Lapas yang melebihi kapasitas (overcrowded) menyebabkan diharuskan adanya penyesuaian kebijakan untuk menangani keadaan tersebut. Mengingat kondisi tersebut, maka berdampak pada pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan didalamnya terutama hak mendapatkan akses kesehatan dan makanan yang layak. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan harus diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. elayanan kesehatan akan terganggu apabila jumlah tahanan dan narapidana tidak terkendali sehingga menciptakan situasi kelebihan kapasitas (overcrowded) sehingga menciptakan situasi yang dapat mengancam kesehatan narapidana. Dalam waktu yang bersamaan di tengah situasi overcrowded yang terjadi di Lapas di Indonesia, negara menghadapi situasi bencana non alam yang melanda dunia, yaitu pandemi Corona Virus Disiase (Covid-19) yang telah menyebar masif di Indonesia.
DEPORTATION AND PRO JUSTITIA COMPULSORY MECHANISM: THE PREVENTION REMEDY OF ABUSE OF POWER AND HUMAN RIGHTS UPHOLDING I Nyoman Gede Surya Mataram; Widodo Ekatjahjana; I Gede Widhiana Suarda; A’an Efendi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i1.2562

Abstract

One of the sources of Non-Tax State Revenue increasing comes from the Administrative Sanctions of Immigration. The enforcement of the sanction is followed up by the deportation of the foreigners who violate the law in Indonesian territory. The juridical basis for this authority is the attribution regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives. In practice, the implementation of Article 75 of Immigration Regulation is disrupted which has resulted the human rights protection is not accommodated as stipulated in Article 9 of Declaration of Human Rights and also Article 34 Law Number 39 of 1999. This cannot be allowed in the name of the Principle of Legal Certainty, Transitional Justice, and Global Justice. The result must refer to the declaration agreed upon at United Nations, in which Article 34 stipulates that “every person shall not be exiled or disposed arbitrarily”. This article is an arrangement in Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights. Thus, this article must be added to the legal substance regarding the obligation to have a judge’s verdict with permanent legal force from the court in Indonesia against the foreigners who violate the Law. This commitment must also be applied in all legislative products stipulated by the government as the legislator. This includes all legal regulations in Immigration.
Co-Authors Abbas, Shahzada Rahim Ade Irma Suryani Afifah Nur Azizah Ahmad Al Farobi Gomila Putra Ahmad Fahrudin Ainul Azizah Alfalah Naufal Yufianda Andriani Naftali, Septina Angga Wardana Annas Rashid Musthafa Anwar, Iryana Arief Amrullah, M. Awaludin Marwan Azizah, Afifah Nur A’an Efendi Bayu Dwi Anggono Bayu Dwi Anggono Bayu Dwi Anggono Billy Pahlevy Islamy Dina Tsalist Wildana, Dina Tsalist Dinara F Abdunayimova Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Dwi Novantoro Dwi Novantoro Efendi, Aan Ermanto Fahamsyah Evan Hamman Fajrin, Nabila Fanny Tanuwijaya Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendi Setyawan Firman Floranta Adonara Fiska Maulidian Nugroho Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Ginting, Beren Rukur Glenn Wijaya Godeliva Ayudyana Suyudi Godeliva Ayudyana Suyudi Habi Burrohim Hariyono, Dwiki Agus Heqqy Rioscar Bramanta Herlangga, Armanda I Gusti Agung Dian Hendrawan I Made Putra Arya Wiranata I Nyoman Gede Surya Mataram Ismail Ismail Ismail Marzuki Lutfi Nur Aida Maia Kapanadze Mardianto, Cuk Indah Mardiyono Mardiyono Marzuki, Ismail Miftahul Huda Moch. Marsa Taufiqurohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Moh. Muhlisin Natasya Aulia Putri Nugroho, Fiska Maulidian Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi Nurcholis, Manggala Rizal Nurdin Nurdin Nuzulia Kumala Sari Pika Sari Prakoso, Bhim Priambudi, Zaki Pribadi, R. Iman Prihatmini, Sapti Prihatmini, Sapti Putra, Ahmad Al Farobi Gomila Putra, Steinly Suwanto R.A. Rini Anggraini Ramadhani, Kyagus Reece Walters Samuel Saut Martua Samosir Santoso, Sinung Teguh Setiawan, Ady Nur Setiawan, Khafid Setyawan, Ady Nur Shofi Munawwir Effendi Siagian, Ruben Cornelius Supriyono Supriyono Taniady, Vicko Tanuwijaya , Fanny Tanuwijaya, Fannny Taufiqurrohman, Moch. Marsa Ulfa Elfiah Vicko Taniady Walters, Reece Wardana, Dendik Surya Widodo Ekatjahjana Wijaya, Glenn Wulan Candrakirana, Wulan Y. A. Triana Ohoiwutun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yanuarto, Totok Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum Zaki Priambudi