Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.635

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)

Hamza Baharuddin

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564193

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah Imam Mujahidin; Sufirman Rahman; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak angket terhadap kepala daerah serta akibat-akibat hukumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak angket DPRD Sulsel dalam upaya pemberhentian Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terhadap beberapa isu yang menjadi landasan pengajuan hak angket tersebut tidaklah semuanya memenuhi unsur dapat dilaksanakannya hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam sidang hak angket tersebut ditemukan fakta-fakta baru yang akhirnya mendukung pelaksanaan hak angket tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel, yakni faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. The research objective is to analyze the implementation of the right to inquiry against the regional head and its legal consequences and the factors that influence it. This research is normative and empirical. The results showed that the implementation of the right to inquiry DPRD South Sulawesi in an effort to dismiss the regional head was in accordance with the applicable legal provisions. Nonetheless, not all of the issues on which the inquiry right is filed have fulfilled the elements of the exercise of the right to inquiry as stipulated in the prevailing laws and regulations. Although in the trial of the right to inquiry, new facts were found that ultimately supported the implementation of the right to inquiry. It can be concluded that there are three factors that influence the implementation of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights, namely social, political, and legal factors. These three factors are factors that integrate with each other, influence each other and are interrelated. So that these factors later determine the birth or implementation of the right to inquiry.

Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Syamsul Zainal Siddiq; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.

Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil Jamaris Jamaris; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.928 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil (Studi Komparatif). Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa hukum perdata barat lebih luas cakupan mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila. Perwalian yang merupakan permasalahan penting dikalangan masyarakat Indonesia, bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, hukum yang berkaitan dan mengatur tindak kejahatan yang melanggar peraturan dalam hukum perdata harus tersusun dengan rapi agar dapat terselesaikan. The research objective is to analyze the Trusteeship System in the Perspective of Islamic Civil Law with Civil Civil Law (Comparative Study). The research method uses normative legal research. The results of the study show that western civil law has a wider scope to regulate the provisions regarding guardianship when compared to Islamic civil law but the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage which in this thesis is categorized as Islamic civil law is more in accordance with the Indonesian State Ideology, namely Pancasila. Trusteeship, which is an important issue among the people of Indonesia, relies on laws that regulate the relationship between individuals called civil law, laws relating to and regulating crimes that violate the regulations in civil law must be neatly arranged so that they can be resolved.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Adam Mulfadrin; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.279 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Upaya Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor–faktor yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kasus kejahatan Cyber Crime di sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime terhadap Tindak Pidana ini adalah Upaya Preventif dan Upaya Represif (2) Faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Cyber Crime di Sulawesi Selatan yaitu faktor internal dan eksternal Hal ini berarti bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan berdasarkan paraturan yang berlaku dan masih adanya kendala dari sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana Cyber Crime yang masih belum memadai., The research objective is to analyze the Police's Legal Efforts in Handling Cyber Crime at the South Sulawesi Regional Police and the factors that hamper the Police's efforts to handle cyber crime cases in South Sulawesi. This study uses primary data through a survey at the South Sulawesi Regional Police, the Directorate of Special Crime Investigation at unit IV Cyber Crime. The results show that: (1) Efforts made by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation at unit IV Cyber Crime against Crime These are Preventive Efforts and Repressive Efforts (2) The factors that hamper police efforts in overcoming cyber crime crimes in South Sulawesi are internal and external factors. inadequate handling of cyber crime crimes.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nopianti Pratiwi; A. Muin Fahmal; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.287 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Kewenangan Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan galesong kabupate takalar: Sumber Daya Manusia/SDM (legal drafter/LD), Prosedur Penyusunan PARDES, Pengunaan Bahasa Perundang-undangan, Sarana dan Prasarana. The research objective was to analyze the authority of the village head in drafting village regulations. The research method is a legal sociological-juridical research method. The results of the study show that the Authority of Village Government includes the authority in the field of Village Government administration, Village Development implementation, Village community development, and Village community empowerment based on community initiatives, rights of origin, and Village customs. Other authorities assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / City Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations. Factors that influence the preparation of village regulations in the galesong sub-district, takalar district: Human Resources / HR (legal drafter / LD), PARDES Preparation Procedures, Use of Legislative Language, Facilities and Infrastructure.

Efektifitas Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris M. Syarwan Nur Hasan; Hamza Baharuddin; Hasan Kadir
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.339 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas kewenangan dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Selatan dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh institusi penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif-empiris.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada implementasinya, Majelis Kehormatan Notaris belum mampu menjalankan kewenangannya dengan efektif. Terbukti dengan jumlah sidang yang sedikit dan jawaban terhadap permohonan proses peradilan terhadap notaris yang terkesan terburu-buru. Terlebih jumlah permohonan yang ditolak yang sangat tinggi tanpa pemberian alasan yang jelas kepada institusi penegak hukum. majelis kehormtaan notaris juga belum mempunyai pedoman dasar tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menjawab permohonan resmi proses peradilan terhadap notaris. The research objective is to analyze the effectiveness of the authority of the notary council of honor in South Sulawesi in responding to requests for notary summons and taking photocopies of the minimum deeds by law enforcement institutions. The type of research used in this research is normative-empirical research. The results of this study conclude that in its implementation, the Notary Honorary Council has not been able to exercise its authority effectively. It is proven by the small number of trials and the answers to requests for judicial proceedings against notaries who seem hasty. Moreover, the number of applications rejected was very high without giving clear reasons to law enforcement agencies. The Notary Honorary Council also does not yet have basic guidelines on what considerations are used in responding to formal requests for judicial proceedings against notaries.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus A. Azheila Mahadewi; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.8 KB)

Tujuan penelitian menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks telah sesuai dan dari segi hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Andino, A. Md telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Faktor substansi hukum, struktur hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum berpengaruh, sedangkan faktor sarana atau fasilitas kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Kota Makassar. The research objective is to analyze law enforcement against perpetrators of corruption, abuse of authority and to analyze the influencing factors. This research is empirical normative research. The results showed that the criminal law enforcement in the Corruption Crime of Authority Abuse in Decision No.94 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Mks was appropriate and in terms of material criminal law the actions of the defendant Andino, A. the subsidiary indictment by the public prosecutor and the panel of judges stated that the defendant was found guilty of committing the crime of corruption in accordance with Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and updated by Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Crime. Factors of legal substance, legal structure, legal awareness, and legal culture have an effect, while the factors of facilities or facilities have less influence on law enforcement against perpetrators of corruption of abuse of authority in Makassar City.

Analisis Kriminologi Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar Harmiati Harmiati; Hamza Baharuddin; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.779 KB)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan prostitusi/pelacuran di Kota Makassar dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar maksimal, terlihat dari upaya penanggulangan dengan cara tanpa pemidanaan seperti rehabilitasi para PSK di Panti Sosial dengan merujuk Preventif, Reprentif, dan Kuratif. Adapun motif melakukan prostitusi secara garis besar adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan atau ikut-ikutan dan faktor kesenangan. Ada pula seperti faktor internal, yaitu faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.

Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Andi Haerul Karim; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.717 KB)

Tujuan penelitian menganalisa Formulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elekronik Saat Ini dan untuk mengetahui Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang akan datang. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Formulasi penerepan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dianggap telah melanggar asas lex certa sehingga berpontensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak berpikir dan menyatakan pendapat. Serta Reformulasi pasal ini didalam UU ITE dianggap sangat perlu hal ini karena lemahnya penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia serta sanksi pidana yang masih mengedepankan ultimum remedium sehingga formulasi ideal sudah seharusnya menghargai dan melindungi HAM khusus hak berpikir dan menyampaikan pendapat serta menakar ulang formulasi sanksi pidananya. The research objective is to analyze the Formulation of the Application of the Crime of Defamation in the Current Electronic Information and Transaction Law and to see the upcoming reforms to regulate the crime of defamation through electronic media. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the formulation of the application of criminal defamation in the ITE Law has even violated the principle of lex certa so that it has the potential to violate human rights, especially the right to think and to express opinions. And the reformulation of this article in the ITE Law is very necessary because of the weak appreciation and protection of human rights as well as criminal sanctions that still prioritize ultimum remedium so that the ideal formulation should respect and protect human rights specifically the right to convey and convey and measure the formulation of criminal regulations.

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit Sulaiman Syamsuddin; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.691 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan dan kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan. Tipe penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitor pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdata berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. The research objective is to analyze the legal protection of third parties against property collateral that is included as bankruptcy property and the position of third party property collateral in the bankruptcy. This type of research uses a qualitative normative approach. The results of the study show that the legal protection of third parties against property guarantees that are included as bankruptcy assets in bankruptcy is preventive, namely the curator must pay attention to the basis of the rights that are used as collateral. The position of the third party's property guarantee in bankruptcy refers to the provisions of Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU states that Bankruptcy covers all assets of the Debtor at the time the bankruptcy declaration was pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy. The phrase all debtor's assets in the Bankruptcy and PKPU Law associated with Article 1131 of the Civil Code means that all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and new, will exist at a later date.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search