Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.635
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)
Hamza Baharuddin
Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Vonny Ameliani Suardi; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.282 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mMekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan terhadap Kepala Daerah yang diberhentikan dari masa jabatannya. Penelitian ini memadukan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila ada seorang Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD dikarenakan secara yuridis jenis tindak pidananya tergolong tindak pidana yang berat. The research objective is to analyze the mechanism for dismissing regional heads based on Article 83 Paragraph and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; Knowing the legal consequences for a Regional Head who is dismissed from his term of office. This research combines normative legal research with empirical legal research. The results of this study indicate that: The mechanism of dismissal without going through the DPRD's proposal is carried out so that if there is a Regional Head who is accused of committing a crime, he can focus on the case so that it does not interfere with the running of the wheels of regional government, Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 Regional Government may dismiss a Regional Head without going through a proposal from the DPRD because juridically the type of crime is considered a serious crime
Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami Endang Sri Widyastuti Ruslan; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.575 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut dibagi 1/3 untuk suami, 1/3 isteri pertama, 1/3 isteri kedua. Isteri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya.Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan Harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the joint property decision due to divorce over polygamous marriage. The research method used in this research is empirical research. The results showed that in the case of a man having more than one wife or practicing polygamy, then the joint property he obtained during the marriage was divided by 1/3 for the husband, 1/3 for the first wife, 1/3 for the second wife. The second wife only has the right to joint property since the marriage contract took place and does not have the right to joint assets obtained from the previous marriage. In a polygamous marriage, if the husband dies, then the joint assets are divided among the wives with the shared assets divided among all wives -wife. And if a dispute occurs, the judicial institution that is authorized to adjudicate cases of joint property in polygamous marriages is the Religious Courts based on Islamic Law and kinship.
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Studi Kasus Pada Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta Agung Hariyanto; Hamza Baharuddin; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.19 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Kardinah Kota Yogyakarta. dan kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Kota Yogyakarta pada saat sekarang untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Universitas Muslim Indonesia Makassar. The research objective was to analyze the implementation of waste management at Kardinah Hospital, Yogyakarta City. and constraints in the management of hospital waste in Yogyakarta City as an effort to prevent environmental pollution. The approach used in this research is a normative-empirical approach. The results of this study indicate the current waste management carried out by hospitals in Yogyakarta City to prevent environmental pollution. For legal protection of hospital waste management is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of this research, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need within the Indonesian Muslim University, Makassar.
Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial Rezeky Setyawan Amir; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.607 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepentingan umum dan keadaan terpaksa membela diri dalam kasus penghinaan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. dan untuk mengetahui keyakinan hakim tentang urgensi kepentingan umum dan membela diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara kontekstual, dimana kepentingan Umum dan Membela diri dapat dibuktikan dipengadilan sebagai fakta hukum.Dan Urgensi kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana pada kasus penghinaan di lakukan di Media sosial berdasarkan bab penjelasan UU No 19 Tahun 2016 dan putusan MK No 50/PUU-VI/2008 menghendaki pasal 27 ayat (3) tetap mengacu pada 310-311 KUHP maka kepentingan umum dan pembelaan diri sebagai penghapusan pidana juga dapat diterapkan dalam perkara penghinaan di Media Sosial. The research objective is to analyze the public interest and the circumstances of being forced to defend oneself in the case of insult in article 310 paragraph (3) of the Criminal Code. and to find out the judge's conviction about the urgency of the public interest and to defend himself as a criminal elimination in cases of insult carried out on social media. The research method used by the researcher is empirical normative legal research. The results show that the interpretation of the public interest and self-defense in the case of insult in Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code must be contextual, where the public interest and self-defense can be proven in court. as a legal fact. And the urgency of public interest and self-defense as the elimination of crimes in cases of insult carried out on social media based on the explanation chapter of Law No. 19 of 2016 and the decision of the Constitutional Court No. 50 / PUU-VI / 2008 requires article 27 paragraph (3) to still refer to In 310-311 of the Criminal Code, public interest and self-defense as a criminal abolition can also be applied in cases of insult on social media.
Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar Abu Rizal Tadjuddin; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.364 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan advokat dalam perkara pidana di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Advokat dalam menjalankan perannya. Penelitian ini adalah penelitan yang bersifat Normatif-Empiris dan dilakukan di Kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octavius law Firm. Respondennya adalah setiap kantor memiliki 1 responden. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makasar adalah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. The research objective is to analyze the role of advocates in criminal cases in Makassar City and the factors that become barriers for advocates in carrying out their roles. This research is a Normative-Empirical research conducted at the Advocate Office of Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Makassar City, Mustandar S.H & Partner and Viani Octavius ​​law Firm. The respondent is that each office has 1 respondent. Then the data needed in this study are primary data and secondary data and data collection techniques are using interviews for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of the research on the role of advocates in criminal proceedings in Makassar City are in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates that advocates are people whose profession is to provide legal services both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of this law,
Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris Nurul Wafiqah Ashar; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.769 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 612, dan Pasal 613. Dan Secara hukum tertulis, akta wasiat atapun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan. The research objective is to analyze the transition in grants according to Civil Law and to find out and analyze the legal basis of the grant on the absolute portion of the heirs in Civil Law. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study indicate that the object of the grant agreement is all property belonging to the donor, both tangible and intangible, fixed and movable objects. tangible and immovable objects, then in the case of the transfer of these objects is regulated in Article 612 and Article 613 of the Civil Code. and is considered to have no binding strength from the start. However, in practice, the Supreme Court makes a new rule that a will deed / testament is valid even if it contains a violation of the legitieme portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that it is no longer "null and void" but becomes "Can be canceled".
Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili