Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.452

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)

Hamza Baharuddin

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564193

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jabbar Jabbar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hokum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hokum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Karmila As’ad; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkesimpulan bahwa Pengaturan pidana mati dalam hukum poistif di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1969, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No, 26 Tahun 2000, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 16 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009; Secara umum kriteria penjatuhan pidana mati yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana tindak pidana berimplikasi pada, melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak manusia, merusak generasi bangsa, merusak peradaban bangsa, merusak tatanan di muka bumi dan merugikan serta menghancurkan perekonomian negara termasuk tindak pidana genosida dan kejahtan terhadap kemanusiaan. The research objective to analyze the regulation of the death penalty in positive law in Indonesia. To find out and analyze the criteria for the imposition of capital punishment that does not contradict human rights. Based on the analysis of legal materials, the authors conclude that the regulation of capital punishment in positive law in Indonesia is contained in Law No. 5 of 1969, Law no. 31 of 1999, Law No. 26 of 2000, Law No. 23 of 2002, Law no. 16 of 2003 and Law No. 35 of 2009; In general, the criteria for the imposition of capital punishment that do not contradict human rights, where criminal action has implications for, goes beyond humanitarian limits, harms and threatens many humans, damages the nation's generation, destroys the nation's civilization, destroys the order on earth and harms and destroys the country's economy, including the act. genocide and crimes against humanity.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi Dzulkifli Syafar Nur; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksanaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. The research objective is to analyze the authority of the KPK and the ideal authority in eradicating corruption and what is the authority and function of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. By using the juridical normative research method, it can be concluded that: 1. The implementation of authority possessed by the state apparatus is carried out consequently in accordance with the provisions of the applicable law, including the exercise of the powers exercised by the KPK based on legal legality based on Law Number 19 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). 2.Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, gives the KPK authority, among others, the Corruption Eradication Commission can stop investigations and prosecutions of corruption cases whose investigations and prosecutions have not been completed within a maximum period of 2 (two) years. and supervision of Police investigating agencies and Attorney investigators, which have the authority to carry out legal actions to investigate and prosecute the eradication of criminal acts of corruption. The supervisory authority is intended to minimize abuse of authority by police investigators and prosecutors in eradicating corruption.

Eksploitasi Memperkerjakan Anak Sebagai Pengemis Dikota Makassar: Perspektif Kriminologi Muhammad Nurfajar Syafar; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalis memperkerjakan anak sebagai pengemis dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan.kedua untuk mengetahui dan aktor-faktor ayang mempengaruhi seorang menjadi pengemis dikota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu pertama,perlunnya pemerintah kota Makassar mengusulkan pendirian lembaga-lembaga dibawah naungan dinas social atau semacam LSM serta masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan pengemis dalam upaya pemberantasan terhadap eksepoilatasi.kedua perlunnya adanya pendidikan khusus bidang pencegahan eksepolitasi dalam upaya peningkatan kemampuan anggota dalam menagani kasus seperti ini serta perlunnya sarana dan prasarana dalam mendukung intusitusi dinas social dalam menyesailkan kasus yang terjadi didalam masyarakat. The research objective is to analyze employing children as beggars in realizing prevention and control. The second is to find out and the factors that influence someone to become a beggar in the city of Makassar. This type of research is empirical legal research. The recommendations of the results of this study are first, the need for the Makassar city government to propose the establishment of institutions under the auspices of social services or some kind of NGOs and the community towards the prevention and control of beggars in an effort to eradicate exepoilitation. handle cases like this and the need for facilities and infrastructure in support of social service institutions in regretting cases that occur in society.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Andi Ishak; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cendrung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.

Kejaksaan Dalam Penindakan Kasus Tindak Pidana Korupsi Arman Arman; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penindakan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pelaksanaanya masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga meminimalisir kerugian keuangan negara. Faktor subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penuntasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the prosecution of corruption cases at the South Sulawesi High Prosecutor's Office and the factors that influence it. This research is a descriptive study with an empirical juridical approach. The results of the study show that: The completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations, but the implementation still needs to be effective, especially those related to investigations, investigations and prosecutions, so as to minimize state financial losses. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure have little effect on the effectiveness of the completion of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office.

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Mustandar Mustandar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan perspektif terhadap kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan proses peradilan tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekomendasi penelitian ini bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penegak hukum, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses a normative legal research type. The results show that the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there are different perspectives on the authority to examine and decide elements of abusing authority in criminal acts of corruption, which results in the judicial process for criminal acts of corruption no longer fulfilling the principles simple, fast, and low cost judiciary, thus hindering efforts to eradicate corruption. The recommendation of this research is that the existence of Law Number 30 of 2014 should be able to become a benchmark for law enforcers, given the authority of state officials who carry out their duties if they commit violations, the concerned must first wait for the issuance of the TUN decision which has permanent legal force.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Hasrul Hasrul; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib. The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.

Penyelesian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros Andi Tenri Lukman; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum positif dengan pembagian harta Bersama pasca bercerai di pengadilan Agama Maros, dan tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze positive legal arrangements with the distribution of joint assets after divorce in the Maros Religious Court, and divorce procedures according to the Compilation of Islamic Law at the Religious Courts of Maros Regency. The research method uses empirical normative legal research. The result of this research is to find out that joint assets are assets obtained during the marriage, while assets are assets obtained by both the wife and husband before marriage, which are private assets that are owned by themselves under their respective control as long as the parties are not. specify another. Regarding the legal position of joint property it is regulated in the Islamic Law Compilation.

Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Jhoni Haulussy; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum putusan masyarakat adat mandacan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat mandacan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Kepolisian Resor Manokwari). Hasil penelitian; Putusan masyarakat adat Mandacan tidak berpengaruh dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses putusan Hakim. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal strength of the mandacan customary community decisions in the investigation process of murder crime; and to find out, explain and analyze the factors that influence investigators in conducting investigations into the crime of murder in the Mandacan community. The research method is empirical legal research, namely field research (field research), by collecting data in the research field. Based on the problems raised in this study which emphasizes the power of the Mandacan Indigenous Peoples' Decision in the Investigation Process of Murder Crime (Studies on the Manokwari Police). Research result; The decision of the Mandacan indigenous people has no effect in the process of investigating the crime of murder but can be a consideration in the process of the Judge's decision. Factors Affecting Investigators in Conducting Investigations on Murder in the Mandacan Community are the legal structure and legal culture factors of the community.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search