Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.635

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)

Hamza Baharuddin

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564193

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah: Studi SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone Andi Muchlis; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone dianggap cacat hukum karena dasarnya lemah, dimana sertifikat SMP Negeri 2 Bone lebih dahulu terbit dibanding sertifikat hak milik masyarakat dan dasar penerbitannya dibuat oleh aparat desa yang berpihak ke masyarakat, sehingga Pemda Bone melakukan gugatan hukum ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum di atas tanah SMP Negeri 2 Kabupaten Bone, yang telah dikuasai puluhan tahun oleh pihak sekolah dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang berlangsung hingga sekarang; dan (2) Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa sertifikat hak milik di atas tanah SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone. The purpose: (1) To find out the resolution of ownership certificates disputes above SMP Negeri 2 Cina Bone Regency; and (2) To find out the factors influencing the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China This study uses the type of normative legal. The results of the study show that: (1) Settlement of ownership certificates disputes on the land of SMP Negeri 2 Bone China is considered to be legally flawed because the basis is weak, where the certificate of SMP Negeri 2 Bone was issued earlier than the certificate of community ownership and the basis of its issuance was made by village officials in favor of the community, so that the Regional Government of Bone conducts a lawsuit to the Court in order to obtain legal certainty on the land of Bone District 2 Junior High School, which has been controlled for decades by the school and is used for teaching and learning activities that have continued until now; and (2) Factors of legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors influence the resolution of ownership certificates disputes on SMP Negeri 2 Bone Bone China.

Kebijakan Pertanahan Melalui Penerapan Graphic Index Mapping Untuk Sertifikat Lama Dalam Upaya Pencegahan Masalah Sertifikat Ganda Akhmad Saparuddi; Hamza Baharuddin; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mencegah dan menyelesaikan masalah sertifikat ganda dan menganalisa harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping dalam upaya mencegah dan menyelesaikan sertifikat ganda. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Graphic Index Mapping (GIM) secara langsung dapat mendukung sistem informasi pertanahan (KKPweb) yang artinya basis data spasial menjadi lengkap dan terjadi koneksi antara basis data spasial dengan basis data tekstual, disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dikembangkan. Harapan kebijakan pertanahan melalui Penerapan Graphic Index Mapping (GIM) adalah pembenahan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dipadukan dengan pemetaan partisipatif, maka kualitas dan kuantitas tentang hasil pendaftaran tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang tanah akan tercapai. This study aims to identify and analyze policies adopted by the National Land Agency in preventing and resolving double certificate problems and to analyze land policy expectations through the application of Graphic Index Mapping in an effort to prevent and complete double certificates. This research is normative juridical. The results showed that Graphic Index Mapping (GIM) activities can directly support the land information system (KKPweb), which means that the spatial database becomes complete and there is a connection between the spatial database and the textual database, besides that Human Resources (HR) is wrong. one of the most important factors that must be developed. The hope of land policy through the Application of Graphic Index Mapping (GIM) is that the complete Systematic Land Registration (PTSL) data arrangement has been running combined with participatory mapping, so that the quality and quantity of land registration results will be achieved so that the realization of a one map policy and registration of all land parcels will be achieved

Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech): Studi Kejaksaan Negeri Makassar Irawan Irawan; Hamza Baharuddin; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Umum. Proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang ITE. Dalam penuntutan Jaksa Penuntut umum menerapkan Pasal 28 Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 2 serta KUHAP sebagai pedoman hukum acara Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Faktor yang mempengaruhi penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Kejaksaan Negeri Makassar oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to: 1) To find out and analyze the effectiveness of prosecution against hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of prosecution against hate speech at the State Prosecutor's Office. Makassar. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors found that: Prosecution of hate speech crimes committed by the public prosecutor for hate speech cases at the Makassar District Prosecutor's Office has been carried out properly in accordance with the duties and authorities of the Public Prosecutor as the Public Prosecutor. The prosecution process carried out by the public prosecutor is in accordance with the provisions of the ITE law. In prosecution, the public prosecutor applies Article 28 Paragraph 2 and Article 45 Paragraph 2 as well as the Criminal Procedure Code as a guideline for procedural law for the Public Prosecutor in carrying out his duties and authorities. The factors that influence the prosecution of hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Andi Rahmat Musrya; Hamza Baharuddin; Muhammad Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone belum terlaksana secara efektif, disebabkan karena kurangnya pemahaman pegawai tentang Peraturan Disiplin PNS termasuk kewajiban, larangan dan sanksi hukum bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, dan juga masih kurang ketaatan pegawai pada aturan yang ada, sehingga pegawai tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara efektif; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, antara lain: kualitas PNS, perilaku PNS, kesejahteraan PNS, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, dan sanksi hukum. The objectives of this study are: (1) To analyze the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency; and (2) To find out and analyze the factors that influence the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that: (1) Implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 Regarding Discipline of Civil Servants at the Kahu District Office of Bone Regency has not been implemented effectively, due to the lack of employee understanding of Civil Servant Discipline Regulations including obligations, prohibitions and legal sanctions for employees who violates these provisions, and also still lacks employee compliance with existing rules, so that employees are unable to carry out their obligations effectively; and (2) Factors influencing the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning Discipline of Civil Servants in the Kahu District Office of Bone Regency, among others: quality of civil servants, behavior of civil servants, welfare of civil servants, legal structure, legal culture, legal knowledge, and legal sanctions.

Peranan Jaksa Dalam Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kejaksaan Negeri Bantaeng Arfah Tenri Ulan; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta faktor apakah yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta kuisioner. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan tiga tahapan masing-masing penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukumnya, faktor struktural hukumnya, faktor kesadaran hukum masyarakat. The concept of diversion is an alternative handling of children in conflict with the law so that children do not enter the judicial process so that it will cause a bad stigma against children. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion to children in conflict with the law, the problem of how diversion is applied in the juvenile criminal justice system and what factors influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system. This research uses normative juridical research supported by field research conducted by conducting interviews and questionnaires. The results of the study illustrate that the application of diversion in the jurisdiction of Bantaeng Regency is carried out in three stages, each of the law enforcers, starting from the Police, Attorney General's Office and the Court and the factors that influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system are legal substance factors, legal structural factors, factors public legal awareness.

Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Pengadilan Negeri Makassar: Studi Kasus No : 1/pdt sus-PHI/2020/PN.Mks Dewi Ayu Lestari; Syarif Nuh; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Kenyataan bahwa masih terdapat banyak kasus pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pemberian hak kepada pekerja masih banyak terjadi, sementara hak-hak para pekerja telah jelas dilindungi dan diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris. Adapun sumber data peneltian ini bersumber dari bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari putusan dan hakim pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara sengketa pemutusan hubungan kerja. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalm mmutuskan perkara sengketa pemutusan hubungan kerja antara saudara AD dengan Salah satu Bank X dengan Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Selain itu penerapan hokum oleh hakim dalam mengambil keputusan telah efektif dilakukan dengan melakukan pembatalah terhadap SK pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh tergugat serta mengabulkan gugatan penggugat untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003. The fact that there are still many cases of unilateral termination of employment without granting rights to workers still occurs, while workers' rights are clearly protected and regulated by the Manpower Act No. 13 of 2003. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data that comes from decisions and judges of the Makassar District Court who handle cases of disputes over termination of employment. The results of this study indicate that the Judge's Rationale in deciding cases of disputes over termination of employment between AD brothers and Bank X with due observance to the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes and regulations -Other regulations are concerned. In addition, the application of law by the judge in making decisions has been effectively carried out by invalidating the employment termination decree issued by the defendant and granting the plaintiff's claim to obtain rights that should have been obtained in accordance with the provisions of law No. 13 of 2003.

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks Irfan Idham; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, 2) Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian. The objectives of this study are: to know, understand and analyze the position of concurrent creditors in the Decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and concurrent creditor protection in the decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and decision Number: 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Mks. The type of research in this thesis uses a normative juridical approach. The results show that: 1) The position of concurrent creditors in Decision Number 04 / Pdt.Sus PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks, it can be said that concurrent creditors have not received their rights or have not been fulfilled legal protection, namely refunding umrah funds. The legal strength of concurrent creditors is seen in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code, 2) Application for bankruptcy with Decision Number 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga.Mks and Decisions Number 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga Mks is clearly proven and in accordance with legal facts. Meanwhile, the form of concurrent Creditors 'protection in the in casu decision is to carry out verification (verification) of accounts, Provision of Postponement of Debt Payment Obligations of Bankrupt Debtors to Creditors, Attending Creditors' meetings, and reconciliation.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo Muhammad Jasardi; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kewenangan Penyidik Kepolisian Rebuplik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 92. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dipengaruhi dua Faktor. Pertama, Faktor Internal, yaitu Substansi undang-undang yang memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu Dukungan dari panasehat hukum tersangka, Faktor budaya dan Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika. This study aims, first, to find out and analyze the authority of police investigators in realizing the prevention and handling of narcotics crime at the Wajo Police. Second, to find out and analyze what factors influence the authority of police investigators on narcotics crimes at the Wajo Police. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that, first, the authority of the Indonesian National Police Investigators in the investigation of Narcotics Crime has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 81, Article 84, Article 87, Article 90 and Article 92. - factors that affect the Authority of Police Investigators Against Narcotics Crime, are influenced by two factors. First, internal factors, namely the substance of adequate laws, instructions from superiors, factors for investigating officers, factors of facilities and infrastructure or facilities. Second, external factors, namely support from the suspect's legal advisor, cultural factors and society does not know the characteristics of narcotics

Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga A. Satya Adicipta; Muliaty Pawennei; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis dan memahami penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris, dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum menganalisis fenomena sosial dari sudut pandang keadilan restoratif. Hasil penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi sebagaimana pada kesimpulan kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. This study aims to analyze and understand law enforcement against domestic violence in Makassar City and the factors that influence it. This type of research is included in the type of empirical research, with the justice approach and legal certainty analyzing social phenomena from the viewpoint of restorative justice. The results showed that law enforcement against domestic violence is less effective due to the influencing factors as in the second conclusion. Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Muh. Syukur; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melakukan upaya Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh anak Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, Dari hasil penelitian ditemui bahwa penerapan Restorative Justice telah diterapkan melaui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus perkara anak tidak semuanya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice. kurang efektif pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karna dipengaruhi oleh Faktor Subtansi hukum (legal substance), Faktor Struktur (legal structure), Budaya hukum (Legal culture). The research objective is to analyze the implementation of Restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Gorontalo High Court and the factors that influence the Prosecutors at the Gorontalo High Court to make Restorative Justice efforts to resolve criminal cases committed by children. Between normative legal research and sociological legal research, it was found that the application of Restorative Justice has been applied through Diversion based on the Restorative Justice approach. In solving child cases, not everything can be resolved with Restorative Justice. the implementation is less effective in accordance with the provisions of the applicable laws because it is influenced by the legal substance factor, legal structure factor, legal culture.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search