Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.635

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)

Hamza Baharuddin

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564193

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Arie Chandra; Hamza Baharuddin; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetatahui dan mengalisis pelaksanaan fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dan ingin memahami serta mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengambilan data dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan dan data sekunder. Dan an keluarganya termasuk korban dan pelaku serfta advokat dengan jumlah keseluruhan 20 responden dengan tehnik pengumpulan datanya adalah menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer dan untuk data sekunder adalah menelaah buku-buku serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan data tersebut apa adanya kemudian menyimpulkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kurang efektif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa dalam penerapan diversi tderhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the prosecutor's function in implementing diversion of children in conflict with the law. And want to understand and analyze the factors that influence the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Makassar District Attorney and the Court and secondary data. And his family including victims and serfta advocates with a total of 20 respondents with data collection techniques is using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data is to review books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively that is to describe the data as it is then conclude. The results illustrate that the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law is less effective. And the factors that influence the function of prosecutors in applying diversion to children in conflict with the law are, the substance of the law, the structure of the law, and the legal culture.

Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina Sholihin Halafah; Hamza Baharuddin; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tipe dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif adalah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana atau fasilitas. This Research is done with the aim of: (1) to know and analyze how the effectiveness of execution of civil litigation that has remained legal force in Sungguminasa District Court; (2) to know and analyze the factors affecting efektivity execution of the ruling of the civil lawsuit that has been fixed in the Sungguminasa District Court. The type in This research is Empirical Law research. The results of this research show that: (1) the effectiveness of execution of civil litigation that has remained in the Sungguminasa District court within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively based on prevailing laws and regulations; (2) Factors affecting the execution of a civil lawsuit that has been legally fixed in the Sungguminasa District court in class IA within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively is the substance of law, legal structure, legal culture, and means or facilities.

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan Dearty Puspitasari B; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian atau Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan. Peran kesaksian seorang justice collaborator dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of justice collaborators in the criminal system in Indonesia, and 2) To find out and analyze the role of the testimony provided by justice collaborators in uncovering cases of corruption in court trials. This type of research is normative. The results of the study the authors found that: Implementation of justice collaborator in the criminal system in Indonesia. The strengthening of the Whistle Blower and Justice Collaborator instruments in the prevention and eradication of corruption was further reinforced through Presidential Instruction Number 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption in 2014 which mandated Ministries or Institutions, including the Ministry of Law and Human Rights to at least provide Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees protection and confidentiality. The role of a justice collaborator's testimony in the context of revealing a corruption case is to be able to provide testimony for other criminal acts and participate in revealing the legal facts needed in proving the case.

Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar Haryati M Nur; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. The purpose of this research is to know and analyze the criminal process of children who commit crimes. And want to understand and analyze the factors that influence the criminal process of children who commit crimes. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Police, Makassar District Attorney and Makassar District Court in the form of secondary data. The respondents are victims' families and serfta advocates by using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data are reviewing books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively, which explains the data as it is then concludes. The results of the study illustrate that the process of imposing criminal offenses against children who commit crimes is still lacking because there are still many things that need to be addressed such as detention centers for children. And the factors that influence the conviction of a child who commits a crime are the legal structure of the facilities / means and public awareness.

Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili Yakop Lili; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of additional crimes in corruption, and 2) To find out and analyze the factors that influence the application of additional crimes in corruption. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Malili District Attorney's Office, then conducted a quantitative descriptive analysis. The results of the study the authors found that: In general, the implementation of the additional criminal executions of extra money made by the Malili District Attorney's Office can be done in two ways, first through a civil mechanism with a civil suit and second through the mechanism of implementing a criminal decision. The civil mechanism can be carried out since the investigation phase, the prosecution stage and the stage of execution of court decisions. Whereas the mechanism for implementing criminal rulings can only be done after a court decision has permanent legal force. Factors affecting the application of additional crimes in corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture.

Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B Andi Bustanil Arifin Al; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian quisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Sirajuddin Sirajuddin; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemecahan masalah (problem solving) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemecahan Masalah (Problem solving) oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan metode Pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone masih kurang efektif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dialami masyarakat. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. This study aims to analyze and explain the effectiveness of problem solving by bhabinkamtibmas in handling criminal law violations and factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone Regency. The research method used is the empirical juridical method. The research results show that dispute resolution with problem solving method conducted by Bhabinkamtibmas in handling violations of criminal law in bone district still less effective as a means of dispute resolution experienced by the public, other than factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone districts are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Hamsira Halim; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan terkait penerapan Restorative justice. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pol. dan Putusan Nomor .2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diana berdasarkan pertimbangan Hakim unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang telah dijelaskan secara rinci dan dinyatakan terpenuhi, sehingga anak dinyatakan bersalah. This study aims to examine the application of sanctions for children as perpetrators of crime of decency and to analyze judges' considerations in deciding legal sanctions for children as perpetrators of crimes of decency related to the application of Restorative justice. The method used by researchers is normative legal research. The results of this study are (1) The crime of decency committed by children is a very complex problem. Therefore, to protect children's rights, the government has enacted the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, so that the rights of children in conflict with the law can remain protected. (2) The judge's consideration in deciding legal sanctions against children as perpetrators of a crime of decency in decision number 10 / Pid.Sus.A child / 2016 / PN.Pol. and Decision Number. 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Pol. Based on Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76 E, Law No. 35 of 2014 concerning Diana's Child Protection based on the Judge's consideration of the element of each person, the element of intentionally, the element of deception, a series of lies or persuading the child, and the element of having intercourse with him or with other people, which has been explained in detail and declared fulfilled, so that the child found guilty.

Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Dian Arthauly Pangaribuan; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu serta Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1). pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dinyatakan “Efektif”. pemidanaan dengan landasan undang-undang nomor. 35 tahun 2009 dapat diterapkan khususnya pada Pasal 127 ayat 1 serta memberikan efek jera karena pemidanaan di Kabupaten Pasangkayu juga mengurangi pelaku-pelaku residivis. beberapa faktor pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain pelaku relatif muda, sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. hakim berkeyakinan pelaku tindak pidana narkotika dapat dibina sebaik-baiknya di LAPAS setempat. 2). Faktor yang dominan berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana narkotika adalah faktor substansi hukum, kesadaran hukum pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum dan pembinaan di LAPAS. sedangkan faktor struktur Hukum tidak terlalu berpengaruh. This study aims to see and analyze the crime of narcotics crime in Pasangkayu Regency and to analyze the factors that influence the convictions of narcotics crime in Pasangkayu Regency. The results showed that: (1). Criminal charges against narcotics at the Pasangkayu district court in Pasangkayu Regency within the period 2015 to 2019 can be declared "Effective". punishment based on statute number. 35 of 2009 can be applied in particular to Article 127 paragraph 1 and provides a deterrent effect because the punishment in Pasangkayu Regency also reduces recidivists. Several factors were considered by the judge in his decision, among others, the perpetrator was relatively young, polite and did not complicate the trial and the defendant was the backbone of the family. The judge believes that narcotics crime can be properly managed in the local LAPAS. 2). The dominant factors that influence the onset of narcotics crime are legal substance factors, legal awareness of promiscuity, unemployment, legal socialization and guidance at LAPAS. while the legal structure factor is not very influential.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu Irdin Riandi Thahir; Abdul Agis; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Efektifitas Penegakan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Serta Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hokum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1).Pelaksanaan Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Selama Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Berjalan Kurang Efektif.2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hokum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pasangkayu Ialah Factor Substansi Hukum, Factor Struktur Hukum, Factor Sarana Dan Prasarana, Factor Kesadaran Hukum, Factor Budaya Hokum Masyarakat. This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against victims of criminal acts of rape against children during the examination process at the Pasangkayu District Court and to determine and analyze the factors that affect legal protection for victims of criminal acts of rape against children in the Pasangkayu District Court. The results showed that: (1). The implementation of law enforcement on sexual crimes against children during the examination process at the Pasangkayu District Court was less effective. 2). The factors that influence law enforcement of sexual crimes against children in the Pasangkayu District Court are legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, legal culture factors in the community.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search