Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADITYA - Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Jurnal Ergonomi Indonesia (The Indonesian Journal of Ergonomic) JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal) Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) WAJAH HUKUM Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi as-sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Jurnal Assyifa: Jurnal Ilmu Kesehatan Lhokseumawe Proceeding International Seminar of Islamic Studies Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Innovation Research and Knowledge Asghar: Journal of Children Studies Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Central Publisher Journal of Complementary in Health Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SAINTEK JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Kreasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Physio Journal Jurnal Intelek Insan Cendikia Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial AbdiMuh: Jurnal Pengabdian Masyarakat Edumaspul: Jurnal Pendidikan Jurnal At-Tanmiyah Ekonomi dan Bisnis Islam LEX JUSTITIA
Fitri Yani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman Simpang Empat
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : LEX JUSTITIA

 1 
Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak Fitri Yani; Muhammad Fauzi
Lex Justitia Vol 4 No 1 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.1 JANUARI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.1.2022.82-103

Abstract

Sejarah berdirinya Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat LBH PUKNI Binjai tidak lepas dari sejarah berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia selanjutnya disingkat YLBHI yang berkantor pusat di Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr.Adnan Buyung Nasution, S.H., yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian LBH di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 15 kantor cabang LBH di 15 provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten. Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak memaparkan mengenai kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius. Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.
ALTERNATIF SANKSI PSIKOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Fitri Yani; Tonna Balya
Lex Justitia Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.2.2021.115-125

Abstract

Hukuman yang di terapkan bagi narapidana berdasarkan putusan pengadilan umumnya tidak diluar konteks perundang-undangan yakni pidana penjara, kurungan, denda, penjara seumur hidup dan bahkan pidana mati. Ini lah bentuk hukuman yang diterapkan pada narapidana dimanapun asal daerahnya. Narapidana dan narapidana anak berbeda saksi hukumannya tergantung kepada tingkat kejahatan yang dilakukannya. Namun dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan undang-undang dan KUHP tidak memberikan efek jera/ detern effect pada pelaku, justru malah meningkatnya kejahatan dan jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itulah judul alternative sanksi psikologis dalam hukum pidana di Indonesia ini dianalisis. Metode penelitian ini menggunakan kajian yuridis normative dengan data kualitatif mengunakan data primer dan data sekunder.Masyarakat dalam kehidupan sosial perlu kontrol untuk mengatur berbagai tingkah laku atau tingkah laku anggota kelompok sosial, Artinya tingkah laku manusia haruslah dibatasi oleh aturan sehingga manusia dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut di harapkan menciptakan sistem hukum yang aturan mainnya secara formal dirumuskan dengan sanksi yang dapat memberikan perubahan kepada prilaku individu kearah yang lebih baik lagi. Karena peraturan bertujuan untuk melibatkan, mendidik, dan bahkan memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan yang ada dan berlaku tersebut. Sanksi yang dijadikan sebagai sarana penegakan hukum pidana dalam fakta hukumnya tidak dapat memberikan dampak yang berarti untuk perubahanperilaku narapidana atau terpidana maka diharapkan dengan melalui alternative sanksi tindakan psikologis dapat merubah perilaku narapidana kearah lebih baik dengan tindakan yang mengajarkan pada kegiatan konseling, agama, etika berdasarkan nilai-nilai agama dan pancasila. Begitupula adanya dengan sistem pemidanaan yang berlaku yang memberikan sanksi tindakan atau hukuman bagi pelaku kejahatan pidana tindakan psikologis untuk menjaga tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK Fitri Yani; Ibnu Madjah; Azan Nurohim
Lex Justitia Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.2.2021.164-177

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menjadi korban tindak pidana jarang sekali terwujud dan terealisasi kepada korban, karena di beberapa putusan pengadilan hakim tidak mencantumkan dengan tegas mengenai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana. kalaupun hakim memutuskan didalam putusannya harus adanya konpensasi yang di berikan kepada anak korban, akan tetapi hal ini tidak terealisasikan di karenakan tidak adanya pantauan setelah putusan, akhirnya konpensasi tidak pernah dirasakan oleh anak korban tindak pidana kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dan rumusan masalahnya bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan menurut UU perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281, 303, 283, 291, 298. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu diatur dalam pasal 59 ayat 2, pasal 59 A, pasal 59 ayat 2 huruf b. artinya UU melindungi dan memberi fasilitas dan sarana guna pemulihan kondisi anak korban tindak pidana kesusilaan ini berupa beberapa sarana dan fasilitas serta konpensasi/bantuan bagi anak korban.
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.1.2021.36-51

Abstract

Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampaikannya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya atau dikenal dengan istilah politik hukum.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA DOMPET ELEKTRONIK Fitri Yani; Muhammad Yudha Dwi Yanto
Lex Justitia Vol 2 No 2 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.2 JULI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.2.2020.112-120

Abstract

Penelitian menekankan tentang keabsahan uang elektronik atau dompet digital dalam sistem pembayaran Indonesia serta apaya otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum serta mengawasi berjalannya sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik di Indonesia menjadi suatu keharusan sepanjang perkembangan teknologi sistem pembayaran. Uang elektronik adalah suatu sistem pembayaran nontunai dengan cara metode yang baru maka banyak dari orang orang yang belum mengetahui tentang uang elektronik/dompet elektronik sebagai alat pembayaran yang baru untuk melakukan transaksi dalam proses jual beli dan tentunya mempertanyakan keabsahannyadan kekuatan hukumnya sebagai alat pembayaran yang diakui dan sah secara hukum untuk dipergunakan di Indonesia. Alat pembayaran nontunai berupa uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah menurut hukum, terbukti telah adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang elektronik diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 20014 Tentang Penyelenggaraan Uang elektronik.Terkait dengan uang elektronik yang merupakan alat pembayaran baru dan berbeda dengan alat pembayaran non tunai lainnya maka perlu adanya suatu pengawasan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik untuk menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari maka dari dalam hal otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlidunngan data dan hukum pengguna uang elektronik/dompet elektronik.
IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS POTENSI UTAMA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.48-58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi universitas potensi utama agar membangun sikap toleransi dan menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa Potensi utama medan harus di wujudkan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan setiap mata pelajaran pancasila agar menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Implementasi yang sesuai dan ditunjukkan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Program penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Proses Pendidikan dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin dan kegiatan diluar aktivitas kampus.
PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA Fitri Yani; Azan nurohim
Lex Justitia Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.2.2019.140-158

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh dua Negara atau lebih yang dilakukan untuk tindakkan pencegahan terjadinya kejahatan yang melintasi batas negara. Perjanjian ini biasannya atas kerjasama politik kedua Negara yang komitmen untuk melakukannya dalam hal penanggulangan kejahatan. Di Indonesia sendiri telah telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan beberapa Negara salah satunya perjanjian ekstradisi dengan Negara singapura dalam hal memberantas kejahatan korupsi yang dilakukan pada tanggal 27 april 2007 Pemerintah Indonesia mengambil tindakkan atas banyaknya pelaku koruptor dan pelaku kriminal melarikan diri ke Singapura untuk bersembunyi dan menghindari hukuman yang akan diterapkan kepadannya. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Peranan perjanjian ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia perjanjian untuk melihat apakah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perjanjian ekstradisi mampu menanggulangi kejahatan korupsi yang mungkin berakibat terhadap kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ada dampak peranan perjanjian ekstradisi terhadap penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia dan penelitian ini akan mengukur bagaimana peranan perjanjian ekstradisi ini dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI) Fitri Yani; Ardian Perangin-Nangin
Lex Justitia Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.61-80

Abstract

Fenomena tindakan pencabulan sekarang ini tidak hanya secara jelas dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh pelaku anak,yang terutama terjadi daerah medan sumatera utara yang ditangani kasusnya di kepolisian resor tebing tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Bentuk Pencabulan yang dilakukan oleh Anak pelaku di kepolisian resor tebing tinggi dan bagaimana mengenai perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai pelaku cabul studi di kepolisian resor tebing tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan- bahan kepustakaan (library research) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi di Wilayah Polres Tebing Tinggi mengenai pelaksanaan keadilan restorasi dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara.
Co-Authors Ade Irma Ade Maulani Bilgis Ardian Perangin-Nangin Aris Prio Agus Santoso Ayu Rahmah Fadillah Azan Nurohim Dewi Suci Mahayati Diah Syawitri DIAN LESTARI Elly Yanuarti ellya helmud Erlisnawati Erlisnawati Erni Darmayanti Errin Yani Wijaya Fani Budi Kartika Ferdian Utama Hamizi ' Ibnu Madjah Iffah Fauzatu Zahro Imeldasari Imeldasari Imroatun Imroatun Khamim Zarkasih Putro Krisnawan Priyanka Kristian Galu Wilantara Lailatul Karomah Lova, Stelly Martha Luhur Wicaksono Lulu Salsa Billa Riadi Maritza Nadira Meiza Anniza Meutia Zuhra Mirza Asti Amri Muhammad Asrori Muhammad Fajar Fadillah Muhammad Fauzi Muhammad Ihsan Muhammad Khoirul Ritonga Muhammad Yudha Dwi Yanto Muhiyatul Huliyah Muhsin Lambok Ilvira Munawwarah Mustafa Habib Nadia Nadia Novi Rustiana Dewi Nur Aziza Nurhasan Nurhasan Nuri Ramadhan Nurwahida Puspitasari Peti Pajarini Pipin Palinda Rahma Sheri Ramadhani Rianda Riviyusnita Rika Fitri Ilvira Riko Anggara Putra Rosmawati Rosmawati Saryanti Nur Putri Yuliasih Savariana Rika Anugrahaini serip, Amanda Aulia Rachman Shevi Nurbaeti Shofhal Jamil Silvia Delya Heryani Sinambela, Stivani Ismawira Siti Nadhir Ollin Norlinta Siti Tiara Maulia Siti Zahara Sjahruddin ' Suci Muqodimatul Jannah Suciati Muanifah Tome Justino Ximenes Toni Toni Tonna Balya Tonna Balya Tri Utami Salentina Vivi Nureliza Vivi Uvaira Hasibuan Vivi Uvaira Hasibuan wardhani, Riska risty Wiwik Lestari Yuning Eka Rahma Wati Yuranda Yuranda Yusnita Zalmi Zikra Hayati Zuhra Baitina