p-Index From 2021 - 2026
5.063
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK Fitri Yani; Ibnu Madjah; Azan Nurohim
Lex Justitia Vol 3 No 2 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.2 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.2.2021.164-177

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya yang menjadi korban tindak pidana jarang sekali terwujud dan terealisasi kepada korban, karena di beberapa putusan pengadilan hakim tidak mencantumkan dengan tegas mengenai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana. kalaupun hakim memutuskan didalam putusannya harus adanya konpensasi yang di berikan kepada anak korban, akan tetapi hal ini tidak terealisasikan di karenakan tidak adanya pantauan setelah putusan, akhirnya konpensasi tidak pernah dirasakan oleh anak korban tindak pidana kesusilaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Dan rumusan masalahnya bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan menurut UU perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281, 303, 283, 291, 298. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu diatur dalam pasal 59 ayat 2, pasal 59 A, pasal 59 ayat 2 huruf b. artinya UU melindungi dan memberi fasilitas dan sarana guna pemulihan kondisi anak korban tindak pidana kesusilaan ini berupa beberapa sarana dan fasilitas serta konpensasi/bantuan bagi anak korban.
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.1.2021.36-51

Abstract

Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampaikannya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya atau dikenal dengan istilah politik hukum.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA DOMPET ELEKTRONIK Fitri Yani; Muhammad Yudha Dwi Yanto
Lex Justitia Vol 2 No 2 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.2 JULI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.2.2020.112-120

Abstract

Penelitian menekankan tentang keabsahan uang elektronik atau dompet digital dalam sistem pembayaran Indonesia serta apaya otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum serta mengawasi berjalannya sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik di Indonesia menjadi suatu keharusan sepanjang perkembangan teknologi sistem pembayaran. Uang elektronik adalah suatu sistem pembayaran nontunai dengan cara metode yang baru maka banyak dari orang orang yang belum mengetahui tentang uang elektronik/dompet elektronik sebagai alat pembayaran yang baru untuk melakukan transaksi dalam proses jual beli dan tentunya mempertanyakan keabsahannyadan kekuatan hukumnya sebagai alat pembayaran yang diakui dan sah secara hukum untuk dipergunakan di Indonesia. Alat pembayaran nontunai berupa uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah menurut hukum, terbukti telah adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang elektronik diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 20014 Tentang Penyelenggaraan Uang elektronik.Terkait dengan uang elektronik yang merupakan alat pembayaran baru dan berbeda dengan alat pembayaran non tunai lainnya maka perlu adanya suatu pengawasan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik untuk menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari maka dari dalam hal otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlidunngan data dan hukum pengguna uang elektronik/dompet elektronik.
IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS POTENSI UTAMA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.48-58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi universitas potensi utama agar membangun sikap toleransi dan menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa Potensi utama medan harus di wujudkan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan setiap mata pelajaran pancasila agar menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Implementasi yang sesuai dan ditunjukkan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Program penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Proses Pendidikan dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin dan kegiatan diluar aktivitas kampus.
PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA Fitri Yani; Azan nurohim
Lex Justitia Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.2.2019.140-158

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh dua Negara atau lebih yang dilakukan untuk tindakkan pencegahan terjadinya kejahatan yang melintasi batas negara. Perjanjian ini biasannya atas kerjasama politik kedua Negara yang komitmen untuk melakukannya dalam hal penanggulangan kejahatan. Di Indonesia sendiri telah telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan beberapa Negara salah satunya perjanjian ekstradisi dengan Negara singapura dalam hal memberantas kejahatan korupsi yang dilakukan pada tanggal 27 april 2007 Pemerintah Indonesia mengambil tindakkan atas banyaknya pelaku koruptor dan pelaku kriminal melarikan diri ke Singapura untuk bersembunyi dan menghindari hukuman yang akan diterapkan kepadannya. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Peranan perjanjian ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia perjanjian untuk melihat apakah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perjanjian ekstradisi mampu menanggulangi kejahatan korupsi yang mungkin berakibat terhadap kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ada dampak peranan perjanjian ekstradisi terhadap penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia dan penelitian ini akan mengukur bagaimana peranan perjanjian ekstradisi ini dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI) Fitri Yani; Ardian Perangin-Nangin
Lex Justitia Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.61-80

Abstract

Fenomena tindakan pencabulan sekarang ini tidak hanya secara jelas dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh pelaku anak,yang terutama terjadi daerah medan sumatera utara yang ditangani kasusnya di kepolisian resor tebing tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Bentuk Pencabulan yang dilakukan oleh Anak pelaku di kepolisian resor tebing tinggi dan bagaimana mengenai perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai pelaku cabul studi di kepolisian resor tebing tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan- bahan kepustakaan (library research) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi di Wilayah Polres Tebing Tinggi mengenai pelaksanaan keadilan restorasi dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara.