Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS POTENSI UTAMA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.48-58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi universitas potensi utama agar membangun sikap toleransi dan menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa Potensi utama medan harus di wujudkan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan setiap mata pelajaran pancasila agar menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Implementasi yang sesuai dan ditunjukkan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Program penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Proses Pendidikan dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin dan kegiatan diluar aktivitas kampus.
PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA Fitri Yani; Azan nurohim
Lex Justitia Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.2.2019.140-158

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan dan disepakati oleh dua Negara atau lebih yang dilakukan untuk tindakkan pencegahan terjadinya kejahatan yang melintasi batas negara. Perjanjian ini biasannya atas kerjasama politik kedua Negara yang komitmen untuk melakukannya dalam hal penanggulangan kejahatan. Di Indonesia sendiri telah telah melakukan kerjasama ekstradisi dengan beberapa Negara salah satunya perjanjian ekstradisi dengan Negara singapura dalam hal memberantas kejahatan korupsi yang dilakukan pada tanggal 27 april 2007 Pemerintah Indonesia mengambil tindakkan atas banyaknya pelaku koruptor dan pelaku kriminal melarikan diri ke Singapura untuk bersembunyi dan menghindari hukuman yang akan diterapkan kepadannya. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Peranan perjanjian ekstradisi untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia perjanjian untuk melihat apakah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perjanjian ekstradisi mampu menanggulangi kejahatan korupsi yang mungkin berakibat terhadap kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ada dampak peranan perjanjian ekstradisi terhadap penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia dan penelitian ini akan mengukur bagaimana peranan perjanjian ekstradisi ini dalam menanggulangi kejahatan korupsi di indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI) Fitri Yani; Ardian Perangin-Nangin
Lex Justitia Vol 1 No 1 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.1 JANUARI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.1.2019.61-80

Abstract

Fenomena tindakan pencabulan sekarang ini tidak hanya secara jelas dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga dilakukan oleh pelaku anak,yang terutama terjadi daerah medan sumatera utara yang ditangani kasusnya di kepolisian resor tebing tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Bentuk Pencabulan yang dilakukan oleh Anak pelaku di kepolisian resor tebing tinggi dan bagaimana mengenai perlindungan hukumnya terhadap anak sebagai pelaku cabul studi di kepolisian resor tebing tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan- bahan kepustakaan (library research) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi di Wilayah Polres Tebing Tinggi mengenai pelaksanaan keadilan restorasi dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana untuk memperoleh data sekunder dan melakukan wawancara.
Penyuluhan Seks Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar Sujoko Waluyo; Vivi Uvaira Hasibuan; Wiwik Lestari; Fitri Yani
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI
Publisher : Universitas Methodist Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46880/methabdi.Vol5No2.pp237-242

Abstract

Research on the prevention of sexual harassment in elementary schools requires a holistic approach involving all parties. A total of 25 elementary school students participated in this activity. Through material delivery, group discussions, and role-playing, participants were provided with a comprehensive understanding of various forms of sexual harassment, their impacts, and preventive and response measures. Evaluation results showed a significant increase in participants' knowledge and attitudes. Quantitative data analysis indicated a significant disparity between participants' pre-test and post-test scores (W=17.5; p=0.003), with the average post-test score exceeding the pre-test score. This finding indicates that after participating in the activity, participants' understanding of sexual harassment issues significantly improved. Further analysis of each item in the questionnaire revealed that the most significant difference occurred in questions regarding the types of sexual harassment (W=8; P<0.001). These results indicate that before participating in the activity, most participants were unaware that some of the behaviors they experienced or witnessed constituted sexual harassment. The program emphasized the importance of clear policies and procedures, education and training for teachers, school personnel, and students, and parental participation in prevention initiatives. Furthermore, the event emphasized the importance of creating a safe and inclusive school climate, as well as ongoing monitoring and evaluation of existing policies and programs. Collaboration with third parties was also deemed necessary to provide additional resources and support. By implementing these measures, elementary schools are expected to provide a safe and supportive environment for all children, build a healthy learning environment, and encourage overall child development. The strong collaboration with SD Kartini made this activity a success, and it is hoped that it can serve as a model for similar activities in the future.