Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN FISIK (STUDI KASUS DIWILAYAH POLRESTA MATARAM) Erdiansyah; Hafizatul Ulum; Dhina Megayati; Jauhari D. Kusuma
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.307

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik studi kasus di Polresta Mataram dan bagaimana upaya pencegahan dan penanganan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah hukum polres mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan fisik di wilayah Polresta Mataram telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Polresta Mataram melaksanakan penegakan hukum tindak pidana curas secara profesional melalui pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI) dan pemanfaatan data seperti hotspot mapping. Strategi ini terbukti efektif menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan penyelesaian perkara, dengan tetap memprioritaskan perlindungan korban serta stabilitas keamanan meskipun menghadapi kendala infrastruktur dan residivisme. Guna mewujudkan keamanan berkelanjutan, dikembangkan strategi terpadu yang mengintegrasikan langkah preemtif, preventif, dan represif berbasis teknologi. Namun, mengingat hambatan dari faktor sosial-ekonomi dan keterbatasan sarana, diperlukan sinergi kuat antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat infrastruktur pendukung serta merevitalisasi sistem keamanan lingkungan.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN E-MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A MATARAM BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 Yogi Febriansyah; Khairul Aswadi; Hafizatul Ulum; Sri Karyati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 5 No. 1 (2026): UNIZAR RECHT JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v5i1.309

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis mengenai kepastian hukum pelaksanaan e-mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan implementasi pelaksanaan E-Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggabungkan analisis norma (law in books) dan implementasi hukum di lapangan (law in action). Pendekatan normatif digunakan untuk menguji kepastian hukum dan sinkronisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap UU ITE serta UU Pokok Agraria. Sementara itu, pendekatan empiris melalui perspektif sosiologis diterapkan untuk menganalisis implementasi e-mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Adapun hasil penelitian menjelaskan mengenai kepastian hukum e-mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terwujud melalui penguatan landasan normatif yang memberikan legalitas setara antara mediasi elektronik dan fisik, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (Van Dading) yang setara dengan putusan inkracht. Implementasi e-mediasi di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menunjukkan transformasi progresif dengan peningkatan tren penggunaan dari 42 perkara (2023) menjadi proyeksi 135 perkara (2026). Keberhasilan ini dibuktikan dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr yang efektif mereduksi hambatan geografis dan biaya perkara hingga Rp 212.000,00, sekaligus menggeser paradigma peradilan dari kehadiran fisik menjadi "kehadiran virtual yang bermakna" demi akses keadilan sengketa agraria yang transparan.