Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.803
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jurnal Demokrasi Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora TINGKAP Ilmu Administrasi Publik Jurnal Kesehatan Andalas Buletin Keslingmas Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Sinar Manajemen Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ensiklopedia of Journal Global Conference Index JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Sehat Mandiri Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Human Care Journal Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Khazanah Sosial MOTIVECTION : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Science and Environmental Journals for Postgraduate JESS (Journal of Education on Social Science) JPASDEV:Journal of Public Administration and Sociology of Development International Journal on Social Science, Economics and Art Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar Publicness: Journal of Public Administration Studies Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sains dan Ilmu Terapan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Jurnal Agro Estate Jurnal Agro Fabrica Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Journal of Innovative and Creativity Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research Public Service And Governance Journal Journal of Civil Engineering and Vocational Education J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Jurnal Studi Pemerintahan Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities J-CEKI
Dasman Lanin
Universitas Negeri Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 129 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

 1 
Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik: Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Hafida Istigfarini; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4693

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi makna fungsional izin lingkungan sebagai alat untuk mengelola ekosistem hidup, dengan sorotan pada kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penerapan syarat-syarat khusus selama masa operasional. Di era digital, peluang untuk memantau lingkungan secara lebih efisien, memperlancar komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan akses informasi publik juga semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang memicu masalah lingkungan, menelaah kerangka hukum perizinan lingkungan, serta menelusuri dinamika akses informasi publik dalam konteks digital. Metodologi meliputi tinjauan regulasi, studi kasus digitalisasi perizinan, dan analisis data terbuka. Temuan awal menunjukkan bahwa perizinan yang rinci, penegakan konsisten, serta ketersediaan data terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, meskipun hambatan teknis dan privasi tetap perlu ditangani. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan standar interoperabilitas data, perlindungan data sensitif, serta kapasitas SDM untuk implementasi digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi terkait masalah lingkungan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Proses perizinan lingkungan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberi dampak signifikan pada lingkungan wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan, beserta dokumen pendukung seperti AMDAL maupun UKL-UPL.
Kerangka Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia Rahayu Tia Khairani; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4705

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau kecil yang berperan strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, kedaulatan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan ekosistem, tumpang tindih regulasi, tekanan pembangunan ekonomi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum lingkungan yang berlaku dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menelaah efektivitas implementasi regulasi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif, dengan menekankan keterpaduan antara prinsip hukum, kebijakan nasional, praktik internasional, dan partisipasi masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009, menyediakan landasan normatif yang kuat untuk perlindungan pulau-pulau kecil, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kelemahan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, tekanan pembangunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis data ilmiah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan praktik pengelolaan pulau kecil yang adaptif dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, serta melindungi fungsi strategis pulau-pulau kecil bagi negara.
Kedudukan Hutan Adat Nagari dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah Sumatera Barat Ilham Salsabila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; M. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4716

Abstract

Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat berada dalam persimpangan antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, menegaskan statusnya sebagai Hutan Hak milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan subjek hukum ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan menganalisis konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi vertikal, di mana meskipun terdapat pengakuan konstitusional, penetapan Hutan Adat secara formal (objek) sangat terhambat oleh persyaratan birokrasi, terutama keharusan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Kelambatan ini menciptakan fenomena substitusi: Pemerintah Daerah dan MHA cenderung mengadopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial. Skema HN, meskipun lebih cepat, hanya memberikan hak kelola tanpa mengakui hak kepemilikan ulayat, yang secara de jure mempertahankan kontrol negara dan menjadi substitusi sementara atas hak konstitusional. Implikasi hukum dari kelambatan ini adalah rentannya MHA Nagari terhadap kriminalisasi saat mengelola hutan ulayatnya, menunjukkan kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi perlindungan hukum yang adil. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA dan wilayah adat untuk mengakhiri "jebakan hukum" yang merugikan.
Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Inovatif Boby Rahman; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4727

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is grounded in a strong normative framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). However, its effectiveness remains constrained by challenges in implementation. This study aims to analyze the dynamics of environmental law enforcement in Indonesia by examining the gap between legal norms and practice, institutional barriers, and potential innovations to enhance legal effectiveness. Employing a qualitative approach with a normative juridical method, the research draws on primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and official environmental reports. The findings reveal that most environmental violations are still resolved through administrative sanctions, reflecting limitations in evidence, interagency coordination, and monitoring capacity. Nevertheless, reform efforts toward data-driven and transparent supervision have begun through initiatives such as the Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Online Single Submission (OSS), and regional environmental incentive programs like PROPER. In conclusion, strengthening environmental law enforcement in Indonesia requires cross-sectoral collaboration and a paradigm shift from a punitive to a collaborative and adaptive approach to achieve ecologically just environmental governance.
Analisis Hukum Lingkungan Penambangan Emas Liar Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Sekitar Sungai Di Silungkang, Kota Sawahlunto Midratul Fardila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4740

Abstract

Penambangan emas liar di Silungkang, Kota Sawahlunto, menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, kebisingan, serta konflik sosial-ekonomi masyarakat sekitar sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum lingkungan akibat aktivitas tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, pengamatan, pengumpulan data lapangan, serta menggabungkan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas penambangan emas ilegal dilakukan tanpa adanya izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya, mencemari sungai, mengganggu kesehatan, menimbulkan konflik sosial, dan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek namun kerugian jangka panjang. Penegakan hukum belum efektif, bahkan terdapat dugaan kolaborasi antara aparat dan penambang. Solusi yang disarankan meliputi penegakan hukum tegas, pengawasan lintas instansi, edukasi lingkungan, serta pemberian alternatif mata pencaharian untuk masyarakat terdampak. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi kebijakan pengelolaan pertambangan ilegal yang berkelanjutan.
TATA KELOLA LINGKUNGAN TERKAIT PERSAMPAHAN KOTA SUNGAI PENUH : KAJIAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE Yuli Susant; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; R Rembrandt; M. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.5997

Abstract

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih sangat umum terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Sungai penuh adalah pengelolaan sampah. penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pengelolaan sampah Kota Sungai Penuh menggunakan prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh berdasarkan tujuh prinsip utama menurut Belbase (2010. Dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga terkait, peraturan dan undang-undang, serta kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan penelitian berbasis kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Good Environmental Governance yang di Kota Sungai Penuh belum mencapai tingkat optimalnya. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun penegakan hukum, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga belum berjalan secara efektif. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar prinsip Good Environmental Governance dapat terwujud secara menyeluruh. Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan., sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.
Disharmoni Hukum Pengendalian Ruang dan Lingkungan: Evaluasi Komparatif Penertiban KKPR dan Sanksi Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Fadhilla Oktari; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6359

Abstract

Transformasi regulasi perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) melahirkan dua instrumen pengendalian utama, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas sanksi Pembatalan KKPR (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021) dengan sanksi administrasi lingkungan (Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 26 Tahun 2018) dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh korporasi. Studi kasus difokuskan pada PT Agrowiratama di Kabupaten Pasaman Barat yang diduga beroperasi tanpa izin lingkungan serta memanfaatkan lahan berstatus kawasan hutan.1 Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya cacat legalitas ganda (dual legality defect) yang melibatkan pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Pembatalan KKPR terbukti lebih definitif dan cepat dalam mengakhiri operasional ilegal karena mencabut dasar penguasaan ruang, sedangkan sanksi lingkungan berperan dalam penegakan pertanggungjawaban dan pemulihan. Sinergi antara kedua instrumen menjadi kunci efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.
Co-Authors Abdi Iswahyudi Yasril Adil Mabarak Adil Mubarak Adree Octova Afifah Asriati Afriva Khaidir Ahmad Juanda Ahmad Julian, Yoga Aldri Frinaldi Alfero, M Rexsi Alhadi, Zikri Alwi Nofriandi Amini, Aisyah Andayani, Meri Angye Mareta Y Annisa Wahyu Utami Aprilliani, Cici Arbi, Yaumal Arif Rahman Hakim Arif, Rahman Arlius, Apriwandi Arraminta, Reyhan Asnil Asnil Aswin, Zeus Marullah Audia, Washilla Aziza Bila Batubara, Fanny Yuliana Beta Santria Sholehah Bismihayati Bismihayati Boby Rahman Boni Saputra Corp, Aldri Frinaldi Cory Febrina Cressendo, Hedsing Dede Tri Wahyu Kotama Defriani Dwiyanti Desi Arisanti Digna Kasandra DIMAS ANDRIANTO Dona Restetya Donny Fernandez Dwi Finna Syolendra Edison Zelmi Egi Yoanda Eka Putri, Sri Endrawan, Gus Erianjoni Erianjoni Fadhilla Oktari Fadila Wahyuni Fajar Agung Mulia Fazira, Yefnika Febrina, Cory Febrina, Suci Fenty Kurnia Oktorina Firman Hidayat Fitri Fitri Fitri Hartati Fitri, Lira Zana Frinaldri, Aldri Frinsis Warmansyah Genesa Hatika, Rindi Genius Umar Genius Umar Gomes da cruz Fernandes, Benjamin Hafida Istigfarini Hasbullah Malau Hayatul Khairul Rahmat Hendrio Fadly hendrita, juli HERMANTO, NAILUREDHA Hidayah, Syaiful Hilfa Relonius Ideal Putra Ilham Salsabila Indang Dewata Insani, Munadia Iqrima Basri Islami, Syaifuddin Jelibseda, Jelibseda Jon Kenedi Jumiati Jumiati Kartika, Imelda Rahmayunia Kiki Amelia, Kiki LAILATUL SUBHA Lince Magriasti Lince Megriasti Lismomon Nata M Rafi Ariansyah M. Fachri Adnan M. Hidayat Panuntun Muslim M. Ridha Masnaidi B Ma’ruf, Miradzi Meladina Meladina Meri Andayani Meri Andayani Meuraksa, Irawati Mhd. Ridha Mhd. Ridha Midratul Fardila Miftahul Khairat Mona Gusfira Muhamad Ali Embi Muhammad Farid Yuanda Muhammad Nasrullah Muhammad Naufal Rajif Muhammad Ridwan Muhayatul, Muhayatul Mulia, Fajar Agung Mulya Gusman NAILUREDHA HERMANTO Nailuredha Hermanto Nanda Rasifa, Julia Neliyarti Neliyarti Nora. AN, Desri NUR EFENDI Nurbit Nurbit Nurlaeli, Rina Ori Endrian Perdani, Agung Sandi Permata Sari, Indah Putra, Kyrie Eleison Putra, Yozarwardi Usama Putri Maharani, Friska Putri Pesi Putri, Adellia Putri, Adinda Mutiara Putri, Elisa Adinda R Rembrandt Rahayu Tia Khairani Rahayu, Youngky Gerre Rahmi Putri Wirman Rama Nanda Ramadhani, Yanni Ramadhanis, Ramadhanis Randa Martha Zona Rapitos Sidiq Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt, R Rembrandt, Rembrandt Rembrant, Rembrant Rezkik, Fitrianola Ridho Syofianto Rina Mariyana Rindi Genesa Hatika Riri Rahmahwati Joni Riswanto Riswanto Riswanto Riswanto Rizki Amelia Sasqia Putri Romiyadi Romiyadi Sandro Datamora Santika, Nola Sari, Elvia Siskha Sati’at, Nur Anisa Siregar, Dewi Rahmadani Siti Aisyah Siti Aisyah Sri Okto Berta Sri Wahyuni Suci Mardiyah Susilastri, Susilastri Syafri, Rifki Randa Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Trismadi Pranata Tris Umar, Genius Umar, Iswandi Utami, Annisa Wahyu Vandri Ahmad Isnaini Wahyunus, Martin Washilla Audia Wijaya, Agus Chandra Yanni Ramadhani Yazit, Yusra Yersa Novellina Putri Yoanda, Egi Yoszi Mingsi Anaperta Yuli Susant Yulkifli Yulkifli Yunesa Rahma Yunia Sari, Mesi Zona, Randa Martha Zuldani, Irwan Zulkarnain Agus