Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.552
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Jurnal Demokrasi Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora TINGKAP Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurnal Kesehatan Andalas Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ensiklopedia of Journal Global Conference Index JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Sehat Mandiri Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Human Care Journal Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat MOTIVECTION : Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering Jurnal Trias Politika Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Science and Environmental Journals for Postgraduate JESS (Journal of Education on Social Science) JPASDEV:Journal of Public Administration and Sociology of Development International Journal on Social Science, Economics and Art Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Rekayasa Teknik Sipil dan Lingkungan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar Publicness: Journal of Public Administration Studies Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Sains dan Ilmu Terapan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Jurnal Agro Estate Jurnal Agro Fabrica Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Journal of Innovative and Creativity Public Service And Governance Journal Journal of Civil Engineering and Vocational Education J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan
Dasman Lanin
Universitas Negeri Padang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 124 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 124 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Agrotourism as a Pillar of Sustainable Development: Systematic Literature Review Hendrita, Juli; Frinaldi, Aldri; Lanin, Dasman; Rembrandt, Rembrandt; Umar, Genius; Aprilliani, Cici; Amelia, Kiki; Batubara, Fanny Yuliana; Hatika, Rindi Genesa; Febrina, Cory; Yasril, Abdi Iswahyudi
Science and Environmental Journal for Postgraduate Vol. 7 No. 2 (2025): Science and Environmental Journals for Postgraduate (SENJOp)
Publisher : Postgraduate School, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/senjop.v7i2.305

Abstract

Agrotourism is a series of tourism activities that utilize agricultural potential as tourist attractions that can be enjoyed through natural scenery, plant and animal conservation, educational activities in agricultural and plantation areas that have a diversity of production activities and technologies, and can also promote community culture. Agrotourism potential can be developed through integrated agriculture such as farming, animal husbandry, and educational tourism. This study aims to identify the development of research related to the sustainability of agrotourism conducted worldwide through data obtained from relevant journals for the period 2000 to 2025. There are 58 studies related to the sustainability of agrotourism. The method used in this study is the Systematic Literature Review (SLR) method. The SLR method is used to identify, review, evaluate, and interpret all available research in fields and topics related to relevant and specific research questions. Using the SLR method, systematic reviews and journal identification can be carried out, with each process following predetermined steps or protocols. The results of this study show that agrotourism research has shown consistent growth from 2000 to 2025, with a significant surge in 2024, indicating the importance of agrotourism in sustainable tourism. The country conducting the most research in the field of agrotourism sustainability is Indonesia, with research based on the number of citations each year 2000 to 2025 being 4 out of 20 studies.
Dinamika Perizinan Lingkungan dan Peran Akses Informasi Publik: Studi Kasus: Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Hafida Istigfarini; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4693

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi makna fungsional izin lingkungan sebagai alat untuk mengelola ekosistem hidup, dengan sorotan pada kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, serta penerapan syarat-syarat khusus selama masa operasional. Di era digital, peluang untuk memantau lingkungan secara lebih efisien, memperlancar komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan akses informasi publik juga semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang memicu masalah lingkungan, menelaah kerangka hukum perizinan lingkungan, serta menelusuri dinamika akses informasi publik dalam konteks digital. Metodologi meliputi tinjauan regulasi, studi kasus digitalisasi perizinan, dan analisis data terbuka. Temuan awal menunjukkan bahwa perizinan yang rinci, penegakan konsisten, serta ketersediaan data terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, meskipun hambatan teknis dan privasi tetap perlu ditangani. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan standar interoperabilitas data, perlindungan data sensitif, serta kapasitas SDM untuk implementasi digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh informasi terkait masalah lingkungan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perizinan. Proses perizinan lingkungan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional, termasuk PP No. 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberi dampak signifikan pada lingkungan wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin lingkungan, beserta dokumen pendukung seperti AMDAL maupun UKL-UPL.
Kerangka Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia Rahayu Tia Khairani; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4705

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau kecil yang berperan strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, kedaulatan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan ekosistem, tumpang tindih regulasi, tekanan pembangunan ekonomi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum lingkungan yang berlaku dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, menelaah efektivitas implementasi regulasi, serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, di mana data diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif, dengan menekankan keterpaduan antara prinsip hukum, kebijakan nasional, praktik internasional, dan partisipasi masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2009, menyediakan landasan normatif yang kuat untuk perlindungan pulau-pulau kecil, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kelemahan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, tekanan pembangunan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berbasis data ilmiah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan praktik pengelolaan pulau kecil yang adaptif dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, serta melindungi fungsi strategis pulau-pulau kecil bagi negara.
Kedudukan Hutan Adat Nagari dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah Sumatera Barat Ilham Salsabila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; M. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4716

Abstract

Dinamika hukum yang mengatur Hutan Adat Nagari di Sumatera Barat berada dalam persimpangan antara hak ulayat tradisional dan kerangka hukum positif. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 secara fundamental telah memisahkan Hutan Adat dari Hutan Negara, menegaskan statusnya sebagai Hutan Hak milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pengakuan subjek hukum ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini bertujuan menganalisis konsistensi norma hukum positif dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ulayat Nagari. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi vertikal, di mana meskipun terdapat pengakuan konstitusional, penetapan Hutan Adat secara formal (objek) sangat terhambat oleh persyaratan birokrasi, terutama keharusan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Kelambatan ini menciptakan fenomena substitusi: Pemerintah Daerah dan MHA cenderung mengadopsi skema Hutan Nagari (HN) di bawah Perhutanan Sosial. Skema HN, meskipun lebih cepat, hanya memberikan hak kelola tanpa mengakui hak kepemilikan ulayat, yang secara de jure mempertahankan kontrol negara dan menjadi substitusi sementara atas hak konstitusional. Implikasi hukum dari kelambatan ini adalah rentannya MHA Nagari terhadap kriminalisasi saat mengelola hutan ulayatnya, menunjukkan kegagalan instrumen regulasi pasca-MK dalam menerjemahkan amanat konstitusi menjadi perlindungan hukum yang adil. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan penyelesaian Perda Pengakuan MHA dan wilayah adat untuk mengakhiri "jebakan hukum" yang merugikan.
Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Inovatif Boby Rahman; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4727

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is grounded in a strong normative framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). However, its effectiveness remains constrained by challenges in implementation. This study aims to analyze the dynamics of environmental law enforcement in Indonesia by examining the gap between legal norms and practice, institutional barriers, and potential innovations to enhance legal effectiveness. Employing a qualitative approach with a normative juridical method, the research draws on primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and official environmental reports. The findings reveal that most environmental violations are still resolved through administrative sanctions, reflecting limitations in evidence, interagency coordination, and monitoring capacity. Nevertheless, reform efforts toward data-driven and transparent supervision have begun through initiatives such as the Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Online Single Submission (OSS), and regional environmental incentive programs like PROPER. In conclusion, strengthening environmental law enforcement in Indonesia requires cross-sectoral collaboration and a paradigm shift from a punitive to a collaborative and adaptive approach to achieve ecologically just environmental governance.
Analisis Hukum Lingkungan Penambangan Emas Liar Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Sekitar Sungai Di Silungkang, Kota Sawahlunto Midratul Fardila; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4740

Abstract

Penambangan emas liar di Silungkang, Kota Sawahlunto, menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, kebisingan, serta konflik sosial-ekonomi masyarakat sekitar sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum lingkungan akibat aktivitas tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, pengamatan, pengumpulan data lapangan, serta menggabungkan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas penambangan emas ilegal dilakukan tanpa adanya izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya, mencemari sungai, mengganggu kesehatan, menimbulkan konflik sosial, dan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek namun kerugian jangka panjang. Penegakan hukum belum efektif, bahkan terdapat dugaan kolaborasi antara aparat dan penambang. Solusi yang disarankan meliputi penegakan hukum tegas, pengawasan lintas instansi, edukasi lingkungan, serta pemberian alternatif mata pencaharian untuk masyarakat terdampak. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi kebijakan pengelolaan pertambangan ilegal yang berkelanjutan.
TATA KELOLA LINGKUNGAN TERKAIT PERSAMPAHAN KOTA SUNGAI PENUH : KAJIAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE Yuli Susant; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; R Rembrandt; M. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.5997

Abstract

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih sangat umum terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Sungai penuh adalah pengelolaan sampah. penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pengelolaan sampah Kota Sungai Penuh menggunakan prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh berdasarkan tujuh prinsip utama menurut Belbase (2010. Dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga terkait, peraturan dan undang-undang, serta kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan penelitian berbasis kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Good Environmental Governance yang di Kota Sungai Penuh belum mencapai tingkat optimalnya. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun penegakan hukum, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga belum berjalan secara efektif. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar prinsip Good Environmental Governance dapat terwujud secara menyeluruh. Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan., sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.
Disharmoni Hukum Pengendalian Ruang dan Lingkungan: Evaluasi Komparatif Penertiban KKPR dan Sanksi Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Fadhilla Oktari; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6359

Abstract

Transformasi regulasi perizinan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) melahirkan dua instrumen pengendalian utama, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas sanksi Pembatalan KKPR (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021) dengan sanksi administrasi lingkungan (Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 26 Tahun 2018) dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh korporasi. Studi kasus difokuskan pada PT Agrowiratama di Kabupaten Pasaman Barat yang diduga beroperasi tanpa izin lingkungan serta memanfaatkan lahan berstatus kawasan hutan.1 Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya cacat legalitas ganda (dual legality defect) yang melibatkan pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Pembatalan KKPR terbukti lebih definitif dan cepat dalam mengakhiri operasional ilegal karena mencabut dasar penguasaan ruang, sedangkan sanksi lingkungan berperan dalam penegakan pertanggungjawaban dan pemulihan. Sinergi antara kedua instrumen menjadi kunci efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.
Dampak Penggunaan Genset Terhadap Polusi Udara Di Gedung PerkantoranJakarta Zeus Marullah Aswin; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.603

Abstract

Studi ini meneliti permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh penggunaan generator set (genset) di gedung perkantoran di Jakarta, yang menjadi salah satu sumber emisi stasioner yang sering terabaikan di kawasan perkotaan padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari emisi genset, meninjau regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi, serta mengidentifikasi solusi teknis dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka komprehensif terhadap hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih terbatas pada penetapan standar emisi tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi seperti Diesel Particulate Filters (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan biodiesel terbukti efektif dalam menekan emisi polutan. Kajian ini menyoroti perlunya kebijakan terpadu yang mengintegrasikan regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan energi perkotaan berkelanjutan.
Pengelolaan Air Asam Tambang Dalam Mendukung SDGs Sektor Pertambangan: Perspektif Hukum Lingkungan Dimas Andrianto; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.605

Abstract

Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Abdi Iswahyudi Yasril Adellia Putri Adil Mabarak Adil Mubarak Adinda Mutiara Putri Adree Octova Afifah Asriati Afriva Khaidir Ahmad Juanda Ahmad Julian, Yoga Aldri Frinaldi Alfero, M Rexsi Alhadi, Zikri Alwi Nofriandi Amanta Zahra Amini, Aisyah Ananda Rival Tama Andayani, Meri Angye Mareta Y Annisa Wahyu Utami Aprilliani, Cici Arif Rahman Hakim Arlius, Apriwandi Arraminta, Reyhan Asnil Asnil Audia, Washilla Aziza Bila Batubara, Fanny Yuliana Beta Santria Sholehah Bismihayati Bismihayati Boby Rahman Boni Saputra Dede Tri Wahyu Kotama Defriani Dwiyanti Desi Arisanti Digna Kasandra Dimas Andrianto Dona Monika Dona Restetya Donny Fernandez Dwi Finna Syolendra Edison Zelmi Egi Yoanda Endrawan, Gus Erianjoni Erianjoni Fadhilla Oktari Fadila Wahyuni Fajar Agung Mulia Fanny Yuliana Batubara Febrina, Cory Febrina, Suci Fenty Kurnia Oktorina Firman Hidayat Fitri Fitri Fitri Hartati Fitri, Lira Zana Frinaldri, Aldri Frinsis Warmansyah Genius Umar Genius Umar Gomes da cruz Fernandes, Benjamin Hafida Istigfarini Hafidh Arief Hayatul Khairul Rahmat Hendrio Fadly hendrita, juli HERMANTO, NAILUREDHA Hidayah, Syaiful Hilfa Relonius Ideal Putra Ilham Salsabila Indang Dewata Insani, Munadia Iqrima Basri Islami, Syaifuddin Jelibseda, Jelibseda Jon Kenedi Jumiati Jumiati Kiki Amelia, Kiki LAILATUL SUBHA Lince Magriasti Lince Megriasti Lismomon Nata M Rafi Ariansyah M. Fachri Adnan M. Hidayat Panuntun Muslim M. Ridha Martin Wahyunus Masnaidi B Ma’ruf, Miradzi Meri Andayani Meri Andayani Meuraksa, Irawati Mhd. Ridha Mhd. Ridha Midratul Fardila Mona Gusfira Muhamad Ali Embi Muhammad Farid Yuanda Muhammad Nasrullah Muhammad Naufal Rajif Muhammad Ridwan Muhayatul, Muhayatul Mulia, Fajar Agung NAILUREDHA HERMANTO Nailuredha Hermanto Nanda Rasifa, Julia Neliyarti Neliyarti Nora. AN, Desri Nurbit Nurbit Nurhasan Syah Ori Endrian Perdani, Agung Sandi Permata Sari, Indah Putra, Kyrie Eleison Putra, Yozarwardi Usama Putri Maharani, Friska Putri Pesi Putri, Elisa Adinda Rahayu Tia Khairani Rahayu, Youngky Gerre Rahman Arif Rahmi Putri Wirman Rama Nanda Ramadhani, Yanni Ramadhanis, Ramadhanis Randa Martha Zona Rapitos Sidiq Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt, R Rembrandt, Rembrandt Rembrant, Rembrant Ridho Syofianto Rina Nurlaeli Rindi Genesa Hatika Riri Rahmahwati Joni Riswanto ., Riswanto Rizki Amelia Sasqia Putri Romiyadi Sandro Datamora Santika, Nola Sari, Elvia Siskha Sati’at, Nur Anisa Siregar, Dewi Rahmadani Siti Aisyah Siti Aisyah Sri Okto Berta Sri Wahyuni Suci Mardiyah Susilastri Susilastri Syafri, Rifki Randa Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Trismadi Pranata Tris Umar, Genius Umar, Iswandi Utami, Annisa Wahyu Vandri Ahmad Isnaini Washilla Audia Wijaya, Agus Chandra Yanni Ramadhani Yaumal Arbi Yefnika Fazira Yersa Novellina Putri Yoanda, Egi Yoszi Mingsi Anaperta Yuli Susant Yulkifli Yulkifli Yunesa Rahma Yusra Yazit Zeus Marullah Aswin Zona, Randa Martha Zuldani, Irwan Zulkarnain Agus