Articles
ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020
Diyah Intan Putri Banowati;
Puji - Astuti;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pengawasan terhadap dana desa dirasa penting untuk dilakukan mengingat kucuran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki jumlah besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan desa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang kuat dari aparat pengawas untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan didalam penggunaannya. Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang diawasi secara ketat didalam penggunaan dana desa karena Desa Kandangan selama ini sering memperbaiki NHP Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informaninforman terkait. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan disetiap tahapan mulai dari tahap pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan, sampai dengan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun didalam pelaksanaan pengawasan pada tahap pasca penyaluran masih ditemukan banyak temuan dari kesalahan administrasi dan pengembalian berkas yang dibuktikan dengan adanya catatan dalam LHP untuk dilakukan perbaikan. Pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta tertib administrasi bagi Desa
EVALUASI LELANG JABATAN CAMAT DAN LURAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Nunik Retno Herawati
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v2i2.2122
Auction of office is a form of promotion positions conducted in a transparent and selective. Transparent because it is done openly and everyone who has administrative requirements in the form of rank and class level, is allowed to register to fill vacancies available. Selective because the implementation process is done competency test or fit and proper test. By using qualitative approach and descriptive analyst method, the problem to be analyzed in this article is first: how the process of conducting the auction of Camat and Lurah office in the Provincial Government of DKI Jakarta? Second: How is the result of Camat and Lurah office auction in DKI Jakarta?The results of the research indicate that the auction process of Camat and Lurah in DKI Jakarta in 2013 has been implemented in an objective, transparent and selective manner. There are 6 (six) stages of selection that must be passed by all civil servants who participate in the auction positions at the level of Village and Sub-district are: Selection Administration, Health selection, Selection Knowledge, self-SWOT Paper and Vision Mission, Psychological Test and Interview. The result of Camat and Lurah office auction shows that from 282 candidates only 5 people or about 12.50% candidates for subdistrict heads who have competence deserve to be subdistrict head. While that does not have the competence of 168 people or 59.57%. Of the 322 candidates only 28 candidates who have the competence Lurah decent competence to Lurah.Auctions even though the position is believed to be transparent and selective and done in a processional, there is one value that is less than the process Lelang Position, namely the absence of a participatory concept. This means that in some stages the public/public can actually be included, at least provide an open response to the candidates elected and appointed officials.
ANALISIS PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021
Bagus Utama Aditya Putera;
Teguh - Yuwono;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan teori Smart City dalam menganalisis penerapan Smart City di Kabupaten Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan Smart City serta mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat selama proses penerapan program Smart City Kabupaten Kendal berlangsung.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan Ketua Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan program Smart City di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 terkait dengan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat empat variabel yang menjadi pokok dalam hal penerapan yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kemudian Smart City di Kabupaten Kendal masuk kedalam karakteristik Smart City, diantaranya adalah Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environtment, dan Smart Living. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan Smart City juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan penerapan Smart City Kabupaten Kendal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS
Asti - Sasmitha;
supratiwi - -;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur dalam komunikasi sudah dijalin sangat baik antara pemerintah pusat dengan instansi lainnya, sumber daya manusia yang ada bersikap jujur berkomitmen dan masih bersinergi dalam bekerja namun masih ditemukan sumber daya manusia yang memiliki kurang pengetahuan dalam pengembangan pariwisata dan tidak terdapat masalah anggaran. Seluruh pegawai baik Dinas Pariwata Kabupaten Lampung Timur, balai Taman Nasional Way Kambas, dan instansi terkait sudah bersikap jujur, berkomitmen, dan demokratis, dan dalam pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki SOP mengenai kerja sama. Factor pendukung yang dihadapi adalah koordinasi yang baik antar intansi, adanya zona pemanfaatan yang dapat dimanfaat untuk pengembangan wisata, dan komitmen pegawai dalam mengembangkan objek wisata Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, faktor penghambat yang di hadapi antara lain kurangnya kualitas sumber daya atau pegawai, kurangnya bantuan dari pihak ketiga atau mitra swasta, dan kurangnya anggaran untuk merawat dan memelihara fasilitas yang ada
Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022
Taufiqi Ilham Adzim;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022 merupakan metode seleksi yang mengutamakan calon siswa untuk mendaftar di sekolah berdasarkan jenjang pendidikan ditentukan oleh jarak dari sekolah. Dengan adanya program sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022, masyarakat akan diberikan pemerataan pendidikan dan stigma terkait sekolah unggulan dan non unggulan akan dihilangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zonasi SMA PPDB Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Saat pelaksanaannya, penting untuk memahami hambatan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang, serta upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenkan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya. Rekomendasi yang peneliti berikan kepada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah memperbaiki pelaksanaan program kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 dan mengevaluasi. Pada tahun kedepan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2022 dan seterusnya bisa lebih baik dan terpenuhi ukuran dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.
Komunikasi Politik Pasangan Hafidz-Hanies Dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020
Bagus Wahyu Setyawan;
Teguh - Yuwono;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini membahas tentang komunikasi politik pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi Politik dalam kontestasi Pilkada merupakan suatu proses yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh bagi setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena proses komunikasi politik menyangkut kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan media informasi. Dalam penelitian ini analisis data meliputi, analisis dan interpretasi, interpretasi langsung, menetapkan pola dan mencari korespondensi langsung serta generalisasi natural.Penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dan metode komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies berhasil dilakukannya hal ini dibuktikan dengan kemenangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020. Komunikasi politik Hafidz-Hanies kepada partai politik merupakan proses awal terbentuknya koalisi Rembang Gemilang yang diusung oleh 4 partai yaitu PPP, PKB, PDI Perjuangan dan Golkar, 4 partai pengusung tersebut secara mayoritas menguasai kursi parlemen di Kabupaten Rembang dengan jumlah kursi 25 dari 45 kursi DPRD Kabupaten Rembang. Pasangan Hafidz-Hanies berhasil melakukan komunikasi politik kepada partai-partai pengusung, dengan dilihat dari pesan politiknya dalam menyampaikan informasinya kepada partai pengusung, cara mengajaknya kedalam koalisi, permyataan politik yang dilontarkannya kepada partai pengusung serta tidak adanya intimidasi dari Hafidz-Hanies kepada partai politik untuk mengusungnya. Hafidz-Hanies dalam komunikasi politiknya kepada masyarakat juga terjalin dan terlaksana dengan baik. Dari pesan dan metode yang dilakukannya sangat cukup untuk memikat hati masyarakat Kabupaten Rembang untuk memilihnya dalam Pilkada Kabupaten Rembang. Penyampaian informasi dengan baik, tawaran dan ajakan yang diberikan kepada masyarakat yang sangat relevan, penyataan politik yang dilontarkan kepada masyarakat dengan baik serta tidak adanya intimidasi yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies untuk memilihnya menjadikan proses komunikasi politik yang dilakukan Hafidz-Hanies telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan kemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Rembang Tahun 2020.Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Hafidz-Hanies dalam Pilkada Kabupaten Rembang telah berjalan dengan baik. Meskipun kemenangannya tipis dengan selisih 1,4% namun secara mayoritas masyarakat Kabupaten Rembang telah menghendaki Hafidz-Hanies untuk memimpin Kabupaten Rembang mendatang. Proses kemenangan ini tidak luput dari proses komunikasi politik yang baik yang dilakukan oleh Hafidz-Hanies
EVALUASI KEBIJAKAN PANCA PROGRAM UNGGULAN BUPATI JOKO SUTOPO DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 – 2020
Febi - Wulandari;
dewi - erowati;
Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Tingginya angka kemiskinan serta buruknya pembangunan di Kabupaten Wonogiri menjadi latar belakang dirumuskannya kebijakan panca program unggulan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggapi permasalahan tersebut di bawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo tahun 2016 – 2020 merumuskan kebijakan yang dikenal dengan panca pogram unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan panca program unggulan di masing – masing program sudah berjalan. Program pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar tradisional, kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan pertanian sudah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus serta mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Wonogiri ke arah yang lebih baik, meskipun di dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa program yang berjalan kurang optimal seperti program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan program pembangunan pertanian. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program, melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani
MENJADIKAN PEMILIH PEREMPUAN KOTA SEMARANG YANG CERDAS MEMILIH DALAM PEMILU SERENTAK 2019
Fitriyah Fitriyah;
Puji Astuti;
Dewi Erowati;
Nunik Retno Herawati;
Priyatno Harsasto
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 1, No 3 (2020): Juni 2020
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.435 KB)
The 2019 general election was the first simultaneous election, besides the voter turnout of Semarang City in the last election did not reach the KPU RI's target of 77.5%. This election socialization program was to increase the quantity and quality of voter turnout. The number of women voters in the City of Semarang is greater than men, so women are the target group. This program chose "Kelompok Arisan PKK RT" (neighborhood group) as the target group. Every neighborhood in Semarang has that group, whose members are housewives, who regularly hold monthly meetings. The program chose purposefully three "Kelompok Arisan PKK RT". The Implementation of the program through collaboration with members of the "Relasi" of KPU of Semarang City. The method used is a lecture, dialogue, and questions and answers. The results stated that the election socialization for the "Kelompok Arisan PKK RT" was able to increase the knowledge of women voters about the general election simultaneously.
PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PILKADA SERENTAK
Supratiwi Supratiwi;
Nunik Retno Herawati;
Priyatno Harsasto;
Fitriyah Fitriyah;
neny marlina;
dian iskandar
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 2, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.477 KB)
|
DOI: 10.14710/jpv.2021.9583
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan politik yang menyasar mahasiswa sebagai target grup berbentuk sosialisasi. Kegiatan pengabdian ini masuk dalam kategori sosialisasi politik tidak langsung karena menggunakan new era media secara daring dengan memanfaatkan platform Youtube sebagai channel untuk menyampaikan pesan pendidikan politik. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu survey dan sosialiasi. Survey dilakukan untuk mengetahui konsep partispasi politik target group, sementara sosialisasi ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan politik dan juga meningkatkan kesadaran atas kewajiban sebagai warga Negara. Ujung pendidikan politik ini adalah pada eskalasi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi dalam cycle election, karena partisipasi politik merupakan salah satutolak ukur demokrasi dan sangat penting dalam menghidupkan roh demokrasi suatu Negara.Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pendidikan politik yang menyasar mahasiswa sebagai target grup berbentuk sosialisasi. Kegiatan pengabdian ini masuk dalam kategori sosialisasi politik tidak langsung karena menggunakan new era media secara daring dengan memanfaatkan platform Youtube sebagai channel untuk menyampaikan pesan pendidikan politik. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu survey dan sosialiasi. Survey dilakukan untuk mengetahui konsep partispasi politik target group, sementara sosialisasi ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan politik dan juga meningkatkan kesadaran atas kewajiban sebagai warga Negara. Ujung pendidikan politik ini adalah pada eskalasi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi dalam cycle election, karena partisipasi politik merupakan salah satutolak ukur demokrasi dan sangat penting dalam menghidupkan roh demokrasi suatu Negara.
Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi
Nunik Retno Herawati
JURNAL ILMU SOSIAL Volume 16, Issue 2, Year 2017
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (851.1 KB)
|
DOI: 10.14710/jis.16.2.2017.72-93
Under Law 23 of 2014 on Regional Government, there is a change in the distribution of functions in the management of education. High education previously managed by district / municipality governments turned to the provincial government. This article aims to analyze teachers management before and After the transition of the high education authority of the Regency / City government to the Provincial Government of Central Java using political perspective. Decentralization system has basically opened wide opportunity for each region to play a bigger role, including in the management of teachers in the District / City. Domination of the Head of Region is very visible in the process of recruitment, selection, payroll, career development, placement, mutation and Evaluation Performance Teacher District / City. The recentralization of high education authority, especially the management of teachers at the Provincial Government level, is expected to minimize the occurrence of education politicization at the district / municipality level.