Articles
<![CDATA[PUBLIC POLICY AND RELIGIOUS CONFLICT IN INDONESIA: THE CASE OF AHMADIYAH ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.197 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10541
<![CDATA[among conflict cases is Ahmadiyah sect as struggling minorities who spreading their influence in the middle of Sunni Islam majority. The conflict escalated and manifest in violence during the 2000s. The government eventually enacted Joint Ministerial Decree (SKB 3 Menteri) in 2008, which constrained preaching activities of Ahmadiyah who being accused of heresy. However, the decree did not stop the violence against Ahmadiyah. The conflict of Ahmadiyah was not solely about the heresy that charged on the Ahmadis, but also involving the contest of values, ideas, and authority between the liberal and pluralist Muslim groups versus the conservative Muslim groups. While the policy embodies controversial state as it perpetuates majority domination as well as close opportunities for constructive dialogues between the conflicting parties, this article views it as a resolution to anticipate the worst scenario. Therefore, the state's role as a policy maker is stillneeded to actualize social order, national stability and keep the democratic life under control.]]>
<![CDATA[PEMBELAHAN IDEOLOGI, KONTESTASI PEMILU, DAN PERSEPSI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL: SPEKTRUM POLITIK INDONESIA PASCA 2014? ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>;
<![CDATA[Junaidi -]]>;
<![CDATA[Heni Ismiati]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 1 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.023 KB)
|
DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480
<![CDATA[Keamanan geopolitik dan sentimen keagamaan menjadi isu politik yang mencuat di Indonesia pasca 2014. Semenjak Joko Widodo menjadi presiden, isu kedekatannya dengan China seringkali dikemas sebagai citra yang negatif terhadap pemerintahannya. Di sisi lain, menguatnya pengaruh China di Asia Tenggara turut mempengaruhi perubahan peta ekonomi politik di Indonesia. Investasi dan dana pinjaman dari China meningkat tajam yang diiringi kompensasi proyek infrastruktur yang diberikan kepada China. Akan tetapi, memori kolektif masyarakat Indonesia terkait identiknya China dan komunisme menyulut kekhawatiran bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Secara kebetulan, persaingan Gubernur Jakarta 2017 yang diikuti oleh Basuki Tjahaya Purnama, petahana kuat berlatar etnik China yang diusung oleh partai pemerintah (PDIP), menjadi momentum yang membangkitkan komponen Islamis yang sudah menaruh curiga terhadap kebangkitan PKI. Artikel ini menelaah bagaimana faktor menguatnya pengaruh China dan kedigdayaan politik PDIP membentuk pusaran konflik aliran antara nasionalis kiri dengan kanan Islamis yang membawa kerawanan keamanan di Indonesia pada level lebih tinggi. ]]>
<![CDATA[STRATEGI KPU KOTA DEPOK DALAM MENYOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[linda rahmawati]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>;
<![CDATA[Antik Bintari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.77-87
<![CDATA[Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi dan sempat masuk dalam kategori zona merah. Sementara itu, Kota Depok menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Desember 2020, sehingga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih demi menciptakan Pilkada yang berintegritas dan melindungi keselamatan seluruh peserta penyelenggra pemilu, KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di tengah pandemi bersama tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu pertama mengembangkan strategi komunikasi dan teknis untuk mendorong minat dan memberikan kemudahan layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara memaksimalkan sosialisasi online dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan memberi masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara jaminan kesehatan bagi setiap pemilih.Kata kunci : Covid-19, Sosialisasi Politik, Pilkada, Partisipasi Pemilih]]>
<![CDATA[Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election ]]>
<![CDATA[Herdiansah, Ari Ganjar]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Vol. 4, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper offers an analysis of convergent political participation in Indonesia, which is represented by the strengthening role of partisan volunteers in elections. Using the library research method, this paper explains why partisan volunteers present strategic positions in elections, especially in 2019. The results of this research reveal that the strengthening of the positions of partisan volunteers in elections is driven by the level of public trust in weak political parties in a strict and complex multiparty system, the emergence of flexible and civic-style political participation, and the co-optation of the voluntary understanding and function by political parties to reach undecided voters. The existence of volunteers was initially based on the antithetical spirit of an elitist political process, but later became a complementary element for political parties in the effort to win elections. Consequently, the involvement of partisan volunteers can lead to transactional politics and signifies a shift in the meaning of volunteers to that of a pragmatic arena.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI MODEL REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI ]]>
<![CDATA[Ratnia Solihah]]>;
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36985
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi pada partai-partai politik selama ini di masa reformasi, salah satunya dipicu oleh permasalahan manajemen partai politik, baik terkait krisis kepemimpinan partai politik, konflik internal partai politik, fenomena calon/kandidat dalam kontestasi pilkada yang mengarah pada politik dinasti atau fenomena calon tunggal, kurangnya kapasitas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controlling); serta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.Ppersoalan internal dan eksternal partai tersebut disebabkan oleh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim PPM melakukan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan KKN Integratif Virtual Unpad. Kegiatan PPM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi model rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang dalam implementasinya diperkaya dengan sosialisasi rekrutmen dan kaderisasi Organisasi Kemasyarakatan, khususnya HMI untuk lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi sasaran subyek PPM yaitu kalangan aktivis politik, pemuda dan mahasiswa di lingkungan wilayah tempat tinggal mahasiswa yang ikut seta dalam PPM dosen maupun mahasiswa di lingkungan Unpad. ]]>
<![CDATA[Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Digital di Desa Gudang Kabupaten Sumedang ]]>
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>;
<![CDATA[Hendra Hendra]]>;
<![CDATA[Wawan Budi Darmawan]]>
<![CDATA[ E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 13, No 3 (2022): E-DIMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/e-dimas.v13i3.5493
<![CDATA[Kewirausahaan identik dengan proses perancangan, peluncuran, dan pelaksanaan bisnis baru yang dibangun melalui jiwa kemandirian dan kapasitas mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini, bentuk kewirausahaan berbasis daring telah menjadi salah satu solusi penting dalam mendorong perekonomian. Dengan mengolah dan mengelola sumber daya yang ada di desa, baik manusia, alam, maupun bahan produksi, warga desa diharapkan meningkatkan taraf kesejahteraan. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pendampingan pengembangan kewirausahaan berbasis online yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas Padjadjaran di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi dengan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) selama Juli 2019. Adapun target sasarannya adalah warga Desa Gudang yang telah memiliki usaha dan potensi usaha yang kemudian difasilitasi pemasarannya oleh tim KKN melalui media daring, antara lain laman situs toko daring dan media sosial (Facebook dan Instagram). Dari hasil kegiatan ini, disimpulkan bahwa unit-unit usaha desa memiliki peluang usaha yang menjanjikan apabila pengelolaannya tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga memanfaatkan model daring.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA ]]>
<![CDATA[Caroline Paskarina]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 4 (2022): Desember, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i4.36717
<![CDATA[Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman empirik yang dapat melengkapi proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum Program Studi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain terkait dengan pengaturan proporsi mata kuliah, Satuan Kredit Semester, dan konversi atau pengakuan aktivitas mahasiswa di luar kampus ke dalam Satuan Kredit Semester. Workshop yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.This article discusses the results of the implementation of community service activities in the form of a Political Science curriculum design development workshop in the context of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Independent Learning-Independent Campus). Enactment of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education encourages study programs to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held outside the study program, which aims to provide students with empirical experience that can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those related to setting the proportion of courses, semester credit units, and the conversion or recognition of student activities outside the campus into semester credit units. The workshop, which was held together with the Association of Indonesian Political Science Study Programs, concluded that the curriculum design in the context of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka could be an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening networks and inter-institutional cooperation so that these advantages can also be recognized nationally and internationally.]]>
<![CDATA[Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad Choirullah Pulungan]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.]]>
<![CDATA[GERAKAN LINGKUNGAN DAN PARTAI POLITIK: STUDI TENTANG PERJUANGAN WALHI DALAM PEMBENTUKAN PARTAI HIJAU INDONESIA ]]>
<![CDATA[Irhash Ahmady]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>;
<![CDATA[Husin Al-Banjari]]>
<![CDATA[ PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 3 No. 1 (2022): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33822/jpds.v3i1.5959
<![CDATA[Pendirian Partai Hijau Indonesia (PHI) dipandang sebagai kemajuan penting dari green politics politics, suatu gerakan dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan yang berakar pada pelestarian lingkungan, keadilan sosial tanpa kekerasan, dan demokrasi kerakyatan/akar rumput. Artikel ini menganalisis peran dari organisasi gerakan lingkungan, yang dalam konteks ini adalah Wahala Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam mendorong pembentukan PHI yang melibatkan kontestasi ideologi lingkungan di internal WALHI. Penelitian ini dibangun menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh WALHI, PHI, dan studi dokumentasi terkait proses pendirian PHI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian PHI oleh WALHI berasal dari pemikiran persoalan lingkungan yang terintegrasi dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Buruknya produk politik dalam urusan tata kelola lingkungan menjadi dasar dan strategis untuk memperkuat green politics di Indonesia. Proses politik tersebut diharapkan melahirkan tata kelola lingkungan yang mengusung nilai-nilai sustainability. Dalam pendirian PHI, WALHI berperan sebagai kelompok kepentingan yang tidak memilih untuk melebur menjadi partai politik. Konsistensi WALHI dalam mempertahankan kedudukannya sebagai organisasi non pemerintahmembuat mereka lebih leluasa dalam melakukan kerja-kerja green politics. Namun, proses tersebut telah melalui serangkaian kontestasi ideologi di kalangan internal WALHI terutama di antara kelompok pro politik praktis dan kelompok pro gerakan lingkungan]]>
<![CDATA[Participation of the Kalitanjung Indigenous Community in Supervision of the 2019 Election in Banyumas Regency ]]>
<![CDATA[Yon Daryono]]>;
<![CDATA[Wahju Gunawan]]>;
<![CDATA[Ari Ganjar Herdiansah]]>
<![CDATA[ Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy Vol. 2 No. 2 (2022): Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy ]]>
Publisher : <![CDATA[Association for Elections and Democracy (Perludem) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indigenous communities in elections in Indonesia are very important for the legitimacy of the election results. The role of indigenous communities has often been used for voter participation. However, election organizers, political parties, and the government rarely discuss the role of indigenous communities as election monitors or supervisors. This article outlines how the involvement and civic engagement carried out by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) contributed to the participation of the Kalitanjung indigenous community in the supervision of the 2019 presidential and legislative elections. This study employs a qualitative method with data collection techniques through interviews and literature studies. The conclusion of the results of the study shows that the indigenous people of Kalitanjung have already obeyed norms, cultures, and traditions about behaving kindness according to the message of the lelulur, such as steadfast waton (obedient to the leader and the legitimate government), not jumawa (arrogant), not disbursing (taking the goods and rights of others), and being ready to die as cool as urip (can die at that time) if it violates the rules. They also respect state regulations in the form of election laws in their capacity as Indonesian citizens.]]>
