Claim Missing Document
Check
Articles

The Need For A MUI Fatwa On People With Disabilities Rizani, Akhmad Kamil; Kharlie, Ahmad Tholabi; Maggalatung, A Salman; Pelu, Ibnu Elmi Acmad Slamat; Dakhoir, Ahmad; Darojat, Much Hasan
SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/shahih.v9i2.10112

Abstract

This article explores the need for an MUI fatwa on persons with disabilities. Humans are creatures of God who are created to have a set of rights as humans that must be safeguarded and protected. Islam recognizes and respects the existence of people with disabilities and upholds their rights. This is because Islam encourages its followers to have compassion and love for all humanity. The method used in this research is qualitative research with a literature study research type. The literature research approach involves collecting and analyzing data from various literature related to the need for an MUI fatwa on persons with disabilities. The result of this research shows that the need for an MUI fatwa on persons with disabilities serves as an effort to increase the awareness of all Indonesian people, especially Muslims, about the importance of showing respect and value to persons with disabilities as humanitarian brothers, national brothers and even Islamic brothers. It can also be used to strengthen the rights of persons with disabilities in various fields and encourage the creation of an inclusive environment.
Conceptual Integration Model of Good Governance and Qur’anic Leadership in Islamic Education Junaidi, Achmad; Pelu, Ibnu Elmi A.S
Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/di.v13i1.16014

Abstract

This study aims to develop a conceptual model that integrates the principles of good governance with the values of Qur’anic leadership in the effort to transform the quality of Islamic education. In the context of globalization challenges and the crisis of educational leadership, this concept is expected to serve as both a normative and applicative strategy to strengthen the governance of Islamic educational institutions with an emphasis on accountability, participation, and justice. A qualitative-conceptual approach is employed, utilizing literature review on good governance theory, Qur’anic verses on leadership, and contemporary Islamic education literature. The findings indicate that such integration can provide a model of educational leadership that is not only efficient in managerial terms but also deeply rooted in Islamic spiritual and moral values. This study offers a new insight: the principles of good governance can be rearticulated through Qur’anic values, resulting in an educational governance framework that is both systemically effective and grounded in strong moral and spiritual foundations. Practical recommendations include strengthening the leadership capacity of school principals, embedding Qur’anic values in school governance, and implementing value-based management training. This research is limited to a conceptual study without empirical testing. Therefore, future research is recommended to validate the model through field studies across various levels of Islamic educational institutions and to develop integrative-based quality evaluation instruments.
Abortion in Review of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Rizani, Akhmad Kamil; Pelu, Ibnu Elmi A.S; Darojat, Much Hasan
FENOMENA Vol 16 No 2 (2024): FENOMENA VOL 16, NO. 2, 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/fj.v16i2.7527

Abstract

Abortion as a practice of termination of pregnancy is not a foreign concept in our society. Abortion is a controversial issue because it is related to religion and health issues. The opinions of scholars of the fiqh madhhabs on abortion differ. Over twenty-two years, the Indonesian Ulema Council has made decisions on abortion. This shows that there are pretty complex issues in the practice of abortion. This research is a literature review that is descriptive-analytic. This literature research uses written sources, such as books and various other literature related to the reasoning of the MUI fatwa on abortion. The result of this research is that MUI uses the tarjih method in collecting and identifying the opinions of the scholars of mazhab in determining fatwa related to abortion.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Fraud: Peran Kompetensi, Independensi, dan Objektivitas Auditor Internal pada Instansi Pemerintah Siti Ayumi Sabrina; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.529

Abstract

Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya negara. Auditor internal memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dengan menilai sistem pengendalian internal yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian fraud, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajerial, dan kelemahan budaya organisasi, maupun faktor eksternal seperti kelemahan sistem hukum dan ketidakstabilan politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengendalian fraud dan peran auditor internal dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud, diperlukan penguatan kompetensi auditor internal, peningkatan dukungan dari pimpinan, serta pembaruan sistem hukum dan regulasi yang ada.  
PRAKTIK PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI SUKU ADAT MELAYU NANGA BULIK Asmarita; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.431

Abstract

Praktik pelangkahan adat melayu di Nanga Bulik masih menjadi adat istiadat yang kuat di dalam masyarakat, secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan pelangkahan tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan jika dalam praktiknya memberatkan salah satu pihak dan memberatkan pelaksanaan pernikahan.
PEMENUHAN HAK PSIKOLOGIS ANAK YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Muhammad Ajiseftian Suryatama; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya. Menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian memaparkan: Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya sangat krusial dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kebijakan komprehensif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada anak-anak di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling dan terapi harus diutamakan dengan akses yang mudah dan gratis, sementara peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak korban. Selain itu, pelatihan bagi tenaga profesional seperti pendidik dan petugas sosial diperlukan untuk mengenali dan menangani trauma yang dialami anak-anak. Dalam konteks maqashid syariah, perlindungan terhadap lima aspek utama agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, membantu anak-anak pulih dari trauma dan membangun masa depan yang lebih baik.
KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN BANTUAN SOSIAL: TINJAUAN VASEKTOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Roby; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.511

Abstract

Program vasektomi yang disertai insentif bantuan sosial bagi pria miskin di Indonesia memunculkan ketegangan antara efektivitas pengendalian penduduk dan keharmonisan norma syariah. Artikel ini mengkaji legalitas vasektomi permanen menurut hukum keluarga Islam dan menilai keselarasan kebijakan negara dengan nilai maqāṣid al sharīʿah, khususnya ḥifẓ al nasl (perlindungan keturunan). Penelitian menggunakan pendekatan normatif doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap regulasi BKKBN, fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur fikih keluarga, serta data lapangan sekunder tentang motivasi ekonomi peserta vasektomi. Hasil menunjukkan bahwa (1) sterilisasi permanen tanpa indikasi medis mendesak dipandang bertentangan dengan hak reproduksi dalam hukum Islam; (2) skema insentif sosial mendorong keputusan vasektomi karena motif ekonomi, bukan edukasi kesehatan; dan (3) absennya dialog mendalam antara pembuat kebijakan dan otoritas keagamaan memperlebar jurang penerimaan masyarakat. Artikel merekomendasikan kebijakan kontrasepsi sementara yang lebih sesuai syariah, edukasi reproduksi berbasis nilai agama, dan kolaborasi intensif negara ulama untuk menghasilkan regulasi sensitif budaya.
PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT KOTAWARINGIN TIMUR TERHADAP MITSAQAN GHALĪẒAN DALAM PERNIKAHAN Achmad Rahmani; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.518

Abstract

g
PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU KARENA KRIMINALITAS: SINERGI MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUNUHAN ORANG TUA Ira Zulfia Kausar; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.552

Abstract

Fenomena anak yatim piatu akibat tindak pidana pembunuhan dalam keluarga merupakan isu krusial yang masih belum memperoleh perhatian memadai dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat kekerasan domestik menghadapi trauma psikologis mendalam, keterlantaran, dan risiko penelantaran hak-hak dasarnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hukum dan psikososial terhadap anak yatim piatu karena kriminalitas, mengevaluasi peran masyarakat sipil dalam intervensi sosial dan advokasi, serta merumuskan bentuk sinergi ideal antara negara dan komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, studi literatur, dan pemetaan kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi ekstrem ini, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menjangkau korban melalui program pemulihan dan advokasi kebijakan. Kolaborasi yang terstruktur antara negara dan masyarakat sipil, seperti dalam program ATENSI Anak dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat komunitas, menjadi model strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan inklusif.
EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN OCSEA (ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE) DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH Anis Aprilia; Ibnu Elmi as Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.558

Abstract

The advancement of digital technology presents a dual impact on children—on one hand, it offers vast opportunities for learning and interaction; on the other hand, it exposes them to serious threats such as Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Central Kalimantan, with its vast geographical area, uneven digital literacy, and limited surveillance infrastructure, is particularly vulnerable to such online crimes. This article aims to examine the effectiveness of the Regional Office for Women and Children Protection (DPPA) in preventing and responding to OCSEA in Central Kalimantan. Using a descriptive-analytical approach, the study highlights four key strategies implemented by the DPPA: public education campaigns, cross-sector collaboration, complaint and victim support services, and local policy advocacy. Findings indicate that while the DPPA has initiated various programs, their overall effectiveness remains low due to limitations in human resources, funding, infrastructure, and inter-agency coordination. Strengthening institutional capacity, expanding outreach, and developing specific local regulations are essential to building a more robust child protection system against online sexual crimes.