Articles
<![CDATA[PERANAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues) ]]>
<![CDATA[Kasmawati Kasmawati]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peranan perangkat kampung berperan dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan serta mengacu pada buku-buku dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues belum berperan secara maksimal. Adapun faktor yang menghambat peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, dana kampung tahap I terlambat diterima oleh kampung, satuan harga dari sebagai acuan bagi kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung belum tersedia, kurangnya pengawasan terhadap peranan perangkat kampung sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, dan regulasi yang dianggap menyulitkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan peranan perangkat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung adalah meningkatkan kompetensi perangkat kampung dalam mengelola keuangan kampung, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kampung. Diharapkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dapat memberikan pelatihan khusus kepada perangkat kampung terkait dengan pengelolaan keuangan kampung sehingga perangkat kampung dapat mengelola keuangan kampung sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Analisis Pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Pocut Navieza]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>;
<![CDATA[Helmi]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Policy Issues Volume 1, No 2 (2021): July-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Pencerah Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Based on the Regulation of Republic of Indonesia Government No. 18 of 2003 concerning the Transfer of the Capital of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon, thus it need to be moved immediately. However, the transfer of the administrative center of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon was not optimal and had a negative impact on the slow access to public services, negative development of economic growth, and hindered development of North Aceh Regency itself. This study aims to determine and explain the cause of the delay in moving the Administrative Center of North Aceh Regency from Lhokseumawe City to Lhoksukon City. Method in this research uses a qualitative study with descriptive approach. The data were obtained from the results of field research based on observations, interviews with relevant informants, documentation, and literature. The theory used in this research is the theory of public administration and public service. The results showed the delay in moving the Government Administrative Center of North Aceh Regency due to the absence of supporting tools for public services, limited budget allocations, and the political reasons for controlling the assets of North Aceh Regency in Lhokseumawe City. Then the process of implementing the transfer of the Regional Work Unit (RWU) to date from 26 RWU, only 6 RWU which have been moved to Lhoksukon, and this has resulted in the inefficiency of services provision. It is recommended that the North Aceh government in providing public services to the community must prioritize good public service standards in accordance with the principles of good and right public services. In providing services, the government as the service provider must prioritize the public interest and not make the excuse that there is no means of supporting public services as an obstacle to the ongoing process of public service. Then it is expected that regional governments increase budget allocations to meet the needs of moving the administrative center of North Aceh Regency. As well as immediately transferring assets so that Government Regulation No. 18 of 2003 can be fulfilled]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Zulyani Mahmud]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>;
<![CDATA[Suhaimi Suhaimi]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v4i2.26478
<![CDATA[This article discusses and describes the task of the Banda Aceh Special Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfilling the rights of children in lpka. Law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system in Article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to conduct recreational activities, but in fact the fulfillment of children’s recreational rights has not been carried out to the maximum while in LPKA. The research method used is empirical juridical research method. The results showed the granting of Recreational Rights has not been running optimally, from within the LPKA is done by giving a schedule of play to students on holidays, activities carried out are playing volleys and playing musical instruments, activities outside lpka is to be a guest at discussion events held by other parties. not clearly regulated how the granting of recreational rights, the granting of recreational rights is done only on the basis of the policy of the Head of LPKA. Inhibitory factors in the absence of a special budget for the granting of recreational rights.Keywords: Fullfillment; Right; Recreational; Child Prisioner.Artikel ini membahas dan menganilis tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan pemberian Hak Rekreasional belum berjalan maksimal, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain kepada anak didik di hari libur, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi yang di selenggarkan pihak lain. tidak diatur secara jelas bagaimana pemberian hak rekreasional tersebut, pemberian hak rekreasional dilakukan hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. Faktor Penghambat tidak adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional.Kata Kunci: Pemenuhan; Hak; Rekreasional; Narapidana Anak.]]>
<![CDATA[PRINSIP PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA ULIL AMRI DALAM PENENTUAN HUKUMAN TA’ZIR, MACAMNYA DAN TUJUANNYA ]]>
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (732.814 KB)
<![CDATA[Prinsip pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada ulil amri. Salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukuman ta’zir. Penguasa dapat menentukan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera, dengan memperhatikan keaadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada. Bagaimanakah bentuk kewenangan yang diberikan, bagimanakah jarimah dan macam-macam ta’zir yang diberikan dan apakah tujuan penentuan Hukuman ta’zir tersebut, hal ini memerlukan kajian yang mendalam, agar tidak salah dipahami. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam melakukan penentuan hukuman ta’zir, Apa saja kriteria sehingga suatu jarimah dapat dijatuhkan ta’zir, macam-macam ta’zir, serta menjelaskan tujuan penentuan hukuman ta’zir tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mentelaah bahan-bahan atau literatur yang ada berupa buku-buku, kitab-kitab, dan bahan yang berasal dari media lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH ]]>
<![CDATA[YUNITA YUNITA]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2452
<![CDATA[Islam prohibits human beings from destructing the environment which can provide detrimental effects on their lives and other creatures. The primary sources of Islamic teachings are Al Qur’an and Al Hadist as well as ijtihad (Fiqh). Fiqh as an Islamic jurisprudence is applied based on the development of the community in the context which derives from the authentic dalils from Islamic sources. In the Fiqh, so-called Fiqh Siyasah, the government plays a vital role in designing policy to align with and capitalize on environmental sustainability. So does Fiqh of the environment. It describes how Islam governs environmental management, so that it can be maintained and preserved from the destruction which can be harmful to human beings and other creatures in this world. This article aims to elaborate some Islamic principles concerning the guidance of environmental management issues which have to be followed by human beings to preserve their dignity and integrity as well as to protect nature and other creatures as a sign that they are indeed the best creation of all.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh ]]>
<![CDATA[Amalia Mukhtar]]>;
<![CDATA[Mahfud mahfud]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2505
<![CDATA[Pasca perdamaian Aceh tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pembentukan Komisi Kebenaran merupakan salah satu metode pelaksanaan tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggran Hak Asasi Manusia masa lalu (selama konflik aceh berlangsung) menjadi salah satu materi penting aturan tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 229 dan 260. Salah tugas utama KKR Aceh adalah menyusun rekomendasi reparasi terhadap korban. KKR Aceh telah merekomendasikan 245 orang untuk ketegori reparasi mendesak dan pada akhir masa jabatan Komisioner KKR Aceh periode 2016-2021 telah menyerahkan sebanyak 5.178 data korban untuk kebutuhan rekomendasi reparasi yang komprehensif. Rekomendasi Reparasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Kajian ini menggunakan pendekata normatif dan historis dengan menitik-beratkan pada realitas pemberlakuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah aceh untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi KKR Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah menyusun rekomendasi reparasi, Selanjutnya rekomendasi reparasi tersebut dilaksnakan oleh pemerintah Aceh, dan yang terakhir konsep pelaksanaannya yaitu pemerintah Aceh dapat melakukan instruksi kepada satuan kerja pemerintah Aceh terkait untuk melaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban sesuai rekomendasi komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh. ]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik ]]>
<![CDATA[Mukhlis Mukhlis]]>;
<![CDATA[Eddy Purnama]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.806 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v3i2.12443
<![CDATA[Pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 menyangkut pembatasan hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tentu akan berpengaruh pada undang-undang lain. Baik undang-undang yang sudah ada maupun yang akan dibentuk karena berkaitan dengan sifat final dan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2017 muncul undang-undang baru yang memuat kembali pembatasan hak mantan narapidana yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga menarik diteliti kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional? dan apakah kekuatan putusan Mahkamah Konstistusi bisa mempengaruhi perundang-undangan lain secara keseluruhan?. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional dan pengaruh kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian perpustakaan serta informasi dari para ahli akan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang memiliki peranan setingkat dengan perundang-undangan untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas mampu mempengaruhi semua undang-undang, sehingga undang-undang yang memuat prihal yang sama dipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Disarankan adanya suatu aturan hukum yang mempertegas teknis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan dan tersedianya suatu wadah pengujian kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.The revocation of Article 67 paragraph (2) letter g in Law No. 11 of 2006 by the Constitutional Court No. 51 / Puu-Xiv / 2016 concerning restrictions on the rights of former prisoners (ex-convicts) to involve themselves to be the candidate for local election will certainly affect other laws, both the existing laws and laws that will be formed, because they are related to the final and binding characteristic on the decisions of Constitutional Court. In 2017, new law emerged which restated about the restrictions on the rights of former prisoners, namely Law No. 7 of 2017. Thus, it is interesting to investigate the position of the Constitutional Court decision in the national legal system? And whether the power of the Constitutional Court’s decision could influence other legislations as a whole or not? This study aims to examine the position of the Constitutional Court decision in the national legal system and the influence of the power of Constitutional Court decision towards the legislation. This study is conducted by using legal research methods of normative juridical. This research covers legal principles, legal systematic and level of legal synchronization. The source of data used in this research is obtained through library research and information from the experts will be analyzed by legislative approach and case approach. The results of this research indicate that the constitutional court decision is a rule that has the same level as the role of legislation to be implemented. The decision of the Constitutional Court is clearly capable of influencing all laws, so that the law that contains the same subject is certain to have no legal certainty. It is suggested that there should be a legal regulation that reinforces the technical implementation of the Constitutional Court Decision in legislation and the availability of a place for re-testing towards the decisions of Constitutional Court.]]>
<![CDATA[Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif ]]>
<![CDATA[Azzahrawi Azzahrawi]]>;
<![CDATA[Husni Djalil]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.908 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v3i2.12189
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah upaya administratif beserta permasalahan/kendala dan upaya mengatasi permasalahan/kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan beberapa pendapat para ahli serta menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dengan telah disahkannya UU AP telah melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif berupa perubahan kewenangan/kompetensi absolut dari yang semula merupakan kewenangan PT TUN menjadi kewenangan PTUN ditinjau dari pembagian sistem hukum formil materil, undang-undang dalam perspektif ilmu hukum, dan asas preferensi hukum. Kendala/ permasalahannya seperti akan lamanya proses berperkara yaitu Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Kemudian belum dibentuknya Peraturan Pelaksana dari ketentuan Pasal 129 UU ASN, akan terjadi pemeriksaan ganda terhadap sengketa kepegawaian dimaksud antara PT TUN Jakarta dengan PTUN Jakarta. upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum terhadap masalah tersebut, kemudian agar Pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana dari Pasal 129 UU ASN, serta Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Peratun agar disesuaikan kembali dengan UU AP sebagai hukum materil dari Pengadilan Tata Usaha Negara.This study aims to determine how the authority of the State Administrative Court in resolving staff disputes after administrative efforts along with problems / obstacles and efforts to overcome these problems / obstacles. This study uses a juridical normative research method that is research that examines the study of documents, which uses a variety of secondary data such as legislation, legal theory and some opinions of experts and uses qualitative analysis by explaining existing data with words or statements not by numbers. The results of this study can be concluded with the ratification of the AP Law has given birth to a new paradigm in the settlement of personnel disputes after administrative efforts in the form of absolute authority / competency changes from what was originally the authority of PT TUN under the authority of the Administrative Court in terms of formal legal system distribution in the perspective of law, and the principle of legal preference. Constraints / problems such as the length of the litigation process are the first court, appeal and cassation. Then the implementation of the Implementing Regulations from the provisions of Article 129 of the ASN Law has not been established, there will be a double examination of the personnel dispute referred to between PT TUN Jakarta and the PTUN Jakarta. efforts to overcome these obstacles, such as the Supreme Court issued a Supreme Court Regulation to fill the legal vacuum on the issue, then the Government immediately formed an Implementing Regulation of Article 129 of the ASN Law, and the Government and Parliament revised the Administrative Law to be re-adjusted to the AP Law as material law of the State Administrative Court.]]>
<![CDATA[Analisis Pemindahan Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara terhadap Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Pocut Navieza]]>;
<![CDATA[Zahratul Idami]]>;
<![CDATA[Helmi Helmi]]>
<![CDATA[ Journal of Social and Policy Issues Volume 1, No 2 (2021): July - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Pencerah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58835/jspi.v1i2.21
<![CDATA[Based on the Regulation of Republic of Indonesia Government No. 18 of 2003 concerning the Transfer of the Capital of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon, thus it need to be moved immediately. However, the transfer of the administrative center of North Aceh Regency from Lhokseumawe to Lhoksukon was not optimal and had a negative impact on the slow access to public services, negative development of economic growth, and hindered development of North Aceh Regency itself. This study aims to determine and explain the cause of the delay in moving the Administrative Center of North Aceh Regency from Lhokseumawe City to Lhoksukon City. Method in this research uses a qualitative study with descriptive approach. The data were obtained from the results of field research based on observations, interviews with relevant informants, documentation, and literature. The theory used in this research is the theory of public administration and public service. The results showed the delay in moving the Government Administrative Center of North Aceh Regency due to the absence of supporting tools for public services, limited budget allocations, and the political reasons for controlling the assets of North Aceh Regency in Lhokseumawe City. Then the process of implementing the transfer of the Regional Work Unit (RWU) to date from 26 RWU, only 6 RWU which have been moved to Lhoksukon, and this has resulted in the inefficiency of services provision. It is recommended that the North Aceh government in providing public services to the community must prioritize good public service standards in accordance with the principles of good and right public services. In providing services, the government as the service provider must prioritize the public interest and not make the excuse that there is no means of supporting public services as an obstacle to the ongoing process of public service. Then it is expected that regional governments increase budget allocations to meet the needs of moving the administrative center of North Aceh Regency. As well as immediately transferring assets so that Government Regulation No. 18 of 2003 can be fulfilled.]]>
<![CDATA[Environmental Management Based on Islamic Sharia and Customary Law in Aceh ]]>
<![CDATA[zahratul idami]]>;
<![CDATA[Israr Hirdayadi]]>;
<![CDATA[Qudwatin Nisak M Isa]]>;
<![CDATA[Alfi Rahman]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no3.2680
<![CDATA[This paper discuss how Islamic and customary laws regulate environmental management in Aceh. A qualitative approach was used by implementing a normative juridical method. First, the data from various literature or references and documents were gathered related to the topic. It was then qualitatively analysed using the concept, constitutional and historical approaches, and Islamic environmental management regulations. According to the study's findings, the Islamic Shari'a and Aceh Customary Law cannot be separated, citing the hadith Maja "Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut." All customary law-based environmental management adheres to Islamic law. In the Prophet's hadith, whoever cut the sidr tree will go to hell. Under the customary law of Aceh, it is prohibited to cut trees tualang, kemuning, ketapang, etc in the forest. Except with Keujreun's permission. According to Aceh Customary Law, anyone who keeps livestock must be careful to keep them restrictions in opening land in a specific location, such as a spring source. All humans have the legal status of muhtaram in Islamic Law, not in an honourable sense. Still, their existence must be protected as living beings as well as lifeless beings, and all must be protected by their existence rights.]]>
