Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 185 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
KEDUDUKAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM HAL PIHAK NASABAH WANPRESTASI Ketut Hari Purnayasa Tanaya; Dewa Gede Rudy; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.705 KB)

Abstract

The position of factoring company in customer breach of contracts. Factoring isa finance activity which buying the short term receivable of a company includingcharges of it. Transfer of receivables in a factoring agreement consist of several party,there are the client, the client of factoring company and costumers party. Receivablesthat arise from a transaction trade between the client and costumers party, because itneeds capital to the company, the client can sell their receivable to the companies’factor. The Research that have done with this writing is an normative legal study. Thisjournal will explain about the position of factoring company during on transfer ofreceivables in an agreement of factoring. On the other hand this journal also explainsabout the legal consequences that will occur if the debtor breach of contracts inagreement of factoring. The purpose of this research is to know and understand thepositions of factoring company party at transfer of receivable in agreement of factoring,and to know and understand about the consequence if debtor breach of contract inagreement of factoring. The position of factoring company party in transfer ofreceivable in transfer of receivable in factoring agreement as new creditor base onarticle 1400 of civil law book. The consequence that will occur in debtor breach ofcontract in factoring agreement, depends on type of factoring agreement that choose byevery party, if every party choose kind of resource factoring it will cause debtor breachof contract will responsible for customer party because of its inefficient, if every partychose kind of factoring agreement without recourse factoring it will makes only thefactoring company takes the responsible for the inability of debtor party.
KEDUDUKAN RISALAH RUPS PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ONLINE YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.213 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p19

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui upaya untuk menyelesaikan konfik norma antara pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 77 ayat (1) UUPT jo. Pasal 12 POJK 16/2020. Metode yang digunakan dalam penilisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini dilaksanakan atau diselenggarakan semata-mata terpada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada jurnal ini menggunakan jenis pendekatan perundangan-undangan (Statue Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conceptual Approach). Hasil dari pembahasan jurnal ini yakni adanya konflik norma antara UUJN dan UUPT mengenai penandatangan akta risalah RUPS yang diadakan secara online ini akan menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Dan tanggungjawab notaris apabila tetap melangsungkan pembuatan akta tersebut berdasarkan 84 UUJN maka dapat diminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. The writing of this aticle has the aim of reviewing and knowing efforts to resolve the norm conflict between the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN and Article 77 paragraph (1) UUPT jo. Article 12 POJK 16/2020. The method used in writing this journal is a normative legal research method because this research is carried out or carried out solely on written regulations or other legal materials. This journal uses a statutory approach (Statue Approach) and a legal concept analysis approach (Analytical and Conceptual Approach). The result of the discussion of this journal is that there is a conflict of norms between UUJN and UUPT regarding the signing of the minutes of the GMS which is held online will cause the deed to be legally flawed and have imperfect evidentiary power. And the notary's responsibility if he continues to make the deed based on 84 UUJN, it can be asked for reimbursement of costs, compensation, and interest to the Notary.
TANGGUNG JAWAB PROVIDER DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN YANG MENIMPA PELAKU OLAHRAGA KEDIRGANTARAAN MICROLIGHT/AUTOGYRO Nyoman Riela Pricilia; Dewa Gde Rudy; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.919 KB)

Abstract

Aero sport has been a trending sport in Indonesia since January 17, 1972 when thissport has attracted people to established Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) to held,guide, and leads other people who interested in aero sport there are still so manyquestions about the course of aero sport under FASI which is also including about theirresponsibility of damages, and losses for the athletes and/or the third party. This paperalso describes how FASI, as the provider will handle those damages and losses which ishappen to those athletes or third party by using empirical juridical approach and notethat the responsibility of the FASI against sports people is in terms of aerospaceguidance, supervision, and implementation as well as the loss of a third party FASItackle the problem of losses suffered by third parties to talk about it, weighed together,and declare whether the third party is eligible to get compensation.
PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) “DESA PEKRAMAN BEDHA” KABUPATEN TABANAN I Made Arief Mahrdyan; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.689 KB)

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan desa, berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dari krama desa, dan memberikan kredit hanya kepada krama desa. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada krama desa oleh LPD di Desa Pekraman Bedha Kabupaten Tabanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dan pelaksanaan LPDDesa Pekraman Bedha memberikan kredit dengan jaminan fidusia serta untuk mengetahui cara penyelesaian yang dilakukan terhadap krama desa sebagai debitur melakukan wanprestasi.Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada fakta dilapangan dan diperkuat dengan penelitan kepustakaan. Kata Kunci : Kredit, JaminanFidusia, Lembaga Perkeditan Desa, Desa Pekraman Bedha
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PENGUSAHA BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERDAFTAR PROGRAM BPJS MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA MARS CITY HOTEL DENPASAR I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata; Dewa Gde Rudy; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.302 KB)

Abstract

Pengusaha/pemberi kerja secara bertahap wajibmendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepadaBadan Penyelengara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut denganBPJS) sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 PP No. 84 Tahun 2013tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam prakteknyadi Mars City hotel Denpasar tidak menerapkan aturan yang ada,yaitu tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pengaturan hukumterkait dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program BPJS danBagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Mars City Hotelterhadap pekerja yang tidak terdaftar BPJS dalam hal mengalamikecelakaan kerja.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitianhukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalampenelitian diperoleh dari hasil wawancara pada HRD Mars CityHotel Denpasar dan data sekunder berasal dari penelitiankepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.*Perlindungan terhadap tenaga kerja diatur dalam Pasal 99ayat 1 UU Ketenagakerjaan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Program JaminanSosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang tidak menjalankankewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai pesertajaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasisesuai yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terdapatbeberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidakmemenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerjanya dalamProgram BPJS, diantaranya: menghemat biaya, kesadaran hukumyang kurang, ketidaktahuan pengusaha tentang peraturanketenagakerjaan yang mewajibkannya untuk mendaftarkanpekerja waktu tertentu pada BPJS.Kata Kunci : Pemberi Kerja, Tanggung Jawab, Pekerja.
RAHASIA BANK TERKAIT PERLINDUNGAN DATA NASABAH PASCA DITERBITKANNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Fabian Margiano Alexander Latubatara; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.524 KB)

Abstract

ABSTRAK Prinsip rahasia bank di Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengalami benturan secara normatif atau konflik norma pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan data nasabah yang juga sebagai wajib pajak dalam rangka upaya Pemerintah untuk mengakses informasi keuangan nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip rahasia bank pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan apa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif yang memaparkan hasil penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori kerahasiaan bank, teori mengenai prinsip-prinsip hukum perbankan dan teori mengenai kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan bank. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip rahasia perbankan masih diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan terdapat beberapa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Adapun saran dari penelitian hukum ini adalah agar pihak terkait berpedoman pada ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dalam mengakses informasi keuangan nasabah lembaga perbankan. Kata Kunci: Rahasia Bank, Kepentingan Perpajakan, Lembaga Perbankan
PENGATURAN UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) I Putu Iwan Kharisma Putra; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.607 KB)

Abstract

In an era of economic development encountered various goods and or servicesare marketed to consumers. In trade practices that harm consumers, such as thedetermination of prices of goods and the use of improperly eksonerasi clause, thegovernment had consistently sided with consumers. Thus the need for regulationto protect consumers, in the act number 8 of 1999 on the protection ofconsumers. Setting the remedy with respect to any decision of the agency’sconsumer dispute resolution which is contradictory and inconsistent in actnumber 8 of 1999 on the protection of consumers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI MERTHA SUCI BANGLI Agung Brahmanda Yoga; Dewa Gde Rudy; Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.075 KB)

Abstract

Mertha Suci is a company in Bangli which is run in food sector, expeditions, andthe arts. All of the company must gives legal protection to all its labor. Legal protection oflabor is protection so that the workers can do a decent job for humanity.The type ofresearch is field research and library researchForm of legal protection that has beencarried out in accordance with the terms are 1) Serve nutritious food and drink and bonusfor workers overtime, 3)Provide a break or leave for its workers, and 4) Give first aidfacilities. While, form of legal protection that has Number been carried out are 1) HaveNumber provide the shuttle transportation for the labor and 2) Have Number the differenttoilet for ladies and gentleman. Things that inhibit the implementation of the legalprotection are the economic orientation of the entrepreneur, the labor who are concernedwith the financial without think about the health and safety, and the absence of laws thatclearly addresses the legal protection for workers with physical disabilities, especiallyregarding the protection of wages.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN DI KOTA DENPASAR Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi; Desak Putu Dewi Kasih; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.385 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pegawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum Empiris. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung mengenai kredit, manajemen, dan dana pihak ketiga di Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar dan pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah perselisihan internal bank, pembukuan ganda, dan batas maksimum pemberian kredit.
KEBIJAKAN PENYELEMATAN BANK GAGAL SISTEMIK MELALUI MEKANISME BAIL-OUT DAN BAIL-IN Ni Nyoman Dianita Pramesti; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.856 KB)

Abstract

Makalah dengan judul Kebijakan Penyelamatan Bank Gagal Sistemik melalui Mekanisme Bail-Out dan Bail-In ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui mekanisme bail-out dan kebijakan penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme bail-ini. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas dua permasalahan utama ini adalah metode yuridis normatif, untuk mendeskripsikan adanya konflik norma yang mengatur mengenai mekanisme bail-out dan bail-in. Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua kesimpulan yaitu, mekanisme penyelamatan bank gagal sistemik melalui mekanisme bail-out diatur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU LPS sangat beresiko dan juga dapat mengarah pada ancaman tindak pidana korupsi jika terdapat kerugian Negara dalam menyelamatkan bank yang dinyatakan gagal. Sebagai solusinya, kemudian disahkan UU PPKSK yang secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran Negara (bail-in) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU PPKSK. Dengan disahkannya UU PPKSK tidak serta merta mencabut ketentuan mengenai mekanisme bail-out dalam UU LPS, sehingga terdapat konflik norma antara UU LPS dan UU PPKSK. Kata kunci: bank gagal sistemik, bail-out, bail-in
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani