Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

12.949

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum JOURNAL EQUITABLE Al-Adl : Jurnal Hukum Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Balobe Law Journal Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Soedirman Law Review SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Zulfikar Jayakusuma

Fakultas Hukum Universitas Riau

Author-ID : 291851

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 129 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

Penguatan Pemahaman Masyarakat Dan Perangkat Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Yang Berbasis Lingkungan Hidup Di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Zulfikar Jayakusuma; Gusliana HB; Davit Rahmadan; Muhammad A. Rauf
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.116 KB)

ABSTRACT Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit is an area in Kabupaten Siak that has the potential to experience abrasion, environmental pollution, forest fires and floods due to overflowing rivers. To prevent this environmental damage from continuing, it is necessary to have a policy drawn up in the form of a policy plan by the village government (kampung) which is authorized to run the wheels of government at the village level. The village has the authority to make village regulations. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management emphasizes that in order to prevent pollution and environmental damage, laws and regulations must be based on the environment. This includes village regulations that will be made by Kampung Lalang Village. Based on the background of this problem, community service activities are carried out with the aim of; Increasing the role of the community and village officials in forming environmental-based village regulations as an instrument for preventing pollution and environmental damage; Increase understanding of the community and village officials so that in making laws and regulations at the village level based on the environment; Increase the understanding of the community and village officials in understanding the importance of making and compiling village laws and regulations based on the environment in order to prevent environmental damage. Community service carried out in Kampung Lalang is carried out by the Service team using the lecture method and mentoring in training on the formation of environmentally-based village regulations. Environmentally-based village regulations are the application of basic concepts and principles of environmental protection and preservation into every drafting of Village Regulations and every village development policy. So that the end result of increasing public knowledge and understanding of environmental-based legislation is the realization of sustainable development. Keynote: Strengthening Understanding, Village Regulations, Based on the Environment. ABSTRAK Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah di Kabupaten Siak yang berpotensi mengalami bencana abrasi, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan banjir akibat meluapnya sungai. Untuk mencegah terus berlanjutnya kerusakan lingkungan hidup ini dibutuhkan kebijakan yang disusun dalam bentuk perencanaan kebijakan oleh pemerintah desa (kampung) yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa. Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas bahwa untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berbasis lingkungan. Dalam hal ini termasuk peraturan desa yang akan dibuat oleh Desa Kampung Lalang. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan; Meningkatkan peran masyarakat dan perangkat desa dalam membentuk peraturan desa yang berbasis lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa agar dalam membuat peraturan perundang-undangan di tingkat desa berbasis pada lingkungan hidup; Meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa dalam memahami arti penting membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan desa yang berbasis lingkungan hidup guna mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kampung Lalang dilakukan oleh tim Pengabdian dengan menggunakan metode ceramah dan pendampingan dalam pelatihan pembentukan peraturan desa yan g berbasis lingkungan. Peraturan Desa berbasis lingkungan merupakan penerapan konsep-konsep dasar dan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam setiap penyusunan pengaturan desa dan setiap kebijakan pembangunan desa. Sehingga hasil akhir dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kata kunci: Penguatan Pemahaman, Peraturan Desa, Berbasis Lingkungan Hidup.

PERANAN AUDIT LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Zulfikar Jayakusuma
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan lebih diutamakan daripada harus menerapkan sanksi ketika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika telah tercemar atau rusak yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan yang dimaksud dalam UUD 1945. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. “ Esensi dari pembangunan berkelanjutan (the postulate of sustainability) pada dasarnya meliputi tiga aspek, yaitu, ecology, economy dan social security yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/triangel of sustainabilityPeranan audit lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu ; Sebagai instrumen untuk mengevaluasi kepatuhan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang operasional suatu usaha dan/atau kegiatan Mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan, dan dalam rangka penerapan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

Increasing the capacity of souvenir producers in Dumai City through legal socialization Evi Deliana; Maria Maya Lestari; Zulfikar Jayakusuma
Community Empowerment Vol 7 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Riau Province's Dumai City is a popular tourist destination. Since the opening of the Permai (Pekanbaru-Dumai) toll road connecting Pekanbaru City and Dumai City in less than two hours, Dumai has grown in popularity among travelers. The impact of the short journey, one of which is increased mobility among those who travel to Dumai City. Dumai City's souvenir businesses have benefited as a result of this. As a consequence, familiarity with existing provisions is required, particularly in relation to consumer rights to consume food. Several consumer protections provisions have been issued by the government, including Law No. 8 of 1999 and BPOM Regulation No. 31 of 2018. As a result, the purpose of this program is to inform MSME actors about relevant legal provisions. In the field of law, counseling or socialization is used as a method. The socialization was done in collaboration with the City of Dumai's Office of Industry, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises. Souvenir makers gain legal knowledge as a result of this socialization, and they are expected to be able to apply that knowledge in their products.

ARTI PENTING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Zulfikar Jayakusuma
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) menjadi pembahasan yang sangat penting dewasa ini mengingat kegagalan atau boleh dikatakan ketidaksempurnaan metode atau model-model yang selama ini diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara- negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN HUTAN, SUNGAI DAN DANAU DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Widia Edorita; Zulfikar Jayakusuma
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakKearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan LingkunganAbstractLocal wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PADA JASA PENYEBERANGAN KEMPANG DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2021 Riska Mawarni; Zulfikar Jayakusuma; Junaidi Junaidi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Minister of Transportation Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation in Meranti Islands Regency, there is a crossing transportation, namely the Kempang, Based on the phenomenon that researchers found that the standard of safety support facilities at the Kempang crossing in Tebing District was still low Height, such as the lack of seats for passengers, the absence of buoys for safety, if an accident occurs, does not comply with the applicable rules, it occurs due to a lack of supervision, the Meranti Islands Regency government should try to reinforce sanctions and carry out regular supervision.This research is a sociological research, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of this law applies in society. This research is also based on primary data, name ly data obtained directly through observation and interviews.From this research, it can be concluded that the first implementation of Ministerial Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation on the Kempang crossing service in the Meranti Islands Regency, the two factors that hinder the implementation of the implementation of the Ministerial Regulation Number 60 of the Year 2021 Regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation Number 104 of 2017 concerning the Implementation of Crossing Transportation on the Kempang Crossing Service in the Meranti Islands Regency, third, the efforts that the Meranti Islands Regency government can take so that the Minister of Transportation Regulation Number 60 of 2021 concerning the Second Amendment of the Minister of Transportation Regulation Number 104 of 2017 concerning the implementation of ferry transportation can be carried out at the kempang crossing in the Meranti Islands Regency. Keywords: Kempang-safety-cruise

TINJAUAN YURIDIS RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DI INDONESIA BERDASARKAN NUCLEAR SAFETY CONVENTION TAHUN 1994 DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN M. Sobirin Hafiz Ar-Rizqi; Zulfikar Jayakusuma; Adi Tiara Putri
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Utilization of Nuclear Energy is inseparable from a strict regulation and variousstandards that must be met and must pay attention to various environmental impacts that mayoccur. The purpose of writing this thesis is to determine the Implementation of Nuclear SafetyConvent ion 1994 in Indonesia is associated with the development plan of a Nuclear PowerPlant, as well as knowing whether the plan for the Development of a Nuclear Power Plant inIndonesia supports Sustainable DevelopmentThe type of conducted research is normative-juridical research by examining problems interms of applicable principles of international law, by first identifying the legal principles thathave been formulated in the source international law. In this study, the data sources used weresecondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials that carried out by means oflibrary research.From the results of the study, it was found that the development of nuclear energyregulation confirms the existence of legal protection in general which is regulated in previouslegal provisions and regulates legal protection specifically at this time. And the environmentalimpacts that may arise from the use of nuclear power can be very dangerous and threaten thesafety of human life. If the nuclear power is used as a nuclear reactor or nuclear weapon, then inthe event of a leak or accident it will cause radiation and environmental damage which hasdirect and indirect effects on humans and the environment, and the effects of radiation can onlybe seen after decades. after the accident..Keywords: Nuclear Energy - Environmental Law- Sustainable Development

PENGGUNAAN SAKO DALAM SUKU MANDAILIANG OLEH KETURUNAN YANG TIDAK BERHAK DI KAMPUANG GADANG CUBADAK RANDAH NAGARI TANJUANG BONAI KABUPATEN TANAH DATAR Yuli Maharani; Zulfikar Jayakusuma; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Customary law is an unwritten law recognized in the Constitution. One of the Minangkabauindigenous people groups who still adhere to their customs and practice their customary law isthe Tanjung Bonai indigenous Kenagarian community. In the Tanjung Bonai indigenouscommunity, it is known as the inheritance of the title of prince or an intangible inheritance,which in the Tanjung Bonai Kenagarian indigenous community is known as sako which is stillthickly passed down from generation to generation. However, in reality the problem regardingthe inheritance of the sako title has created a conflict between the descendants of Dt.Domo andMuslims. Where Muslims are actually immigrants who claim to be mamak to the Dt.Domo andclaim that the Dt.Domo have become extinct.The type of research used in this study is sociological juridical, so in this study the authorscollected data through interviews. This research was conducted in Nagari Tanjung Bonai, TanahDatar District. While the entire population and sample of parties related to the problems studiedin this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data.From the research problem there are two main things that can be concluded, first, thefactors causing the use of sako in the Mandailing tribe by illegitimate descendants in KampungGadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Tanah Datar Regency are roads in AliahUrang Paladang, Cupak in Aliah Urang Panggaleh, Karambiah indak tumbua di mato, Alahlime deck binalu. Second, the customary settlement for the use of sako in the Mandailing tribe byillegitimate descendants in Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Village, TanahDatar Regency is based on the concept of "Bajanjang naiak Batanggo Bawah" meaning thatevery dispute needs to be resolved through the lowest level process first. And the results ofdeliberations or the results of dispute resolution by ninik mamak or people who are elders in thecustom are expected to be obeyed by the disputing parties and resolved in a non-litigationmanner, namely through mediation, which is defined as the process of participating a third partyin resolving a dispute as an advisor. Suggestions from the results of this study are. First, it ishoped that the Karapatan Adat Nagari will be more active in making rules for inheriting sako, aswell as the existing princes can socialize how adat regulates this inheritance so that there will beno more misunderstandings in this inheritance. Second, it is hoped for the Nagari Tanjungcustomary community Bonai to revive the prevailing customs so that they can be passed on to thenext generation.Keywords: Sako, Tribe, Descendants

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PELALAWAN Robet Chandro Wijaya Sibuea; Zulfikar Jayakusuma; Elmayanti Elmayanti
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Forest is an ecosystem unit in the form of a large expanse of landcontaining biological natural resources which are dominated by trees in theirnatural environment which cannot be separated from one another. Forest andland fires are natural disasters that often occur in Indonesia, especially duringthe dry season. These fires cause enormous environmental damage, economiclosses, and social problems. In fact, large forest and land fires result indevastating haze impacts beyond state administrative boundaries (transnationaldisasters). The regulation of lightly motivated criminal acts is a crime regulatedin the Criminal Code (KUHP) as well as in other laws and regulations, but thedifference must be seen from the background of the perpetrator, the motives andconsequences of the crime not to cause disturbing losses. in society, but thepractice of law enforcement disturbs the sense of justice a lot, because it isresolved through a court trial process which is actually not necessary or can bepursued by a process outside the court, by prioritizing peace by deliberation toreach consensus is an integral mechanism in people's lives in Indonesia, namelythe Restorative Justice path. Law enforcement against forest fires in PelalawanRegency, Riau Province based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestryhas not been implemented as expected. Although everyone is prohibited fromburning forests, it turns out that every year forest fires routinely occur inPelalawan Regency, but there are still many land arsonists who do not get justicein the punishment they get. The type of research used by the author is sociologicallegal research, namely research that examines the legal aspect by looking at theapplicable legislation and comparing it with its implementation in the field bymeans of a survey.Keywords: Justice, Restorative justice, Forest Fire

TINJAUAN TENTANG HAK WARIS ADAT DALAM TERJADINYA PUTUS WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SALAYO KABUPATEN SOLOK Aftahul Jefran; Zulfikar Jayakusuma; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Minangkabau indigenous people are people who adhere to the Islamicreligion, as has been confirmed in the Minangkabau traditional proverb whichreads Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah which means custombased on Islam, religion based on the book of Allah Subhanahu wa Ta'ala . TheMinangkabau people have their own rules in regulating their society, especiallyin the distribution of inheritance. Pusako or pusako property are all tangible(material) assets, which will be inherited later on to nieces and nephews. ThisPusako is a guarantee for the life and equipment of the nephew's childrenMinangkabau.The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out inheritancerights in the occurrence of putu inheritance according to Minangkabaucustomary law. Second: To find out the settlement of inheritance rights disputesin the event of inheritance breaking according to Minangkabau customary law.The type of research used in this study is a type of sociological research,which is a part from study law, though there is also which said that socialresearch on law is not legal research.From the results of the study, inheritance rights in the occurrence ofinheritance discontinuation based on Minangkabau customary law are based onthe principle of primacy that applies to the nephew group. However, based oncustomary functionaries, especially those of IV Jinih, Urang Tuo Suku and theChairman of KAN, what applies to determining the right to inherit regardingsako and harto pusako Tinggi people who are extinct is that while alive theperson who is about to become extinct can appoint or have appointed a personwho will inherit the sako . and the pusako , where the appointed person has acondition, namely the freedom of the extinct person to appoint the person whowill inherit his sako and pusako , where the extinct person knows better who iscloser to his people ( tatak indak tasondak, malenggang indak tapampeh ) .Settlement of inheritance disputes according to Minangkabau customary law canbe carried out by traditional leaders or through the courts.Keywords: Heritage-Inheritance-Indigenous Peoples of Nagari Salayo

Co-Authors , Dasrol ., Elmayanti Abdi Afriando Adela Putri Maharani Adhelfy Prabas Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Aditiara Putri Aditya Wahyu Tiaraputri Afandi, Muhajir Aftahul Jefran Alde Karunia Syarvi Ali Syobri An Nisaa Mujahidina Andi Hijrah Uswatoen Khasanah Andrikasmi, Sukamarriko Angga Alfonsus Sihotang Angga Hijrahtul Mufit Anisa Hijrani Anistasya Febriani Annisa, Ade Rizki Annum Satya Rahmah Harahap Ardiansyah, Andri Ariq Febrian Arya Syafandu Riesta Asri Qhornelis Putri Atikah Muna Aulia Purnama Ramadhan Bagas Aryo Seno Putra Bagaskara Dwi Wardhani Balqis Sakinah Bantala, Adam Yulyan bayu saputra Berry Aryakusuma Celfi Anggryani Chairul, Dahril Darmawan Dahniati, Dahniati Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Davit Rahmadan Davit Rahmadan Davit Rahmadhan Dessy Artina Dhiaulhaque, Nada Diana Octavia Situmeang Dino Setiawan Duwi Cut Diana Putri Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Ersya Putri Saujani Evi Deliana HZ Fani Yolandri Farhan Muhammad Aziz Fendra Rizaldy Pratama Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferdi Juniawan Erga Fifi Fazilah Firdaus Firdaus Firdaus Firmansyah, Doni Fitria Yolanda Sofni Ghaitsa Rahma Glien Excell Julio Marshanda Grace Blessinka Gusliana HB Gusniardy, Raja Thesa Hamzah Hamzah Haris Vivera Simatupang Heltina Wati Sitorus Hengki Firmanda Hengki Purnata Hidayahtullah, Yusuf Hilman Haripal Hurul Aini Iga Arsita Ilham Azhari Ilma Rama Dona Indah Apriliani Indah Septipah Indah Tri Wisesha Ismaeri, Randy Isnal Hevi Ivan Marcelino Barus Jerry Wan Beckam Juanda Hasanuddin H Junaidi Junaidi Khairul Bakri Kuntum Khaira Ummah Ledy Diana M. Sobirin Hafiz Ar-Rizqi M.Aidil Akbar Maghfira Dwi Adisti Manurung, Hadonia Lazarus Maria Maya Lestari Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Muhammad A. Rauf Muhammad Hafiz Muhammad Naufal Asshidiqie Muhammad Naufal, Muhammad Muhammad Rusdiansyah Mukhlis R Muthiya Mutiara Rizkia Nadya Marva Aneila Nanda Erlangga Pranata Nathaniel Adianta Rim Manurung nudirwan, wawan Nufus, Aulan Nurahim Rasudin Nurdianti Nurdianti Nurdianti Nurdianti Ocy Ananda Erica Oktanika, Edward Pangestu, Devin Catur Pranata, Dendy Prayoga Darsa Prayudi, Arga Puti Jasmine Putra, Rian Dika Putri Azelianda Syaren Putri Damayanti Putri, Adi Tiara Putri, Adi Tiara Rabby, Nur Azizah Rahma Febiola Rahmad Hendra Rahmani Fitriah Rahmawan Mulya Sanah Rahmi Putri Raka Wahyudi Abdurrohim Rany Angraini Regyna Putri Willis Rika Lestari Riska Fitriani Riska Mawarni Rizka Aprilia Rizka Azzahra Robet Chandro Wijaya Sibuea Rovandie, Rio Sabrina Threcia Sabrina Tio Larisha Marpaung sakti, Laras Salma Kemala Salsa Annisya Anggraini Sarah Doviola Sipangkar Separen, Separen Septiani, Kartika Shasri, Nadia Rachel Dwinanda Shofa Rizkina Pratiwi.A Sitompul, Melani Aronica Maya Sari Br. Sopiandi Pakpahan Sri Divia Bella SULISTIANI SULISTIANI Surya, Evelyn Syaiful Waliyadin Syerin Aurellia Tengku Mega Rahmadini Tiffani Ramalia Putri Ulfa Shabrina Ulfia Hasanah Utin Rahmah Indah Pratiwi Wahyu Okta Prasetyo Wahyuni, Rani Sri Widia Edorita William Joshua Sinaga Windy Aprila Wiraya Aidiliya Utama Yayan Saputra, Yayan Yesi Fitri Indriani Yolan Indrayani Yolanda Pramandika Yuli Maharani Zainul Akmal Zulwisman, Zulwisman

Title

Found 129 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 129 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 129 Documents
Search