Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.84
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM AL-Daulah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law Jambe Law Journal Kosmik Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum JUSTISI JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Paulus Law Journal Jurnal Supremasi Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Syiah Kuala Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PROMOSI DESA MENGESTA MELALUI VIDEO BRANDING DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL I Kadek Galang Suarjana Meranggi; I Gede Agus Kurniawan
Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i1.9991

Abstract

Desa Mengesta adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.Desa Mengesta memiliki potensi wisata yang cukup menonjol dengan keasrian alamnya serta pengalaman yang diberikan. Adapun berbagai ragam tempat wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan seperti Air Panas Sahabat Piling dan Belulang. Terlepas dari keindahan yang dimiliki, Desa Mengesta masih belum banyak diketahui oleh warga lokal ataupun wisatawan asing. Dengan itu, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan wisata dari Desa Mengesta yakni dengan melakukan pembuatan video branding bersama masyarakat Desa Mengesta serta Mahasiswa KKN UNDIKNAS yang bertujuan untuk mengajak wisatawan agar berkunjung dan tetap menjaga keindahan serta keasrian alam dari Desa Mengesta, video ini dipublikasikan di media sosial.
Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law Rian Ganggas Puspatara; I Gede Agus Kurniawan
Rechtsidee Vol 11 No 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.961

Abstract

This study aims to analyze the development of the unjust enrichment doctrine in Indonesia from a progressive legal perspective. Employing normative legal research with conceptual, comparative, and legislative approaches, the study confirms that the philosophical orientation of the unjust enrichment doctrine in Indonesian civil law is expected to optimize the idea of distributive justice, which is relevant in civil practice. The actualization of the unjust enrichment doctrine in a progressive legal perspective can be achieved through philosophical, theoretical, and practical approaches. By exploring the principles of proportionality and Pancasila values as Indonesia's legal ideals, integrating the development of unjust enrichment doctrine within the theoretical framework of tortious acts, and promoting the active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code, this study offers insights for judges and legal practitioners in their pursuit of justice in civil cases based on unjust enrichment claims.Highlights: Philosophical orientation: Emphasizes distributive justice and embraces Pancasila values as Indonesia's legal ideals. Theoretical development: Integrates unjust enrichment doctrine within the framework of tortious acts. Practical approach: Encourages active and creative utilization of Article 1359 of the Indonesian Civil Code by judges and legal practitioners. Keywords: unjust enrichment, progressive legal perspective, distributive justice, Indonesian civil law, Pancasila values
Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework Made Jayantara; I Gede Agus Kurniawan
Rechtsidee Vol 10 No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v10i0.975

Abstract

This normative legal study aims to analyze the application of the Pancasila economic system in Desa through BUMDes. The research focuses on two legal issues: the urgency of implementing the Pancasila economic concept in Desa and constructing Indonesia's legal framework through BUMDes practices. The research results show that Desa requires empowerment and welfare improvement, making the implementation of the Pancasila economic system crucial. BUMDes is expected to implement the Pancasila values in its economic system and prioritize fair distribution of economic resources and community welfare. The legal construction of Indonesia through BUMDes practices can be done by adopting Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. The implication of this study is to encourage policymakers to promote the implementation of the Pancasila economic system and BUMDes practices in empowering Desa and constructing Indonesia's legal framework.Highlights Urgency of implementing Pancasila values in Desa for empowerment and welfare improvement. BUMDes as a means to implement Pancasila economic system and prioritize fair distribution of resources. Legal construction of Indonesia through adoption of Pancasila economic values and principles of kinship and cooperation. Keywords: Pancasila economic system, BUMDes practices, Desa empowerment, Legal framework, Fair distribution.
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi dan Formulasi Wayan Supria Hadi Putra; I Gede Agus Kurniawan
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 12 No 1 (2023): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.36744

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional yaitu tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Selain itu, perlindungan hukum belum diberikan oleh negara bagi pencipta lagu nasional, padahal lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional yang menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; I Gede Agus Kurniawan; Ni Putu Dian Puspita Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1866

Abstract

Pembajakan film yang kini merambah ke aplikasi TikTok. Diperlukannya perlindungan pemegang hak cipta akan tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Penjelasan tersebut terciptanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Penulisan ini mengkaitkan dengan asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman, akan tetapi pada pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Dibandingkan pada Undang-Undang Perfilman yang hanya mengatur pembajakan film pada film tanpa lulus sensor. Adapun bentuk perlindungan pemegang hak cipta dimuat film pada aplikais TikTok berupa perlindungan preventif dan represif.
The Existence of the Rule of Law’s Problem: Over-regulation of Policy Regulations I Gede Agus Kurniawan
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.27307

Abstract

The rule of law must be interpreted comprehensively, including regulation of the community through appropriate legal products. In this case, the phenomenon of many policy regulations requires a separate study related to the conception of the rule of law. This study aims to analyze the number of regulatory and external policy regulations that should be regulated in laws and regulations. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include: Law no. 12 of 2011, Law no. 15 of 2019, Law no. 30 of 2014 and Law no. 13 of 2022. Secondary legal materials include: books, journal articles, as well as research results related to the legal ambiguity of the meaning of policy regulations in statutory regulations. Non-legal materials include legal dictionaries. The results of the study indicate that the concept of the rule of law actually places the position of laws and regulations as vital in an effort to regulate and organize society. In addition, evaluation of regulatory policy regulations can be carried out by representative institutions of the people and the general public through administrative efforts to the Administrative Court.
Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pada Anak-anak kelas 3 - 6 di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan Clarissa Devina Nadi; I Gede Agus Kurniawan
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2023): 2023: Edisi 1
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bakti.6908

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is a form of community service activity with research content that places students off campus and invites students to think critically so that they are able to help develop potential in society with the help of lecturers in solving solutions. The KKN program implemented at SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan is a form of education for students at SDN 1 Mengesta who are not yet fluent in reading in a more enjoyable way so that they are interested in being more active in learning to read. The target of this activity is for students in grades 3 to 6 of SD. This is intended so that SD 1 Mengesta students can read and understand long sentences more fluently so that they have no difficulty when they have to read textbooks or answer questions with long sentences. Elementary school students, especially grades 3 to 6, must be able to read fluently and even understand the contents of the reading so that learning at school is more effective and the knowledge gained is more understandable. The role and full support of parents and teachers at school is also very important because it is one of the factors for a child's success at school, in this case also including the ability to read. ==== Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan muatan penelitian yang menempatkan mahasiswa di luar kampus dan mengajak mahasiswa berpikir kritis sehingga mampu membantu mengembangkan potensi di masyarakat dengan bantuan dosen dalam pemecahan solusinya. Program KKN yang dilaksanakan di SDN 1 Mengesta, Desa Mengesta, Tabanan merupakan bentuk edukasi kepada siswa/i SDN 1 Mengesta yang belum lancar membaca dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga tertarik untuk lebih giat dalam belajar membaca. Sasaran kegiatan ini adalah untuk siswa/i kelas 3 sampai 6 SD. Hal ini bertujuan agar siswa/i SD 1 Mengesta dapat membaca dan memahami kalimat-kalimat panjang dengan lebih lancar sehingga tidak kesulitan saat harus membaca buku pelajaran atau menjawab soal-soal dengan kalimat yang panjang. Siswa/i Sekolah Dasar, terutama kelas 3 sampai 6 SD, harus sudah dapat lancar membaca bahkan memahami isi bacaan sehingga pembelajaran di sekolah lebih efektif dan pengetahuan yang didapat lebih dimengerti. Peran dan dukungan penuh orang tua serta guru di sekolah juga sangat penting karena menjadi salah satu faktor keberhasilan anak di sekolah, dalam hal ini juga termasuk kemampuan membaca.
The Completion of Non-Performing Loans in Financial Technology Peer to Peer Lending Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan; Mario Binsar Martua Sihombing
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p03

Abstract

This study aimed at defining the forms of disputes resolution conducted by the parties involved in peer to peer lending fintech business. article aims to analyze the forms of dispute resolution that can be taken by the parties in the peer to peer lending fintech business. This article uses normative legal research with statutue approach. The results show that the parties in the dispute on bad loans in the Peer to Peer Lending Fintech business can take two forms of dispute resolution, namely litigation and non-litigation. The litigation route is to file a simple lawsuit or by Parate Executie, while through the non-litigation route, it could yo use the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Service Sector.
Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran Tanah Ni Luh Gede Purnamawati; I Gede Agus Kurniawan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p14

Abstract

The aim of this research is to better understand the duties and responsibilities of land deed officials in the implementation of the land registration system. Land registration with Land Deed Officials is proven to still cause various legal problems. This writing uses normative research methods to investigate the roles and responsibilities of land deed officials in the land registration system, using statutory approaches, conceptual approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the Land Deed Making Officer in the implementation of land registration is very important to ensure the legality and legitimacy of the transfer of land rights and to maintain legal certainty for all parties involved in land transactions. Where the PPAT's responsibility is very important in ensuring that all land rights transfer transactions are carried out lawfully, legally, and in accordance with applicable legal provisions. Thus the purpose of land registration can be achieved.
Legal Protection Orientation And Formulation For Traditional Musical Instruments As Patents: An Inclusive Legal Paradigm I Gede Agus Kurniawan; Lourenco de Deus Mau Lulo
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3629

Abstract

One of the consequences of the extinction of several traditional musical instruments in Indonesia is the reduction in traditional musical instrument craftsmen because the manufacture of traditional musical instruments does not guarantee a substantive economic increase for the craftsmen. Therefore, legal action is needed so that traditional musical instruments can have an economic orientation and implications for the craftsmen so that they can become an important factor in preserving traditional musical instruments in Indonesia. This study aims to orient the legal protection of traditional musical instruments through patents in an inclusive legal perspective. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the legal protection orientation of traditional musical instruments as patents can be carried out by qualifying traditional musical instruments as simple patents. Internal legal protection is carried out by classifying traditional musical instruments as simple patents, must be accompanied by awareness and understanding of every traditional musical instrument craftsman to be able to register patents, besides that externally, the state needs to provide convenience, facilitation and incentives for traditional musical instruments as simple patents including making certain legal breakthroughs and policies by providing formulations regarding affirmative action legal policies related to efforts to register traditional musical instruments in an inclusive legal perspective that needs to be implemented so as to provide facilitation as well as empowerment for traditional musical instruments to be registered as simple patents.
Co-Authors Ade Chandra Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anti, Ni Made Nina Novi Asefa, Rahel Ayang Ayu Taufitra Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Bagus Gede Ari Rama Bakhouya Driss, Bakhouya Bella Kharisma Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Bestari, Saraossa Suci Budiana, I Nyoman Candrawati, Ni Komang Ayu Chansrakaeo, Ruetaitip Clarissa Devina Nadi David Christianto Dea cantrika Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi, Kadek Putri Nirmala Dinata, Kadek Indra Prayoga Disantara, Fradhana Putra Duarsa, Putri Yasoda Maharani Dwijayanthi, Putri Triari Eka Krisna Putri, Dewa Ayu Erwin Satria Widana Ezzerouali, Souad Ahmed Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu I Gede Permana Aditya Yoga I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Julia Maharani I Gusti Bagus Yudas Swastika I Kadek Galang Suarjana Meranggi I Made Agastia Wija Prawira I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Eky Feroza Negara I Putu Maha Widharta I.G.A Ayu Astri Nadia Swari Ida Ayu Sadnyini Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Sukihana Indrawan, I Komang Gede Juliana Juliana Juliana Juliana Juniati, Ketut Kadek Ayu Diva Larasati Kadek Ayu Kartika Dewi Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Karuna Dewi Ketut Sherly Nindya Ovitasari Ketut Sudiarsa Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa Lavly Mozart Kawengian Liong, Jerry Lourenco de Deus Mau Lulo Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Febby Liamitha Luh Made Mirah Rahma Dewi Made Cherina Apriliasari Mantrawan Made Jayantara Made Jayantara Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mario Binsar Martua Sihombing Mau Lulo, Lourenco de Deus Mustika, Ni Wayan Eka Nadiasa, I Ketut Ngurah Alit Dananjaya Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Juliana Dewi Verayanthi Ni Luh Gede Purnamawati Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Anitya Maharani Ni Putu Dian Puspita Dewi Ni Putu Dian Puspita Dewi Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Arjana Pande Putu Indahyani Lestari Pande Putu Indahyani Lestari Pramana, Putu Arya Aditya Prayetno, Faed Prayogi, Akhwan Putra, Anak Agung Gede Bagus Suwendra Putra, I Putu Windu Semara Putra, Komang Priangga Putri, Putu Nadia Monica Putu Aras Samsithawrati Putu Ngurah Dhimas Pratama Sanjaya Rai Widiatmika Rama, Bagus Gede Ari Rian Ganggas Puspatara Rianthi, Nyoman Desy Sakarani, Ni Nyoman Mitha Saraswati, Cinta Simbolon, Herbert Petrus Wiro Sofyan, Carollin Ophelia Sri Fitri Fitriani Suputra, I Dewa Gde Ery Syed Muhammad Huzaif Tee-anastacio, Princess Alyssa Thapa, Nar Yan Thuong , Mac Thi Hoai Thuong, Mac Thi Hoai Wardana, Ketut Ary Wisnu Wayan Supria Hadi Putra Widiawan, I Putu Arya Restu Yoga, I Gede Permana Aditya Yolandari Ayu Murti