Articles
PROMOSI DESA MENGESTA MELALUI VIDEO BRANDING DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
I Kadek Galang Suarjana Meranggi;
I Gede Agus Kurniawan
Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Galuh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/ag.v5i1.9991
Desa Mengesta adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.Desa Mengesta memiliki potensi wisata yang cukup menonjol dengan keasrian alamnya serta pengalaman yang diberikan. Adapun berbagai ragam tempat wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan seperti Air Panas Sahabat Piling dan Belulang. Terlepas dari keindahan yang dimiliki, Desa Mengesta masih belum banyak diketahui oleh warga lokal ataupun wisatawan asing. Dengan itu, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan wisata dari Desa Mengesta yakni dengan melakukan pembuatan video branding bersama masyarakat Desa Mengesta serta Mahasiswa KKN UNDIKNAS yang bertujuan untuk mengajak wisatawan agar berkunjung dan tetap menjaga keindahan serta keasrian alam dari Desa Mengesta, video ini dipublikasikan di media sosial.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari;
I Gede Agus Kurniawan;
Ni Putu Dian Puspita Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1866
Pembajakan film yang kini merambah ke aplikasi TikTok. Diperlukannya perlindungan pemegang hak cipta akan tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Penjelasan tersebut terciptanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Penulisan ini mengkaitkan dengan asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman, akan tetapi pada pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Dibandingkan pada Undang-Undang Perfilman yang hanya mengatur pembajakan film pada film tanpa lulus sensor. Adapun bentuk perlindungan pemegang hak cipta dimuat film pada aplikais TikTok berupa perlindungan preventif dan represif.
The Existence of the Rule of Law’s Problem: Over-regulation of Policy Regulations
I Gede Agus Kurniawan
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/sklj.v6i3.27307
The rule of law must be interpreted comprehensively, including regulation of the community through appropriate legal products. In this case, the phenomenon of many policy regulations requires a separate study related to the conception of the rule of law. This study aims to analyze the number of regulatory and external policy regulations that should be regulated in laws and regulations. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include: Law no. 12 of 2011, Law no. 15 of 2019, Law no. 30 of 2014 and Law no. 13 of 2022. Secondary legal materials include: books, journal articles, as well as research results related to the legal ambiguity of the meaning of policy regulations in statutory regulations. Non-legal materials include legal dictionaries. The results of the study indicate that the concept of the rule of law actually places the position of laws and regulations as vital in an effort to regulate and organize society. In addition, evaluation of regulatory policy regulations can be carried out by representative institutions of the people and the general public through administrative efforts to the Administrative Court.
The Completion of Non-Performing Loans in Financial Technology Peer to Peer Lending
Kadek Januarsa Adi Sudharma;
I Gede Agus Kurniawan;
Mario Binsar Martua Sihombing
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p03
This study aimed at defining the forms of disputes resolution conducted by the parties involved in peer to peer lending fintech business. article aims to analyze the forms of dispute resolution that can be taken by the parties in the peer to peer lending fintech business. This article uses normative legal research with statutue approach. The results show that the parties in the dispute on bad loans in the Peer to Peer Lending Fintech business can take two forms of dispute resolution, namely litigation and non-litigation. The litigation route is to file a simple lawsuit or by Parate Executie, while through the non-litigation route, it could yo use the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Service Sector.
Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran Tanah
Ni Luh Gede Purnamawati;
I Gede Agus Kurniawan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p14
The aim of this research is to better understand the duties and responsibilities of land deed officials in the implementation of the land registration system. Land registration with Land Deed Officials is proven to still cause various legal problems. This writing uses normative research methods to investigate the roles and responsibilities of land deed officials in the land registration system, using statutory approaches, conceptual approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the Land Deed Making Officer in the implementation of land registration is very important to ensure the legality and legitimacy of the transfer of land rights and to maintain legal certainty for all parties involved in land transactions. Where the PPAT's responsibility is very important in ensuring that all land rights transfer transactions are carried out lawfully, legally, and in accordance with applicable legal provisions. Thus the purpose of land registration can be achieved.
PEMBERDAYAAN HUKUM DESA ADAT: OPTIMALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS
I Gede Agus Kurniawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p10
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan hukum desa adat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi indikasi geografis yang dapat dioptimalkan oleh desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan selain memiliki orientasi ekonomis, indikasi geografis juga tetap dapat dijalankan dengan mengacu pada nilai tradisional yang dianut oleh desa adat. Selain itu, pemanfaatan indikasi geografis juga dapat meningkatkan eksistensi desa adat di tingkat nasional dan internasional yang selain terkenal oleh produk yang terkualifikasi sebagai indikasi geografis juag dapat menunjukkan identitas adat yang masih eksis di desa adat tersebut. Formulasi pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis dilakukan dengan memebentuk Peraturan Menteri yang secara substantif menegaskan upaya yang dapat dilakukan oleh desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Peraturan tersebut juga wajib mengatur mengenai peran partisipasi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan hukum sehingga desa adat secara optimal dapat memanfaatkan indikasi geografis sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. ABSTRACT This study aims to optimize the legal empowerment of traditional villages in utilizing intellectual property in the form of geographical indications. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of the study show that the urgency of geographical indications that can be optimized by traditional villages in empowering the community's economy is because apart from having an economic orientation, geographical indications can still be carried out by referring to traditional values ??adhered to by traditional villages. In addition, the use of geographical indications can also increase the existence of traditional villages at the national and international levels which apart from being well known by products that qualify as geographical indications can also show traditional identities that still exist in these traditional villages. The formulation of legal empowerment for traditional villages in optimizing intellectual property in the form of geographical indications is carried out by establishing a Ministerial Regulation which substantively confirms the efforts that can be made by traditional villages in optimizing intellectual property in the form of geographical indications. The regulation is also obliged to regulate the role of community participation which can assist in the implementation of legal empowerment so that traditional villages can optimally utilize geographical indications as an effort to realize prosperity for the community.
Social Justice’s Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises
I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Supremasi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v13i2.2333
Social justice is an important pillar of Indonesia's constitutional identity. In this case, every law relating to the Indonesian economy is required to reflect the substance of social justice. One aspect that must pay attention to aspects of social justice is related to the formation of a Limited Liability Company or Perseroan Terbatas (PT). This research aims to find the urgency of the manifestation of social justice in the formation of PT before and after revision. This research is normative legal research which has an orientation towards the study of legal norms and rules. This research is based on legal issues, namely the social justice aspect in the legal policy of facilitating Small and Medium Enterprises (SMEs) in establishing PT. The legal materials in this research include primary legal materials and secondary legal materials, as well as non-legal materials. The approaches in this research are the statutory regulatory approach and the conceptual approach. The research results confirm that the essence of the revised PT provisions in the Job Creation Law is to allow PTs to be formed by business, micro, and small business legal entities. The essence of social justice seeks to improve the welfare of all levels of Indonesian society. In fact, this has been facilitated by the revision of the provisions of the Job Creation Law and its derivative regulations so that PTs are not only dominated by investors but can also empower SMEs.
Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang
Ni Ketut Supasti Dharmawan;
Putu Aras Samsithawrati;
Desak Putu Dewi Kasih;
Putri Triari Dwijayanthi;
I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252
Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.
Penguatan Sadar Hukum Atas Pembuatan Serifikat Untuk Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Badung
I Gede Permana Aditya Yoga;
I Gede Agus Kurniawan
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/hm.v4i3.19833
Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu masyarakat kepada aturan aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik antar pihak ataupun kelompok. Dalam hal ini khususnya pendaftaran tanah telah dipermudah oleh pemerintah dengan memberikan upaya pendafataran tanah lewat online sehingga Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan Masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran terkait pendaftaran sertifikat yang telah dipermudah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung supaya mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN adalah dengan cara mediasi. Dalam penyelesaian konflik tanah, BPN telah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Effectiveness of Open Access to Customer Financial Information for Tax Interests in Denpasar
Eka Krisna Putri, Dewa Ayu;
Kurniawan, I Gede Agus
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2847
Taxpayer compliance problems in Indonesia are still occurring as reflected in the compliance ratio which has not reached the maximum percentage. This condition prompted the government to stipulate Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes in the hope that taxpayers will not be absent from paying taxes. However, the enactment of this law has interesting pros and cons to study, how effective it is in supporting taxation interests in Indonesia and in Denpasar, Bali in particular. This research is empirical study with a fact approach. Data collection techniques were carried out by interviewing the head of the DJP for the Bali region, the Head of the Lmats Consulting Tax Consulting Office, and the taxpayers. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes has been going well. The supporting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the support from the DPR and the ministries which led to the passing of Law No. 9 of 2017. The inhibiting factor for the implementation of Law No. 9 of 2017 is the limited number of IT staff at DGT and also banking which causes technical problems related to the reporting of financial data, besides that the lack of quantity of human resources owned by DGT, especially in the IT field, causes implementation to be disrupted. Based on the data obtained regarding the ratio of taxpayer compliance in Indonesia during the period 2017 to 2021, it was found that there was a significant increase in taxpayer compliance. This increase in taxpayer compliance indicates that the implementation of Law No. 9 of 2017 in Indonesia has been effective in increasing taxpayer compliance.