Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN DALAM PENINGKATAN STRUKTUR JALAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR ]]>
<![CDATA[Bintang Elvina]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.592 KB)
<![CDATA[Peningkatan struktur jalan merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi yang baik kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan atau kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya, tanpa peningkatan kapasitas.Oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan kegiatan peningkatan struktur jalan ini bersama dengan penyedia jasa. Sebelum kegiatan ini diperlukan juga pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menemukan penyedia jasa yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang kontrak pengadaan kontrak konstruksi, bagaimana tanggung jawab hukum dalam pekerjaan konstruksi antara pihak penyedia dan pihak pemerintah, bagaimana analisis yuridis perjanjian kerja kontrak konstruksi harga satuan dalam peningkatan struktur jalan di kabupaten Toba Samosir. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data dalam praktek dengan pengumpulan bahan-bahan yang ada pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Tarutung. Pihak pemerintah dan pihak penyedia jasa memiliki tugas dan tanggung jawab masing- masing sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati namun terkadang dapat terjadi perselisihan yang mengakibatkan wanprestasi dalam pekerjaan tersebut sehingga pihak yang satu akan memberikan sanksi terhadap pihak yang berwanprestasi dan pihak yang berwanprestasi harus menanggung resiko terhadap kesalahan dalam pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang baik dan mencermati tugas serta tanggung jawab antara pihak penyedia jasa dan pihak pemerintah dalam pelaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga tidak menimbulkan kelalaian atau wanprestasi terhadap pihak lainnya. Kata kunci : Peningkatan struktur jalan, Kontrak konstruksi, Wanprestasi]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN KERJA TENAGA ASING (IKTA) DAN PENGAWASANNYA OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Sarti Sonnia]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.432 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perizinan bagi tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia termasuk di Sumatera Utara dan bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi tenaga kerja asing di Sumatera Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data dan metode wawancara. Data yang digunakan ialah bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing, prosedur pemberian izin tenaga kerja asing yang tidak lagi disebut dengan IMTA ( Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ) melainkan telah diganti menjadi Notifikasi. Dimana untuk dapat bekerja tenaga kerja asing membutuhkan RPTKA dan Notifikasi. Dan setelah mendapatkan pengesahan RPTKA kemudian pemberi kerja TKA wajib meminta permohonan Notifikasi ke Kementrian yang menjadi dasar penerbitan VITAS ( Visa Izin Tinggal Terbatas) dan ITAS ( Izin Tinggal Terbatas). Dimana dalam proses perizinan nya masih terdapat kendala-kendala dalam kelengkapan data. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berperan dalam mengawasi tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana pengawasan yang dilakukan baik berupa pegawasan dalam pemeriksaan kelengkapan data dan perizinan tenaga kerja asing agar dapat bekerja, maupun pengawasan secara langsung ke lapangan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan juga dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk yakni TIM PORA ( Tim Pengawasan Orang Asing) yang tergabung dari beberapa instansi. Dalam hal ini pengawasan yang dlakuka oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara cukup baik dan terkoordinir dengan baik. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih akurat dan perizinan tenaga kerja asing di Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dan terhindar dari tenaga kerja asing ilegal.]]>
<![CDATA[TUMPANG TINDIH PEMBERLAKUAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mar’ie Muhammad]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.742 KB)
<![CDATA[Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menjadi landasan hukum terhadap pemberlakuan perizinan penanaman modal melalui Online Single Submission (OSS). Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menjadi suatu dilematika terhadap pemberlakuan perizinan penanaman modal, hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada lembaga OSS dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal yang memiliki kesamaan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberika kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, bahan hukum primer, tersier. Serta didukung data primer. Data dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Mahkamah Agung merupakan tempat proses penyelesaian persoalan terhadap tumpang tindih pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia. Pembentukan OSS melalui Peraturan Pemerintah yang merupakan dibawah kedudukannya dengan PTSP yang pembentukan melalui Undang-Undang. Kewenangan Mahkamah Agung terhadap uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilandasi atas Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELARANGAN EKSPOR KONSENTRAT PADA PT. FREEPORT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Choky Saragih]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.569 KB)
<![CDATA[Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal ekspor mineral mentah. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dengan demikian, PT. Freeport Indonesia tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, karena statusnya masih berbentuk Kontrak Karya Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Kebijakan pertambangan mineral dan batubara dalam hukum nasional Indonesia, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 103 UU No. 4 tahun 2009: Pemegang IUP/IUPK OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri jo Pasal 170 UU No. 4 tahun 2009 Pemegang KK Wajib melakukan pemurnian didalam negeri dalam jangka waktu 5 tahun. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pelaksanan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK yang berasal dari hasil penyesuaian Kuasa Pertambangan paling lambat 12 Januari 2014. PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP 23 tahun 2010 pelaksanan kewajiban pengolahan pemurnian bagi pemegang IUP/IUPK paling lambat 12 Januari 2017. PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 tahun2010 Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai tambah Mineral Melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian ¾ Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Ekspor. Pemerintah Republik Indonesia melarang perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat terhitung mulai 12 Januari 2017.Pemegang KK masih dapat ekspor konsentrat apabila mengajukan perubahan status ke pemerintah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.Ketentuan larangan ekspor ini tercantum dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP 23/2010. Peraturan Menteri ESDM No 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.Pelarangan ekspor konsentrat pada PT Freeport Indonesia berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara.]]>
<![CDATA[ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA KONTRAK SYARIAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG PEMBANTU TEBING TINGGI ]]>
<![CDATA[Rally Aditya]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak merasa dirugikan dan atau merasa tidak puas. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Permasalahan yang penulis angkat disini adalah pertama, pengaturan hukum kontrak syariah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Kedua, penyelesaian sengketa yang lahir dari kontrak syariah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Ketiga, penyelesaian sengketa yang lahir dari kontrak syariah dalam praktek di Bank BRI SyariahKCP Tebing Tinggi.Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang terdiri dari hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan penelitian langsung.Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak syariah di Bank BRI Syariah KCP Tebing Tinggi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan oleh otoritas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pada kontrak syariah di Bank BRI Syariah KCP Tebing Tinggi dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan agama dan jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ditempuh terlebih dahulu sebelum sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi. Terdapat 3 (tiga) sengketa pada BRI Syariah KCP Tebing Tinggi yang diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan agama karena tidak tercapainya penyelesaian melalui musyawarah. Tidak ada penyelesaian yang dilakukan melalui BASYARNAS karena para pihak lebih mempercayai keputusan pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EFEK SYARI’AH DALAM HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fahrunnisa Fahrunnisa]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Capital market is a market in the abstract sense that brings prospective investors (investors) with issuers (companies that issue securities in the capital market) that require long-term funds, which is regulated by Law No. 8 of 1995 on capital markets, but how the related arrangements The effect of syari'ah which in this era of globalization is increasingly interested in considering the syari'ah capital market is becoming alterative in collecting funds and as an investment opportunity syari'ah free from the elements of usury, gharar and mayshir. And how the effect of syari'ah in the perspective of the capital market law. The type of research used in the writing of this thesis is normative juridical research by collecting data in library research along with collecting legislation related to capital market activity and similar implementing regulation related to syari'ah capital market. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary and all three data are analyzed qualitatively. Based on the results of this study can be concluded that the effect of shari'ah in the law of capital markets in Indonesia that gives assertion that all activities based on syari'ah then must be in accordance with the principles of syari'ah. And with this required role by the National Syari'ah Council (DSN-MUI) as the supervisor of the principles of syari'ah in determining the criteria of syari'ah. However, the DSN-MUI fatwa is considered non-binding because of the absence of DSN MUI into the legislative regulation of the Republic of Indonesia, and demands a sharia stock exchange purely from the principles, mechanisms of issuance and trade transactions based on Islamic law]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA (STUDI KASUS:PT.NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES MEDAN) ]]>
<![CDATA[Rydayanti Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rydayanti Simanjuntak,BismarNasution, MahmulSiregar Undang-Undang BPJS membentuk dua badan penyelenggara yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kecelakaan kerja adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam sistem jaminan nasional Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja, pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di PT Novel Pharmaceutical Laboratories Medan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat empiris. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis secara normatif-kualitatif. Sistem jaminan sosial nasional telah menyelenggarakan 5 (lima) program jaminan sosial yaitu, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dalam programnya setiap pekerja mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT Novell Pharmaceutical Laboratories Medan sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saran agar PT Novell Pharmaceutical Laboratories Medan tetap melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja pada pekerja farmasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Serta dapat langsung andil dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program perlindungan keselamatan kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY FEE DALAM PERJANJIAN WARALABA (STUDI PUTUSAN NOMOR 493/PDT/2018/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Natasia Agustin]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.447 KB)
<![CDATA[Waralaba merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dewasa ini.Oleh karena hal ini, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba. Para pihak yang terlibat dalam waralaba diwajibkan untuk mengadakan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba yang disepakati tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yag membuatnya. Para pihak yang tidak mematuhi perjanjian waralaba yang telah disepakati bersama dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi pembayaran royalty fee merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh franchisee.Penelitian ini membahas kasus wanprestasi royalty fee yang terdapat dalam putusan No. 493/PDT/2018/PT.DKI.Wanprestasi pembayaran royalty fee dilakukan oleh pihak frachisee kepada PT.My Salon Internasional selaku franchisor. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan wanpretasi pembayaran royalty fee dalam perjanjian waralaba diatur dalam perjanjian yang disepakati para pihak serta dalam ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada buku III KUH Perdata.Penyelesaian sengketa dalam perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi.Adapun penerapan hukum dalam putusan No. 493/PDT/2018/PT. DKI telah dilaksanakan dengan benar.Dalam putusantersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pihak penggugat telah kehilangan hak nya untuk menggugat karena telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi, yaitu dalam hal tidak menyediakan karyawan untuk outlet salon yang ada.Hal ini sesuai dengan prinsip exceptio non adimpleti contractus yang diatur dalam Pasal 1478 KUH Perdata. Hal ini mengakibatkan outlet salon yang dikelola Tergugat tidak dapat beroperasi secara maksimal, sehingga Tergugat tidak melakukan kewajiban nya dalam hal membayar royalty. Kata Kunci: Waralaba, Wanprestasi, Royalty Fee]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI ARBITRASE DI KOTA MEDAN (Kasus Antara Esrawaty Melawan PT Graha Kirana Development Dalam Putusan NO : 036/PEN/III/BPSK-MDN) ]]>
<![CDATA[Lismar Wahyuni]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Tri Murti]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak.Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK.Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK Kota Medan merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara arbitrase. Namun UUPK tidak menjelaskan secara rinci batasan sengketa konsumen yang dapat diselesaiakan oleh BPSK. Penyelesaian sengketa oleh BPSK yang dilakukan dengan cara arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya proses persidangan kepada arbiter, kemudian persidangan tersebut harus selesai dalam jangka waktu 21 hari. Dalam hal ini para pihak yang memilih majelis anggota BPSK yang terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun, tidak semua sengketa dapat dilselesaikan dengan cepat. Dalam Putusan BPSK No 036/PEN/III/BPSK-MDN, sengketa antara Esrawaty melawan PT Graha Kirana Development diselesaikan lebih dari 21 hari kerja sehingga masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KLAUSULA GAS MAKE UP SEBAGAI EFISIENSI PENYERAPAN GAS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI GAS ANTARA PT. PERTAMINA EP DENGAN PT. PLN PERSERO ]]>
<![CDATA[Anggita Tridiani Sirait Tridiani]]>;
<![CDATA[Bismar Nasution]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ TRANSPARENCY Vol 1, No 01 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Klausula Gas Make Up sebagai upaya efisiensi penyerapan gas dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP sebagai Penjual dengan PT. PLN (Persero) sebagai Pembeli. Klausula Gas Make Up merupakan solusi terbaik dalam PJBG sebagai alternatif bagi PT. PLN sebagai Pihak Kedua untuk menggunakan gas dan PT. Pertamina EP sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian jual beli gas, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat menyerap gas sesuai dengan Jumlah Pembelian Minimal Tahunan (JPMT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Gas Make Up dalam perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai penjual gas dengan pihak kedua sebagai Pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Klausula Gas Make Up lahir dari prinsip kebebasan berkontrak. Dengan klausula ini terjadi efisiensi penggunaan gas, karena gas yang tidak dapat diserap berdasarkan JPMT dapat digunakan pada periode pembelian berikutnya. Apabila terjadi sengketa atas perjanjian dapat dilakukan dengan cara musyawarah, jika tidak mendapatkan jalan keluar maka akan dilakukan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase (BANI). Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Gas Make Up.]]>
