p-Index From 2021 - 2026
10.281
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Legalitas Yustisia Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Law and Justice Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran DATIN LAW JURNAL Legislatif International Journal of Qualitative Research CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19 Ahmad M. Ramli; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli; Maudy Andreana Lestari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21 No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.45-58

Abstract

Eksistensi teknologi yang berkembang begitu pesat menandakan adanya pergerakan menuju era digital. Dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan. Dalam teknologi informasi dihasilkan berbagai macam produk yang menunjang kegiatan manusia. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan proteksi secara yuridis, salah satunya hak kekayaan intelektual yang harus terjamin. Terkait dengan Kekayaan Intelektual, Indonesia sebenarnya sudah sangat mengakui keberadaannya supaya dijaga dan dilindungi. Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, jelas diperlukan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif bersifat deskrptif analitis yaitu dilandaskan atas analisis peraturan perundang-undangan dan pengkajian literatur yang dilakukan secara daring dengan menggunakan sumber data sekunder berupa tiga bahan hukum. Hasil penelitian ini berupa edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi tiap elemen intelektual penghasil inovasi, utamanya di masa pandemi dan pemahaman terkait bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada warga negaranya, yang diakomodir dengan dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan sistem informasi, penyesuaian regulasi dan pemberian atensi lebih terhadap inventor. Dengan adanya sistem pendaftaran kekayaan intelektual berbentuk daring sebagai upaya pemaksimalan layanan bagi masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di masa pandemi.
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Nabila Syifa Mikhdar; Rika Ratna Permata; Sudaryat Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9186

Abstract

This research aims to examine legal protection for brand rights holders affected by black campaigns and the implications of sanctions for brand rights holders who carry out black campaigns in relation to the laws and regulations in force in Indonesia. Black Campaign is a campaign strategy that contains negative issues and often occurs in skincare brands in Indonesia in cyberspace. The practice of black campaigns against skincare brands occurs in Indonesia skincare brands Skin Game and Carasun with a black campaign model using buzzers on Instagram social media which creates losses for skincare brand rights holders in the form of damage to brand reputation and causes unhealthy business competition. This research uses a normative juridical approach. This research has a novelty in that it discusses the black campaign phenomenon which can not only occur during general elections, the practice of black campaigns aimed at harming competitors can occur in intellectual property law, especially regarding trademarks which are caused by very rapid technological developments. The results of the research are that for legal protection for black campaign victims, you can refer to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business is defined as a black campaign as an act that contains misleading information and can damage a brand's reputation and can kill competitors because it rejects and prevents brand rights holders from entering the same field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black campaign dan implikasi sanksi terhadap pemegang hak atas merek yang melakukan black campaign dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Black Campaign sebagai strategi kampanye yang mengandung isu negatif dan seringkali terjadi pada merek skincare di Indonesia dalam cyberspace. Praktik black campaign terhadap merek skincare terjadi di Indonesia terhadap merek skincare Skin Game dan Carasun dengan model black campaign menggunakan buzzer pada media sosial Instagram yang menciptakan kerugian terhadap pemegang hak atas merek skincare berupa rusaknya reputasi merek dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan mengenai fenomena black campaign tidak hanya dapat terjadi pada saat pemilihan umum, praktik black campaign yang bertujuan merugikan pesaing dapat terjadi pada hukum kekayaan intelektual terutama terhadap merek dagang yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap korban black campaign dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasannya black campaign sebagai perbuatan yang mengandung informasi menyesatkan dan dapat merusak reputasi merek serta dapat mematikan pesaing karena bersifat menolak dan menghalangi pemegang hak atas merek untuk masuk terhadap bidang yang sama.
Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Nabilah Gunawan; Rika Ratna Permata; Muhamad Amirulloh
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4569

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan   yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right.
Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943 Aurelia Salsabilla Novalika; Ranti Fauza Mayana; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3949

Abstract

Trade secret is one of the Intellectual Property Rights (IPR) protected by the Law No. 30 Year 2000 on Trade Secrets. However, the Trade Secret Law has not regulated in detail the act of prohibiting the sale of products resulting from trade secret infringement. Therefore, the purpose of this research is to analyse the reasons for the urgency of regulating the act of prohibiting the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act, and to explore the regulation of temporary determination of the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act and Directive (EU) 2016/943. This research uses normative law and comparative law methods with descriptive analytical research specifications. The research was conducted by comparing the laws. The data collection technique used is literature review. Based on the results of the research, it is concluded that the provisions of the Trade Secrets Law regarding injunction in Article 11 are still not detailed enough to provide legal certainty. This is different from the case of Directive (EU) 2016/943, which has regulated the provisions of interim injunction quite comprehensively. In this case, Indonesia can use Directive (EU) 2016/943 as one of the references to complete the provisions of the Indonesian Trade Secrets Law.
Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Kaina Medita; Tasya Safiranita; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4293

Abstract

The development of human civilization has given birth to a creative economy that is developing simultaneously. Copyright is one type of Intellectual Property that is given to creators and other parties who have rights to their creations to utilize exclusivity both economically and morally. Indonesian laws and regulations have been able to adjust to economic developments. However, in its implementation there are still gaps in terms of the withdrawal of copyright royalties as objects of fiduciary guarantees. This study aims to determine and identify the optimization of regulations for the implementation of copyright royalties as fiduciary guarantees based on positive law in Indonesia. This study was conducted using a normative juridical approach method, by conducting research through literature as the main research material. Based on the research conducted, it was found that although regulations have regulated copyright to be used as objects of fiduciary guarantees, there needs to be optimization of regulations and collaboration between the government and related institutions along with the development of the creative industry era.
Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst.) Anindita Prameswari; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9513

Abstract

Pada era globalisasi, sengketa merek semakin berkembang, termasuk terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan (non use) oleh pemiliknya. Merek yang telah terdaftar dapat dihapus dari Daftar Umum Merek melalui prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), atas permohonan pemilik merek, atau berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pihak ketiga dalam gugatan penghapusan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek juga merumuskan analisis gugatan Penghapusan Merek Oleh Pihak Ketiga pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/Pn Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Kedudukan hukum pihak ketiga dalam gugatan penghapusan merek hanya dimiliki oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, gugatan hanya dapat diajukan apabila merek tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Namun, kriteria pihak ketiga yang berkepentingan masih belum diatur secara tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 120/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst, gugatan penghapusan merek mensyaratkan terpenuhinya secara kumulatif unsur legal standing dan non use. Meskipun Majelis Hakim mengakui kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak ketiga, pertimbangannya belum memadai, sedangkan unsur non use dinyatakan tidak terbukti karena Tergugat berhasil membuktikan bahwa mereknya masih digunakan dalam perdagangan.
Pengaturan yang Tepat atas Merek Kolektif untuk UMKM Berdasarkan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan dengan Brasil Rachmawati, Audiya Dewi; Permata, Rika Ratna; Rafianti, Laina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6616

Abstract

Collective trademarks can be an alternative for trademark protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) considering the greater benefits compared to regular trademarks. In 2024, there was an increase in the number of collective trademark applications, indicating that the public, especially MSMEs, are becoming more aware of the importance of trademark protection. However, issues have been found in the legislation regarding collective trademarks. This article aims to formulate the appropriate arrangements of collective trademark legislation that align with the MSME climate in Indonesia to achieve legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The regulation of collective trademarks in Indonesia will be compared with Brazil based on Law No. 9.279 of May 14, 1996, as amended by Law No. 14.200 of September 2, 2021. This research found that Law Number 20 of 2016 still contains several issues, namely the ambiguity of norms and articles that lead to multiple interpretations among the public. The provisions on collective trademarks in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 (MIG Law) regulate substance similar to that stated in the MIG Law, whereas it should provide a more detailed and technical explanation. On the other hand, Law Number 15 of 2001, which was the previous regulation before the enactment of the MIG Law, provides a more comprehensive regulation on collective trademarks compared to the MIG Law. Thus, the legislation regarding collective trademarks does not yet provide legal certainty. The comparison with Brazil provides recommendations for appropriate arrangements, indicating the need for revisions and improvements to the legislation on collective trademarks to meet the need for more adequate regulations.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Aileen Griselda P. Aritonang Alika Cellia Mafhudiani Alvieta Dewina Amarisha Ikesha Pieter Amelia Rossame Anindita Prameswari Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Ash Shiddiq, Fadhilah Pijar Asril, Fitri Astari Aurelia Salsabilla Novalika Aziza, Khalisa Ameeranoya Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Kimiko Auguchiro Putri Samudra Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung Lucia Samosir M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alfian Prasetyo Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Mutiara Putri Adelia Nabila Syifa Mikhdar Nabilah Gunawan Nabilla Syafa Azzahra Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Pratama, Muhamad Rizky Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rachmawati, Audiya Dewi Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Ricoriady Simamora Rizki Fauzi Rossame, Amelia Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sinta Dewi Rosadi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Soulthoni, Hannin Pradita N Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Wisantoro Nusada Wibawanto Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia Zaki Akbar Karim