Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.137
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Legalitas Yustisia Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Law and Justice Jurnal Penelitian Hukum De Jure Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran DATIN LAW JURNAL Legislatif International Journal of Qualitative Research CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Rika Ratna Permata
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Asas Itikad Baik dalam Upaya Pelindungan Merek Atas Tindak Perundungan Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Komaldi, Akram; Mayana, Ranti Fauza; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13834223

Abstract

Merek merupakan tanda dan ciri-ciri yang melekat kepada barang dan jasa. Sebagai suatu bagian dari kekayaan intelektual, pemilik dari merek dagang mendapatkan hak eksklusif untuk melindungi merek dagangnya. Pelindungan yang diberikan terhadap merek dagang perlu dan layak untuk diimbangi dengan penggunaan asas itikad yang baik didalamnya. Pemerintah telah melindungi merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, meskipun tantangan tetap ada seperti adanya tindak perundungan merek dagang. Perundungan merek dagang sudah cukup umum terjadi di Indonesia, namun belum ada pengaturan yang jelas untuk memberikan pelindungan kepada pegiat usaha dalam menghindari terjadinya tindak perundungan merek dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yang menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia belum cukup melindungi pemilik merek dagang dari adanya praktik perundungan merek dagang, baik untuk pengusaha besar maupun terutama UMKM. Selain itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia masih perlu mengatur secara lebih jelas terkait tindak perundungan merek dagang, dimulai dari kriteria dan indikator yang rasional serta implementasi asas itikad baik dalam pelindungan merek dagang.
Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital Sitorus, Tiara Agustina; Mayana, Ranti Fauza; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11373204

Abstract

This research highlights the problem of copyright infringement through illegal websites, especially in the context of free movie streaming. The purpose of this research is to explain the formulation of creating a blacklist of blocked domain names as a preventive measure in protecting copyright in digital media based on Indonesian positive law, as well as identifying the liability of electronic system organizers related to copyright infringement in ICT media. The method used is normative and comparative juridical with data from various sources. The Safe Harbor concept protects PSEs from liability for copyright infringement on their platforms, but proactive measures are still required. Recommendations include improving monitoring of user content, cooperation with copyright owners, updating internal policies, and disseminating copyright education to users.
Pengaruh Disrupsi Teknologi Digital terhadap Press Publisher Right pada Platform Digital di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Gunawan, Nabilah; Permata, Rika Ratna; Amirulloh, Muhamad
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4569

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia hal ini disebut dengan disrupsi. Perubahan ini memberikan kemudahan salah satunya dalam mengakses berita secara elektronik. Berita merupakan objek dari hak cipta yang harus dilindungi (press publisher right). Walaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap suatu berita. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur mengenai berita belum memadai dan merugikan pemilik hak cipta sehingga perlu diketahui mengenai teori dan asas hukum apa yang sesuai. Teori hukum yang sesuai adalah teori yang dikemukakan oleh R.C Sherwood, bahwa berita yang diterbitkan harus diberikan penghargaan yaitu hak eksklusif mengingat dalam pembuatannya memerlukan waktu, biaya, serta kreativitas sehingga perusahaan pers berhak mendapatkan hak eksklusif sepenuhnya. Selain itu didukung denngan teori code version. 2.0 serta lex digitalis. Asas hukum yang sesuai adalah prinsip keseimbangan hak dan kewajiban bahwa perlu adanya keseimbangan   yang adil sehingga tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya, prinsip pelindungan ekonomi dan moral bahwa dalam pembuatan suatu berita tidaklah mudah sehingga perlu diperolehnya hak ekslusif secara utuh didapatkan oleh perusahaan pers. Agar kedepannya press publisher right dilindungi secara penuh maka diharapkan adanya aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas kepastian hukum press publisher right.
Perjanjian Lisensi dan Royalti Sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta Dalam Waralaba Film Hadianida, Nayla Sellyta; Safiranita, Tasya; Permata, Rika Ratna
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13909486

Abstract

Copyright as one of the IP regimes can be utilized in the franchise business. Currently, the franchise business can also be applied to the entertainment industry, namely the existence of a movie franchise, which contains copyright. Although, the movie franchise is widely known by the public, but in practice there are still many who unaware the legal protection of movie copyright holders (franchisor) who give permission to the copyright recipient (franchisee) to franchise the movie. Therefore, the authors are interested in conduct research and further discuss the legal protection of copyright holders of movies whose creation is developed in the form of movie franchises. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications and data analysis methods in this study were carried out using qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion it is known that one of the implementation or embodiment of copyright protection for the copyright holders of the movie (franchisor) is the existence of a license agreement. The license agreement becomes the basis of the relationship between the franchisor and franchisee, which then from this agreement also arise the rights and obligations of the parties, one of which is royalty. The granting of royalty to the copyright holder of the movie becomes a form of appreciation and appreciation for the work created from the results of the mind of the copyright holder of the movie. 
METHOD AND PRINCIPLE OF MARITIME BOUNDARY DELIMITATION BETWEEN STATES WITH OPPOSITE OR ADJACENT COASTS (CASE OF INDONESIA AND TIMOR-LESTE) Jaya, Belardo Prasetya Mega; Cahyani, Ferina Ardhi; Idris, Idris; Permata, Rika Ratna
Diponegoro Law Review Vol 7, No 1 (2022): Diponegoro Law Review April 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (957.762 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.7.1.2022.150-172

Abstract

In the practice the maritime boundary delimitations can cause the overlap of claims between states with opposite or adjacent coasts. Regarding the maritime boundary between Indonesia and Timor-Leste, there was never a maritime boundary between both States, so it needs a settlement of disputes of maritime boundary delimitation between both parties. Therefore, these research aims to explain the methods and principles that could be used in resolving maritime boundary delimitation dispute between state with opposite or adjacent coasts based on international law and analyze how obstacles and solution to solve maritime boundary delimitation dispute between Indonesia and Timor-Leste (East Timor). This research uses normative legal research and Empirical Research Methods. The results of the research show that: (1) the maritime boundary delimitation between Indonesia and Timor-Leste uses enclaving, equidistant, and three-step approach method. (2), Indonesia and Timor Leste have the potential to determine maritime boundaries in the three areas, namely the area to the north of the Oecusse (Ombai Strait), to the north of Timor Island (Wetar Strait) and to the south of Timor Island (Timor Sea). Timor-Leste will still get a maritime territory in District Oecusse but the extent would be negotiated with Indonesia first, while in the Wetar Strait, the territorial sea division of the two countries would consider the outer islands of both countries.
Urgensi Pengaturan Tindakan Pelarangan Penjualan Produk Hasil Pelanggaran Rahasia Dagang Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943 Aurelia Salsabilla Novalika; Ranti Fauza Mayana; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3949

Abstract

Trade secret is one of the Intellectual Property Rights (IPR) protected by the Law No. 30 Year 2000 on Trade Secrets. However, the Trade Secret Law has not regulated in detail the act of prohibiting the sale of products resulting from trade secret infringement. Therefore, the purpose of this research is to analyse the reasons for the urgency of regulating the act of prohibiting the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act, and to explore the regulation of temporary determination of the sale of products resulting from violations of Trade Secrets based on the Trade Secrets Act and Directive (EU) 2016/943. This research uses normative law and comparative law methods with descriptive analytical research specifications. The research was conducted by comparing the laws. The data collection technique used is literature review. Based on the results of the research, it is concluded that the provisions of the Trade Secrets Law regarding injunction in Article 11 are still not detailed enough to provide legal certainty. This is different from the case of Directive (EU) 2016/943, which has regulated the provisions of interim injunction quite comprehensively. In this case, Indonesia can use Directive (EU) 2016/943 as one of the references to complete the provisions of the Indonesian Trade Secrets Law.
Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Kaina Medita; Tasya Safiranita; Rika Ratna Permata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4293

Abstract

The development of human civilization has given birth to a creative economy that is developing simultaneously. Copyright is one type of Intellectual Property that is given to creators and other parties who have rights to their creations to utilize exclusivity both economically and morally. Indonesian laws and regulations have been able to adjust to economic developments. However, in its implementation there are still gaps in terms of the withdrawal of copyright royalties as objects of fiduciary guarantees. This study aims to determine and identify the optimization of regulations for the implementation of copyright royalties as fiduciary guarantees based on positive law in Indonesia. This study was conducted using a normative juridical approach method, by conducting research through literature as the main research material. Based on the research conducted, it was found that although regulations have regulated copyright to be used as objects of fiduciary guarantees, there needs to be optimization of regulations and collaboration between the government and related institutions along with the development of the creative industry era.
PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DALAM PUTUSAN MA NO. 66 PK/PDT.SUS-HKI/2023 TERKAIT PENGGANDAAN LAGU “SKJ88” Haipa Nisrina Sayyidah; Tasya Safiranita; Rika Ratna Permata
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12176

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam kehidupan manusia, khususnya melalui penggunaan internet dan platform digital. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan komunikasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan siber (cybersecurity), termasuk dalam konteks pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam penelitian ini, penulis mengkaji keterkaitan antara pelanggaran Hak Cipta dan aspek keamanan siber melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggunaan lagu "SKJ88" secara komersial tanpa izin di platform digital oleh PT Elang Prima Retailindo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum, doktrin, serta teori yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, aspek pelanggaran terhadap Hak Moral pencipta tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam putusan tingkat Peninjauan Kembali. Padahal, Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta dan telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Penulis menekankan pentingnya pelindungan menyeluruh terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta, khususnya dalam era digital yang penuh dengan potensi pelanggaran melalui media daring. Penelitian ini juga menyoroti perlunya integrasi antara sistem hukum HKI dan strategi keamanan siber sebagai bentuk pelindungan terhadap karya cipta di ruang digital.
Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top Tobing, Abel Nicholas L.; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.42101

Abstract

Perkembangan teknologi yang ada saat ini telah menghadirkan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sesuatu di internet, terlebih lagi telah hadir Media Over the Top yang memberikan kemudahan dalam memberikan layanan aplikasi maupun penyediaan konten. Kehadiran Media Over the Top tersebut juga digunakan oleh pencipta saat ini dalam mendistribusikan hasil ciptaannya di internet melalui Media Over the Top yang mana hal ini dikenal sebagai digitalisasi ciptaan. Namun hal ini juga menghadirkan kemudahan bagi beberapa pihak dalam melakukan pelanggaran hak cipta terhadap digitalisasi ciptaan tersebut. Maka, penelitian ini dimaksudkan guna memahami pelindungan hukum bagi pencipta terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top serta guna mengetahui tindakan hukum yang tepat bagi pencipta atas pelanggaran hak cipta di Media Over the Top. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif melalui penelitian terhadap bahan pustaka serta dengan data sekunder melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sehingga pada penelitian ini akan ditinjau dan dianalisis regulasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Terhadap hasil penelitian ini telah jelas menunjukkan bahwa sejatinya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 belum mengatur secara komperhensif terhadap digitalisasi ciptaan di Media Over the Top yang berbasis sistem elektronik. Sehingga, pencipta perlu untuk melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi di pengadilan niaga atau mengajukan laporan pidana serta membuat laporan penutupan konten dan/atau hak akses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika terdapatnya pelanggaran hak cipta pada digitalisasi ciptaan melalui Media Over the Top.
Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Liza Anggelina Manurung; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.594

Abstract

Intellectual Property (IP) plays a crucial role in fostering fair business competition. Trademarks as a element of IP serve as distinguishing identifiers that guarantee product quality. In addition, trademarks function as marketing tools in competitive markets and provide protection against bad faith actions by other parties. To obtain legal protection, a trademark must be registered in accordance with statutory requirements. A trademark application may be rejected if these requirements are not fulfilled. A common reason for rejection is the existence of substantial similarity to a previously registered mark or an earlier-filed application for similar goods and/or services. Therefore, clear and consistent standards for determining substantial similarity are essential to ensure legal certainty for applicants.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alvieta Dewina Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Ash Shiddiq, Fadhilah Pijar Asril, Fitri Astari Audiya Dewi Rachmawati Aurelia Salsabilla Novalika Ayu, Miranda Risang Aziza, Khalisa Ameeranoya Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Gunawan, Nabilah Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung Lucia Samosir M. Ramli, Ahmad Mafhudiani, Alika Cellia Maudy Andreana Lestari Mikhdar, Nabila Syifa Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Pratama, Muhamad Rizky Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Rizki Fauzi Rossame, Amelia Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Soulthoni, Hannin Pradita N Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia Zaki Akbar Karim