Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.252

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Jurnal Legalitas Yustisia Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Law and Justice Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran DATIN LAW JURNAL Legislatif International Journal of Qualitative Research CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Dialogia Iuridica Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Rika Ratna Permata

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Author-ID : 3107330

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

5 6 7 8 9

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/PDT.SUS-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Dan PT Sumatra Tobacco Trading Company Sania Akalila Putri Thahir; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.581

The registration of trademarks with the “first to file” constitutive system, adopted by Indonesia, is often abused by trademark owners with malicious intent by first registering their trademarks that are similar to well-known trademarks, knowing that the well-known trademarks have not been registered in Indonesia. This was the case with the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation filed a lawsuit for the cancellation of “Starbucks” trademark in class 34 owned by Sumatra Tobacco Trading Company on the grounds of similarity to a well-known trademark for a different class and the malicious intent to exploit the reputation of the “Starbucks" trademark owned by Starbucks Corporation. The first lawsuit filed by Starbucks Corporation was rejected by the panel of judges, which led to Starbucks Corporation filing a cassation request. The research results indicates that the panel of judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences for all parties involved in the trademark dispute after the decision are the cancellation of the "Starbucks" trademark owned by Sumatra Tobacco Trading Company from the General Register, the cessation of the use of the "Starbucks" trademark in class 34 by the cassation respondent, and the strengthening of the "Starbucks" trademark owned by the cassation applicant, with its status as a well-known trademark being affirmed.

Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya Narassati, Dinda Ayu; Amirulloh, Muhamad; Permata, Rika Ratna
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10539748

Scopus merupakan merek terkenal milik Elsevier B.V., yang bergerak di bidang abstraksi, publisitas karya tulis akademis dan konten ilmiah. Di Indonesia, hingga saat ini merek Scopus belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI sehingga merek tersebut belum memiliki kepastian hukum yang kuat mengenai pelindungannya sebagai kekayaan intelektual, mengingat Indonesia menerapkan stelsel pelindungan konstitutif yang mewajibkan pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak di Indonesia dengan menggunakan merek yang memiliki unsur “Scopus” padahal tidak memiliki lisensi dari Elsevier B.V. selaku pemilik sah merek terkenal “Scopus”. Beberapa di antaranya adalah Rumah Scopus dan Mount Scopus Group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar Scopus dari penggunaan persamaan pada pokoknya oleh Rumah Scopus dan Mount Scopus Group berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya, serta tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan oleh Elsevier B.V. selaku pemilik merek terkenal tidak terdaftar Scopus. Metode penelitian yang digunakan adalah pada pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga teori serta doktrin hukum. Dengan demikian, tahapan penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan melalui penggunaan sumber bahan hukum baik tersier, sekunder, maupun primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scopus sebagai merek terkenal meskipun belum terdaftar tetap dilindungi haknya di Indonesia dengan memberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Legal Protection of Telecommunication Service Customers' Personal Data as Trade Secrets in Merger And Acquisition Processes Based on Positive Law in Indonesia Rossame, Amelia; Rosadi, Sinta Dewi; Permata, Rika Ratna
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v3i3.552

The fast advancement of information and communication technology has had a positive influence on society. The free and open transmission of knowledge is the ideal condition for its application. Meanwhile, information technology itself serves as a channel for information dissemination. Customer data received by telecommunications service providers is a trade secret of the corporation since it has economic worth, is confidential, and is kept confidential. Customer personal data, on the other hand, is sensitive and deemed harmful since telecommunications service providers indirectly gain from someone's privacy. This paper will compare the legal framework if there is a legal conflict between personal data and trade secrets based on positive law in Indonesia that applies the GDPR principles to the personal data protection system adopted by other nations, take, for example, the United States, Europe, also Australia. In accordance with the attached case, namely a data breach by Optus, an Australian telecommunications company, the author wishes to examine it within the scope of positive law in Indonesia by comparing legal settlements that have been implemented in Australia, so that if a data breach occurs in Indonesian territory as a result of telecommunications industry mergers and acquisitions, the author will be able to analyze it within the scope of positive law in Indonesia and can be a basis for answering questions regarding legal protection and accountability.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di Era Digital Ester Gurning, Teresia; Ratna Permata, Rika; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1107

Sengketa kekayaan intelektual termasuk jenis sengketa yang sering muncul pada era perkembangan yang luar biasa di era digital ini. Namun, kerap kali terdapat permasalahan atas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual hingga saat ini, termasuk tidak terakomodirnya kepastian hukum dalam berbagai putusan mengenai sengketa KI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual di era digital dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta menilik prospektif pembentukan Pengadilan Khusus kekayaan Intelektual dapat memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembentukan pengadilan khusus ini dapat menjadi solusi untuk memastikan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki prospek yang sangat baik untuk memberikan kepercayaan terkait penegakan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di tengah kompleksitas sengketa digital.

Unauthorized Use of Famous Brands In Virtual Products of The Metaverse World In The Perspective of Brand Law And Technology Law In Indonesia Putri Samudra, Kimiko Auguchiro; Safiranita, Tasya; Ratna Permata, Rika
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 03 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i03.796

The Metaverse is a new form of virtual interactive and physically cyber interaction where users can experience activities in a virtual environment that feels very real. For companies that utilize the Metaverse well, such as promoting or commercializing virtual products within it, it can bring significant profits. However, commercialization through cross-border technology often faces legal issues that arise. The use of brand elements on a product marketed by others without permission is a major issue in the field of brands, which also occurs in the digital world. This study aims to prove legal action against the use of famous brands in the Metaverse, as well as the legal actions that can be taken by owners of famous brands against the use of their brands in virtual Metaverse products. This study was conducted through a normative juridical approach using literature or secondary data as the main source. Based on the research conducted, it was found that the use of famous brand elements in the Metaverse is considered a violation of the brand, similar to brand violations in the real world in general. Therefore, based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law) harmonized with the ITE Law, the rights of brand owners to take legal action to protect their brands will still apply even if the brand violations occur in the digital space.

Perlindungan Hak Ekonomi Atas Lagu "Nuansa Bening" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pratama, Muhamad Rizky; Permata, Rika Ratna; Rafianti, Laina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4170

This research originates from a legal dispute involving Keenan Nasution and Rudi Pekerti, the original composers of the song Nuansa Bening, who filed a lawsuit against singer Vidi Aldiano under Case Number 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat. The composers claimed they had not received any royalties for over 16 years, despite the song being performed publicly 31 times without their authorization, and sought compensation of IDR 24,500,000,000 (twenty-four billion five hundred million rupiah). They also requested the seizure of Vidi Aldiano’s property in Cilandak, South Jakarta. This study employs a normative juridical approach, focusing on secondary data through literature review, including primary legal materials (laws and regulations), secondary legal sources (expert opinions), and tertiary references (legal dictionaries and related materials). The research is descriptive-analytical in nature, using normative qualitative data analysis. The findings reveal that based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, songwriters as copyright holders are entitled to both moral and economic rights, which are legally protected. If those rights are violated, legal protection for the creators can be pursued based on the principles of automatic protection, recognition of moral rights, and the overarching principles of justice and legal certainty.

Pengaturan yang Tepat atas Merek Kolektif untuk UMKM Berdasarkan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan dengan Brasil Audiya Dewi Rachmawati; Rika Ratna Permata; Laina Rafianti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6616

Collective trademarks can be an alternative for trademark protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) considering the greater benefits compared to regular trademarks. In 2024, there was an increase in the number of collective trademark applications, indicating that the public, especially MSMEs, are becoming more aware of the importance of trademark protection. However, issues have been found in the legislation regarding collective trademarks. This article aims to formulate the appropriate arrangements of collective trademark legislation that align with the MSME climate in Indonesia to achieve legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The regulation of collective trademarks in Indonesia will be compared with Brazil based on Law No. 9.279 of May 14, 1996, as amended by Law No. 14.200 of September 2, 2021. This research found that Law Number 20 of 2016 still contains several issues, namely the ambiguity of norms and articles that lead to multiple interpretations among the public. The provisions on collective trademarks in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 (MIG Law) regulate substance similar to that stated in the MIG Law, whereas it should provide a more detailed and technical explanation. On the other hand, Law Number 15 of 2001, which was the previous regulation before the enactment of the MIG Law, provides a more comprehensive regulation on collective trademarks compared to the MIG Law. Thus, the legislation regarding collective trademarks does not yet provide legal certainty. The comparison with Brazil provides recommendations for appropriate arrangements, indicating the need for revisions and improvements to the legislation on collective trademarks to meet the need for more adequate regulations.

Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Karya Seni Lukis melalui Asas Droit De Suite pada Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang–Undang Hak Cipta Indonesia Berdasarkan Perbandingannya dengan EU Resale Right Directive of 2001 dan Visual Artists Rights Act of 1990 of United States (VARA) Aziza, Khalisa Ameeranoya; Rafianti, Laina; Permata, Rika Ratna
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Riksa Cendikia Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasar seni rupa menempatkan lukisan sebagai komoditas bernilai tinggi, namun pelindungan hak ekonomi pelukis di pasar sekunder belum optimal karena dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) masih menganut prinsip kehabisan hak sehingga pencipta kehilangan hak ekonomi setelah penjualan pertama. Sementara Pasal 18 mengatur pengembalian hak cipta setelah jangka waktu tertentu hanya berlaku terbatas pada ciptaan buku dan musik. Berdasarkan kondisi tersebut, menimbulkan permasalahan pelindungan hak ekonomi Pencipta melalui asas droit de suite serta penerapannya dalam perjanjian jual beli putus karya seni lukis menurut UUHC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum melalui studi pustaka dan wawancara, serta menggunakan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelindungan hak ekonomi pencipta karya seni lukis melalui UUHC belum mengakomodasi asas droit de suite, karena prinsip kehabisan hak dalam Pasal 11 ayat (1) serta pengaturan jual beli putus dalam Pasal 18 belum memberikan jaminan hak ekonomi berkelanjutan atas penjualan kembali karya seni lukis di pasar sekunder. Kedua, penerapan asas droit de suite dalam perjanjian jual beli putus di Indonesia belum memiliki dasar normatif yang jelas, berbeda dengan Eropa yang tegas menjamin hak royalti penjualan kembali dan Amerika Serikat yang menekankan pelindungan personal antara seniman dan karyanya melalui hak moral. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan UUHC melalui adopsi eksplisit asas droit de suite demi menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta seni lukis.

PENTINGNYA MEREK BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI JAWA BARAT Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita; Biondy Utama
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v10i2.1133

Abstrak Dewasa ini pelaku usaha berlomba-lomba membangun sebuah brand. Alasannya adalah semakin positif citra sebuah brand di masyarakat maka brand tersebut akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat terhadap brand tersebut. Brand menjadi salah satu faktor pertimbangan masyarakat untuk membeli suatu produk barang atau jasa. Umumnya masyarakat cenderung membeli produk yang masuk ke dalam tingkatan teratas dalam suatu survey brand. Membangun sebuah brand bukanlah usaha yang mudah, diperlukan usaha maupun modal yang tidak sedikit demi membangun citra yang kuat dalam masyarakat. Akan menjadi sangat tidak adil bila brand yang telah dibangun dengan susah payah ditiru oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha membutuhkan sebuah perlindungan hukum atas brand yang telah dibangunnya agar terhindar dari perbuatan curang yang mengarah ke persaingan usaha curang. Pranata hukum merek dibuat untuk memberikan perlindungan atas suatu brand yang ditempelkan pada suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Pranata tersebut memberikan hak eksklusif bagi pemegang merek dalam menggunakan brand tersebut. Kata Kunci : Brand, Hukum, Merek, Perlindungan, dan Usaha.

PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE TERHADAP PEMANFAATAN HAK CIPTA PADA PLATFORM DIGITAL SEMASA COVID 19 DI INDONESIA Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita; Yuliana Utama; Reihan Ahmad Millaudy
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 1 (2021): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.1 Year 2021
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i1.3750

The Covid-19 pandemic has resulted in more people doing activities from home, so almost all activities are carried out online, including for educational activities. The problems on this research are how the comparison between fair use regulations in Indonesia and in the United States during the pre-Covid-19 pandemic? How the regulations of the doctrine of fair use to anticipate the occurrence of a new phenomenon regarding the use of copyright on digital platforms during and/or after the Covid-19 pandemic? The method used in writing this law is a normative juridical method. The results of the study conclude that Fair use rules in Indonesia already regulate that fair use will not harm the legitimate interests of creators but does not provide clear parameters regarding fair interests. While the Fair use Arrangements in the United States are regulated in 17 U.S. Code 107. In this regulation, there are 4 factors, namely: the purpose and character of the use, the nature of the copyrighted work, the quantity and importance of the material used, the effect of the use upon potential market or value of the copyrighted work. The Covid-19 pandemic gave rise to fair use cases that had never occurred before the outbreak of Covid-19, e.g. the case of The Internet Archive, it can be observed that there is an encouragement from the public to further relax copyright protection because of the Covid-19 pandemic resulting in the public interest having to be carried out rather than the creators and copyright holders.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W AA Agustia Sinta Dewi Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alika Cellia Mafhudiani Alvieta Dewina Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Ash Shiddiq, Fadhilah Pijar Asril, Fitri Astari Audiya Dewi Rachmawati Aurelia Salsabilla Novalika Aziza, Khalisa Ameeranoya Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung Lucia Samosir M. Ramli, Ahmad Maudy Andreana Lestari Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Nabila Syifa Mikhdar Nabilah Gunawan Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Pratama, Muhamad Rizky Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Rizki Fauzi Rossame, Amelia Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Soulthoni, Hannin Pradita N Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia Zaki Akbar Karim

Title

Found 87 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 87 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 87 Documents
Search