p-Index From 2021 - 2026
8.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Legalitas Yustisia Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Law and Justice Jurnal Penelitian Hukum De Jure Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Dialogia Iuridica Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Progressive Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Poros Hukum Padjadjaran DATIN LAW JURNAL Legislatif International Journal of Qualitative Research CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Sanskara Hukum dan HAM Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Socius: Social Sciences Research Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek dan Pegiat Usaha Kecil dalam Menghadapi Tindakan “Trademark Bullying” pada Platrform E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Adelia, Mutiara; Ratna Permata, Rika; Safiranita Ramli, Tasya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1358

Abstract

Dalam kemajuan teknologi saat ini, UMKM tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan menggunakan platform e-commerce. Membahas Platform E-Commerce secara konkret. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perubahan pelaksanaan UMKM yang melakukan layanan e-commerce dapat menimbulkan trademark bullying. Fenomena Trademark Bullying muncul ketika pemilik merek yang lebih besar atau yang memiliki hak atas merek terkenal berusaha menyalahgunakan sistem hukum merek dagang untuk menindas atau merugikan pemilik merek yang lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pegiat usaha kecil dalam menghadapi tindakan trademark bullying pada platform e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini akan menekankan penelitian pada data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan pegiat usaha kecil yang menghadapi trademark bullying pada platform e-commerce di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang ada, termasuk Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik merek, tetapi praktik trademark bullying masih menjadi tantangan signifikan
Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial Atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Syafa Azzahra, Nabilla; Fauza Mayana, Ranti; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1359

Abstract

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudahan akses dalam era digital memudahkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap suatu ciptaan, khusus dalam penelitian ini yaitu karya tulis di media sosial yang berpotensi melanggar hak ekonomi Pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum atas hak ekonomi Pencipta serta menemukan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui spesifikasi deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa Hak Ekonomi Pencipta karya tulis di media sosial mendapatkan pelindungan preventif maupun represif sesuai dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu tindakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pencipta yang dilanggar Hak Ekonominya yakni dapat melakukan pelaporan dan permohonan penutupan konten kepada pihak yang berwenang, selain itu dapat juga melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta
Implikasi Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Simamora, Ricoriady; Ratna Permata, Rika; Sudaryat, Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i3.1407

Abstract

Merek sebagai salah satu rezim kekayaan intelektual digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk yang ada di pasaran. Untuk dapat memperoleh pelindungan, suatu merek harus dilakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran merek terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu merek tersebut tidak boleh merupakan kata umum. Namun dalam faktanya banyak merek yang merupakan kata umum yang lolos pemeriksaan dan terdaftar sebagai merek. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kedudukan merek yang merupakan kata umum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang merupakan kata umum tidak dapat untuk dimonopoli dan dikuasai secara perorangan karena merupakan public domain dan bertentangan dengan Pasal 20 huruf f UU MIG serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPs dan Paris Convention. Terkait dengan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pendaftaran merek yang merupakan kata umum berdasarkan UU MIG yaitu dapat dilakukan pembatalan atau penghapusan merek
Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Konten Prank pada Media Over The Top berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Putri Gunawan, Reggina Salsabila; Safiranita Ramli, Tasya; Ratna Permata, Rika
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1136

Abstract

Media Over The Top sebagai layanan aplikasi dan/atau konten telah memfasilitasi tumpah ruahnya kreativitas konten tanpa sensor awal, sehingga pelanggaran konten di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Salah satu konten yang kontroversial dan viral di masyarakat adalah konten prank. Konten prank ditujukan sebagai konten hiburan berisi perbuatan jahil kepada target atau korban prank. Meskipun ditujukan sebagai hiburan, namun telah terjadi pergeseran yang menimbulkan konten prank berdampak negatif dan berpotensi melanggar hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kualifikasi dari konten prank yang melanggar hukum serta pertanggungjawaban hukum atas pendistribusian konten prank pada Media Over The Top. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, doktrin, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas pelanggaran konten prank melalui Media Over The Top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi konten prank dengan muatan pelanggaran hukum belum diatur secara jelas dalam ketentuan konten yang dilarang dan pengaturan Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Over The Top di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum secara mengikat, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan kepastian hukum di masa yang akan datang.
Studi Komparasi Perlindungan Merek Terkenal dalam Metaverse Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Amerika Serikat Hasna Desiani, Raisya; Ratna Permata, Rika; Soerjati Priowirjanto, Enni
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1141

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sudah tidak dapat dipungkiri kembali. Kini teknologi sudah terus berkembang sehingga menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perkembangan teknologi terkni adalah hadirnya Metaverse di tengah-tengah masyarakat. Merek-merek terkenal dan ternama pun kini berlomba-lomba memasuki dunia Metaverse untuk memasarkan produknya. Sayangnya, pelanggaran merek terkenal masih marak terjadi tidak di dunia nyata namun di dunia siber pun dialami oleh merek terkenal. Umumnya pelanggaran yang terjadi bersifat merusak reputasi merek terkenal di mata masyarakat, di mana hal ini tercerminkan melalui kasus Nike v StockX. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum merek Indonesia dan Amerika Serikat atas perlindungan sebuah merek terkenal di Metaverse beserta sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan merek terkenal tanpa izin dalam Metaverse. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif yang dimana peneliti akan mengutip data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara perlindungan merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat di mana Indonesia belum secara eksplisit dan menyeluruh memberikan perlindungan terhadap merek terkenal layaknya Amerika Serikat yang sudah memberikan perlindungan eksplisit dan menyeluruh terhadap merek terkenal.
Pengaturan yang Tepat atas Merek Kolektif untuk UMKM Berdasarkan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan dengan Brasil Rachmawati, Audiya Dewi; Permata, Rika Ratna; Rafianti, Laina
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6616

Abstract

Collective trademarks can be an alternative for trademark protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) considering the greater benefits compared to regular trademarks. In 2024, there was an increase in the number of collective trademark applications, indicating that the public, especially MSMEs, are becoming more aware of the importance of trademark protection. However, issues have been found in the legislation regarding collective trademarks. This article aims to formulate the appropriate arrangements of collective trademark legislation that align with the MSME climate in Indonesia to achieve legal certainty. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The regulation of collective trademarks in Indonesia will be compared with Brazil based on Law No. 9.279 of May 14, 1996, as amended by Law No. 14.200 of September 2, 2021. This research found that Law Number 20 of 2016 still contains several issues, namely the ambiguity of norms and articles that lead to multiple interpretations among the public. The provisions on collective trademarks in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 (MIG Law) regulate substance similar to that stated in the MIG Law, whereas it should provide a more detailed and technical explanation. On the other hand, Law Number 15 of 2001, which was the previous regulation before the enactment of the MIG Law, provides a more comprehensive regulation on collective trademarks compared to the MIG Law. Thus, the legislation regarding collective trademarks does not yet provide legal certainty. The comparison with Brazil provides recommendations for appropriate arrangements, indicating the need for revisions and improvements to the legislation on collective trademarks to meet the need for more adequate regulations.
Pelindungan Hukum Sega Jamblang (Nasi Jamblang) Ditinjau Berdasarkan Sistem Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia Mafhudiani, Alika Cellia; Damian, Eddy; Permata, Rika Ratna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2377

Abstract

Eksistensi keanekaragaman sumber daya di Indonesia telah memberikan  implikasi positif dengan hadirnya berbagai kekayaan intelektual komunal. Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai salah satu makanan khas daerah Cirebon merupakan warisan tradisional yang melambangkan identitas suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Cirebon. Optimalisasi pelindungan hukum atas Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai kekayaan intelektual komunal kemudian menjadi hal yang krusial. Namun dalam implementasinya, amanat pelindungan tersebut belum memberikan jaminan hukum yang kuat dengan belum dilakukannya integrasi data atas pencatatan Sega Jamblang (Nasi Jamblang) sebagai Indikasi Asal. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pelindungan melalui sistem Indikasi Asal dapat memperkuat jaminan hukum baik terhadap produk Sega Jamblang (Nasi Jamblang) maupun hak-hak komunitas asal yang mengampunya.
Protection of Video Copyrights on the Youtube Platform in Fair Use Principles Hanson, Nathania Abigail; Permata, Rika Ratna; Ramli, Tasya Safiranita
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.8 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.15448

Abstract

In copyright, there are two exclusive rights, namely economic and moral rights, and these two rights are not owned by the creator or copyright holder because there is a principle called the Fair Use Principle. Video copyright is one of the objects of copyright protection in digital media whose existence is in great demand by various circles of society because it is easy to access gadgets and internet networks. One of the platforms that are often used to upload, watch, and share videos is Youtube. The specification of this research is Legal Research using a normative juridical approach and data collection techniques utilizing a literature study, then analyzed in a qualitative normative manner. The results of this study are on the Youtube Platform. Several channels re-upload video copyrighted works that do not belong to them without permission, even if those channels do not include the source, and monetization is carried out so that it is for commercial purposes. It is not following Fair Use principles and the Youtube platform as an organizer. The electronic system, of course, also has responsibility for violations that occur on its Platform, which in this case is the occurrence of copyright infringement
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836K/PDT.SUS-HKI/2022 Mengenai Sengketa Merek Antara Starbucks Corporation Dan PT Sumatra Tobacco Trading Company Sania Akalila Putri Thahir; Rika Ratna Permata; Ranti Fauza Mayana
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.581

Abstract

The registration of trademarks with the “first to file” constitutive system, adopted by Indonesia, is often abused by trademark owners with malicious intent by first registering their trademarks that are similar to well-known trademarks, knowing that the well-known trademarks have not been registered in Indonesia. This was the case with the “Starbucks” trademark owned by Starbucks Corporation in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation filed a lawsuit for the cancellation of “Starbucks” trademark in class 34 owned by Sumatra Tobacco Trading Company on the grounds of similarity to a well-known trademark for a different class and the malicious intent to exploit the reputation of the “Starbucks" trademark owned by Starbucks Corporation. The first lawsuit filed by Starbucks Corporation was rejected by the panel of judges, which led to Starbucks Corporation filing a cassation request. The research results indicates that the panel of judges in Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The legal consequences for all parties involved in the trademark dispute after the decision are the cancellation of the "Starbucks" trademark owned by Sumatra Tobacco Trading Company from the General Register, the cessation of the use of the "Starbucks" trademark in class 34 by the cassation respondent, and the strengthening of the "Starbucks" trademark owned by the cassation applicant, with its status as a well-known trademark being affirmed.
Pelindungan Hukum Bagi Merek Scopus dari Penggunaan Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan UU Merek dan Peraturan Pelaksanaannya Narassati, Dinda Ayu; Amirulloh, Muhamad; Permata, Rika Ratna
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10539748

Abstract

Scopus merupakan merek terkenal milik Elsevier B.V., yang bergerak di bidang abstraksi, publisitas karya tulis akademis dan konten ilmiah. Di Indonesia, hingga saat ini merek Scopus belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek di DJKI sehingga merek tersebut belum memiliki kepastian hukum yang kuat mengenai pelindungannya sebagai kekayaan intelektual, mengingat Indonesia menerapkan stelsel pelindungan konstitutif yang mewajibkan pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak di Indonesia dengan menggunakan merek yang memiliki unsur “Scopus” padahal tidak memiliki lisensi dari Elsevier B.V. selaku pemilik sah merek terkenal “Scopus”. Beberapa di antaranya adalah Rumah Scopus dan Mount Scopus Group. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar Scopus dari penggunaan persamaan pada pokoknya oleh Rumah Scopus dan Mount Scopus Group berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan pelaksanaannya, serta tindakan hukum apa yang sebaiknya dilakukan oleh Elsevier B.V. selaku pemilik merek terkenal tidak terdaftar Scopus. Metode penelitian yang digunakan adalah pada pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga teori serta doktrin hukum. Dengan demikian, tahapan penelitian ini lebih berfokus pada studi kepustakaan melalui penggunaan sumber bahan hukum baik tersier, sekunder, maupun primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Scopus sebagai merek terkenal meskipun belum terdaftar tetap dilindungi haknya di Indonesia dengan memberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum secara pidana maupun perdata terhadap pihak yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. 
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aam Suryamah Abel Nicholas L. Tobing Agung Kurniawan Sihombing Ahmad M Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Ahmad M. Ramli Alvieta Dewina Anzalna Noor Zalika Arsjad, Jesline Asril, Fitri Astari Aurelia Salsabilla Novalika Azka Ridho Syahputra Azrinda Rachmadanty Zahra Azrinda Rachmadanty Zahra Bagas Kristian Joenata Basyra, Tiara Putri Biondy Utama Biondy Utama Christina Marintan, Gabriella Dadang Epi Sukarsa Danetta Leoni Andrea Danrivanto Budhijanto Denindah Olivia Dewi Rosadi, Sinta Dewina, Alvieta Eddy Damian Ega Ramadayanti Elsa Benia Elsha Yoleda Enni Soerjati Priowirjanto Ester Gurning, Teresia Etty Mulyati Fadhilah Pijar Ash Shiddiq Ferina Ardhi Cahyani Fitri Astari Asril Gabriella Christina Marintan Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho Ghassani, Devy Nadhilah Griselda P. Aritonang, Aileen Gunawan, Nabilah Hadianida, Nayla Sellyta Haipa Nisrina Sayyidah Hani Adila Faza Hanson, Nathania Abigail Hasna Desiani, Raisya Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Idris Idris Ikesha Pieter, Amarisha Imanuella, Gloria Ivan Juan Alfreda Jaya, Belardo Prasetya Mega Jesline Arsjad Kaina Medita Kamila, Deasy Kartika Andini Kevin Monteverdi Siagian Komaldi, Akram Laina Rafianti Lainun Hilmansyah, Shilfa Leoni Andrea, Danetta Liza Anggelina Manurung M. Ramli, Ahmad Mafhudiani, Alika Cellia Maudy Andreana Lestari Mikhdar, Nabila Syifa Miranda Risang Ayu Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Alhidayah Muhammad, Duta Narassati, Dinda Ayu Nia Kurniati Nitta Amalia Pratama, Muhamad Rizky Putri Adelia, Mutiara Putri Gunawan, Reggina Salsabila Putri Samudra, Kimiko Auguchiro Rachmawati, Audiya Dewi Rai Mantili Raila, Tiara Almira Raisya Hasna Desiani Ramli, Tasya Safiranita Ranti Fauza Mayana Reggina Salsabila Putri Gunawan Reginawati Hindersah Reginawati Hindersah Reihan Ahmad Millaudy Reihan Ahmad Millaudy Rizki Fauzi Rossame, Amelia Safiranita Ramli, Tasya Salma Alifya Khairunnisa Salsabila, Shafa Sania Akalila Putri Thahir Simamora, Ricoriady Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sinta Dewi Rosadi, Sinta Dewi Sitorus, Tiara Agustina Soerjati Priowirjanto, Enni Sondi Kuswaryan Souisa, Yongky Soulthoni, Hannin Pradita N Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Syafa Azzahra, Nabilla Tasya Rafianti Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya Safiranita Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli Tasya Safiranita Ramli tasya safiranita safiranita Tasya Safiranita, Tasya Teresia Ester Gurning Tobing, Abel Nicholas L. U. Sudjana, Sudjana Viona Wijaya Wijayanti, Dewi Y Yoga Murti, Ignaz Pradhana Yongky Souisa Yuliana Utama Zahra, Salya Afina Aulia