Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.716
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Hasanuddin Law Review NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pendidikan dan Konseling International Journal of Applied Business and International Management Journal of the Community Development in Asia Innovative: Journal Of Social Science Research
Ronny A. Maramis
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PERTAMBANGAN ILEGAL DI KAWASAN LINGKAR TAMBANG DESA TATELU, MINAHASA UTARA Fernanda Putri Syalom Sumampouw; Ronny A. Maramis; Carlo A. Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan dan instrumen hukum yang berlaku mengenai pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan, meliputi kewajiban perizinan, Analisis Dampak Lingkungan, pengelolaan Limbah B3 dan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi penegakan hukum pertambangan dalam upaya meminimalisir kerugian dan pertanggungjawaban yuridis atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin (illegal mining) di kawasan lingkar tambang Desa Tatelu, Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan pada aktivitas pertambangan telah diatur secara komprehensif dan berlapis oleh hukum positif Indonesia, di mana setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan wajib didahului oleh kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Pengendalian Limbah B3 didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dan UU No. 11 Tahun 2017 serta kewajiban reklamasi dan jaminan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) dan Pasal 104 PP No. 96 Tahun 2021. 2. Implementasi Penegakan Hukum dan Kerusakan Lingkungan di Desa Tatelu Secara Das Sein (fakta lapangan), implementasi penegakan hukum untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin di Desa Tatelu masih terbukti sangat lemah, sehingga kerusakan terus terjadi dan kerugian negara meningkat. Kata Kunci : kerusakan lingkungan, pengusaha tambang, desa tatelu
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS HASIL PENJUALAN HARTA BAWAAN UNTUK MEMBELI HARTA BARU DALAM PERKAWINAN Rafael Ekklesia Panambunan; Ronny A. Maramis; Grace Henny Tampongangoy
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri, termasuk pengaturan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Dalam praktik, sering terjadi penggunaan hasil penjualan harta bawaan salah satu pihak untuk membeli harta baru selama perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap dampak penggunaan hasil penjualan harta bawaan dalam pembelian harta baru dalam perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya, harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing pihak sepanjang dapat dibuktikan asal-usulnya, meskipun telah dialihkan bentuknya menjadi harta baru. Namun, dalam praktik, pembuktian asal-usul dana sering menjadi kendala sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya dalam hal perceraian atau pembagian harta. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pencatatan dan pengaturan harta secara jelas, serta peran aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan dan perlindungan hak para pihak dalam perkawinan Kata Kunci: harta bawaan, harta bersama, perkawinan, kepemilikan harta, hukum keluarga.
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus TPK/2025/PN.JKT.pst) Aprionaldo Yusufananda Deriyanto; Ronny A. Maramis; josepus j. Pinori
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi terkait impor gula, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan teknik studi kepustakaan (library research). Analisis difokuskan pada bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya (legal reasoning) dalam menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penekanan diberikan pada penerapan Pasal 2, khususnya terkait unsur “perbuatan melawan hukum,” “penyalahgunaan wewenang,” dan “kerugian keuangan negara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, yang mencerminkan integrasi antara norma hukum dan pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hakim secara umum telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya dasar pertimbangan hakim dalam menjamin konsistensi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Kesesuaian Putusan; Unsur Tindak Pidana; Penerapan Hukum; Korupsi Impor Gula; Pertimbangan Yuridis; Putusan PN Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst
Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia Rielly Lontoh; Ronny A. Maramis; J. Ronald Mawuntu; Abdurrahman Konoras
Journal of The Community Development in Asia Vol 4, No 3 (2021): September 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1177

Abstract

The role of the judiciary, law enforcement officials in the resolution of disputes is important. The number of disputes is increased, many authorities in Indonesia produce multiple decisions with conflicting legal force making it difficult to execute. The purpose of the study was to find the standardization of competency of law enforcement officials, the relationship between the professionalism of law enforcement officials and legal certainty in the settlement of land disputes as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5/1960. Settlement of land disputes is achieved through the General Court and the Administrative Court. The existence of regulations regarding competency standards for law enforcement officials who handle land disputes for the sake of fair settlement of land disputes and legal certainty.
The Principle of Justice and Its Relevance to The Position of The Debtor in The Execution of Fiduciary Guarantees Yulia Vera Momuat; Ronny A. Maramis; Wulanmas A. P. G. Frederik; Merry E. Kalalo
Journal of The Community Development in Asia Vol 6, No 3 (2023): September 2023
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v6i3.2503

Abstract

In a contractual relationship, justice means assuring equality in the rights and obligations of parties in an agreement. This study analyzes the nature of justice regarding the position of debtors and creditors in a fiduciary guarantee agreement. The research method used for this study is the normative legal research method. The results of the study show that the nature of justice is important in a fiduciary guarantee agreement, particularly for the fair treatment of debtors and creditors. Justice must be appropriately applied to not harm the debtor and violate their rights. However, creditors also have a right to security over the credit provided; therefore, justice must be applied proportionally and transparently during each stage of the execution of fiduciary security. Due to this, it is important to determine the requirements and consequences of a breach of the debtor's obligations. Additionally, the principle of justice is also related to recognizing the debtor's rights to defend their interests and maintaining a balance between the rights of the debtor and the creditor. In conclusion, justice is an important principle in ensuring the execution of fiduciary guarantee agreements fairly and avoiding abuse or injustice in the process
The Existence of the Rights of Indigenous People in the Implementation of Regional Autonomy Helben Gainau; Ronny A. Maramis; Merry Elisabeth Kalalo; Caecilia J. J. Waha
International Journal of Applied Business and International Management Vol 8, No 2 (2023): August 2023
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/ijabim.v8i2.2426

Abstract

In essence, regional autonomy is given to the people as a legal community unit that is given the authority to regulate and manage its own government affairs given by the central government to the regions and in its implementation is carried out by the regional head and DPRD with the assistance of regional apparatus.The goal of this research is to examine and analyze how indigenous peoples' rights are construed legally on a national and international level, as well as how their protection can be used as a tool for participation in the implementation of regional autonomy. It also aims to produce conclusions about the existence of indigenous peoples' rights in the implementation of regional autonomy.A statutory approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and comparative approach are some of the study methods utilized in normative legal research. 25  2The results showed (1) The concept of indigenous peoples in international law and international indigenous law is the main subject of international law, (2) Strictly speaking, there is no recognition and regulation of the rights of indigenous peoples in national legal instruments to develop their existence and culture and involve indigenous peoples in aspects of development programs and projects, (3) The involvement of indigenous peoples in the administration of local government is not yet optimal, including the recognition of customary government organisational structures.    
Co-Authors A. Valentino Sinaga Abdullah Marlang Abdurrahman Konoras Abdurrahman Konoras Abraham Agung Poputra Adysto Dea Aminuddin Ilmar Anastasya Emmy Gerungan Aprionaldo Yusufananda Deriyanto Arthur Piri Betsy A. Kapugu Brandon Ridle Julio Tumanduk Cahya Shinta Sakti Carlo A. Gerungan Christian Christmas Sihombing Dani R. Pinasang Dani R.Pinasang Deasy Soeikromo, Deasy Deiby Rifka Purwanti Wagiran Dwi F. Mokoagow Edwin N. Tinangon Elko Lucky Mamesah Emma V.T Senewe Equino Mikael Makadolang Febiola V Katiandagho Fernanda Putri Syalom Sumampouw Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Giofani Omega Damar Grace H. Tampongangoy Grace Henny Tampongangoy Grace tampongangoy Grace Yurico Bawole Helben Gainau Herlyanty Y. A. Bawole Hermanus, Roger Inggrid Feinsiela Bawotong Ixel Meilissa Greymona Maramis J. Ronald Mawuntu Jastinra Paula Megaputri Mamalu Jeany Anita Kermite Jemmy Somdakh Jeremia J. Mocodompis Johns Christian Pasaribu Josua Retno Simbolon Justisi Devli Wagiu Kania Indah Putri Kesek Karmenita Sendi Bawinto Lendy Siar Lifking Novian Kandow Maarthen Y. Tampanguma Maarthen Youseph tampanguma Marthin L. Lambonan Martquery Herman Lewar Maryam Laomo Megan Chlersye Britney Veronica Dareho Mercy M. M. Setlight Meylicia Vinolitha Kamagi Millitia Christy Chelsea Umboh Mokaliran, Enjelina Venesia Momuat, Yulia Vera Natalia Lengkong Nataly Desnia Syaloomita Mukuan Pandelaki, Glenn Richard Petra J. Pelle Pinasang, Dani R. Preisy C.J. Mokoagouw Priscilla Sheren Sondakh Rafael Ekklesia Panambunan Rangga Trianggara Paonganan Ratniasih, Ni Putu Priska Renny Nansy S. Koloay Rielly Lontoh Rolando Ngenget Ryan Renova SABRINA SARAH SUMENDAP Sarah D. L. Roeroe Semboeng, Jessica Vallencia Senewe, Emma V. T. Serina Soriton Sinta Lamria Yulianti Siagian Sondakh, Devy K. G. Sondakh, Devy K.G. Subekti A. Sulaeman Theodorus Hendrik Willem Lumunon Thessalonika Gloria Kalalo Timotius Moris Tiwow Toar Neman Palilingan Venishia Fabiola Paseki Waha, Caecilia J. J. Yulia Vera Momuat Yusak M. Papendang