Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Otong Rosadi
Ekasakti University Master Of Law Program, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
The Effectiveness of the Performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police on the Security Level of the Padang-Sicincin Toll Road Construction Yossa Indra Kurnia; Otong Rosadi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/kvr4ns29

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police in securing the construction of the Padang-Sicincin toll road is to maintain the safety of vital objects around the toll road and ensure the safety of workers and construction facilities so that the construction process is not disrupted. Conducting regular escorts at several conflict-prone points, especially in areas that reject toll road traffic. Crime prevention in the project area. Obstacles in the Performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police in securing the construction of the Padang-Sicincin toll road include limited personnel with special competencies to handle complex disturbances, lack of supporting facilities, such as modern communication equipment and patrol vehicles. Lack of coordination between the police and related institutions. Unclear procedures in handling conflicts. The effectiveness of the performance of the Directorate of Vital Object Security of the West Sumatra Regional Police on the level of security of the construction of the Padang-Sicincin Toll Road has been effective as seen from the success of placing personnel to carry out routine patrols and supervision throughout the project. Success anticipates social conflicts, crime, and environmental protests. Successful physical security, solid coordination.
Penyidikan Perkara Eksploitasi Seksual oleh Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Satria Mulyanda; Ismansyah; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qcr0av81

Abstract

Penyelidikan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang SPPA. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum yang menghambat fungsi hukum sebagai pengontrol sosial dan korektif. Selain itu, kendala seperti pengumpulan bukti digital dan koordinasi antarlembaga yang lemah menghambat pencapaian fungsi integratif, protektif, dan rekayasa sosial. Studi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Sub-Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Barat telah melakukan penyelidikan terhadap pelaku anak dalam kasus eksploitasi seksual dan perdagangan manusia sesuai dengan prosedur hukum dan instrumen perlindungan anak. Meskipun menghadapi tantangan, proses penyelidikan berhasil mengungkap bukti kesalahannya. Kasus ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Namun, kendala yuridis seperti kompleksitas dakwaan ganda dan penerapan diversifikasi menghambat fungsi hukum. Dari segi praktis, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan koordinasi antar lembaga yang lemah menjadi hambatan dalam pencapaian fungsi hukum secara optimal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kebutuhan akan perbaikan sistemik dalam penanganan kasus serupa agar fungsi hukum dapat tercapai secara maksimal.
Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Hasil Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah Dodi Chandra; Otong Rosadi; Beatrix Benni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ykc67a74

Abstract

Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Sumatera Barat tentang adanya tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki dokumen. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data primer. yang dianalisis secara kualitatif.  Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Dalam penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang didaerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 Juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013, karena  tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah (1) tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut, karena terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. (2) penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Otong Rosadi; Buyung Masrizal; Fitra Mulyawana
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0sdq7802

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi bagi anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, rehabilitasi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari BNN yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Swl menjatuhkan pidana penjara karena tidak adanya hasil pemeriksaan medis, padahal kedua terdakwa melanggar pasal yang sama dalam Undang-Undang Narkotika. Ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat. Penguatan regulasi dan penerapan langkah-langkah rehabilitasi secara seragam diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, jujur, dan efektif.
Pengaturan Pemasangan Iklan Rokok Sebagai Objek Pajak Reklame di Kota Padang Muhammad Hamdi; Otong Rosadi; Fitra Mulyawan
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/djztmc14

Abstract

Reklame atau Iklan menjadi instrumen promosi yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk perusahaan rokok, sehingga reklame rokok termasuk salah satu objek Pajak Reklame. Disisi lain menurut UU Kesehatan, rokok merupakan produk tembakau yang mengandung zat adiktif yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, dan Negara berkewajiban melindungi hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Permasalahan hukum lain muncul ketika kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat tersebut berhadapan dengan kepentingan fiskal daerah. Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga menghadapi persoalan serupa. Di Kota Padang sendiri juga ada Peraturan yang mengatur tentang Pajak Reklame Rokok yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang mengatur bahwa pajak reklame sebaagai salah satu objek pajak di Kota Padang, sehingga salah satu sumber Pendapatan Daerah Kota Padang juga bersumber dari Pajak Reklame Rokok, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Pemasangan reklame rokok di Kota Padang pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan dan pembatasan tertentu, dan reklame rokok yang dipasang sesuai ketentuan hukum dikategorikan sebagai objek Pajak Reklame, sehingga Pemerintah Daerah Kota Padang berwenang untuk memungut Pajak Reklame rokok tersebut. Kedua, Kebijakan pembatasan izin, penertiban reklame rokok, dan tidak dipungutnya pajak reklame atas iklan rokok yang dilarang menunjukkan bahwa pajak reklame tidak hanya digunakan sebagai instrumen penerimaan daerah (fungsi budgetair), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial (social regulerend) untuk melindungi kesehatan masyarakat, sehingga dibutuhkan pengawasan, koordinasi antar perangkat daerah agar Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Padang.
Co-Authors Abdi Abdul Kadir Jailani Adhi Wibowo Adhi Wibowo Afdhal Bustami Afrinal, Afrinal Afrizal, Dedi Afwanul Bahri Ahwan Fanani Aji Wibowo Aji Wibowo Ali, Yoddizal Andrisno, Robi Anggraini, Nicel Riza Anriady Ardila, Mirza Ariwibawa, Kokoh Aswad Satria Awi Ramadani Azan Fujiyanto Bahary, Syamsul Beatrix Benni Bilsofer Hikman Bisma Putra Pratama Bustami, Afdhal Buyung Masrizal Darmini Roza Darmini Roza Dedi Afrizal Desi Fitria Desi Fitria Dewi Nadya Maharani Dodi Chandra Donny Haryono Setyawan Edi Harto Edi Karan Prianto Edminuddin Edminuddin Edminuddin, Edminuddin Edwar, Ricky Ekasaputra, Marrio Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fandri Irawan Febria, Thomas Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdianto Purna Fitra Mulyawan Fitra Mulyawana Fitri, Iusticia Fujiyanto, Azan HARTO, EDI heince sagitarisa Helen, Zennis Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Jesastra Saragih Hendra Saputra Hikman, Bilsofer Ilham Putra Irwan Sukma Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Jailani, Abdul Kadir Kadir Jailani, Abdul Kokoh Ariwibawa Leo Murphi M. Fauzal Manao, Tiyer Desting Mardianto Marrio Ekasaputra Masri, Reni Muhammad Hamdi Muhammad Reza Muhammad Reza Mulyawan, Fitra Murphi, Leo Neni Vesna Madjid Prianto, Edi Karan Purna, Ferdianto Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Ramadani, Awi Ramadhan, Puja Ramadhana, Teuku Ramadhani Ricky Edwar Rufi'i sagitarisa, heince Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Saputra, Sigit Saragih, Hendra Jesastra Satria Mulyanda Satria, Aswad Setyawan, Donny Haryono Siregar, Sahnan Sahuri Siska, Diana Siti Nurmala Siti Nurmala Sukma, Irwan Sulistyowati Sulistyowati Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syahrial Syamsul Bahary Vesna Madjid, Neni Widia Wiliandri Wiliandri, Widia Yardi, Novry Yoddizal Ali Yossa Indra Kurnia