Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pelangi Ilmu Jurnal Inovasi Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Jurnal Yuridis GANEC SWARA Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Risalah Kenotariatan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Nirwan Junus
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Danau Limboto Sumarni, Sumarni; Junus, Nirwan; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i1.187

Abstract

Secara vertikal Indonesia membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia adalah danau. Danau Limboto termasuk 15 danau prioritas nasional yang termasuk dalam Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Berbicara perihal pelaksanaan PERDA No. 9 Tahun 2017 mengenai implementasi penataan ruang ditemukan bahwa pemanfaatan wilayah strategis tidak sesuai dengan konsep dan pola penataan ruang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian kepustakaan. jenis pendekatan yakni perundang-undangan dan konseptual dimana penulis menganalisis bahan hukum primer,sekunder, dan tersier serta analisis bahan hukum deskriptif. Penataan ruang ialah suatu sistem perencanaan, pengendalian serta pemanfaatan tata ruang. proses tersebut ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang disebut RTRW. Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan esensi lingkungan hidup. kebijakan pengelolaan danau limboto belum memiliki kekuatan lintas sektor diantara sektor-sektor terkait. Kosongnya kelembagaan khusus tidak dapat mengatur danau yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sinergi dan optimal dalam mendukung kebijakan. Sehinggan kiranya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan tata ruang yakni dengan melakukan penataan kawasan danau limboto melalui penetapan zonasi danau limboto serta melakukan percepatan dan penetapan danau limboto sebagai geopark nasional. Sehingga hal tersebut memberi efek multifungsi yakni selain untuk wisata, tetapi juga sebagai langkah untuk menyelamatkan danau limboto dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya diharapkan dapat mengatur pengelolaan RTRWS dengan melibatkan semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat sebagai upaya penyelematan danau limboto.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkatnya Menurut Uu No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Anak Nur Rifaldi Rachman, Muhamad; Junus, Nirwan; T. Mandjo, Julius
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.332

Abstract

Anak angkat adalah anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya menurut UU No 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak . Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu peneltian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya sangat penting dilakukan. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya, serta melalui mekanisme hukum yang ada. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hak-hak anak angkat harus diperlakukan dengan tidak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan dibandingkan dengan anak kandung
Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Yang Diakibatkan Oleh Perusahaan Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky; Junus, Nirwan; Mustika, Waode
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.364

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan konsumen. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen .Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab dalam suatu kegiatan perdagangan. Tanggung jawab tersebut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Finance di Kota Gorontalo Moh. Alfajar Mursidah; Nirwan Junus; Sri Nanang M. Kamba
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.576

Abstract

A situation that is very unbalanced between consumers and business actors is a big potential that can lead to disputes between consumers and business actors. The government has issued laws that regulate consumer protection, in particular Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The goal is to provide protection to consumers. This research is intended to: (1) to find out the role of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in resolving Finance disputes (2) to find out what are the obstacles faced by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in resolving Finance disputes. This research uses the type of empirical legal research, using a literature approach and research in the field. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.The results of the study show that first, the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has carried out its role, totaling 11 (eleven) of which is resolving consumer disputes in 3 (three) ways, namely mediation, conciliation and arbitration, opening consultations on consumer protection, if there is a violation the Consumer Protection Act (UUPK) the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is required to report to investigators, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is required to receive complaints in writing or in writing, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is tasked with conducting inspections and research related to consumer disputes, BPSK summons business actors suspected of violating the Consumer Protection Act (UUPK), the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has the right to present expert witnesses, witnesses or someone who is deemed to know of violations of the Consumer Protection Act (UUPK), examine the truth evidence, ascertaining whether or not there is a loss on the part of the consumer. The second research result is, What obstacles are faced by BPSK Gorontalo City in resolving Finance disputes in Gorotanlo City, these obstacles are divided into two parts, namely Internal and External. For internal ones, there is an inclusion of a standard clause, asking for help from investigators to summon business actors who do not want to attend invitations from the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), finally, financial constraints, namely the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) still cannot manage their funds in grants (self-managed).
Pengaruh dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Kualitas Air Minum Sindi Pulumuduyo; Nirwan Junus; Abdul Hamid Tome
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.418

Abstract

This research aims to find out how business actors fulfill their responsibilities on drinking water quality standards. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data, which is analyzed descriptively. The results of the research show that the factors influencing the fulfillment of the legal responsibilities of drinking water depot refill business actors regarding drinking water quality standards in the city of Gorontalo are the lack of public knowledge and understanding regarding the quality of healthy drinking water, as well as what rights they can obtain regarding the existence of a business offered; and weak supervision and provision of sanctions, which are still minimally carried out by the competent authorities. This means that supervision of the location of refill drinking water depots is still minimal, and sanctions have not been strictly enforced.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAINSEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012(DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH) Rahman, Aprilinda; Junus, Nirwan; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/b2y7pd15

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) mengetahui bagaimana kedudukan hibah bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat (2) untuk mengetahui bagaimana akibat yang dihadapi dari bangunan pemerintah yang dibangun di tanah hak milik orang lain sebagai hak guna bangunan di Desa Doulan Kec. Bokat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak responden penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hibah tanpa akta otentik terhadap  tanah dan bangunan pemerintah di Desa Doulan Kec. Bokat, secara normatif adalah sah karena pihak sekolah pada akhirnya memiliki Sertipikat Hak Pakai sebagai landasan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa. Akan tetapi obyek tanah tersebut secara keseluruhan dihibahkan dengan mengecualikan persetujuan ahli waris yang lain sehingga menimbulkan dampak bahwa obyek hibah dapat dimintakan batal ke lembaga seperti pengadilan karena alasan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Kedua, akibat-akibat hukum hibah tanpa akta otentik terhadap tanah dan bangunan  pemerintah di Desa Doulan, Kec. Bokat adalah surat perjanjian hibah antara pihak keluarga dan pihak sekolah dapat dimintakan batal ke pengadilan dengan alasan tidak  memenuhi syarat “kesepakatan para pihak” dalam KUHPerdata Pasal 1320, dan Pasal  210 Ayat (2) KHI. Selain itu, akibat lainnya yang dapat ditimbulkan adalah batalnya sertipikat Hak Pakai yang dimiliki oleh pihak sekolah dengan alasan bahwa sertipikat tersebut cacat secara administratif.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA Jusuf, Alvid Cesariansyah; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 10 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sg5mfs34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama.akibat hukum dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan tersebut tidak dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan. Perkawinan yang tidak sah ini, maka hal tersebut juga berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah karena perkawinan orangtuanya tidak sah menurut hukum. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Meskipun demikian, setiap anak yang lahir harus tetap didaftarkan dalam catatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran.
PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA GORONTALO Ma’Ruf, Rahmawaty; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas mediasi dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan mengurangi jumlah kasus yang berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Gorontalo serta observasi terhadap proses mediasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan sebagai fasilitator dalam perundingan dengan tugas utama membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas mediasi, baik faktor internal seperti keterbatasan dana operasional, fasilitas yang kurang memadai, serta dokumen administrasi yang tidak lengkap, maupun faktor eksternal seperti ketidakhadiran para pihak, kehadiran pihak ketiga yang tidak relevan, dan kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap prosedur mediasi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pelatihan mediator secara berkelanjutan, peningkatan regulasi terkait kehadiran para pihak, serta pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi guna mengatasi kendala geografis dan administratif.
DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP INDUSTRI PERFILMAN Umar, Andini Setiani; Junus, Nirwan; Elfkri, Nurul Fazri
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pelanggaran hak cipta terhadap industry perfilman. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran hak cipta, meskipun sering kali dibahas dalam konteks industri film, memiliki dampak yang jauh lebih luas dan memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi makro, industri kreatif, termasuk perfilman, merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang inovasi. Pembajakan film, yang mencakup distribusi ilegal melalui berbagai platform digital atau media fisik, telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan dari berbagai saluran distribusi legal, termasuk penjualan tiket bioskop, penjualan media fisik seperti DVD dan Blu-ray, serta platform streaming digital yang sah. Kerugian finansial yang dialami oleh industri film Indonesia akibat pembajakan dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Angka ini mencakup kerugian yang dialami oleh berbagai pihak dalam industri, termasuk perusahaan produksi besar dan rumah produksi independen dengan sumber daya terbatas. Selain dampak finansial dan sosial, pembajakan film juga memengaruhi reputasi industri film secara keseluruhan. Kualitas film bajakan sering kali jauh di bawah standar yang diharapkan, baik dari segi visual, audio, maupun kualitas tampilan secara keseluruhan.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rezal Antukai Abdullah, Windi Friliani Aditya Pratama Daud Agustin Ali Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Andi Fahrul Adhzulhaq Anggriani Ibrahim Anton Sujarwo Dunggio Apripari, Apripari Badu, Linawaty Wadju bakung, Dolot Alhasani Daud, Aditya Pratama Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dian Ekawaty Ismail Djafar, Sri Mitta Aisha Dolot Alhasni Bakung Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Elfkri, Nurul Fazri Fazri Elfrikri, Nurul Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gita Amalia S. Aru Gumohung, Sintia Guntur Guntur Harun, Ihsanti Putri HARUN, YUSRIN M. Herliono, Anggun Angriani Putri Irlan Puluhulawa Islamiati M. Umar IYAN KASIM Jufryanto Puluhulawa Juldin Latama Julius Mandjo Julius T. Mandjo Jusuf, Alvid Cesariansyah Kai, Muh. Iksan Putra Karim, Aldin Laras Cipta Ilahi Lidwina Savira Nurulhaq Lisnawati W. Badu Livya Asifah Magfira Ngabito Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Marsandy Calvin Budiman Ma’Ruf, Rahmawaty Melki T. Tunggati Mellisa Towadi Mifta Huljana Usman Moh. Alfajar Mursidah Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Firmansyah Usman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Ikra Husain Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Syauqi Pakaya Mohammad Taufiq Z. Sarson Moohulao, Fathia Nurul Hasanah Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Nagita Pujiastuti Djafar Nayla Utami Yasin Ndeo, Reynaldi B. Novita Daud NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nur Rifaldi Rachman, Muhamad Nurul Fazri Elfikri Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin Nurul Magfirah, Nia Nurvazria Achir Nusi, Andri Nuvazria Achir Pontoh, Vara Dila Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda Ramadhani S, Sufina Anugerah Rivaldi Moha, Mohamad Rivaldo Yustitio Syauta Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Sahid, Kheeisya Arzeeta S Salman Farishi Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikr Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Savira Nurulhaq, Lidwina Sindi Pulumuduyo Siti Khodijah Siti Mirta Liyani Halid Sri Listiani K. Umar Sri Nanang Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Suaib, Sri Olawati Sultan, Rahmadaniyah Sumarni Sumarni Suwitno Yutye Imran Syahrul Ramadhan Ayuba T. Mandjo, Julius Turuki, Zulfikar Umar, Andini Setiani Waode Mustika Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yunus, Yultiar Rahmat Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad