Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

11.938

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pelangi Ilmu Jurnal Inovasi Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Jurnal Yuridis GANEC SWARA Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Risalah Kenotariatan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora

Nirwan Junus

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Author-ID : 3387241

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

Efektifitas Penerpan UU Perkawinan Terhadap Perubahan Batas Usia Menikah Dini di Desa Sogilir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Gumohung, Sintia; Junus, Nirwan; Moha, Mohamad Rivaldi
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1706

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Desa Soligir, Kabupaten Bolmut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pencegahan pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, yang melibatkan observasi langsung serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan terkait pernikahan yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan belum diterapkan secara efektif. Minimnya upaya penyadaran pemerintah desa Soligir telah menghalangi masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan hukum, padahal penerapan kebijakan ini berdampak pada menurunnya angka pernikahan dini di desa tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan aparat Desa Soligir dalam mencegah dan mengurangi pernikahan dini adalah dengan meningkatkan kesadaran akan perubahan Undang-Undang Perkawinan, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, dan menerapkan peraturan yang lebih tegas mengenai pernikahan dini di Desa Soligir. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, Pemerintah Desa Soligir diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pengaturan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat dari pernikahan dini. Kata Kunci : Batas Usia, Pernikahan, Pernikahan Dini

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Memuat Seluruh Ahli Waris Anton Sujarwo Dunggio; Nirwan Junus; Mohamad Taufik Zulfikar Sarson
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i4.1695

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW), khususnya apabila terjadi kelalaian dalam mencantumkan seluruh ahli waris yang secara hukum berhak. Fokus permasalahan terletak pada sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian tersebut serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta-akta yang menjadikan SKW sebagai dasar pembentukannya. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis doktrinal terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melakukan kelalaian dalam menyusun SKW berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. SKW yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris secara utuh dapat menimbulkan implikasi yuridis berupa pembatalan keabsahan akta turunan oleh pengadilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar pihak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian, integritas profesi, serta jaminan kepastian hukum dalam setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris

Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Mamu, Karlin Z.; Suaib, Sri Olawati; Junus, Nirwan; Tunggati, Melki T.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32599

Abstrak Permasalahan yang berhubungan dengan sampah kini semakin memburuk, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga. Program pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan yang edukatif, seperti memberikan penyuluhan hukum. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao dengan jumlah peserta 25 orang. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup kegiatan observasi dan penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ibu-ibu. Dari pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh hasil bahwa kelompok ibu-ibu tidak hanya diberikan pemahaman terkait cara mengelola sampah dengan baik, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memotivasi kelompok ibu-ibu untuk menangani sampah secara bijak dan berkelanjutan. Kata kunci: kesadaran; masyarakat; pengelolaan; sampah. Abstract Waste-related problems are worsening due to low public awareness regarding waste sorting and management, particularly household waste. This community service program is designed to increase public knowledge and involvement in household waste management through an educational approach, including legal counselling. The target group of 25 housewives in Tomulobutao Village was a group of housewives. The methods used in this activity included observation and legal counselling as an effort to provide understanding to the group. The results showed that the group of mothers was not only provided with an understanding of how to manage waste properly but also about the legal sanctions for those who disregard regulations. Therefore, it is hoped that this activity will motivate the group of mothers to manage waste wisely and sustainably. Keywords: : awareness; community; management; waste.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Kota Gorontalo Nurul Magfirah, Nia; Junus, Nirwan; Rivaldi Moha, Mohamad
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2004

The increasingly rampant conversion of agricultural land in Gorontalo City poses a threat to the sustainability of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), so a legal study is needed from a land use perspective. This study aims to analyze the protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Gorontalo City from a land use perspective. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods, through interviews with technical agencies and farmers and analysis of policy documents. The results show that LP2B protection in Gorontalo City has not been optimally implemented due to the absence of specific regional regulations that regulate LP2B protection in detail. This regulatory weakness is exacerbated by the vulnerable socioeconomic conditions of farmers, high urban development pressures, and weak inter-agency coordination in monitoring and controlling land use conversion. Although there are land replacement policies and outreach to farmers, these steps have not been able to address the structural challenges of LP2B protection. Therefore, it is necessary to formulate regional regulations on LP2B protection, integrate spatial data into the RTRW (Regional Spatial Plan), strengthen land use monitoring, and provide incentives to agricultural actors to maintain food security and agrarian sustainability in Gorontalo City.

Challenges and Perspectives of Banks in Accepting Crypto as Collateral for Banking Transactions Herliono, Anggun Angriani Putri; Junus, Nirwan
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.28893

The rapid development of digital technology has led to the emergence of crypto assets as a new financial instrument that is starting to be considered as collateral for banking transactions in Indonesia. Although crypto has been recognized as a digital commodity that can be traded on futures exchanges, there are currently no specific regulations explicitly governing its use as collateral for bank loans. This study aims to analyze the legal aspects, practical challenges, and risk management faced by banks in accepting crypto as collateral. The research method used is a normative legal method with a statutory and conceptual approach, supported by a literature review and comparative analysis of international practices. The results show that although crypto meets the criteria for collateral from a civil law perspective, banks still face several significant challenges, such as high price volatility, digital security risks, and the lack of standard operating procedures related to the assessment and execution of crypto collateral. Therefore, banks tend to position crypto as additional collateral, rather than primary collateral, to minimize the risk of loss. This study recommends the need to establish a more comprehensive and adaptive legal framework, strengthen technological infrastructure, and improve digital financial literacy to support the safe and effective implementation of crypto as collateral. Thus, synergy between regulators, industry players, and the public is essential to create an inclusive and sustainable digital financial ecosystem in Indonesia.

Sertifikat Tanah di Garis Ombak Menimbang Hak Masyarakat Botutonuo Karim, Aldin; Junus, Nirwan; Bakung, Dolot Alhasni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 3 (2025): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v4i3.5548

This research aims to examine the binding force of coastal border land regulations and the mechanism for issuing land certificates by the National Land Agency (BPN) in Botutonuo Village, Bone Bolango Regency. The background of this research is based on the increasing land ownership conflicts in coastal areas, particularly regarding the coastal boundary limits, which are regulated to be at least 100 meters from the highest tide line as stated in Presidential Regulation Number 51 of 2016. The research method used is empirical law with a qualitative approach, thru interviews with the community, village officials, and the National Land Agency (BPN), direct observation in the field, and literature studies. The research results show that the coastal community of Botutonuo has inherited land ownership, but when the certification process was carried out thru the PTSL, PRONA, or sporadic registration programs, problems arose because some of the land parcels for which certificates were issued were located in coastal buffer zones. This creates conflict between customary rights, the economic interests of the community, and the country's legal rules. On the one hand, land certificates provide legal certainty, access to capital, and improved well-being; however, on the other hand, their issuance has the potential to violate ecological aspects and cause disputes between residents. The findings of this research confirm the importance of harmonization between land regulations, environmental conservation, and the economic needs of coastal communities to achieve social justice and sustainable coastal space management.

EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo Syahrul Ramadhan Ayuba; Nirwan Junus; Melisa Towadi
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age determined by the Marriage Law No. 1 of 1974 which explains the age at which a person can enter into marriage, namely 19 year old men and 16 year old women. The purpose of this study is to find out about early marriage, the factors that cause early marriage, the impact of early marriage, and the community's view of early marriage. To find out the overall and more in-depth problems, in this study a qualitative approach was used which is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. Then the data is analyzed systematically so as to obtain in-depth answers about early marriage and its problems in the City of Gorontalo. From the results of this study it was found that the factors that cause early marriage are different from the past. The main factors behind early marriage in Gorontalo City are promiscuity among adolescents which causes adultery, economic factors, education, arranged marriages, and social factors. Early marriage has an impact on psychology, social, economy, health and education. Community views differ on early marriage, namely positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.

Limboto Lake Band Land Rights Arrangements Junus, Nirwan; Mamu, Karlin Zakaria
Jambura Law Review VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This paper aims to examine the regulation of land use by the Limboto Lake community. This study uses an empirical juridical approach. The study results show that the regulation of land rights, especially land along the banks, has been regulated by the government and local governments, starting from laws and regulations, regional regulations, and other decisions. The existence of laws and regulations has given legitimacy to the state, in this case, the government, regarding the control and utilization of the land on the banks of the lake because the state legally owns the land on Lake Limboto. However, the fact is that the land on the banks of the lake has changed its function to become a community settlement. , making it difficult to carry out an inventory of the surrounding population. In order to prevent mismanagement or management that is not based on the rule of law, it is necessary to have clear and accurate boundaries regarding the allotment of areas/zones for various interests so that there is no overlap between the government and the land agency, considering that some community lands already have land rights (land certificate). Thus, an alternative solution to save the lake is establishing a zoning system.

Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures Junus, Nirwan; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar; Elfikri, Nurul Fazri; Muntholib, Job Wahidun
Jambura Law Review VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v6i1.19370

The court as a law enforcement instrument has been implementing mediation since 2008. However, the success of mediation is still far from what was expected. This indicates that the integration of mediation in the court system has not been effective, especially related to divorce cases. The integration of mediation into court practice, on the one hand, aims to avoid the accumulation of cases and maximize the function of court institutions in resolving adjudicative disputes, but on the other hand, it increases the judges' workload. Therefore, integrating mediation into court proceedings can be an instrument in reducing the divorce rate. This research uses an empirical normative approach in terms of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The obtained data will be analyzed qualitatively. The research results indicate that the integration of mediation in divorce cases at the Gorontalo City and Regency Religious Courts has prioritized societal values, particularly deliberation to reach the best solution for the parties involved. However, this approach does not seem to align well with the social dynamics in Gorontalo City. This is because there are still several key factors that hinder achieving the best results through mediation. The failure to reach critical points in these deliberations results in a minimal success rate for mediation in resolving divorce cases, as evidenced by the relatively high number of divorce decisions. This is often due to the parties involved blaming each other and being unwilling to negotiate for a mutual agreement.

Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rezal Antukai Abdullah, Windi Friliani Aditya Pratama Daud Agustin Ali Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Andi Fahrul Adhzulhaq Anggriani Ibrahim Anton Sujarwo Dunggio Apripari, Apripari Badu, Linawaty Wadju bakung, Dolot Alhasani Daud, Aditya Pratama Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dian Ekawaty Ismail Djafar, Sri Mitta Aisha Dolot Alhasni Bakung Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Elfkri, Nurul Fazri Fazri Elfrikri, Nurul Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gita Amalia S. Aru Gumohung, Sintia Guntur Guntur Harun, Ihsanti Putri HARUN, YUSRIN M. Herliono, Anggun Angriani Putri Irlan Puluhulawa Islamiati M. Umar IYAN KASIM Jufryanto Puluhulawa Juldin Latama Julius Mandjo Julius T. Mandjo Jusuf, Alvid Cesariansyah Kai, Muh. Iksan Putra Karim, Aldin Laras Cipta Ilahi Lidwina Savira Nurulhaq Lisnawati W. Badu Livya Asifah Magfira Ngabito Lukum, Silvani Nur Rahmat Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Marsandy Calvin Budiman Ma’Ruf, Rahmawaty Melki T. Tunggati Mellisa Towadi Mifta Huljana Usman Moh. Alfajar Mursidah Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Firmansyah Usman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Ikra Husain Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Syauqi Pakaya Mohammad Taufiq Z. Sarson Moohulao, Fathia Nurul Hasanah Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Nagita Pujiastuti Djafar Nayla Utami Yasin Ndeo, Reynaldi B. Novita Daud NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nur Rifaldi Rachman, Muhamad Nurul Fazri Elfikri Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin Nurul Magfirah, Nia Nurvazria Achir Nusi, Andri Nuvazria Achir Pontoh, Vara Dila Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda Ramadhani S, Sufina Anugerah Rivaldi Moha, Mohamad Rivaldo Yustitio Syauta Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Sahid, Kheeisya Arzeeta S Salman Farishi Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikr Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Savira Nurulhaq, Lidwina Sindi Pulumuduyo Siti Khodijah Siti Mirta Liyani Halid Sri Listiani K. Umar Sri Nanang Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Suaib, Sri Olawati Sultan, Rahmadaniyah Sumarni Sumarni Suwitno Yutye Imran Syahrul Ramadhan Ayuba T. Mandjo, Julius Turuki, Zulfikar Umar, Andini Setiani Waode Mustika Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yunus, Yultiar Rahmat Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad

Title

Found 103 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 103 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 103 Documents
Search