Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pelangi Ilmu Jurnal Inovasi Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Jurnal Yuridis GANEC SWARA Jurnal Abdidas BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal hukum IUS PUBLICUM Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Risalah Kenotariatan El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora The Easta Journal Law and Human Rights Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan INCIDENTAL : JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE AND EMPOWERMENT Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Begawan Hukum Siyasah Dusturiyah: State Law Review Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Nirwan Junus
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 125 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 125 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
Legal Consultation and Education Support: Societal Protection Through the Law in Digital Transactions Junus, Nirwan; Nur Mohamad Kasim; Nuvazria Achir; Lisnawati W. Badu; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu; Akbar Hidayatullah Daud
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2025): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/ckens602

Abstract

The growth of digital transactions in the pedesaan community frequently leads to various legal issues as a result of the lack of understanding regarding health and obligations for individuals. This service activity aims to provide concrete actions through counseling, education, and legal training to the people of Padengo Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. The execution of the activity involves a variety of stakeholders, including the government, the military, TNI, and the general public as the main subject. Through this activity, the general public has a better understanding of the legal protections in digital transactions, whether they are being used as buyers or sellers. In addition, the training aims to make paralegals in the area strategic in enhancing the community's legal knowledge so they can be proactive in resolving the first issues in the community. This study emphasizes the importance of stakeholder collaboration in creating a safe and effective digital transaction system for the local population.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Legitimasi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Pergulatan antara Praktik Sosial dan Legalitas dalam Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 Nazwa Kadir; Nirwan Junus; Mohaman Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3026

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan dilihat dari aspek hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan implikasi praktiknya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis, mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari masyarakat Desa Bulotalangi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara substansial sah dan mengikat secara hukum perdata, kelemahan formal terkait pembuktian dan pendaftaran menyebabkan ketidakpastian hukum. Data empiris mengungkap tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah di bawah tangan, yang banyak menimbulkan sengketa seperti ketidaktahuan pembeli terhadap status tanah bermasalah, potensi penjualan ganda, dan kepemilikan tumpang tindih. Pembeli yang tidak memiliki akta PPAT menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah dan kesulitan hukum dalam mempertahankan haknya. Studi juga menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pertanahan, sehingga praktik jual beli di bawah tangan masih dominan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan perbaikan akses layanan pertanahan yang lebih terjangkau dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pembeli tanah.
Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia Agung Andrianto Usman; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4172

Abstract

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.
PERLINDUNGAN HUKUM ATLET ESPORTS DI BAWAH UMUR DALAM INDUSTRI OLAHRAGA ELEKTRONIK DI INDONESIA Shaputra, Mohammad Renaldi; Junus, Nirwan; Zulfikar Sarson, Mohammad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.426

Abstract

Perkembangan industri olahraga elektronik (esports) di Indonesia mendorong meningkatnya partisipasi atlet di bawah umur dalam kompetisi profesional yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, percepatan industri tersebut belum diikuti dengan konstruksi perlindungan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap atlet esports di bawah umur dalam relasi kontraktual industri olahraga elektronik di Indonesia serta sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif yang berlaku, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih responsif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui analisis terhadap regulasi nasional dan prinsip internasional perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat fragmentaris, belum terdapat standar kontrak khusus bagi atlet anak, serta terdapat ambiguitas status hukum yang berimplikasi pada lemahnya jaminan hak pendidikan, kesehatan, dan hak ekonomi. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi regulasi esports berbasis hak anak guna menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi eksploitasi. Implikasi penelitian ini penting sebagai landasan pembentukan kebijakan yang adaptif dan berkeadilan dalam industri olahraga elektronik di Indonesia
Tindakan Penyalahgunaan Stiker Wajah Tanpa Izin di Whatsapp : Telaah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Sarini Abudi; Nirwan Junus
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1861

Abstract

The rapid development of digital communication has raised complex legal issues, including the misuse of personal data. One such practice is the creation of WhatsApp stickers using other people’s photos without consent. This study analyzes this practice from the perspective of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Copyright Law, as well as examining the factors contributing to its persistence. This research employs a normative juridical method by analyzing primary and secondary legal materials. The findings indicate that the use of unauthorized photos as WhatsApp stickers constitutes a violation of both the ITE Law and the Copyright Law. Photographs are classified as electronic documents that must be legally protected from misuse. The creation and distribution of such stickers infringe upon ownership rights and moral rights of the individuals depicted. Despite these legal provisions, the practice continues due to low legal and ethical awareness, its perceived function as entertainment, and the ease of using WhatsApp’s features. Strengthening legal awareness and digital ethics is therefore essential to prevent such violations.
The Position of Agreements Made by Minors in Game Top-Up Transactions as Reviewed by Law Number 1 of 2024 Concerning Electronic Information and Transactions Aswandi Humonggio; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the position of agreements made by minors in game top-up transactions, as reviewed by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Civil Code (KUHPerdata), amidst the rise of digital transactions involving legally incompetent parties, such as the UniPin case worth IDR 800,000. The problem formulation focuses on the formal validity of electronic contracts based on Article 18 paragraph (1) of the ITE Law versus the substantive requirements of legal competence (Article 1320 in conjunction with Article 330 of the Civil Code), with the aim of examining the implications of the vernietigbaar agreement. This research is normative juridical in nature, using a legislative and conceptual approach, with primary data sources in the form of the ITE Law, the Civil Code, and the Child Protection Law No. 35 of 2014; secondary data includes civil law literature, journals, and platform documents. Data collection was conducted through a literature study of the BPHN and JDIH databases, analyzed qualitatively and descriptively using the legal weight method to assess the hierarchy of norms. The results of the study show that digital agreements by minors are formally valid but subjectively flawed, so they can be canceled by guardians through the courts for restitutio in integrum. The conclusion recommends age verification and parental consent regulations on PSEs to synchronize cyber-civil law.
Abandoned Land as a Paradox of Prosperity Muhammad, Nur Regita Saputri; Nirwan Junus; Mohamad Rivaldi Moha
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/j06rtm03

Abstract

Land in the context of human life is not merely a physical space, but also a social, economic, cultural, and political symbol that holds strategic functions for the sustainability of life. In the perspective of Indonesian agrarian law, land is positioned as a means to realize social justice as affirmed in Article 33 of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA). However, reality demonstrates that many lands are left uncultivated, giving rise to the phenomenon of abandoned land. This condition reflects a major paradox: on one hand, land is a fundamental and limited necessity, while on the other hand, land is often not utilized in accordance with its function. This research examines the conceptuality of abandoned land using a qualitative empirical approach, involving regional governments, the National Land Agency, village officials, and land certificate holders as informants. Research findings demonstrate that land abandonment is influenced by economic factors, ineffective policies, ownership disputes, and urbanization. In legal terms, abandoned land is considered a violation of the social function of land, whereby the state has the right to revoke land rights and return the land for public interest through a land administration mechanism. In conclusion, abandoned land is not merely an issue of land administration, but also a matter of social justice, economic sustainability, and environmental conservation. Proper handling through regulation, legal socialization, and community empowerment becomes the key to restoring land to its true function as a source of life and collective welfare.
The Role of State Regulation in Copyright Protection Within the Digital Ecosystem: A Case Study of TikTok Tolinggilo, Havid Putra Awal; Nirwan Junus; Nurul Fazri Elfikri
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 3 (2025): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/zymeb992

Abstract

This research examines copyright infringement on TikTok, addressing the paradox between creative freedom and intellectual property protection. Digital technology expansion enables artistic expression while simultaneously creating enforcement gaps due to low legal awareness and inadequate public literacy regarding Law No. 28 of 2014 on Copyright. The study analyzes how TikTok's policies including takedown mechanisms, safe harbor principles, and fair use doctrine function as legal instruments balancing innovation and legal certainty. Employing normative legal methodology, this research investigates the synergy between national regulations and platform policies in protecting creators' moral and economic rights. Analysis reveals the urgent need for contextual legal education and collaboration among government, platforms, and society to establish a just digital ecosystem respecting originality while cultivating ethical, globally competitive creative culture. Furthermore, the research emphasizes the state's role as a primary actor in establishing legal frameworks protecting copyright in digital spaces. Article 28C (1) of the 1945 Indonesian Constitution provides constitutional foundation that the state must provide effective regulatory mechanisms and law enforcement protecting citizens' works. Through administrative instruments including Ministerial Regulations on Information and Communications (Permenkominfo) and governmental agency authorities (DJKI, Kominfo) this study evaluates how public policy creates accountable and constitutionally compliant digital governance, ensuring equitable copyright protection in contemporary information ecosystems.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Nagita Pujiastuti Djafar; Nirwan Junus; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2196

Abstract

This research aims to determine the legal protection for creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary, and the legal implications if the fiduciary guarantee is not registered by a notary. The method used in this research uses the Juridical Sociology method.The results of the research show that a fiduciary agreement which makes the object of collateral (in the form of objects) in a subsidiary agreement (acessoir) of the main agreement has weak legal protection for creditors if the agreement is not registered by a Notary through the Fiduciary Guarantee Institute, as stipulated in the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal implications for creditors' rights because they do not comply with the principle of publicity as per the applicable consensus, in this case is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which regulates Preferential Rights and Executorial Rights.For the implementation of financing by making objects into objects, an agreement process should be carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee consensus by referring to Law Number 42 of 1999, by fulfilling the principle of publicity as the main legal principle in material guarantee law.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Rezal Antukai Abdullah, Windi Friliani Aditya Pratama Daud Aditya Sharul Ramadhan Agung Andrianto Usman Agustin Ali Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud ALINTI, SITI NURHALIZAH Amalia Aguso Andi Fahrul Adhzulhaq Andika Rayhan Putra Herang Anggriani Ibrahim Anton Sujarwo Dunggio Aprilia R. Tomelo Apripari, Apripari Aswandi Humonggio Badu, Linawaty Wadju bakung, Dolot Alhasani Bella Islamia Mokodompit Daud, Aditya Pratama Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dian Ekawaty Ismail Djafar, Sri Mitta Aisha Dolot Alhasni Bakung Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Elfkri, Nurul Fazri Faradigma D. Zainuddin Fazri Elfrikri, Nurul Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gita Amalia S. Aru Gumohung, Sintia Guntur Guntur Harun, Ihsanti Putri HARUN, YUSRIN M. Herliono, Anggun Angriani Putri Irlan Puluhulawa Islamiati M. Umar IYAN KASIM Jufryanto Puluhulawa Juldin Latama Julius Mandjo Julius T. Mandjo Jusuf, Alvid Cesariansyah Kai, Muh. Iksan Putra Karim, Aldin Karlin Z. Mamu Laras Cipta Ilahi Lidwina Savira Nurulhaq Lisnawati W. Badu Livya Asifah Magfira Ngabito Lukum, Silvani Nur Rahmat Madyatama SY. Failisa Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Marsandy Calvin Budiman Ma’Ruf, Rahmawaty Melki T. Tunggati Mellisa Towadi Mifta Huljana Usman Moh. Alfajar Mursidah Moh. Ifan Ridwansyah Moh. Nur Rahmat Cono Moh. Shafwan Saifullah Pakaya Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh. Yoenardi M. Basiman Mohamad Firmansyah Usman Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Ikra Husain Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Syahnez W. Aditya Cono Mohamad Taufik Zulfikar Sarson Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohaman Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Syauqi Pakaya Mohammad Taufiq Z. Sarson Moohulao, Fathia Nurul Hasanah Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Nur Rifaldi Rachman Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Ferdy Fahriza Jusuf Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhammad, Nur Regita Saputri Muntholib, Job Wahidun Mutia Cherawaty Thalib Nagita Pujiastuti Djafar Narti Husain Nayla Utami Yasin Nazwa Kadir Ndeo, Reynaldi B. Novita Daud NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nur Rifaldi Rachman, Muhamad Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin Nurul Magfirah, Nia Nurvazria Achir Nusi, Andri Nuvazria Achir Pontoh, Vara Dila Puspawardani, Rahmi Nuraini Putri, Viorizza Suciani Rahman, Aprilinda Ramadhani S, Sufina Anugerah Regi Mokodongan Reynaldi B. Ndeo Rivaldi Moha, Mohamad Rivaldo Yustitio Syauta Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Sahid, Kheeisya Arzeeta S Salman Farishi Sarini Abudi Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikr Sarson, Mohamad Taufiq Zulfiqar Sarson, Mohammad Taufik Zulfikar Savira Nurulhaq, Lidwina Shaputra, Mohammad Renaldi Sindi Pulumuduyo Siti Khodijah Siti Mirta Liyani Halid Sri Listiani K. Umar Sri Nanang Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Olawati Suaib Sri Olawati Suaib Sri Olawaty DJ. Suaib Suaib, Sri Olawati Sultan, Rahmadaniyah Sumarni Sumarni Suwitno Yutye Imran Syahrul Ramadhan Ayuba T. Mandjo, Julius Tolinggilo, Havid Putra Awal Turuki, Zulfikar Umar, Andini Setiani Waode Mustika Yulianti Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yunus, Yultiar Rahmat Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson, Mohammad Taufiq