Claim Missing Document
Check
Articles

Konstruksi Hukum Cerai Gugat akibat Judi Online dan Pinjaman Online Muhammad Sidik Ajib Ibrahim; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14375

Abstract

This study aims to analyze the legal construction of contested divorce arising from online gambling and online lending in Indonesian marriage law. The issue is significant because both practices have increasingly contributed to contested divorce cases in religious courts and have shifted from socio-economic concerns into family law disputes affecting maintenance, economic stability, mutual trust, and marital continuity. The urgency of this study lies in the absence of explicit legal provisions recognizing online gambling and online lending as independent grounds for divorce, thereby creating legal uncertainty in judicial practice. This research employs normative legal research using statutory and case approaches, with primary legal materials derived from the Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, supported by secondary legal materials from scholarly literature and relevant legal cases. The novelty of this study lies in its normative construction positioning online gambling and online lending not merely as social or economic deviations, but as causa juridica of contested divorce through rechtsvinding. The findings show that both practices may be legally qualified as grounds for contested divorce because they result in neglect of maintenance, destruction of marital trust, accumulation of household debt, and persistent conflict that substantially undermines the legal structure of marriage.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum cerai gugat akibat judi online dan pinjaman online dalam hukum perkawinan Indonesia. Permasalahan ini penting karena kedua praktik tersebut semakin sering memicu perkara cerai gugat di pengadilan agama dan telah bergeser dari persoalan sosial-ekonomi menjadi sengketa hukum keluarga yang memengaruhi nafkah, stabilitas ekonomi, kepercayaan pasangan, dan keberlangsungan perkawinan. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit yang menempatkan judi online dan pinjaman online sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan kasus hukum yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi normatif yang menempatkan judi online dan pinjaman online tidak sekadar sebagai penyimpangan sosial atau ekonomi, melainkan sebagai causa juridica cerai gugat melalui pendekatan rechtsvinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai dasar cerai gugat karena menimbulkan penelantaran nafkah, kerusakan kepercayaan, beban utang rumah tangga, dan konflik berkepanjangan yang secara substansial merusak struktur hukum perkawinan.
Penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Negara Parsaoran Samosir; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14657

Abstract

This study aims to analyze the forms of abuse of Limited Liability Companies as instruments of money laundering by public officials and the legal liability arising from such abuse in the case of Rafael Alun Trisambodo. The complexity of Money Laundering demonstrates that corporations may be utilized to conceal the origin and control of assets derived from corruption and gratification. This issue relates to the potential misuse of the principles of separate legal entity and limited liability to obscure the relationship between perpetrators, assets, and predicate crimes. The novelty of this study lies in integrating the concepts of beneficial ownership, corporate criminal liability, and the piercing the corporate veil doctrine to analyze the abuse of Limited Liability Companies as instruments of Money Laundering. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Limited Liability Companies may be utilized through affiliated companies, nominee arrangements, and hidden beneficial ownership structures to conceal proceeds of crime and complicate law enforcement. Legal liability does not stop at the corporation as a formal legal entity but is directed toward individuals who exercise actual control, obtain economic benefits, and use corporations to conceal proceeds of crime. Strengthening law enforcement requires integrating beneficial ownership data with tax supervision systems and developing guidelines for law enforcement authorities in applying the piercing the corporate veil doctrine.   Penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi prinsip checks and balances antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan constitutional governance dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara desain konstitusional yang menghendaki keseimbangan kekuasaan dengan praktik ketatanegaraan dalam sistem presidensial multipartai. Kerusuhan Jakarta Agustus 2025 memperlihatkan kegagalan mekanisme checks and balances dalam merespons krisis politik sehingga melemahkan fungsi pengawasan DPR, memperkuat kecenderungan executive heavy, dan menurunkan kualitas constitutional governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi checks and balances tidak disebabkan oleh kelemahan norma konstitusi, melainkan oleh konfigurasi politik yang mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pembentukan kebijakan publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi DPR, optimalisasi fungsi pengawasan, dan pelaksanaan prinsip checks and balances secara konsisten merupakan prasyarat untuk mewujudkan constitutional governance. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan disfungsi checks and balances pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dengan kecenderungan executive heavy dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.
Co-Authors Abra, Emi Hajar Adam Rangga Prasta Reyses Ade Irawan Agung Sofyan Agus Saepul Alam Ahmed Kheir Osman Ahmed Rabie Hassan Aksa Aksa alfared, rayhan Amin, Saifuddin Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andri Winjaya Laksana Andy Wijaya Anugrah Bhakti, Rizki Tri Arianto, Dian Aris Pebriwadi Sinaga Asanjarani, Faramarz Astrayana, Anastaya Benny Gabriel Sinaga Budiyanto Budiyanto Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Danu Setiawan Eko Wardana Deddy Gunawan Dhaniel Fernando Sirait Dian Wiris Woro Wardani Dio Pratama Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maileni Emy Hajar Abra Fadillaah Fadillaah Farida Kaplele Fitria Zahra Hanafi Hanafi Hasibuan, Wilda Hasiholan Gultom Hendriyanto, Saini Herningtyas, Tuti Hutabarat, Chanrih I Ketut Suwitra Ida Musofiana Jayses Edoardo Hutasoit Jhuan Gilbert Sibarani Kamaleng, Eduard Kurniawan, Wan Rahmat Laila, Saviarnis Linayati Lestari, Linayati M Fikri Ibnu Sasani Malau, Parningotan Marihot Sidauruk Mariyamah Marokhimin Marokhimin Mas Rara Tri Retno Herryani Mas Subagyo Eko Prasetyo, Mas Subagyo Eko Mubik Ihtajuddin Hammas Muhammad Fadhil Sachputra Muhammad Sidik Ajib Ibrahim Nando Sq Agung Putranto Parsaoran Samosir Pristika Handayani Ridwan Afandi Rijalun Sholihin Simatupang River Hutajulu Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Ryan Lubis Salmah Salmah Saptono Saptono Saut Manurung Seftia Azrianti, Seftia Simanjuntak, Erwin Tangkas Siti Marfuah, Siti Siti Marpuah, Siti Sitindaon, Anggra Satria Sri Wahyuni Adiningtiyas, Sri Wahyuni Sriono, Sriono Suprinaldi Meyzaki Syahrul Putra Wardhanu Wan Rahmat Kurniawan Wardani, Dian Wiris Woro Zikry Ghufran H