Claim Missing Document
Check
Articles

Studi Koherensi Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana terhadap Kasus Pencurian dalam Kehidupan Sehari-Hari Alwan Hadiyanto; Fadillaah Fadillaah; Syahrul Putra Wardhanu; Muhammad Fadhil Sachputra; Adam Rangga Prasta Reyses; Jayses Edoardo Hutasoit; Nando Sq Agung Putranto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40891

Abstract

Tulisan ini mengkaji hubungan antara hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori hukum melalui contoh kasus pencurian dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan pelaku yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak dianalisis sebagai perbuatan yang memenuhi unsur actus reus dan mens rea, serta tunduk pada asas nullum crimen sine lege. Hukum pidana materiil berfungsi menetapkan larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Selanjutnya, hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dengan menjunjung prinsip due process of law dan presumption of innocence. Dalam proses pembuktian, hakim menggunakan prinsip in dubio pro reo untuk menjamin keadilan bagi terdakwa. Di sisi lain, teori hukum memberikan landasan filosofis dalam menilai tujuan pemidanaan, baik dari perspektif retributif maupun utilitarian, serta berpedoman pada prinsip suum cuique tribuere. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut membentuk sistem yang terpadu antara norma, prosedur, dan nilai, guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat secara proporsional dan berkelanjutan.
Kerangka Etika dan Regulasi AI dalam Sistem Pengambilan Keputusan Hukum di Indonesia alfared, rayhan; Hadiyanto, Alwan; Abra, Emy Hajar
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g46e8805

Abstract

The swift advancement of Artificial Intelligence (AI) has revolutionized the process of legal decision-making by enhancing efficiency, precision, and the digitalization of judicial systems. Nevertheless, this shift has not been matched by a robust ethical and regulatory framework in Indonesia, leading to issues concerning transparency, accountability, the safeguarding of human rights, and legal certainty. This research aims to develop an ethical and regulatory structure for AI within Indonesia's legal decision-making framework by merging principles of AI governance with constitutional ideals. A normative legal methodology is employed, utilizing conceptual, statutory, and comparative approaches through the examination of national legislation, legal theories, and international AI governance standards. The results indicate that AI regulation in Indonesia remains disjointed, lacking defined standards for AI ethics, algorithmic auditing, legal accountability, and oversight for AI-assisted legal decisions. The study advocates for a holistic framework that incorporates transparency, fairness, accountability, human supervision, human rights protection, and Pancasila values, serving as a normative basis for AI regulation in the legal domain. This framework aims to lay the groundwork for developing adaptable, accountable, and human-centric AI policies, ultimately reinforcing legal certainty and public confidence in Indonesia's legal system.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Hukum Konsumen M Fikri Ibnu Sasani; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14203

Abstract

This study aims to examine and analyze the liability of business actors for defective products from the perspectives of civil law and consumer protection law. The research is motivated by the increasing circulation of defective products that cause losses to consumers, as well as the weak position of consumers in proving business actors’ fault in product liability disputes. This condition indicates that the existing legal framework has not fully provided effective legal protection and legal certainty for consumers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by descriptive-analytical specifications through library research. The novelty of this study lies in the integrative analysis between the Consumer Protection Law and the Indonesian Civil Code in constructing a more comprehensive model of business liability for defective products. The results reveal that business liability in defective product cases includes contractual liability, tort liability, and the application of strict liability principles. However, the implementation of strict liability under the Consumer Protection Law has not yet been fully effective because business actors are still allowed to avoid liability by proving that consumer negligence caused the loss. Normatively, this condition weakens consumer protection and creates an imbalance in the burden of proof between consumers and business actors. Therefore, strengthening the formulation of strict liability and harmonizing consumer protection regulations with civil law principles are necessary to achieve more effective, just, and legally certain consumer protection.     Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya peredaran produk cacat yang merugikan konsumen serta lemahnya posisi konsumen dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha dalam sengketa product liability. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membangun model pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha mencakup tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab perbuatan melawan hukum, serta penerapan prinsip strict liability. Namun demikian, penerapan prinsip strict liability dalam UUPK belum berjalan secara optimal karena pelaku usaha masih diberikan ruang untuk menghindari tanggung jawab melalui pembuktian bahwa kerugian timbul akibat kesalahan konsumen. Secara normatif, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan ketimpangan pembuktian antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan formulasi strict liability dan harmonisasi pengaturan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.    
Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual Wedding Organizer dan Vendor Marihot Sidauruk; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14340

Abstract

This study aims to analyzes the contractual relationship between wedding organizers (WO) and vendors and examines the resolution of breaches of contract in wedding event cooperation. Previous studies generally discuss breach of contract in broad civil law contexts and have not specifically examined the legal relationship between WO and vendors in the creative service industry. In practice, disputes frequently arise due to delays, unilateral cancellations, service discrepancies, and payment defaults, creating legal uncertainty for the parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings reveal that the relationship between WO and vendors constitutes a contractual partnership based on valid agreements under the Indonesian Civil Code, giving rise to reciprocal rights and obligations founded on the principles of freedom of contract, good faith, legal certainty, and contractual balance. Breach of contract commonly occurs in the form of delayed performance, non-conformity of services, unilateral cancellation, and delayed payment. The study further finds that non-litigation mechanisms, particularly negotiation and mediation, are more effective because they are flexible, efficient, and capable of preserving long-term business relationships.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kontraktual antara wedding organizer (WO) dan vendor serta mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam kerja sama penyelenggaraan wedding event. Penelitian terdahulu umumnya masih membahas wanprestasi dalam konteks hukum perdata secara umum dan belum secara khusus mengkaji hubungan hukum antara WO dan vendor dalam industri jasa kreatif. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi akibat keterlambatan, pembatalan sepihak, ketidaksesuaian layanan, dan wanprestasi pembayaran yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara WO dan vendor merupakan kemitraan kontraktual yang lahir dari perjanjian sah berdasarkan KUHPerdata dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan kontrak. Wanprestasi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian layanan, pembatalan sepihak, dan keterlambatan pembayaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme non-litigasi, khususnya negosiasi dan mediasi, lebih efektif diterapkan karena fleksibel, efisien, dan mampu menjaga keberlanjutan hubungan bisnis para pihak.
Perlindungan Hukum Kerja Lembur dalam Hubungan Industrial di Kota Batam Deddy Gunawan; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14341

Abstract

This study aims to analyze the regulation of overtime work under Government Regulation Number 35 of 2021 and the effectiveness of legal protection for workers in Batam City. This research is important because the high intensity of overtime practices in Batam’s industrial sector still results in violations of workers’ rights, including unpaid overtime wages and weak worker consent mechanisms. This study employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness and Lawrence M. Friedman’s legal system theory. The findings reveal that overtime regulation under Government Regulation Number 35 of 2021 has been normatively comprehensive, yet its implementation remains ineffective due to weak labor supervision, unequal bargaining positions, and an industrial culture that normalizes overtime work. The study concludes that legal protection for overtime work in Batam City remains formal-procedural and has not fully ensured substantive protection for workers. The novelty of this study lies in its integrated analysis of overtime protection through the perspectives of legal effectiveness theory and legal system theory within Batam’s manufacturing-based industrial relations.     Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kerja lembur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja di Kota Batam. Penelitian ini penting karena tingginya praktik kerja lembur di sektor industri Batam masih menimbulkan pelanggaran hak pekerja, seperti tidak dibayarkannya upah lembur dan lemahnya persetujuan kerja lembur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerja lembur dalam PP 35/2021 secara normatif telah cukup komprehensif, namun implementasinya belum efektif akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, ketimpangan posisi tawar pekerja, dan budaya industrial yang menormalisasi lembur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum kerja lembur di Kota Batam masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif bagi pekerja. Kebaruan penelitian terletak pada analisis efektivitas perlindungan hukum kerja lembur melalui integrasi teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum dalam konteks hubungan industrial kawasan manufaktur Batam.