Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Humanis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Kepulauan Riau Ryan Lubis; Alwan Hadiyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13508

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Indonesian National Police in implementing humane law enforcement as an effort to increase public trust in the Riau Islands and to identify challenges that affect institutional legitimacy. Although studies on humane law and public trust have developed, research that integrates Lawrence M. Friedman's legal system theory with the border region context and implementation at the regional police level is still limited. The urgency of this research is based on the declining level of public trust in the police, even though this institution is the main gateway in the scriminal justice system. The research uses a normative-empirical method with a legislative, conceptual, and case approach, supported by interviews and institutional documents. The results show that strategies such as dialogic patrols, procedural transparency, and the application of restorative justice can improve police-community relations, but their impact on increasing public trust is still partial due to structural resistance, hierarchical organizational culture, and the dynamics of public opinion in the media. In conclusion, police legitimacy is not only determined by formal legality, but also by the harmony between legal structure, legal substance, and legal culture. The novelty of this research lies in the integration of Friedman's legal system theory with the characteristics of border areas and an implementative analysis at the provincial police level as a structural actor that interacts directly with the community.     Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan penegakan hukum yang humanis sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik di Kepulauan Riau serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi legitimasi institusional. Meskipun kajian mengenai hukum humanis dan kepercayaan publik telah berkembang, penelitian yang mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan konteks wilayah perbatasan serta implementasi pada tingkat Kepolisian Daerah masih terbatas. Urgensi penelitian ini didasarkan pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian, padahal institusi ini merupakan gerbang utama dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung wawancara serta dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi seperti patroli dialogis, transparansi prosedural, dan penerapan restorative justice mampu memperbaiki relasi polisi–masyarakat, namun dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan publik masih parsial akibat resistensi struktural, budaya organisasi yang hierarkis, serta dinamika opini publik di media. Kesimpulannya, legitimasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori sistem hukum Friedman dengan karakteristik wilayah perbatasan serta analisis implementatif pada level Polda sebagai aktor struktural yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Aris Pebriwadi Sinaga; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13735

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement against thuggery in the industrial area of Batam City from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility, as well as to compare its regulation under the old and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal issue examined arises from the persistence of extortion and intimidation as juridical constructions of thuggery that disrupt security, stability, and economic activities in industrial zones. The urgency of this research lies in assessing whether the enactment of the new KUHP provides normative reinforcement in addressing such criminal acts. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that both legal regimes regulate the essential elements of coercion, violence, or threats, and the intent to obtain unlawful benefit; however, the new KUHP introduces a more systematic normative structure, harmonization with human rights principles, and a more balanced sentencing orientation that integrates retribution, prevention, and social protection. The study concludes that effective law enforcement depends not solely on normative clarity, but on the proportional integration of legal certainty, substantive justice, and social utility in practice. The novelty of this research lies in its normative-comparative analysis, which explicitly demonstrates the added value of the new KUHP in strengthening sentencing policy toward extortion and intimidation as juridical manifestations of thuggery in industrial areas.     Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri Kota Batam dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta mengomparasikan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru. Permasalahan hukum yang dikaji berangkat dari maraknya praktik pemerasan dan pengancaman sebagai konstruksi yuridis premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi kawasan industri. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana pembaruan KUHP memberikan penguatan normatif terhadap penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial kedua rezim hukum sama-sama mengatur unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman, serta tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum, namun KUHP baru menghadirkan sistematika norma yang lebih terstruktur, harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, serta orientasi pemidanaan yang lebih seimbang antara pembalasan, pencegahan, dan perlindungan sosial. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi pada integrasi nilai kepastian, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang menegaskan nilai tambah KUHP baru dalam memperkuat arah kebijakan pemidanaan terhadap praktik pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk premanisme di kawasan industri.
Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Benny Gabriel Sinaga; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13931

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal position of private land sale and purchase agreements as a source of potential land disputes and to formulate the preventive role of notaries and land deed officials in the framework of dispute prevention from the pre-transaction stage. This research is motivated by the prevalence of private land sale and purchase practices, which reveal a fundamental conceptual problem in the form of disharmony between civil law, which emphasizes the validity of agreements based on the agreement of the parties, and agrarian law, which requires formalization and registration as a condition of legal certainty. This lack of synchronization results in a dualism of legitimacy that weakens legal protection and increases the potential for disputes. This study uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach, using the theoretical framework of preventive legal protection and legal system theory. The results of the study show that under-the-table land sale and purchase agreements, although valid under civil law, are not integrated into the land administration system, thus creating structural vulnerabilities in legal certainty and protection of rights, including those of third parties. This study concludes that the prevention of land disputes requires institutional intervention from the pre-transaction stage through legal verification mechanisms, gradual formalization of rights transfers, and legal education. The novelty of this research lies in the development of a structured preventive model as a theoretical contribution to strengthening the concept of preventive legal protection in land law, as well as a systemic critique of the lack of synchronization between civil validity and administrative recognition in the Indonesian land law system.     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan yuridis perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai sumber potensi sengketa pertanahan serta merumuskan peran preventif Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kerangka pencegahan sengketa sejak tahap pra-transaksi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik jual beli tanah di bawah tangan yang menunjukkan adanya problem konseptual mendasar berupa disharmoni antara hukum perdata yang menekankan keabsahan perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak dan hukum agraria yang menuntut formalisasi serta pendaftaran sebagai syarat kepastian hukum. Ketidaksinkronan tersebut menghasilkan dualisme legitimasi yang melemahkan perlindungan hukum dan meningkatkan potensi sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan kerangka teori perlindungan hukum preventif serta teori sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah di bawah tangan, meskipun sah secara keperdataan, tidak terintegrasi dalam sistem administrasi pertanahan, sehingga menimbulkan kerentanan struktural dalam kepastian hukum dan perlindungan hak, termasuk terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan sengketa pertanahan memerlukan intervensi kelembagaan sejak tahap pra-transaksi melalui mekanisme verifikasi yuridis, formalisasi bertahap peralihan hak, dan edukasi hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model preventif terstruktur sebagai kontribusi teoritis terhadap penguatan konsep perlindungan hukum preventif dalam hukum pertanahan, sekaligus kritik sistemik terhadap ketidaksinkronan antara validitas perdata dan pengakuan administratif dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.
Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia River Hutajulu; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13932

Abstract

This study aims to analyze the legal position of restorative justice within the Indonesian criminal justice system and its implementation by the Indonesian National Police based on Police Regulation Number 8 of 2021. The research focuses on two main issues, namely the legal position of restorative justice within the framework of the national criminal justice system and its implementation by the police at the stages of inquiry and investigation. The background of this study arises from the dominance of the retributive approach in criminal law enforcement, which has not fully ensured victim recovery and has contributed to prison overcrowding. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach through the analysis of relevant legislation and legal concepts. The findings indicate that restorative justice possesses normative legitimacy as a mechanism for resolving criminal cases oriented toward recovery; however, its implementation by the police still encounters challenges due to the broad scope of investigators’ discretion and the use of open normative phrases, such as “public unrest” and “potential social conflict,” which may lead to inconsistencies in practice. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between police discretion, the principle of legality, legal certainty, and the protection of human rights in the application of restorative justice at the initial stage of the criminal justice system.     Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implementasinya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum restorative justice dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional dan bagaimana implementasinya oleh kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Latar belakang penelitian berangkat dari dominasi pendekatan retributif yang belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan bagi korban serta berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach melalui analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki legitimasi normatif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, namun implementasinya oleh kepolisian masih menghadapi kendala berupa luasnya ruang diskresi penyidik serta penggunaan frasa normatif yang bersifat terbuka, seperti “keresahan masyarakat” dan “potensi konflik sosial”, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis relasi antara diskresi kepolisian, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan restorative justice pada tahap awal sistem peradilan pidana.
Pertanggungjawaban Perdata atas Insiden Keselamatan di Terminal Bandar Udara Agung Sofyan; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13933

Abstract

This study aims to analyze the construction of civil liability for passenger losses arising from safety incidents at airport terminals and to determine the parties that may be held legally responsible. The research is motivated by the increasing risk of safety incidents in airport terminals as high-risk public facilities, accompanied by legal uncertainty regarding the distribution of liability among operational actors and the proportionality of compensation for victims. This condition creates an urgent need to formulate a liability framework that is not solely based on individual fault but also on risk allocation and systemic responsibility in public facility management. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through doctrinal analysis of civil liability, consumer protection, and risk governance in high-risk public facilities. The novelty of this study lies in developing a multi-party liability model based on risk allocation that positions airport terminals as high-risk public facilities with heightened standards of duty of care. The findings show that civil liability includes material and immaterial compensation as well as the restoration of passenger rights and may be imposed on airport operators, airlines, and third parties individually or jointly and severally to ensure legal protection and justice for passengers.   Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang akibat insiden keselamatan di terminal bandar udara serta menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai tanggung jawab hukum. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya risiko insiden keselamatan di terminal sebagai fasilitas publik berisiko tinggi yang diiringi ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab hukum, khususnya terkait distribusi tanggung jawab antarpelaku operasional dan proporsionalitas kompensasi bagi korban. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk merumuskan kerangka pertanggungjawaban yang tidak hanya berbasis kesalahan individual, tetapi juga berbasis alokasi risiko dan tanggung jawab sistemik dalam pengelolaan fasilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis doktrin pertanggungjawaban perdata, perlindungan konsumen, serta pengelolaan risiko fasilitas publik berisiko tinggi. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model pertanggungjawaban multipihak berbasis alokasi risiko yang menempatkan terminal bandar udara sebagai high-risk public facility dengan standar kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata mencakup ganti rugi materiil, immateriil, serta pemulihan hak penumpang dan dapat dibebankan kepada pengelola bandar udara, maskapai penerbangan, dan pihak ketiga secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi penumpang.
Informed Consent sebagai Dasar Persetujuan Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan Dian Wiris Woro Wardani; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13936

Abstract

This study aims to analyze the legal position of informed consent as the basis for the validity of therapeutic agreements in the termination of pregnancy and to examine the legal consequences of negligence within the framework of health law. The study is grounded in the high medical risk associated with pregnancy termination and the persistence of normative issues concerning the standards of valid consent, potential disharmony in emergencies, and the lack of systematic integration among constitutional, contractual, and legal accountability dimensions. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that informed consent constitutes a substantive juridical requirement that determines the legality of medical procedures, limits the authority of healthcare professionals, and serves as the basis for determining civil, administrative, and criminal liability based on compliance with professional standards and causal relationships. Accordingly, the legal validity of therapeutic termination of pregnancy is not determined by administrative formalities, but by the fulfillment of substantively valid consent. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative conceptual framework that links the constitutional legitimacy of the right to health, the structure of therapeutic agreements, and the regime of legal accountability within a unified normative system.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan informed consent sebagai dasar keabsahan perjanjian terapeutik dalam terminasi kehamilan serta menilai konsekuensi hukum kelalaiannya dalam kerangka hukum kesehatan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko medis terminasi kehamilan dan masih adanya persoalan normatif terkait standar persetujuan yang sah, potensi disharmoni dalam kondisi kegawatdaruratan, serta belum terintegrasinya dimensi konstitusional, kontraktual, dan pertanggungjawaban hukum secara sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent merupakan syarat yuridis substantif yang menentukan legalitas tindakan medis, membatasi kewenangan tenaga kesehatan, serta menjadi dasar penentuan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana berdasarkan kepatuhan terhadap standar profesi dan hubungan kausal. Dengan demikian, keabsahan terminasi kehamilan terapeutik tidak ditentukan oleh formalitas administratif, melainkan oleh terpenuhinya persetujuan yang sah secara substantif. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan legitimasi konstitusional hak kesehatan, struktur perjanjian terapeutik, dan rezim pertanggungjawaban hukum dalam satu sistem normatif terpadu. 
Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Tanpa Pemilihan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Marokhimin Marokhimin; Emy Hajar Abra; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13937

Abstract

This study examines the policy of appointing deputy regional heads without direct elections in the Riau Islands Province and analyzes the factors determining its effectiveness in regional governance. Previous studies predominantly emphasize procedural and normative aspects, while the implications for governance effectiveness and local democratic legitimacy remain underexplored. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on Law Number 23 of 2014 and Law Number 6 of 2020. The findings reveal that such appointments can be normatively justified as an exceptional mechanism within the framework of functional democracy and open legal policy to ensure governmental continuity during leadership vacancies. However, their effectiveness is contingent upon the integration of three key dimensions: clarity of normative authority design, strength of institutional coordination, and political-administrative legitimacy supported by regional legislatures (DPRD). The novelty of this study lies in developing an integrative analytical framework linking normative, institutional, and legitimative factors as determinants of governance effectiveness, moving beyond purely procedural analysis. The study highlights the need for regulatory reform to strengthen the implementation of norms, clarify authority distribution, and ensure that non-electoral appointments remain limited, accountable, and aligned with democratic principles.     Penelitian ini menganalisis kebijakan pengangkatan wakil kepala daerah tanpa pemilihan langsung di Provinsi Kepulauan Riau serta faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural dan normatif, sementara implikasi terhadap efektivitas tata kelola dan legitimasi demokrasi lokal masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tanpa pemilihan langsung dapat dibenarkan sebagai mekanisme pengecualian dalam kerangka demokrasi fungsional dan open legal policy guna menjamin keberlanjutan pemerintahan dalam kondisi kekosongan jabatan. Namun, efektivitasnya ditentukan oleh integrasi tiga dimensi utama, yaitu kejelasan desain kewenangan normatif, kekuatan koordinasi kelembagaan, dan legitimasi politik-administratif melalui dukungan DPRD. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitis integratif yang menghubungkan faktor normatif, institusional, dan legitimatif sebagai penentu efektivitas pemerintahan daerah, melampaui pendekatan prosedural. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi regulasi untuk memperkuat norma pelaksana, memperjelas pembagian kewenangan, serta memastikan bahwa mekanisme non-elektoral tetap terbatas, akuntabel, dan selaras dengan prinsip demokrasi.
Pertanggungjawaban Pidana Perusakan di Atas Lahan Tanpa Hak Pengelolaan Berdasarkan Asas Horizontal Andy Wijaya; Alwan Hadiyanto; Dwi Afni Maeleni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13944

Abstract

This study aims to analyze the legal status of criminal acts of destruction occurring on land without Management Rights (HPL) and to formulate a model of criminal liability based on the horizontal principle in Indonesian agrarian law. The research is motivated by the increasing number of land tenure disputes involving uncertain legal status, which frequently escalate into the destruction of buildings, plants, or other objects under unilateral ownership claims. This situation raises juridical issues regarding criminal law protection of damaged objects and the interpretation of the element of “property belonging to another person” in the offense of destruction. The urgency of this study lies in clarifying the boundary between civil and criminal law to ensure that law enforcement remains consistent with fundamental agrarian principles, particularly the horizontal principle. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by doctrinal analysis of rechtsgoedbescherming theory and the autonomy of criminal law. The novelty lies in reinterpreting the element of “property belonging to another person” in Article 406 of the Indonesian Criminal Code through a normative construction based on the horizontal principle. The findings show that the absence of HPL or uncertainty of land status does not eliminate criminal liability for destruction, as criminal law focuses on protecting concrete legal interests and proving the elements of the offense to ensure legal certainty and justice.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan tanpa hak pengelolaan (HPL) serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas horizontal dalam hukum agraria Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi meningkatnya sengketa penguasaan tanah dengan status hak yang tidak pasti yang kerap bereskalasi menjadi perusakan bangunan, tanaman, atau benda lain atas dasar klaim kepemilikan sepihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap objek perusakan serta penafsiran unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya penegasan batas antara hukum perdata dan hukum pidana agar penegakan hukum tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum agraria, khususnya asas horizontal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis doktrinal teori rechtsgoedbescherming dan otonomi hukum pidana. Kebaruan penelitian terletak pada reinterpretasi unsur “barang milik orang lain” dalam Pasal 406 KUHP melalui konstruksi normatif berbasis asas horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status tanah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana perusakan, karena hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum konkret serta pembuktian unsur delik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.  
Pengelolaan Keamanan Swasta di Sektor Perhotelan:Legalitas Kewenangan dan Perlindungan Satpam dalam Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan Danu Setiawan Eko Wardana; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13958

Abstract

This study aims to analyze the legality of private security management in the hospitality sector and the legal protection of security guards from criminal and labor law perspectives. The problem arises from unclear limits of security guards’ authority, which may lead to criminalization of security actions and uncertainty in employment relationships in outsourcing practices. The urgency lies in the increasing complexity of hotel security situations that place security guards in a vulnerable position. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that regulations on authority, labor protection, and legal liability remain fragmented and unharmonized, resulting in inadequate legal protection. This study concludes that harmonization among police law, criminal law, and labor law is necessary. The novelty lies in a regulatory harmonization model integrating authority legality and legal protection of security guards.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta perlindungan hukum bagi Satpam dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan. Permasalahan muncul dari ketidakjelasan batas kewenangan Satpam yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi tindakan pengamanan dan ketidakpastian hubungan kerja dalam praktik outsourcing. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas situasi keamanan di hotel yang menempatkan Satpam pada posisi rentan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan, perlindungan ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban hukum masih tersebar dan belum terharmonisasi sehingga perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum kepolisian, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan legalitas kewenangan dan perlindungan hukum Satpam.
Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Salmah Salmah; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13959

Abstract

This study aims to analyze the legal position and evidentiary degradation of authentic deeds within the Indonesian civil evidentiary system and to formulate a structured theoretical framework for judicial assessment parameters. The research addresses the inconsistency between Articles 1868 and 1870 of the Indonesian Civil Code, which normatively grant authentic deeds perfect and binding evidentiary force, and judicial practice that demonstrates variable interpretations potentially leading to legal uncertainty. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, particularly through ratio decidendi analysis of Supreme Court decisions. The findings reveal that the evidentiary strength of authentic deeds is not absolute but relatively presumptive, functioning as prima facie evidence subject to judicial evaluation through formal, material, and evidentiary consistency tests. The novelty of this research lies in the formulation of a typological model of evidentiary degradation that distinguishes between normative factors (formal defects and lack of authority) and evidentiary factors (conflicting evidence and counter-proof), integrated into an operational judicial assessment framework. This study contributes theoretically by reconstructing the doctrine of civil evidentiary law through positioning authentic deeds as rebuttable proof, and practically by providing systematic guidance for judges in ensuring consistent legal reasoning, as well as for notaries and legal actors in maintaining compliance with formal and substantive requirements to preserve evidentiary validity in civil dispute resolution.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan degradasi kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia serta merumuskan kerangka teoretis yang sistematis mengenai parameter penilaian hakim. Permasalahan penelitian berangkat dari ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata yang secara normatif memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan praktik peradilan yang menunjukkan variasi penilaian hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat relatif-presumtif dan tidak absolut, melainkan sebagai alat bukti awal yang tunduk pada pengujian yudisial melalui uji formil, uji materiil, dan uji konsistensi alat bukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model tipologi degradasi kekuatan pembuktian yang membedakan faktor normatif (cacat formil dan kewenangan) dan faktor pembuktian (konflik alat bukti dan pembuktian sebaliknya), yang diintegrasikan dalam parameter penilaian hakim yang operasional. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat rekonstruksi doktrin hukum pembuktian dengan menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang dapat dipatahkan (rebuttable proof), serta secara praktis memberikan pedoman bagi hakim dalam membangun konsistensi pertimbangan hukum dan bagi notaris serta para pihak dalam menjaga validitas pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata.
Co-Authors Abra, Emi Hajar Adam Rangga Prasta Reyses Ade Irawan Agung Sofyan Agus Saepul Alam Ahmed Kheir Osman Ahmed Rabie Hassan Aksa Aksa alfared, rayhan Amin, Saifuddin Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andri Winjaya Laksana Andy Wijaya Anugrah Bhakti, Rizki Tri Arianto, Dian Aris Pebriwadi Sinaga Asanjarani, Faramarz Astrayana, Anastaya Benny Gabriel Sinaga Budiyanto Budiyanto Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Danu Setiawan Eko Wardana Deddy Gunawan Dhaniel Fernando Sirait Dian Wiris Woro Wardani Dio Pratama Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maileni Emy Hajar Abra Fadillaah Fadillaah Farida Kaplele Fitria Zahra Hanafi Hanafi Hasibuan, Wilda Hasiholan Gultom Hendriyanto, Saini Herningtyas, Tuti Hutabarat, Chanrih I Ketut Suwitra Ida Musofiana Jayses Edoardo Hutasoit Jhuan Gilbert Sibarani Kamaleng, Eduard Kurniawan, Wan Rahmat Laila, Saviarnis Linayati Lestari, Linayati M Fikri Ibnu Sasani Malau, Parningotan Marihot Sidauruk Mariyamah Marokhimin Marokhimin Mas Rara Tri Retno Herryani Mas Subagyo Eko Prasetyo, Mas Subagyo Eko Mubik Ihtajuddin Hammas Muhammad Fadhil Sachputra Muhammad Sidik Ajib Ibrahim Nando Sq Agung Putranto Parsaoran Samosir Pristika Handayani Ridwan Afandi Rijalun Sholihin Simatupang River Hutajulu Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Ryan Lubis Salmah Salmah Saptono Saptono Saut Manurung Seftia Azrianti, Seftia Simanjuntak, Erwin Tangkas Siti Marfuah, Siti Siti Marpuah, Siti Sitindaon, Anggra Satria Sri Wahyuni Adiningtiyas, Sri Wahyuni Sriono, Sriono Suprinaldi Meyzaki Syahrul Putra Wardhanu Wan Rahmat Kurniawan Wardani, Dian Wiris Woro Zikry Ghufran H