Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.814
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia Suyanti, Eka; Afrita, Indra; Oktapani, Silm
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11261

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dengan fokus pada pemerataan akses, kualitas pelayanan, dan perlindungan finansial. Menggunakan metode literature review dengan Google Scholar, studi ini menganalisis berbagai artikel terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pencapaian UHC di Indonesia. Dalam upaya menerapkan UHC, Indonesia telah mengandalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penanggung jawab utama program jaminan kesehatan nasional. Meskipun demikian, masih ada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini, seperti kendala keuangan, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, dan tantangan dalam manajemen program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan UHC di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi UHC di Indonesia.
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produksi Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Wirasto, Ari; Afrita, Indra; Oktapani, Silm
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produksi obat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang mengalami kerugian akibat produk obat. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang timbul, seperti insiden keracunan obat yang dialami oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab yang meliputi pemberian sanksi seperti pembekuan izin usaha, pencabutan sertifikat CPOB, dan penarikan obat yang beredar untuk dimusnahkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Industri Farmasi (IF) atas produk yang merugikan pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tortious liability), sehingga pasien yang dirugikan akibat penggunaan obat memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab (IF). Gugatan perdata ini dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita (pasal 1365 KUHPerdata), baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana doktrin dalam strict liability yaitu beban pembuktian tidak dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak (Penggugat/pasien) karena kesalahan tergugat, melainkan pihak Tergugat/Industri Farmasi yang akan dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online Hermawan, Nofa; Yetti, Yetti; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17305

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia, yang semakin meresahkan karena aksesibilitasnya yang tinggi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji regulasi terkait perjudian online dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam identifikasi pelaku yang menggunakan teknologi enkripsi dan beroperasi lintas negara. Diperlukan pendekatan komprehensif meliputi modernisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerjasama internasional, dan edukasi masyarakat untuk pemberantasan yang efektif
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 TENTANG POLA BANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NARKOTIKA RUMBAI DI PROVINSI RIAU Saputra, Ega; Triana, Yeni; Afrita, Indra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3642-3651

Abstract

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya mengenai pengawasan terhadap narapidana, tetapi juga mencakup keamanan struktural bangunan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memberikan pedoman mengenai standar dan spesifikasi teknis bangunan untuk Lapas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan mampu mendukung fungsi pemasyarakatan dengan optimal, termasuk aspek keamanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang memadai dan dirancang dengan baik dapat mendukung upaya petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, struktur bangunan yang kokoh, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, serta tata letak ruang yang strategis dapat mencegah terjadinya kekerasan dan gangguan keamanan. Adapun dengan kondisi lingkungan dan karakteristik narapidana yang spesifik, memerlukan strategi keamanan yang terintegrasi dalam struktur bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan seperti pelarian narapidana, perkelahian antar narapidana, serta penyelundupan barang terlarang. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana struktur bangunan yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bagaimana strategi keamanan dapat dioptimalkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Rumbai yang berada di Provinsi Riau
Implementasi Hak Pekerja dalam Pembayaran Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Lia Rahmawani Dalimunthe; Indra Afrita; Robert Libra
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8446

Abstract

In article 157A of Law Number 6 of 2023 that in the process of termination of employment, employers and permanent workers must carry out their respective obligations, employers can carry out suspension actions and still pay wages and other rights, but in reality employers rarely apply article 157A. The purpose of the research is to analyze the Implementation, Obstacles and Efforts on Workers' Rights in Wage Payment During the Termination of Employment Process at Palm Oil Company in Siak Regency. This type of research is Sociological legal research. In this research, three approaches are used, namely the legislative approach and the data source case approach using primary data and secondary data. The data collection technique used is primary data through interviews and questionnaires. The conclusion of this study is the legal protection of workers' rights during the termination of employment by the company through the settlement of industrial relations disputes in which there are various interpretations regarding the wage process. Article 157A of Law Number 6 of 2023 states that the responsibility of employers and workers remains valid until the industrial relations dispute settlement agency makes a decision. The implementation in the process of termination of employment is that workers are no longer allowed to work by the company but do not carry out suspension actions, but there are many companies that do not carry out things regulated by law. With the existence of multi-interpretation regulations on wages, the process provides uncertainty for workers, as well as in the interim decision submitted by the worker/plaintiff which is rejected by the judge which is clear that the worker can prove that the employer does not carry out his obligations as it should.
STANDAR OTENTIKASI SURAT KUASA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Abram, Leony Jim T; Yetti, Yetti; Afrita, Indra
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.153

Abstract

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999. Cara yang dipakai dalam riset ini NormativeLegal Research. Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktinya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.
KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT Sabri, Firdaus Pratama; Afrita, Indra; Libra, Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5819

Abstract

Abstract: The fulfillment of pharmaceutical supplies is a primary pillar in the implementation of hospital health services, directly impacting patient safety. However, irregularities in the availability of medicines and medical devices often hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights to health. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in providing pharmaceutical supplies in hospitals and the form of legal liability of hospitals in guaranteeing such availability according to pharmaceutical service standards. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in the fulfillment of pharmaceutical supplies stems not only from the administrative aspects of health regulations but also from the protection of patient rights as health service consumers. In conclusion, strengthening regulations and synchronizing pharmaceutical service standards are essential to minimize drug vacancies that potentially violate patients' human rights. Keywords: Legal Certainty, Pharmaceutical Supplies, Health Services, Hospital, Patient Rights. Abstrak: Pemenuhan sediaan farmasi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdampak langsung pada keselamatan pasien (patient safety). Namun, ketidakteraturan ketersediaan obat dan alat kesehatan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam penyediaan sediaan farmasi di rumah sakit dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit dalam menjamin ketersediaan tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemenuhan sediaan farmasi tidak hanya bersumber pada aspek administratif regulasi kesehatan, tetapi juga pada perlindungan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan sinkronisasi standar pelayanan kefarmasian sangat diperlukan guna meminimalisir kekosongan stok obat yang berpotensi melanggar hak asasi pasien. Kata kunci: Kepastian Hukum, Sediaan Farmasi, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Hak Pasien.
PENYELESAIAN SENGKETA PENERTIBAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI UNIT INDUK DISTRIBUSI RIAU DAN KEPRI Armi, Muhammad Husni; Afrita, Indra; Basri, Hasan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5817

Abstract

Abstrack: This sociological legal research analyzes the settlement of Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) disputes at PLN Riau and Riau Islands Distribution Unit, which is primarily conducted through non-litigation channels (internal mediation) and litigation as a last resort. The findings indicate that while procedures align with regulations, implementation remains ineffective in achieving justice due to low legal and technical literacy among customers, lack of procedural transparency, and a legal power imbalance between PLN and consumers. To address these obstacles, it is essential to enhance public education, strengthen PLN’s internal accountability, and provide proportional legal protection for customers to ensure a more transparent dispute resolution process oriented toward legal certainty. Keywords: Dispute Resolution, Electricity Use Inspection (P2TL), PT PLN (Persero), Sociological Jurisprudence. Abstrak: Penelitian hukum sosiologis ini menganalisis penyelesaian sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri yang dilakukan melalui jalur non-litigasi (mediasi internal) sebagai mekanisme utama dan jalur litigasi sebagai upaya terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah sesuai regulasi, pelaksanaannya belum efektif mencapai keadilan akibat rendahnya literasi hukum pelanggan, kurangnya transparansi prosedur, serta ketidakseimbangan posisi hukum antara PLN dan konsumen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan akuntabilitas internal PLN, dan pemberian perlindungan hukum yang proporsional bagi pelanggan guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan berorientasi pada kepastian hukum. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penertiban, Tenaga Listrik. Hukum Sosiologi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Vidi Renovri Brigade; Indra Afrita; Yeni Triana
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Abstract

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban
AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Rezki Saputra Jas; Yeni Triana; Indra Afrita
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.320

Abstract

The Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) filed by a creditor is a legal mechanism that allows a creditor to file a PKPU petition against a debtor suspected of experiencing financial difficulties and failing to meet their debt payment obligations on time. The purpose of this study is to examine the legal consequences for creditors in the Postponement of Debt Payment Obligations based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations and the judges’ considerations in deciding on the PKPU petition. This study employs a normative legal research method. The data sources are derived from secondary data, categorized into three types: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is documentary study or literature review. The conclusion of this research indicates that the legal consequences of a judge rejecting a PKPU petition include: First, the rejection of the petition means that no Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is granted to the debtor. Second, if a creditor wishes to sue the debtor again regarding debt fulfillment, the creditor can file a civil lawsuit for default. The judge’s considerations in rejecting the PKPU petition are based on the fact that the debtor does not have more than one creditor because other creditors lack valid power of attorney. Furthermore, in cases where the amount of debt is insignificant and insufficient to trigger bankruptcy if the peace plan under the PKPU fails to materialize, this also influences the court’s decision. The study recommends that there should be clearer regulations concerning the position of other creditors and the minimum debt amount in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law. Legal considerations should also adopt a dimension of fairness, strict legal protection, and substantive legal breakthroughs to ensure the enforcement of law that is beneficial for human needs.
Co-Authors Abram, Leony Jim T Adri, M. Aida, Zul Alex Saputra Siregar Alexander Simamora Debata Raja ALFARISI , SALMAN Alfitra Rinaldo Alviana, Vivi Andrew Shandy Utama Aprianti, Dwi Putri Ardiansah Arifalina, Wilda Armi, Muhammad Husni Aswin Brigade, Vidi Renovri Candra Ahmadi Deddy Felandry Esprida Hotma Dame Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Firdaus Pratama Sabri Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harahap, Irawan Harvandy Anwir Hasan Basri Hasan Basri Hasnati Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hazizul Hermawan, Nofa Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Jasril Jasril Juni, Juni Krismat Hutagalung Lia Rahmawani Dalimunthe Libra, Robert Lina Lina Mahendra, Mahendra Manita, Rehulina Martilova, Lia Mayren Hemfy Muhammad Husni Armi Muhammad Iqbal Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Oktapani, Silm Pratama, Alvin R., Fransiskus Putra P. Ratna Astri Andhini Renita Renita Rezki Saputra Jas Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Robert Libra Sabri, Firdaus Pratama Saputra, Ega Septriany, Dewi Setianari, Ira Setiawan, Jetmiko Sihotang, Tunggul Silaen, Gabriel Francius Sitorus, Samson Hasonangan Suhendro Suhendro Suhendro Suhendro Sustiyanto, Sustiyanto Suyanti, Eka Tarigan , Petra Pengarapenta Tarmizi, Fahmi Tri Anggara Putra Triana, Yeni Trisnawati, Mieke Ully May Pani Vidi Renovri Brigade Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Winstar, Yelia Nathassa Wirasto, Ari Yasmin, Nur Adilah Yelia Natassa Winstar Yeni Triana Yetti Yetti Yetti Yetti Yetti, Yetti