Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLEMENTATION OF WORKER REGISTRATION AS PARTICIPANTS OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ADMINISTRATORS IN PRIVATE COMPANIES IN PEKANBARU CITY Sihotang, Tunggul; Afrita, Indra; Harahap, Irawan
EKSEKUSI Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i1.34672

ABSTRACT Background: Article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 concerning BPJS, regulates the obligation of employers to register themselves and their workers as BPJS Participants." Research objectives: To analyze the implementation of registration; To find inhibiting factors and efforts to overcome them. Research methods: sociological legal research; legislative and case approaches; research location: BPJS Pekanbaru Branch Office; population and samples from relevant sources; data sources: primary, secondary, tertiary; data collection techniques: observation, structured interviews, document/library study; data analysis: qualitative; conclusion: inductive. Research results: the regulations have not been implemented well. Conclusion: First, the implementation of worker registration as BPJS Employment participants in private companies in Pekanbaru City has not yet been carried out in accordance with legal provisions in 2022 to 2024, where of the 13 companies and cooperatives there are still some workers whose employers have not registered as BPJS Employment participants. Second, the inhibiting factor is the factor of law enforcement/government officials, namely lack of understanding of regulations, efforts to overcome them are providing technical guidance; Lack of supervision and control from local agenciesKeywords: Participants, BPJS, Private Companies ABSTRAK Latar belakang Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mengatur kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta BPJS.” Tujuan penelitian: Untuk menganalisis implementasi pendaftaran; Untuk menemukan faktor yang menghambat dan upaya mengatasi. Metode penelitiaan: penelitian hukum sosiologis; pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian: Kantor Cabang BPJS Pekanbaru; populasi dan sampel dari narasumber relevan; sumber data: primer, sekunder, tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur, studi dokumen/kepustakaan; analisis data: kualitatif; kesimpulan: induktif. Hasil penelitian: regulasi itu belum diimplementasikan dengan baik. Kesimpulan: Pertama, Implementasi pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan swasta di Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai ketentuan hukum di tahun 2022 sampai 2024, dimana dari 13 perusahan dan koperasi masih ada sebagian pekerja yang belum didaftarkan pemberi kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum/pemerintah yaitu kurang memahami regulasi, upaya mengatasinya menyelenggarakan bimbingan teknis; Kurangnya pengawasan dan kontrol dari dinas setempatKata Kunci: Peserta, BPJS, Perusahaan Swasta

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI Setiawan, Jetmiko; Yetti; Afrita, Indra
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1676

Business actors, as parties with stronger bargaining positions, ethically have the obligation to ensure that the products they manufacture and distribute are safe for use. Moral responsibility should drive business actors to actively ensure product quality and refrain from concealing defects or hidden faults that may harm consumers. Therefore, it is important to examine how the Consumer Protection Law regulates the legal responsibilities of business actors for hidden defective products, and how moral responsibility can strengthen their commitment to upholding consumer rights. This study employs normative legal research methods. Based on the findings, the legal responsibility of business actors for hidden defective products, as governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, serves as a concrete form of consumer rights protection. A hidden defective product is one that appears normal at the time of purchase but contains a defect that is not immediately visible and only causes damage or harm after use. The Consumer Protection Law requires business actors to be fully responsible for the products they produce or trade, including their quality, safety, and the accuracy of the information provided to consumers. Article 19 of Law No. 8 of 1999 stipulates that business actors must provide compensation for damages caused by defective products, including physical harm, contamination, or financial losses. This form of liability is strict, meaning that even if the business actor was unaware of the defect, they are still held accountable for introducing a defective product into the market. This obligation reflects the principle of due diligence in business and reinforces protection for consumers, who are generally in a weaker position in legal and commercial relationships. The legal consequences faced by business actors who neglect or evade this responsibility are also regulated by the Consumer Protection Law.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI Tarigan , Petra Pengarapenta; Triana, Yeni; Afrita, Indra
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1882

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.

Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas Ully May Pani; Yeni Triana; Indra Afrita
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 7 No. 01 (2025): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/1s02vv52

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikat baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroaan terbatas. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikat baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Brigade, Vidi Renovri; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1447

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegkan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instusi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibiltas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA Sitorus, Samson Hasonangan; Afrita, Indra; Winstar, Yelia Nathassa
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1269

The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.

SETTLEMENT OF DEFAULTS IN THE LIFE INSURANCE POLICY BETWEEN THE INSURER AND THE INSURED Aswin; Suhendro; Indra Afrita
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

When the policy holder or insurance participant or the insured experiences a disaster or suffers a loss or damage as stated in the contract, the insured has the right to file an insurance claim. The recipient of this insurance is not only the insured whose name is listed as the policy holder of the insurance company but can also be another person appointed directly by the insured. The formulation of the problem in this study is the Default in the Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured, howSettlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured and What are the Legal Consequences for Settlement of Defaults in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured. The purpose of this research is to analyze Default in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured, To Analyze Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured To Analyze Legal Consequences Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured.This research method is normative legal research. The conclusions in this study have answered the problems that arise, namely:Default in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured that a life insurance agreement is made between the policy holder and the insurer, with the consequence that the policy holder pays the premium and the insurer provides risk protection to the policy holder and/or the insured within a certain time as stipulated in the agreement. Default can be done by the policyholder, one of which is by not paying life insurance premiums until the grace period ends.Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured that The insurer and the insured binding themselves in the insurance agreement must be in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which are contained in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. This provision states that when the agreement has been agreed by both parties, then the agreement will apply as a law that will bind the parties therein. Because of lawSettlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured that if the premium is not paid by the policyholder, the life insurance agreement can be canceled by law and the policy will be canceled or called lapsed, namely the termination of insurance coverage as a result of not paying premiums until the insurance contract period ends and the premiums that have been paid will not be returned.

JURIDICAL REVIEW AGAINST REJECTION OF PEACE IN THE CASE OF BONDED COMPANY Alfitra Rinaldo; Hasnati; Indra Afrita
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Parties who take the initiative to apply for PKPU are generally debtors, namely debtors who are unable or expected to be unable to continue paying their debts, PKPU requests can also come from creditors who have calculated that the debtor will no longer be able to pay the debt. -the debt. The formulation of the problem in this research is how is the juridical review of the bankrupt company, how is it?Juridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies, and howLegal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies. The purpose of this study is to analyze the juridical review of the bankrupt company, to analyze the Juridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies, and To Analyze Legal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies.This research method is normative legal research. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Juridical Review of Bankrupt Companies that companies that have problems in their ability to fulfill their debt obligations take various alternative settlements. They can negotiate a request for debt relief, either in part or in full. They can also sell some of their assets or even their business, they can also convert the loan into equity participation, besides the possibility that the company can also negotiate a request for a postponement of debt repayment obligations as a final solution, then a solution is taken through the bankruptcy process if the peace process is not reachedJuridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies that Peace in bankruptcy is the right of the bankrupt debtor to file it. Legal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies that the continuation of the debtor's business due to the refusal of reconciliation is still possible in order to increase or at least maintain the value of the debtor's assets. The proposal to continue a bankrupt debtor company must be accepted if it is approved by the creditor representing ½ of all recognized and temporarily accepted receivables.

Title

Found 67 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 67 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 67 Documents
Search