Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.814
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary ANDREW Law Journal Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Septriany, Dewi; Tarmizi, Fahmi; Afrita, Indra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14624

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis tentang hukum persaingan usaha, terutama dalam konteks larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan membandingkan peraturan dan lembaga penegak hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menggambarkan perbedaan dan kesamaan dalam hukum materil dan formil antara kedua negara. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam struktur undang-undang dan lembaga penegak hukum, serta prosedur pengadilan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang relatif baru, namun terdapat upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, sementara Amerika Serikat telah memiliki undang-undang dan lembaga penegak hukum yang matang dalam hal ini. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum persaingan usaha dalam kedua konteks hukum tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kerahasiaan Rekam Medis dalam Pencegahan Penularan Penyakit Sustiyanto, Sustiyanto; Suhendro, Suhendro; Afrita, Indra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan hukum sebagai supremasi di mana segala aktifitas kehidupan berdasarkan pada hukum, termasuk pada sektor Kesehatan yang diatur oleh Hukum Kesehatan. Sebagai dokter atau tenaga Kesehatan, di dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang Kesehatan wajib membuat dan menyimpan Rekam Medis. Rekam medis merupakan catatan atau dokumen yang berupa identitas pasien, pemeriksaan dan kondisi Kesehatan yang lain dan disimpan di dalam suatu berkas yang sifatnya rahasia. Menjaga kerahasiaan Kesehatan pasien adalah wajib bagi seorang dokter atau tenaga Kesehatan. Mencegah penularan penyakit juga merupakan kewajiban bagi dokter apalagi pada penyakit menular yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa atau Wabah. Di sini seolah menjadi dilemma bagi dokter, di mana di satu pihak harus menyimpan rahasia penyakit pasien di lain pihak dokter harus membuka penyakit menular untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada orang lain. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah membuka Kerahasiaan Rekam Medis dalam rangka Pencegahan Penyakit Menular diperbolehkan secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, di mana melihat, membandingkan dan menganalis undang-undang yang mengatur tentang rahasia kedokteran / Rahasia Kesehatan Pribadi pasien. Dari penelitian ini hasilnya dokter bisa membuka rekam medis dengan tujuan untuk pencegahan penyakit menular, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai kesimpulan adalah bahwa sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku; maka wajib hukumnya untuk menyimpan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien bagi setiap dokter/tenaga Medis dan atau tenaga Kesehatan. Namun demikian terdapat pasal-pasal pengecualiannya pada Undang-Undang tersebut di mana rahasia kedokteran bisa dibuka untuk kepentingan tertentu. Dengan adanya pasal pengecualian, maka pembukaan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien tentunya tidak dapat disebut melanggar hukum dan tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Sebagai saran untuk menghindari sanksi hukum sebaiknya setiap dokter selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan wajib simpan Rahasia Kedokteran / rahasia Kesehatan Pribadi. Setiap dokter wajib selalu ingat menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dokter dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.
IMPLEMENTASI PENYITAAN TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR Alfarisi , Salman; Afrita, Indra; Harahap, Irawan
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8487

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan kurang sesuai . Selain ketidaksamaan antara pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucianuang.Permasalahan yang diangkat Bagaimana Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan,Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset Adapun Objek Penelitian Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. dan juga Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.Berdasarkan peneletian ini Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan sesuai . pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:Dalam mengoptimalisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi.Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum nya Kata kunci: Penyitaan Aset Pelaku, Tindak pidana pencucian uang, Penyidik.
PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN TERHADAP PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI Yasmin, Nur Adilah; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25832

Abstract

Pembangunan nasional merupakan landasan bagi pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, perencanaan hidup individu menjadi integral dan tidak terlepas dari kebutuhan asuransi. Manusia dihadapkan pada risiko tak terduga dalam kehidupannya yang menginginkan kepastian dan keamanan. Pencegahan risiko memerlukan biaya dan melibatkan risiko tertentu, termasuk potensi kerugian finansial dan ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental di masa depan. Dalam berbagai kegiatan, asuransi berperan penting dalam pengelolaan risiko masyarakat. Perusahaan asuransi memainkan peran krusial sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko. Penelitian ini berfokus pada perjanjian asuransi kesehatan terhadap pembiayaan layanan kesehatan oleh perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan analitik. Data utama bersumber dari data sekunder, melibatkan bahan hukum primer dan tersier. Perjanjian asuransi kesehatan diharapkan dapat melindungi tertanggung dari kesulitan ekonomi dalam pembiayaan layanan kesehatan. Namun, terdapat permasalahan terkait penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Keputusan perusahaan asuransi mempengaruhi hak dan kewajiban tertanggung, dan pelanggaran perjanjian dapat merugikan pihak tertanggung.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGAN Akbar, Fajri; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25854

Abstract

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai profesi gigi seperti tukang gigi, teknisi gigi, dan dokter gigi mempunyai dampak terhadap praktik yang melebihi kewenangan yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa ada akibat hukum yang ditanggung oleh tukang gigi. Padahal peraturan mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi telah ada sudah dijelaskan secara jelas dalam Permenkes No 39 Tahun 2014 hal ini masih dilanggar oleh dokter gigi pengrajin. Dalam hal ini masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan dan tingginya lokal kebijaksanaan dalam bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis normatif riset. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem peraturan yang meliputi seperangkat asas, norma, dan kaidah hukum, keduanya tertulis dan tidak tertulis. Memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap pasien atas akibat yang timbul baik secara fisik dan non fisik akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kesimpulan: Pekerja gigi bisa dijerat pasal 359, 360, 361 KUHP yakni barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain dirugikan berat cacat, atau bahkan meninggal. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan.
PERJANJIAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT Martilova, Lia; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i3.31509

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui informed consent adalah sebuah hak kebebasan individu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri yang juga sering disebut sebagai hak otonomi pasien. Di dalam hak otonomi terkandung hak privasi, di mana hak ini kemudian melahirkan hak yang lain, yakni hak untuk tidak diceritakan kepada pihak ketiga perihal segala sesuatu yang menyangkut kondisi kesehatan pasien. Ketidakpahaman pasien terhadap informed consent sering menjadi persoalan dan sengketa medik di Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum Normatif, dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian informed consent antara dokter dengan pasien dalam persetujuan tindakan medik pada Rumah Sakit adalah tentang Informasi yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut, dan apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan.
Dampak Sistem Rujukan Berjenjang dan Solusi Pemecahannya Bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Kota Pekanbaru Trisnawati, Mieke; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem rujukan berjenjang bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dan solusi pemecahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) menggunakan sumber data dan bahan hukum dalam sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder sedangkan bahan hukum terbagi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimana bagian-bagiannya sangat penting untuk menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan responden dan narasumber untuk menguatkan dalil-dalil penulisan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahanbahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini mendapatkan tiga rumusan masalah yaitu Upaya yang dapat dilakukan pasien pengguna BPJS Kesehatan, Faktor pendukung dan penghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.
Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum Afrita, Indra; Lina, Lina; Nasution, Ahmad Khomeni; Adri, M.; Juni, Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9232

Abstract

Abstrak Dalam proses peradilan perdata khusus banyak di temukan gugatan yang telah di putuskan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) di lakukan upaya keberatan oleh pihak yang tidak merasa puas dengan putusan LPSK tersebut ke pengadilan perdata khusus. Pada hal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara limitatif di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Tujuan membentuk BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK sehingga putusan dari BPSK dapat di batalkan oleh Pengadialan Umum.. Hal ini harus di kaji lebih dalam mengapa pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK sehingga putusan ini dinilai cacat formil. Bukankah didalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 khususnya pasal 54 ayat (3) yang berbunyi “ Putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Namun dalam kenyataannya putusan BPSK banyak yang dibatalkan ke pengadilan karena dianggap menyalahi kewenangannya dalam pengambilan keputusan.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia Aida, Zul; Ardiansah, Ardiansah; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9580

Abstract

Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab hukum yang sangat penting, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi hukum terkait kesalahan medis selama operasi. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap proses perolehannya serta dampaknya pada pertanggungjawaban dokter. Artikel juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik medis sesuai dengan kode etik profesi, dengan pelanggaran dapat memiliki implikasi hukum dan profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter dalam mengutamakan kesejahteraan pasien. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.
Aksebilitas Pembiayaan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Manita, Rehulina; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peraturan hukum terkait aksesibilitas pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menganalisis penerapan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan JKN. Dalam proses penulisan, digunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktinal. Sistem jaminan kesehatan merupakan sebuah rangkaian layanan kesehatan yang tersedia untuk individu di setiap wilayah, negara, dan organisasi yang menciptakan sumber daya tersebut. Meskipun demikian, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh masyarakat. Konsep pembiayaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan oleh pemerintah dalam dua bentuk kepesertaan utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Aksesibilitas pembiayaan ini menjadi fokus penting dalam menjaga agar layanan kesehatan yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan akan terungkap landasan hukum yang mengatur aksesibilitas pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional serta tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara, baik yang tergolong sebagai PBI maupun Bukan PBI.
Co-Authors Abram, Leony Jim T Adri, M. Aida, Zul Alex Saputra Siregar Alexander Simamora Debata Raja ALFARISI , SALMAN Alfitra Rinaldo Alviana, Vivi Andrew Shandy Utama Aprianti, Dwi Putri Ardiansah Arifalina, Wilda Armi, Muhammad Husni Aswin Brigade, Vidi Renovri Candra Ahmadi Deddy Felandry Esprida Hotma Dame Fahmi Fahmi Fajri Akbar, Fajri Firdaus Pratama Sabri Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harahap, Irawan Harvandy Anwir Hasan Basri Hasan Basri Hasnati Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hazizul Hermawan, Nofa Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Jasril Jasril Juni, Juni Krismat Hutagalung Lia Rahmawani Dalimunthe Libra, Robert Lina Lina Mahendra, Mahendra Manita, Rehulina Martilova, Lia Mayren Hemfy Muhammad Husni Armi Muhammad Iqbal Nasution, Ahmad Khomeni Nining Gilang Sari Oktapani, Silm Pratama, Alvin R., Fransiskus Putra P. Ratna Astri Andhini Renita Renita Rezki Saputra Jas Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Robert Libra Sabri, Firdaus Pratama Saputra, Ega Septriany, Dewi Setianari, Ira Setiawan, Jetmiko Sihotang, Tunggul Silaen, Gabriel Francius Sitorus, Samson Hasonangan Suhendro Suhendro Suhendro Suhendro Sustiyanto, Sustiyanto Suyanti, Eka Tarigan , Petra Pengarapenta Tarmizi, Fahmi Tri Anggara Putra Triana, Yeni Trisnawati, Mieke Ully May Pani Vidi Renovri Brigade Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Winstar, Yelia Nathassa Wirasto, Ari Yasmin, Nur Adilah Yelia Natassa Winstar Yeni Triana Yetti Yetti Yetti Yetti Yetti, Yetti