Articles
<![CDATA[SETTLEMENT OF DEFAULTS IN THE LIFE INSURANCE POLICY BETWEEN THE INSURER AND THE INSURED ]]>
<![CDATA[Aswin]]>;
<![CDATA[Suhendro]]>;
<![CDATA[Indra Afrita]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.529 KB)
|
DOI: 10.56371/jirpl.v2i2.44
<![CDATA[When the policy holder or insurance participant or the insured experiences a disaster or suffers a loss or damage as stated in the contract, the insured has the right to file an insurance claim. The recipient of this insurance is not only the insured whose name is listed as the policy holder of the insurance company but can also be another person appointed directly by the insured. The formulation of the problem in this study is the Default in the Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured, howSettlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured and What are the Legal Consequences for Settlement of Defaults in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured. The purpose of this research is to analyze Default in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured, To Analyze Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured To Analyze Legal Consequences Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured.This research method is normative legal research. The conclusions in this study have answered the problems that arise, namely:Default in a Life Insurance Policy between the Insurer and the Insured that a life insurance agreement is made between the policy holder and the insurer, with the consequence that the policy holder pays the premium and the insurer provides risk protection to the policy holder and/or the insured within a certain time as stipulated in the agreement. Default can be done by the policyholder, one of which is by not paying life insurance premiums until the grace period ends.Settlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured that The insurer and the insured binding themselves in the insurance agreement must be in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which are contained in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. This provision states that when the agreement has been agreed by both parties, then the agreement will apply as a law that will bind the parties therein. Because of lawSettlement of Defaults in Life Insurance Policies Between the Insurer and the Insured that if the premium is not paid by the policyholder, the life insurance agreement can be canceled by law and the policy will be canceled or called lapsed, namely the termination of insurance coverage as a result of not paying premiums until the insurance contract period ends and the premiums that have been paid will not be returned.]]>
<![CDATA[JURIDICAL REVIEW AGAINST REJECTION OF PEACE IN THE CASE OF BONDED COMPANY ]]>
<![CDATA[Alfitra Rinaldo]]>;
<![CDATA[Hasnati]]>;
<![CDATA[Indra Afrita]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 2 No. 2 (2021): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.77 KB)
|
DOI: 10.56371/jirpl.v2i2.45
<![CDATA[Parties who take the initiative to apply for PKPU are generally debtors, namely debtors who are unable or expected to be unable to continue paying their debts, PKPU requests can also come from creditors who have calculated that the debtor will no longer be able to pay the debt. -the debt. The formulation of the problem in this research is how is the juridical review of the bankrupt company, how is it?Juridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies, and howLegal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies. The purpose of this study is to analyze the juridical review of the bankrupt company, to analyze the Juridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies, and To Analyze Legal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies.This research method is normative legal research. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Juridical Review of Bankrupt Companies that companies that have problems in their ability to fulfill their debt obligations take various alternative settlements. They can negotiate a request for debt relief, either in part or in full. They can also sell some of their assets or even their business, they can also convert the loan into equity participation, besides the possibility that the company can also negotiate a request for a postponement of debt repayment obligations as a final solution, then a solution is taken through the bankruptcy process if the peace process is not reachedJuridical Review of Refusal of Peace in Bankrupt Companies that Peace in bankruptcy is the right of the bankrupt debtor to file it. Legal Consequences of Refusal of Reconciliation in Cases of Bankrupt Companies that the continuation of the debtor's business due to the refusal of reconciliation is still possible in order to increase or at least maintain the value of the debtor's assets. The proposal to continue a bankrupt debtor company must be accepted if it is approved by the creditor representing ½ of all recognized and temporarily accepted receivables.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Septriany, Dewi]]>;
<![CDATA[Tarmizi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14624
<![CDATA[Penelitian ini menyajikan analisis tentang hukum persaingan usaha, terutama dalam konteks larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan membandingkan peraturan dan lembaga penegak hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menggambarkan perbedaan dan kesamaan dalam hukum materil dan formil antara kedua negara. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam struktur undang-undang dan lembaga penegak hukum, serta prosedur pengadilan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang relatif baru, namun terdapat upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, sementara Amerika Serikat telah memiliki undang-undang dan lembaga penegak hukum yang matang dalam hal ini. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum persaingan usaha dalam kedua konteks hukum tersebut.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kerahasiaan Rekam Medis dalam Pencegahan Penularan Penyakit ]]>
<![CDATA[Sustiyanto, Sustiyanto]]>;
<![CDATA[Suhendro, Suhendro]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan hukum sebagai supremasi di mana segala aktifitas kehidupan berdasarkan pada hukum, termasuk pada sektor Kesehatan yang diatur oleh Hukum Kesehatan. Sebagai dokter atau tenaga Kesehatan, di dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang Kesehatan wajib membuat dan menyimpan Rekam Medis. Rekam medis merupakan catatan atau dokumen yang berupa identitas pasien, pemeriksaan dan kondisi Kesehatan yang lain dan disimpan di dalam suatu berkas yang sifatnya rahasia. Menjaga kerahasiaan Kesehatan pasien adalah wajib bagi seorang dokter atau tenaga Kesehatan. Mencegah penularan penyakit juga merupakan kewajiban bagi dokter apalagi pada penyakit menular yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa atau Wabah. Di sini seolah menjadi dilemma bagi dokter, di mana di satu pihak harus menyimpan rahasia penyakit pasien di lain pihak dokter harus membuka penyakit menular untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada orang lain. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah membuka Kerahasiaan Rekam Medis dalam rangka Pencegahan Penyakit Menular diperbolehkan secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, di mana melihat, membandingkan dan menganalis undang-undang yang mengatur tentang rahasia kedokteran / Rahasia Kesehatan Pribadi pasien. Dari penelitian ini hasilnya dokter bisa membuka rekam medis dengan tujuan untuk pencegahan penyakit menular, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai kesimpulan adalah bahwa sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku; maka wajib hukumnya untuk menyimpan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien bagi setiap dokter/tenaga Medis dan atau tenaga Kesehatan. Namun demikian terdapat pasal-pasal pengecualiannya pada Undang-Undang tersebut di mana rahasia kedokteran bisa dibuka untuk kepentingan tertentu. Dengan adanya pasal pengecualian, maka pembukaan rahasia kedokteran/rahasia Kesehatan Pribadi pasien tentunya tidak dapat disebut melanggar hukum dan tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Sebagai saran untuk menghindari sanksi hukum sebaiknya setiap dokter selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan wajib simpan Rahasia Kedokteran / rahasia Kesehatan Pribadi. Setiap dokter wajib selalu ingat menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dokter dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYITAAN TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[Alfarisi , Salman]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>;
<![CDATA[Harahap, Irawan]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8487
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan kurang sesuai . Selain ketidaksamaan antara pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucianuang.Permasalahan yang diangkat Bagaimana Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan,Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset Adapun Objek Penelitian Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. dan juga Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.Berdasarkan peneletian ini Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan danasas-asas dalam hukum pidana yang penerapan sesuai . pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:Dalam mengoptimalisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi.Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum nya Kata kunci: Penyitaan Aset Pelaku, Tindak pidana pencucian uang, Penyidik.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN TERHADAP PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[Yasmin, Nur Adilah]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>;
<![CDATA[Triana, Yeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25832
<![CDATA[Pembangunan nasional merupakan landasan bagi pembangunan bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur secara ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, perencanaan hidup individu menjadi integral dan tidak terlepas dari kebutuhan asuransi. Manusia dihadapkan pada risiko tak terduga dalam kehidupannya yang menginginkan kepastian dan keamanan. Pencegahan risiko memerlukan biaya dan melibatkan risiko tertentu, termasuk potensi kerugian finansial dan ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental di masa depan. Dalam berbagai kegiatan, asuransi berperan penting dalam pengelolaan risiko masyarakat. Perusahaan asuransi memainkan peran krusial sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko. Penelitian ini berfokus pada perjanjian asuransi kesehatan terhadap pembiayaan layanan kesehatan oleh perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan analitik. Data utama bersumber dari data sekunder, melibatkan bahan hukum primer dan tersier. Perjanjian asuransi kesehatan diharapkan dapat melindungi tertanggung dari kesulitan ekonomi dalam pembiayaan layanan kesehatan. Namun, terdapat permasalahan terkait penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Keputusan perusahaan asuransi mempengaruhi hak dan kewajiban tertanggung, dan pelanggaran perjanjian dapat merugikan pihak tertanggung.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGAN ]]>
<![CDATA[Akbar, Fajri]]>;
<![CDATA[Triana, Yeni]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jkt.v5i1.25854
<![CDATA[Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai profesi gigi seperti tukang gigi, teknisi gigi, dan dokter gigi mempunyai dampak terhadap praktik yang melebihi kewenangan yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa ada akibat hukum yang ditanggung oleh tukang gigi. Padahal peraturan mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi telah ada sudah dijelaskan secara jelas dalam Permenkes No 39 Tahun 2014 hal ini masih dilanggar oleh dokter gigi pengrajin. Dalam hal ini masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan dan tingginya lokal kebijaksanaan dalam bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis normatif riset. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem peraturan yang meliputi seperangkat asas, norma, dan kaidah hukum, keduanya tertulis dan tidak tertulis. Memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap pasien atas akibat yang timbul baik secara fisik dan non fisik akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kesimpulan: Pekerja gigi bisa dijerat pasal 359, 360, 361 KUHP yakni barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain dirugikan berat cacat, atau bahkan meninggal. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Martilova, Lia]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>;
<![CDATA[Triana, Yeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jkt.v5i3.31509
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui informed consent adalah sebuah hak kebebasan individu untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri yang juga sering disebut sebagai hak otonomi pasien. Di dalam hak otonomi terkandung hak privasi, di mana hak ini kemudian melahirkan hak yang lain, yakni hak untuk tidak diceritakan kepada pihak ketiga perihal segala sesuatu yang menyangkut kondisi kesehatan pasien. Ketidakpahaman pasien terhadap informed consent sering menjadi persoalan dan sengketa medik di Rumah Sakit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum Normatif, dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian informed consent antara dokter dengan pasien dalam persetujuan tindakan medik pada Rumah Sakit adalah tentang Informasi yang diberikan kepada pasien maupun keluarga pasien sebelum dokter melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif lain, prognosis dan biaya dari dilakukannya tindakan kedokteran tersebut, dan apabila pasien menolak, maka pasien diharuskan mengisi dan menandatangani surat penolakan. Namun jika pasien menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter tersebut, maka akan dilaksanakan perjanjian dengan menandatangani formulir persetujuan.]]>
<![CDATA[Dampak Sistem Rujukan Berjenjang dan Solusi Pemecahannya Bagi Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Trisnawati, Mieke]]>;
<![CDATA[Afrita, Indra]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8774
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem rujukan berjenjang bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dan solusi pemecahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) menggunakan sumber data dan bahan hukum dalam sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder sedangkan bahan hukum terbagi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dimana bagian-bagiannya sangat penting untuk menjadi dasar penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan responden dan narasumber untuk menguatkan dalil-dalil penulisan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data – data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahanbahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini mendapatkan tiga rumusan masalah yaitu Upaya yang dapat dilakukan pasien pengguna BPJS Kesehatan, Faktor pendukung dan penghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.]]>
<![CDATA[Akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Kewenangannya Maka Dapat Dilakukan Upaya Hukum Lainnya Di Pengadilan Umum ]]>
<![CDATA[Afrita, Indra]]>;
<![CDATA[Lina, Lina]]>;
<![CDATA[Nasution, Ahmad Khomeni]]>;
<![CDATA[Adri, M.]]>;
<![CDATA[Juni, Juni]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9232
<![CDATA[Abstrak Dalam proses peradilan perdata khusus banyak di temukan gugatan yang telah di putuskan pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) di lakukan upaya keberatan oleh pihak yang tidak merasa puas dengan putusan LPSK tersebut ke pengadilan perdata khusus. Pada hal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara limitatif di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Tujuan membentuk BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK sehingga putusan dari BPSK dapat di batalkan oleh Pengadialan Umum.. Hal ini harus di kaji lebih dalam mengapa pengadilan negeri membatalkan putusan BPSK sehingga putusan ini dinilai cacat formil. Bukankah didalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 khususnya pasal 54 ayat (3) yang berbunyi “ Putusan majelis bersifat final dan mengikat”. Namun dalam kenyataannya putusan BPSK banyak yang dibatalkan ke pengadilan karena dianggap menyalahi kewenangannya dalam pengambilan keputusan.]]>
