Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Yustitia Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Tindakan Operasi Pembedahan Dari Perspektif Hukum Indonesia Zul Aida; Ardiansah Ardiansah; Indra Afrita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9580

Abstract

Tindakan operasi pembedahan dalam praktik medis menuntut dokter untuk mengemban tanggung jawab hukum yang sangat penting, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi aspek kunci dari tanggung jawab tersebut, dengan fokus pada kewajiban informatif dokter terhadap pasien, proses perolehan consent pasien, standar profesional yang harus diikuti, dan implikasi hukum terkait kesalahan medis selama operasi. Kewajiban dokter untuk memberikan informasi komprehensif sebelum operasi bertujuan memastikan pemahaman pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif prosedur. Consent pasien menjadi dasar legal, dan analisis mendalam dilakukan terhadap proses perolehannya serta dampaknya pada pertanggungjawaban dokter. Artikel juga menyoroti urgensi menjaga standar profesional dalam tindakan operasi, dengan penelitian terhadap konsekuensi hukum apabila standar tersebut dilanggar. Kesalahan medis selama operasi, termasuk sanksi hukum dan tuntutan ganti rugi yang mungkin dihadapi dokter, menjadi sorotan utama. Dalam konteks etika profesional, artikel menekankan pentingnya dokter menjalankan praktik medis sesuai dengan kode etik profesi, dengan pelanggaran dapat memiliki implikasi hukum dan profesional. Perlindungan hak dan kepentingan pasien menjadi fokus khusus, dengan analisis terhadap kewajiban dokter dalam mengutamakan kesejahteraan pasien. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan operasi pembedahan di Indonesia, menjadi sumber berharga bagi praktisi hukum, dokter, dan pihak terkait. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Tindakan Operasi, Dokter.
Aksebilitas Pembiayaan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Rehulina Manita; Indra Afrita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peraturan hukum terkait aksesibilitas pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menganalisis penerapan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan JKN. Dalam proses penulisan, digunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktinal. Sistem jaminan kesehatan merupakan sebuah rangkaian layanan kesehatan yang tersedia untuk individu di setiap wilayah, negara, dan organisasi yang menciptakan sumber daya tersebut. Meskipun demikian, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional belum sepenuhnya optimal dan merata di seluruh masyarakat. Konsep pembiayaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional diterapkan oleh pemerintah dalam dua bentuk kepesertaan utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Aksesibilitas pembiayaan ini menjadi fokus penting dalam menjaga agar layanan kesehatan yang ditawarkan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan akan terungkap landasan hukum yang mengatur aksesibilitas pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional serta tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara, baik yang tergolong sebagai PBI maupun Bukan PBI.
Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia Eka Suyanti; Indra Afrita; Silm Oktapani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11261

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dengan fokus pada pemerataan akses, kualitas pelayanan, dan perlindungan finansial. Menggunakan metode literature review dengan Google Scholar, studi ini menganalisis berbagai artikel terkait untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pencapaian UHC di Indonesia. Dalam upaya menerapkan UHC, Indonesia telah mengandalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penanggung jawab utama program jaminan kesehatan nasional. Meskipun demikian, masih ada berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini, seperti kendala keuangan, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, dan tantangan dalam manajemen program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme yang ada dalam mencapai tujuan UHC di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi UHC di Indonesia.
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produksi Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ari Wirasto; Indra Afrita; Silm Oktapani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produksi obat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang mengalami kerugian akibat produk obat. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang timbul, seperti insiden keracunan obat yang dialami oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab yang meliputi pemberian sanksi seperti pembekuan izin usaha, pencabutan sertifikat CPOB, dan penarikan obat yang beredar untuk dimusnahkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Industri Farmasi (IF) atas produk yang merugikan pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (tortious liability), sehingga pasien yang dirugikan akibat penggunaan obat memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab (IF). Gugatan perdata ini dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita (pasal 1365 KUHPerdata), baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana doktrin dalam strict liability yaitu beban pembuktian tidak dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak (Penggugat/pasien) karena kesalahan tergugat, melainkan pihak Tergugat/Industri Farmasi yang akan dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA Sitorus, Samson Hasonangan; Afrita, Indra; Winstar, Yelia Nathassa
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1269

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Afrita, Indra; Arifalina, Wilda
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7232

Abstract

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau tertunjuk wajib dilaksanakan oleh penanggung apabila telah terjadi evenemen atau resiko. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya
Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lina, Lina; Fahmi, Fahmi; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut. Permasalahan yang penulis teliti dalam kasus Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan gambaran kepada penulis bahwa begitu pentingnya mekanisme yang benar untuk tatacara pemberhentian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 105 UUPT. Dalam perkara Nomor: 1301 PK/Pdt/2023, Nomor: 1888K/Pdt/2020, Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG. Pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT yaitu “105 ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS” maupun anggaran dasar perseroan, perkara yang penulis telaah telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi ” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh karenanya, pemberhentian tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.
Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien Alviana, Vivi; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.
Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dewi Septriany; Fahmi Tarmizi; Indra Afrita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14624

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis tentang hukum persaingan usaha, terutama dalam konteks larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan membandingkan peraturan dan lembaga penegak hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menggambarkan perbedaan dan kesamaan dalam hukum materil dan formil antara kedua negara. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam struktur undang-undang dan lembaga penegak hukum, serta prosedur pengadilan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang relatif baru, namun terdapat upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, sementara Amerika Serikat telah memiliki undang-undang dan lembaga penegak hukum yang matang dalam hal ini. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum persaingan usaha dalam kedua konteks hukum tersebut.
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Pratama, Alvin; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum terkait perlindungan pekerja dalam situasi PHK sepihak. Penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian aturan hukum yang relevan, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun yang bersifat yurisprudensi atau doktrin. Dalam konteks ini, penelitian ini menggali implikasi hukum dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja yang rentan terhadap PHK sepihak. Dengan pendekatan preskriptif, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta menyusun teori atau konsep baru untuk perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
Co-Authors Ahmad Khomeni Nasution Alex Saputra Siregar Alexander Simamora Debata Raja Alfitra Rinaldo Alviana, Vivi Andrew Shandy Utama Aprianti, Dwi Putri Ardiansah, Ardiansah Ari Wirasto Arifalina, Wilda Aswin Brigade, Vidi Renovri Candra Ahmadi Deddy Felandry Dewi Septriany Eka Suyanti Esprida Hotma Dame Fahmi Fahmi Fahmi Tarmizi Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harahap, Irawan Harvandy Anwir Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Hazizul Irawan Harahap Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Juni Juni Krismat Hutagalung Lina Lina Lina Lina M. Adri Mahendra, Mahendra Mayren Hemfy Mieke Trisnawati Muhammad Iqbal Nining Gilang Sari Oktapani, Silm Pratama, Alvin R., Fransiskus Putra P. Ratna Astri Andhini Rehulina Manita Renita Renita Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Salman Alfarisi Saputra, Ega Setianari, Ira Setiawan, Jetmiko Sihotang, Tunggul Silaen, Gabriel Francius Sitorus, Samson Hasonangan Suhendro Tarigan , Petra Pengarapenta Tri Anggara Putra Triana, Yeni Ully May Pani Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Winstar, Yelia Nathassa Yelia Natassa Winstar Yelia Nathassa Winstar Yeni Triana Yetti Yetti Yetti Yetti Yetti, Yetti Zul Aida