Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON Faustina, Rahma; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61157

Abstract

Perizinan berusaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang baru akan atau sudah berjalan. Perizinan berusaha berbasis risiko sendiri bertujuan untuk menjamin pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan melihat faktor-faktor seperti lingkungan, keselamatan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis menggunakan konsep keberhasilan implementasi dari Christoph Knill dan Jale Tosun. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online masih kurang efektif, penyediaan layanan masih mengalami banyak hambatan, serta ketidakpatuhan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya aspek kelengkapan kebijakan yang berhasil dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan teknisi dari tiap daerah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta banyak data yang lengah sebab banyak data yang memerlukan pengawasan.  Business licensing is a legal document that must be owned by business actors who are just starting or already running. Risk-based business licensing aims to guarantee that business actors carry out their business activities by looking at factors such as the environment, safety, etc. by the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This research aims to determine the Implementation of a Risk-Based Business Licensing Policy Using an Online System in DPMPTSP Cirebon City. The research method uses a qualitative descriptive approach—data from literature studies, interviews, and observations. The analysis uses Christoph Knill and Jale Tosun's concept of implementation success. The research results show that the implementation of risk-based business licensing policies using the online system is still less effective, service provision still experiences many obstacles, as well as non-compliance by business actors to comply with applicable regulations. Only the completeness aspect of the policy was successfully implemented. Therefore, it is necessary to involve technicians from each region and provide incentives to business actors who comply with the provisions, many data are caught off guard because there is a lot of data that requires supervision.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON Aprilia, Sekar Kurnia; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61156

Abstract

Pengelolaan prasarana olahraga merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pengembangan olahraga di Indonesia. Berdasarkan Sport Development Index 2022, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga mengalami penurunan dari 32,80% (2021) menjadi 30,93% (2022), salah satunya disebabkan oleh pengelolaan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dan observasi lapangan terhadap enam fasilitas olahraga. Penelitian menggunakan kerangka analisis kebijakan Meltzer & Schwartz (2019) untuk mengkaji lima aspek utama dalam menganalisis kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai aspek pengelolaan. Keterbatasan ini mempengaruhi perencanaan yang kurang komprehensif, pengadaan prasarana dan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak maksimal, pemeliharaan yang tidak terstruktur, dan sistem pengawasan yang lemah. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sistem pemeliharaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana olahraga.  Sports infrastructure management is an important aspect in supporting public health and sports development in Indonesia. Based on the Sport Development Index 2022, community participation in sports activities has decreased from 32.80% (2021) to 30.93% (2022), one of which is caused by inadequate infrastructure management. This study analyses the sports infrastructure management policy at the Cirebon City Youth and Sports Agency based on Regional Regulation No. 2 of 2023. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and field observations of six sports facilities. The research used Meltzer & Schwartz's (2019) policy analysis framework to examine five main aspects in analysing the policy. The results revealed that there are still challenges in the implementation of Cirebon City Regional Regulation No. 2 of 2023, one of which is budget limitations that have an impact on various aspects of management. This limitation affects less comprehensive planning, procurement of infrastructure and utilisation of sports facilities that are not optimal, unstructured maintenance, and a weak monitoring system. This research emphasises the importance of optimising budget management, strengthening institutional structures, improving maintenance and supervision systems, and encouraging active community participation in the management of sports infrastructure. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI KOTA CIREBON Khairunnida, Natasya; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61781

Abstract

Implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Cirebon masih rendah, dengan hanya 19 dari 143 perumahan (13,28%) yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah hingga 2023. Riset ini menganalisis tantangan implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi perbaikan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala dalam hal kesadaran pengembang, kelengkapan dokumen, serta efektivitas pengawasan. Kompetensi badan pelaksana cukup baik, tetapi sosialisasi belum konsisten, sedangkan koordinasi antarorganisasi masih terkendala minimnya dukungan dari pengembang dan masyarakat. Faktor sosial dan politik menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan tanggung jawab OPD meningkatkan jumlah penyerahan PSU perumahan, tetapi partisipasi masyarakat yang rendah dan alih fungsi PSU tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pengembang, optimalisasi sosialisasi, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme administrasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Implementation of housing infrastructure, facilities, and utilities (PSU) handover policy in Cirebon City until 2023 is still low, which is only 13.28% or 19 out of 143 housing submitted PSU to the Local Government. This research analyses the challenges of policy implementation and formulates recommendations for improvement using qualitative research methods through interviews, observations, and literature research. The results show that existing regulations have provided clear guidelines, but there are still obstacles in terms of developer awareness, document completeness, and supervision effectiveness. The competence of the implementing agency is quite good, but socialisation has not been consistent, while inter-organisational coordination is still constrained by the lack of support from developers and the community. Social and political factors show that changes in regulations and OPD responsibilities have increased the number of housing PSU deliveries, but low community participation and PSU conversion remain a challenge. Therefore, it is necessary to increase developer awareness, optimise socialisation, strengthen coordination, and improve administrative mechanisms to increase policy effectiveness.